Rakyat Bisa Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran
Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka/Net
SANCAnews.id – Dinamika menjelang pelantikan
Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming
Raka, sejumlah partai politik (Parpol) mulai bergabung dalam koalisi pemerintah
mendatang.
Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos
mengatakan, tren politik saat ini menunjukkan adanya kecenderungan semua parpol
ikut bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran, sebab ada parpol parlemen yang
tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), maupun yang di luar koalisi
tersebut.
"Beberapa hari menjelang pelantikan Prabowo-Gibran,
muncul wacana PDIP akan bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran,
setelah sebelumnya telah menyatakan bergabung PKS dan Nasdem," ujar
Subiran kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL pada Sabtu, 12 Oktober
2024.
Jika PDIP akhirnya bergabung ke dalam koalisi pemerintahan
Prabowo-Gibran, sosok yang kerap disapa Biran itu meyakini skema komunikasi
politik antara suprastruktur politik dalam hal ini legislatif dan eksekutif
termasuk yudikatif dalam penyelenggaraan negara
"Maka yang akan menjadi oposisi adalah rakyat. Hal itu
semakin terafirmasi jika pertemuan Prabowo dan Megawati benar-benar
terwujud," tuturnya.
Oleh karena itu, magister ilmu komunikasi politik Universitas
Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu meyakini, akan muncul gerakan parlemen jalanan
karena ketiadaan sikap dan tindakan kritis DPR secara kelembagaan terhadap
pemerintahan, sebagai akibat dari parpol parlemen yang bergabung dengan koalisi
pemerintahan.
"Itu akan menyebabkan kontrol publik terhadap
penyelenggaraan negara menjadi terbatas. Sehingga akan memantik sebuah gerakan
jalanan dari berbagai elemen di luar pemerintahan untuk aktif mengkritisi
pemerintahan," demikian Biran menambahkan. (*)