SANCAnews.id

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas 

SANCAnews.id – Kerap menimbulkan banyak masalah dan polemik, Yaqut Cholil Qoumas dinilai tak layak diangkat lagi sebagai Menteri Agama (Menag) di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke depan.

Hal itu disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menanggapi adanya regulasi yang menimbulkan kebingungan dan kegaduhan di masyarakat terkait waktu menikah pascakuota haji 2024 keluar.

"Saya kira publik belum selesai dengan urusan Haji dan Umroh, justru disajikan masalah yang seharusnya tidak menjadi masalah, tapi Kemenag sendiri yang cari masalah dengan membuat beleid yang mengakibatkan kontroversi bagi masyarakat," kata Saiful sebagaimana dilansir Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Senin, 14 Oktober 2024.

Untuk itu kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, pemerintahan Prabowo nantinya diharapkan tidak kembali menunjukkan Yaqut Cholil Qoumas menjadi Menag.

"Saya kira pilihannya hanya 2 ya, yakni ganti aturan tersebut atau jangan lagi angkat Menag Yaqut untuk kementerian berikutnya, karena melalui kebijakannya banyak meresahkan masyarakat," pungkas Saiful. (*)

Prabowo Subianto 

 

SANCAnews.id – Jumlah kementerian dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dalam lima tahun ke depan dipastikan mencapai 46 kementerian. Terkait wacana ini, para ekonom mengingatkan keterbatasan kekuatan fiskal negara.

“Disitulah masalahnya, persoalan disisi APBN yang utama dari sisi ekonomi mengingat kondisi fiskal yang cukup terbatas,” kata Pakar Ekonomi Universitas Hasanuddin Prof Marzuki kepada fajar.co.id, Minggu (13/10/2024).

Ia memberi gambaran hitungan kekuatan fiskal negara saat ini. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 yang telah disepakati diketahui Rp3.621,3 triliun.

Sementara kewajiban negara yang mesti dibayarkan tak sedikit. Misalnya beban utang dan transfer ke daerah.

“Pembayaran beban utang dari pokok dan bunganya besar, sekitar Rp1000 triliun, kemudian anggaran untuk transfer ke daerah, sekitar Rp1200 triliun, ditambah anggaran program baru makan gratis, hampir Rp400 triliun,” jelasnya.

Jika dihitung, kata dia, maka sisa anggaran sangat minim. Hanya sekitar 1.000 triliun. Padahal dari sisa itu sudah ada pos anggaran yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif.

“Sehingga anggran belanja tersisa dari Rp3.600 triliun hanya sekitar Rp1.000 triliun. Pertanyannya, gimana membelanjai segala macam anggaran yang sudah disepakati dengan DPR,” terangnya.

Karenanya, ia menanyakan apakah anggaran segitu bisa dioptimalkan untuk kementerian sebanyak yang diwacanakan. Yakni 46 Kementerian.

“Artinya, apa yang bisa diharapkan dengan sisa anggaran dalam jumlah terbatas tersebut, apalagi untuk melakukan perubahan-perubahan yang besar sesuai rencana-rencana program kerja pemerintahan yang baru,” ujarnya.

Marzuki berspekulasi, jalan dari kekuatan fiskal yang terbatas untuk membiayai jumlah kementerian yang membengkak adalah mengutang.

“Jalannya, sepertinya tidak lain, akan menambah utang domestik dan utang luar negeri. Suatu kenyataan berat yang harus dihadapi pemerintahan baru nanti, apalagi dengan tambahan—tambahan biaya-biaya kementerian yang semakin besar,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad tidak menampik soal rumor jumlah menteri di kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk periode lima tahun mendatang mencapai 46.

"Jadi begini, saya nanti baru masih mau hitung finalisasinya jumlahnya berapa. Tetapi saya waktu kemudian jumlahnya ada sekitar-sekitar itu (46 kementerian)," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir jawapos, Jumat (11/10/2024).

Dasco menyebut, salah satu pertimbangan jumlah menteri mencapai 46 adalah untuk mengoptimalisasikan realisasi janji kampanye Prabowo-Gibran, yakni program Asta Cita dan 17 program prioritas. Tujuan akhirnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. (fajar)

Jimly Asshiddiqie Kembali Dikecam Usai Sebut Hakim PTUN Bisa Ditangkap Jika Batalkan Pencalonan Gibran (Instagram/@jimlyas) 

SANCAnews.id – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie kembali dikritik netizen usai menyebut hakim PTUN bisa ditangkap jika pencalonan Gibran dibatalkan.

Dikutip dari unggahan video akun X @CakKhum, (11/24), Jimly mengatakan pembatalan pencalonan wakil presiden bertentangan dengan konstitusi negara.

Menurutnya, apabila Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) membatalkan pencalonan Gibran, yang bersangkutan bisa ditangkap, diberhentikan, bahkan dipenjara dengan hukuman yang sangat berat.

Tak hanya itu, Jimly juga menegaskan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang sudah final.

Pernyataan Pakar HTN itu kemudian banyak dikritik oleh netizen. Banyak yang menilai Jimly sebagai Profesor (guru besar) fufufafa sampai-sampai pernyataannya disebut sebagai tindakan pengancaman terhadap hakim.

"Terang-terangan ngancam yang mulia hakim," tulis akun @kizarukun899982.

"Padahal yg awal sekali melanggar dan merubah aturan konstitusi negara adalah keluarga Mulyono, tapi nih profesor tidak teriak-teriak seperti orang kebakaran jenggot," sebut akun @wawan_pewe.

"Hakim kok ditakut takuti dilarang memutus membatalkan. Iki piye?? Kalau hakim dipidana, pasal pidana apa yg dilanggar sampai diancam begitu beratnya. Persoalan hukum tata usaha negara kok diancam pidana? Aneh," tambah akun @Adit_yapramudya.

"prof. fufufafa ini wajib jg ditangkap krn mengancam," tulis akun @rushguci.

"Professor Fufufafa Shame on you!" sebut akun @Landing212.

"Ini org bs dianggap mnghina pengadilan/Contempt of court dgn ucapannya dan bs ditangkap dianya..," tulis akun @Legislator75.

"Prof fufufafa jk berpendapat soal hukum selalu sarat kepentingan pribadi dan politik," sebut akun @Aam474200Andi. (ayoindonesia)

Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Presiden RI terpilih Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, pada Minggu (13/10). (Instagram Jokowi) 

SANCAnews.id – Menteri Pertahanan (Menhan) dan Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, pada Minggu (13/10). Momen pertemuan itu diunggah di laman Instagram pribadi Presiden Jokowi.

"Diskusi akhir pekan bersama Presiden terpilih Pak Prabowo," tulis Jokowi pada laman Instagram, Minggu (13/10).

Dalam unggahan itu, terlihat juga Wakil Presiden (Wapres) terpilih yang juga putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Dslam pertemuan itu, Gibran terlihat mengekan kemeja berwarna putih.

Sementara, Prabowo yang terlihat mengenakan kemeja batik tampak didampingi Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyatakan, pertemuan itu merupakan silaturahmi kebersamaan dan keberlanjutan.

"Silaturahmi kebersamaan dan keberlanjutan. Itu tema utamanya," ungkap Pratikno.

Pratikno pun membenarkan bahwa pertemuan itu digelar di kediaman Presiden Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah. "Benar, di kediaman pribadi Pak Jokowi di Sumberan," pungkas Pratikno. (jawapos)

Presiden terpilih Prabowo Subianto 

SANCAnews.id – Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu Presiden Joko Widodo di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Minggu, 13 Oktober 2024. 

Prabowo datang didampingi Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. 

Keduanya datang menggunakan satu mobil Alphard bernomor polisi H 805 PS dan mendapat pengamanan ketat.

Ketua DPC Partai Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno membenarkan kedatangan Prabowo di kediaman Jokowi. 

Namun, ia memastikan bahwa Prabowo datang dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan RI.

"Beliau (Prabowo) ke Solo sebagai Menhan, bukan urusan politik," kata Ardianto dikonfirmasi wartawan. (rmol)