SANCAnews.id

Natalius Pigai/Net 

SANCAnews.id – Putra Papua Natalius Pigai dipanggil Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024.

Kabarnya, tokoh-tokoh yang dipanggil ke kediaman Prabowo adalah tokoh-tokoh yang akan dilantik sebagai menteri dalam kabinet pemerintahan 2024-2029, termasuk Natalius Pigai. Tokoh yang kerap disapa Pigai ini dikenal sebagai aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), lahir di Paniai, Papua Tengah, pada 25 Desember 1975.

Pria yang akan berusia 46 tahun pada akhir Desember ini, menjabat sebagai Komisioner Komisi Nasional (Komnas) HAM di era Presiden keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada 2012 hingga 2017. Saat menjadi pejabat tinggi di Komnas HAM, Pigai sempat tergabung dalam komisi pemantauan dan penyidikan Komnas HAM.

Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Ketua Tim Pemantau Pemilu Legislatif 2014, dan secara signifikan berhasil mendorong terselenggaranya Pemilu Legislatif berbasis Hak Asasi Manusia melalui komunikasi intensif dengan lembaga terkait seperti KPU, Bawaslu, DKPP, Mahkamah Konstitusi, Kepolisian, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Terkait dengan penyidikan kasus Paniai yang bahkan terindikasi pelanggaran HAM, ia dipercaya sebagai anggota Tim. Tim ini dibentuk atas dasar tuntutan dan permintaan masyarakat luas untuk segera mengungkap penyebab terjadinya penganiayaan terhadap warga sipil di bawah umur pada 7 dan 8 Desember 2014.

Di Komnas HAM, Pigai telah bekerja cukup keras mendorong penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah dilaporkan ke Komnas HAM. Dimana, sepanjang 2014 dia telah menangani sekitar 1.400 dari 3.600 kasus pengaduan yang diadukan.

Namun pasca kepemimpinan SBY dan masa jabatannya sebagai komisioner Komnas HAM berakhir, Pigai dikenal sebagai pengkritik Presiden Joko Widodo.

Alumni Kelompok Cipayung itu kerap melontarkan kritiknya terkait kesenjangan sosial di era Jokowi. Contohnya, soal angka kemiskinan.

Pada tahun 2021, Pigai pernah membanding-bandingkan perkembangan penurunan angka kemiskinan era pemerintahan Jokowi dengan era presiden-presiden sebelumnya.

Pigai pernah menyebut Jokowi selama 5 tahun memerintah sejak 2014 hingga 2019 hanya mampu menurunkan angka kemiskinan satu digit.

Sementara sebelum-sebelumnya, yakni di era Presiden SBY sampai 6 digit selama 10 tahun, Presiden Megawati 2 digit selama 4 tahun, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 5 digit selama setahun.

Jelang pelantikan Prabowo dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada 20 Oktober 2024, Pigai dipanggil Prabowo.

Ketika sampai di rumah Prabowo, Pigai mengaku siap ditugaskan menjadi menteri apapun. (rmol)

Presiden terpilih Prabowo Subianto 

SANCAnews.id – Citra calon menteri dalam kabinet Prabowo Subianto mulai mencuat. Hal itu setelah presiden terpilih itu memanggil sejumlah tokoh ke kediaman pribadinya. Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang dinilai berpotensi menjadi calon menteri dalam pemerintahannya.

Prabowo memanggil para tokoh tersebut ke kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta. Dikatakan, Prabowo langsung menyampaikan tugas dan memberikan arahan kepada mereka, dilansir jpnn, Senin (14/10) sore.

Belasan nama pejabat mendatangi kediaman Prabowo, semuanya mengenakan batik. Nama-nama tokoh yang diduga ditunjuk menjadi menteri oleh Prabowo antara lain;

·       Prasetyo Hadi

·       Sugiono

·       Widiyanti Putri Wardhana

·       Natalius Pigai

·       Yandri Susanto

·       Fadli Zon

·       Nusron Wahid

·       Saefullah Yusuf

·       Maruarar Sirait

·       Abdul Kadir Karding

·       Wihaji

·       Teuku Riefky Harsya

·       Agus Harimurti Yudhoyono

·       Arifatul Choiru Fauzi

·       Yassierli

·       Satryo Soemantri

·       Tito Karnavian

·       Zulkifli Hasan

·       Bahlil Lahadalia

·       Abdul Mu’ti

·       Muhaimin Iskandar

AHY, saat ditemui selepas bertemu Prabowo, mengaku dia mendapatkan penugasan untuk membantu presiden terpilih di pemerintahan yang baru.

Putra SBY itu menyebut posisi yang ditugaskan kepada dirinya strategis. Namun sejauh ini, AHY enggan membocorkan posisi yang ditugaskan oleh Prabowo.

“Biar beliau sendiri yang mengumumkan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan makin sukses, pembangunan fisik maupun SDM,” kata AHY. (fajar)

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas 

SANCAnews.id – Kerap menimbulkan banyak masalah dan polemik, Yaqut Cholil Qoumas dinilai tak layak diangkat lagi sebagai Menteri Agama (Menag) di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke depan.

Hal itu disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menanggapi adanya regulasi yang menimbulkan kebingungan dan kegaduhan di masyarakat terkait waktu menikah pascakuota haji 2024 keluar.

"Saya kira publik belum selesai dengan urusan Haji dan Umroh, justru disajikan masalah yang seharusnya tidak menjadi masalah, tapi Kemenag sendiri yang cari masalah dengan membuat beleid yang mengakibatkan kontroversi bagi masyarakat," kata Saiful sebagaimana dilansir Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Senin, 14 Oktober 2024.

Untuk itu kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, pemerintahan Prabowo nantinya diharapkan tidak kembali menunjukkan Yaqut Cholil Qoumas menjadi Menag.

"Saya kira pilihannya hanya 2 ya, yakni ganti aturan tersebut atau jangan lagi angkat Menag Yaqut untuk kementerian berikutnya, karena melalui kebijakannya banyak meresahkan masyarakat," pungkas Saiful. (*)

Prabowo Subianto 

 

SANCAnews.id – Jumlah kementerian dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dalam lima tahun ke depan dipastikan mencapai 46 kementerian. Terkait wacana ini, para ekonom mengingatkan keterbatasan kekuatan fiskal negara.

“Disitulah masalahnya, persoalan disisi APBN yang utama dari sisi ekonomi mengingat kondisi fiskal yang cukup terbatas,” kata Pakar Ekonomi Universitas Hasanuddin Prof Marzuki kepada fajar.co.id, Minggu (13/10/2024).

Ia memberi gambaran hitungan kekuatan fiskal negara saat ini. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 yang telah disepakati diketahui Rp3.621,3 triliun.

Sementara kewajiban negara yang mesti dibayarkan tak sedikit. Misalnya beban utang dan transfer ke daerah.

“Pembayaran beban utang dari pokok dan bunganya besar, sekitar Rp1000 triliun, kemudian anggaran untuk transfer ke daerah, sekitar Rp1200 triliun, ditambah anggaran program baru makan gratis, hampir Rp400 triliun,” jelasnya.

Jika dihitung, kata dia, maka sisa anggaran sangat minim. Hanya sekitar 1.000 triliun. Padahal dari sisa itu sudah ada pos anggaran yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif.

“Sehingga anggran belanja tersisa dari Rp3.600 triliun hanya sekitar Rp1.000 triliun. Pertanyannya, gimana membelanjai segala macam anggaran yang sudah disepakati dengan DPR,” terangnya.

Karenanya, ia menanyakan apakah anggaran segitu bisa dioptimalkan untuk kementerian sebanyak yang diwacanakan. Yakni 46 Kementerian.

“Artinya, apa yang bisa diharapkan dengan sisa anggaran dalam jumlah terbatas tersebut, apalagi untuk melakukan perubahan-perubahan yang besar sesuai rencana-rencana program kerja pemerintahan yang baru,” ujarnya.

Marzuki berspekulasi, jalan dari kekuatan fiskal yang terbatas untuk membiayai jumlah kementerian yang membengkak adalah mengutang.

“Jalannya, sepertinya tidak lain, akan menambah utang domestik dan utang luar negeri. Suatu kenyataan berat yang harus dihadapi pemerintahan baru nanti, apalagi dengan tambahan—tambahan biaya-biaya kementerian yang semakin besar,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad tidak menampik soal rumor jumlah menteri di kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk periode lima tahun mendatang mencapai 46.

"Jadi begini, saya nanti baru masih mau hitung finalisasinya jumlahnya berapa. Tetapi saya waktu kemudian jumlahnya ada sekitar-sekitar itu (46 kementerian)," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir jawapos, Jumat (11/10/2024).

Dasco menyebut, salah satu pertimbangan jumlah menteri mencapai 46 adalah untuk mengoptimalisasikan realisasi janji kampanye Prabowo-Gibran, yakni program Asta Cita dan 17 program prioritas. Tujuan akhirnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. (fajar)

Jimly Asshiddiqie Kembali Dikecam Usai Sebut Hakim PTUN Bisa Ditangkap Jika Batalkan Pencalonan Gibran (Instagram/@jimlyas) 

SANCAnews.id – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie kembali dikritik netizen usai menyebut hakim PTUN bisa ditangkap jika pencalonan Gibran dibatalkan.

Dikutip dari unggahan video akun X @CakKhum, (11/24), Jimly mengatakan pembatalan pencalonan wakil presiden bertentangan dengan konstitusi negara.

Menurutnya, apabila Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) membatalkan pencalonan Gibran, yang bersangkutan bisa ditangkap, diberhentikan, bahkan dipenjara dengan hukuman yang sangat berat.

Tak hanya itu, Jimly juga menegaskan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang sudah final.

Pernyataan Pakar HTN itu kemudian banyak dikritik oleh netizen. Banyak yang menilai Jimly sebagai Profesor (guru besar) fufufafa sampai-sampai pernyataannya disebut sebagai tindakan pengancaman terhadap hakim.

"Terang-terangan ngancam yang mulia hakim," tulis akun @kizarukun899982.

"Padahal yg awal sekali melanggar dan merubah aturan konstitusi negara adalah keluarga Mulyono, tapi nih profesor tidak teriak-teriak seperti orang kebakaran jenggot," sebut akun @wawan_pewe.

"Hakim kok ditakut takuti dilarang memutus membatalkan. Iki piye?? Kalau hakim dipidana, pasal pidana apa yg dilanggar sampai diancam begitu beratnya. Persoalan hukum tata usaha negara kok diancam pidana? Aneh," tambah akun @Adit_yapramudya.

"prof. fufufafa ini wajib jg ditangkap krn mengancam," tulis akun @rushguci.

"Professor Fufufafa Shame on you!" sebut akun @Landing212.

"Ini org bs dianggap mnghina pengadilan/Contempt of court dgn ucapannya dan bs ditangkap dianya..," tulis akun @Legislator75.

"Prof fufufafa jk berpendapat soal hukum selalu sarat kepentingan pribadi dan politik," sebut akun @Aam474200Andi. (ayoindonesia)