SANCAnews.id

Budi Gunawan dan Jokowi 

SANCAnews.id – Budi Gunawan dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Padahal, masa jabatan Jokowi tinggal 5 hari lagi. Kabar tersebut diketahui berdasarkan Surat Presiden (Surpres) Nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal Permohonan Pertimbangan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BIN.

Terkait hal itu, pengamat sosial politik, Jhon Sitorus kembali memberikan tanggapannya. Pria yang pernah membawa Jokowi menang di media sosial selama 2 periode itu menilai pencopotan itu merupakan manuver Jokowi untuk menghabisi PDIP.

"Gila, H-5 menjelang lengser masih bermanuver. Benar2 Jokowi menghabisi PDIP, agar jangan sampai Prabowo punya beban andai tidak jadi bertemu dengan Bu Mega. Apakah Herindra akan jadi kepala BIN paling singkat?" tanya Jhon, dikutip dari akun pribadinya di X, @JhonSitorus_18, Selasa (15/10/2024).

Hal senada juga disampaikan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia.

Dia mengatakan, pencopotan Budi Gunawan merupakan upaya Jokowi untuk memotong PDIP dengan Prabowo di tengah rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo.

“Jokowi enggak mau PDIP masuk ke kabinet Prabowo karena takut kehilangan pamor. Sebab Prabowo pasti lebih mendengar PDIP ketimbang Jokowi,” ujar Dedi Kurnia, dilansir dari Sindo.

Sejauh ini, lanjut Dedi, calon menteri kabinet yang dipanggil Prabowo adalah orang-orang yang loyal kepada Jokowi. Meski begitu, segala kemungkinan bisa berubah mengingat pelantikan para menteri tersebut belum dilakukan.

Karenanya, belum bisa dikatakan jika Prabowo dan PDIP mengalami perpecahan. “Sepanjang pelantikan belum dilakukan bisa berubah, bisa saja dua hari setelah pertemuan Megawati-Prabowo ada perubahan kabinet,” katanya. (fajar)

Bahlil Lahadalia merupakan salah satu tokoh yang dipanggil ke rumah Prabowo Subianto untuk membahas kabinet 2024-2029/Repro 

SANCAnews.id – Sejumlah nama yang disebut-sebut Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengisi posisi menteri di kabinet pemerintahan 2024-2029 dinilai belum sepenuhnya mencerminkan semangat pemberantasan korupsi.

Sebab dari puluhan nama yang dipanggil, ada beberapa wajah yang memiliki rekam jejak yang diduga bermasalah dengan hukum.

"Sejak kemarin Prabowo memanggil calon menteri. Namun disayangkan ada beberapa wajah yang dianggap tidak layak dipertahankan di pemerintahan Prabowo," kata Direktur Eksekutif Advokasi Indonesia Raya, Fadli Rumakefing sebagaimana dilansir oleh Kantor Berita Politik RMOL, Selasa, 15 Oktober 2024.

Fadli mengurai, komitmen Prabowo terhadap pemberantasan korupsi sudah jelas disampaikan di beberapa kesempatan. Salah satunya saat Rakornas Legislatif PKB, Kamis, 10 Oktober 2024 lalu.

Saat itu, Prabowo menegaskan kepada partai politik untuk tidak menugaskan kadernya sebagai menteri 2024-2029 dengan tujuan untuk mencari uang dari APBN dan APBD.

"Artinya pernyataan dan peringatan ini cukup tegas dan jelas," tegas Fadli.

Namun sayangnya, komitmen ini berujung pada pesimistis publik saat melihat wajah-wajah yang dipanggil Prabowo.

Beberapa nama yang dianggap bersinggungan dengan hukum, kata Fadli, antara lain Menpora Dito Ariotedjo, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, hingga politisi Gerindra Sugiono.

Dito sempat disebut dalam kasus korupsi menara BTS 4G Bhakti Kominfo. Ia juga diduga menerima aliran dana senilai Rp 27 miliar. Di kasus yang sama, nama Sugiono juga sempat disinggung. Staf Sugiyono, Nistra Yohan disebut turut menerima aliran uang BTS 4G senilai Rp70 miliar.

Ditambah lagi ada Bahlil Lahadalia yang belum lama ini diadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus tambang.

"Ada Bahlil, Dito, Sugiyono. Wajah-wajah tersebut secara tidak langsung telah menggugurkan semangat pemberantasan korupsi yang selalu diucapkan Prabowo. istilahnya layu sebelum berkembang," tandasnya. (*)

Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel 

SANCAnews.id – Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel menyebut pemecatan Ipda Rudy Soik yang mengungkap kasus dugaan mafia BBM di NTT sebagai ironi. Aparat penegak hukum dan organisasi kini terlibat dalam pelanggaran itu sendiri.

Dari kacamata Polda NTT, menurut Reza, Rudy dinilai telah melakukan pelanggaran pidana kepolisian. Bahkan pelanggaran pidana berat. Di sisi lain, oleh Rudy, Polda dapat dikatakan telah melakukan obstruction of justice, yakni mengganggu proses penyidikan yang tengah dilakukan Rudy saat itu.

”Akibatnya, saya pun berhadapan dengan dilema. Pada satu sisi, saya berharap institusi kepolisian memiliki standar etik yang sangat tinggi,” ujar Reza.

Dengan standar seperti itu, menurut Reza, sanksi bagi personel yang melakukan pelanggaran etik sudah sepatutnya seberat-beratnya. Itu bisa menjadi penawar terhadap jagat politik nasional yang penuh sesak dengan dinamika niretik.

Pada sisi lain, lanjut dia, tersedia alasan ilmiah bagi terbangunnya spekulasi curtain code (CC). Yakni subkultur menyimpang yang ditandai kebiasaan personel polisi menutup-nutupi kesalahan, pelanggaran, bahkan kejahatan yang kolega lakukan.

”Kalau CC itu dijadikan sebagai pijakan berpikir, apa yang Rudy lakukan berisiko membuat ambrol sindikat jahat yang ada di dalam lembaga penegakan hukum, sehingga Rudy harus dilumpuhkan agar sindikat itu tidak terbongkar,” tandas Reza.

”Jadi, dari dua kemungkinan police misconduct ataukah obstruction of justice--saya semestinya percaya yang mana?” imbuh dia.

”Pelanggaran oleh oknum personel Polri ataukah indikasi pelanggaran sistemik di Polda NTT?” tambah Reza.

Untuk mengujinya, dia menjelaskan, mungkin Rudy bisa mulai dengan menempuh jalan perdata. Pengadilan negeri diharapkan bisa menjadi arena laga yang netral. (jawapos)

Natalius Pigai/Net 

SANCAnews.id – Putra Papua Natalius Pigai dipanggil Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024.

Kabarnya, tokoh-tokoh yang dipanggil ke kediaman Prabowo adalah tokoh-tokoh yang akan dilantik sebagai menteri dalam kabinet pemerintahan 2024-2029, termasuk Natalius Pigai. Tokoh yang kerap disapa Pigai ini dikenal sebagai aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), lahir di Paniai, Papua Tengah, pada 25 Desember 1975.

Pria yang akan berusia 46 tahun pada akhir Desember ini, menjabat sebagai Komisioner Komisi Nasional (Komnas) HAM di era Presiden keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada 2012 hingga 2017. Saat menjadi pejabat tinggi di Komnas HAM, Pigai sempat tergabung dalam komisi pemantauan dan penyidikan Komnas HAM.

Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Ketua Tim Pemantau Pemilu Legislatif 2014, dan secara signifikan berhasil mendorong terselenggaranya Pemilu Legislatif berbasis Hak Asasi Manusia melalui komunikasi intensif dengan lembaga terkait seperti KPU, Bawaslu, DKPP, Mahkamah Konstitusi, Kepolisian, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Terkait dengan penyidikan kasus Paniai yang bahkan terindikasi pelanggaran HAM, ia dipercaya sebagai anggota Tim. Tim ini dibentuk atas dasar tuntutan dan permintaan masyarakat luas untuk segera mengungkap penyebab terjadinya penganiayaan terhadap warga sipil di bawah umur pada 7 dan 8 Desember 2014.

Di Komnas HAM, Pigai telah bekerja cukup keras mendorong penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah dilaporkan ke Komnas HAM. Dimana, sepanjang 2014 dia telah menangani sekitar 1.400 dari 3.600 kasus pengaduan yang diadukan.

Namun pasca kepemimpinan SBY dan masa jabatannya sebagai komisioner Komnas HAM berakhir, Pigai dikenal sebagai pengkritik Presiden Joko Widodo.

Alumni Kelompok Cipayung itu kerap melontarkan kritiknya terkait kesenjangan sosial di era Jokowi. Contohnya, soal angka kemiskinan.

Pada tahun 2021, Pigai pernah membanding-bandingkan perkembangan penurunan angka kemiskinan era pemerintahan Jokowi dengan era presiden-presiden sebelumnya.

Pigai pernah menyebut Jokowi selama 5 tahun memerintah sejak 2014 hingga 2019 hanya mampu menurunkan angka kemiskinan satu digit.

Sementara sebelum-sebelumnya, yakni di era Presiden SBY sampai 6 digit selama 10 tahun, Presiden Megawati 2 digit selama 4 tahun, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 5 digit selama setahun.

Jelang pelantikan Prabowo dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada 20 Oktober 2024, Pigai dipanggil Prabowo.

Ketika sampai di rumah Prabowo, Pigai mengaku siap ditugaskan menjadi menteri apapun. (rmol)

Presiden terpilih Prabowo Subianto 

SANCAnews.id – Citra calon menteri dalam kabinet Prabowo Subianto mulai mencuat. Hal itu setelah presiden terpilih itu memanggil sejumlah tokoh ke kediaman pribadinya. Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang dinilai berpotensi menjadi calon menteri dalam pemerintahannya.

Prabowo memanggil para tokoh tersebut ke kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta. Dikatakan, Prabowo langsung menyampaikan tugas dan memberikan arahan kepada mereka, dilansir jpnn, Senin (14/10) sore.

Belasan nama pejabat mendatangi kediaman Prabowo, semuanya mengenakan batik. Nama-nama tokoh yang diduga ditunjuk menjadi menteri oleh Prabowo antara lain;

·       Prasetyo Hadi

·       Sugiono

·       Widiyanti Putri Wardhana

·       Natalius Pigai

·       Yandri Susanto

·       Fadli Zon

·       Nusron Wahid

·       Saefullah Yusuf

·       Maruarar Sirait

·       Abdul Kadir Karding

·       Wihaji

·       Teuku Riefky Harsya

·       Agus Harimurti Yudhoyono

·       Arifatul Choiru Fauzi

·       Yassierli

·       Satryo Soemantri

·       Tito Karnavian

·       Zulkifli Hasan

·       Bahlil Lahadalia

·       Abdul Mu’ti

·       Muhaimin Iskandar

AHY, saat ditemui selepas bertemu Prabowo, mengaku dia mendapatkan penugasan untuk membantu presiden terpilih di pemerintahan yang baru.

Putra SBY itu menyebut posisi yang ditugaskan kepada dirinya strategis. Namun sejauh ini, AHY enggan membocorkan posisi yang ditugaskan oleh Prabowo.

“Biar beliau sendiri yang mengumumkan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan makin sukses, pembangunan fisik maupun SDM,” kata AHY. (fajar)