SANCAnews.id

SANCAnews.id – Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sekaligus ayahnya turut membentuk kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.

“Ya, ada beberapa masukan-masukan (dari Jokowi)," ujar Gibran saat meninjau para badminton di ajang Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) di Gedung Edutorium Universitas Sebelas Maret (UMS), Jumat, 11 Oktober 2024.

Namun, ia menegaskan mengenai keputusan menteri-menteri dalam kabinet tersebut ada di tangan Prabowo. "Tapi sekali lagi keputusannya di Presiden Terpilih (Prabowo),” katanya.

Gibran mengatakan, nama kabinet sementara ini belum diputuskan. “Nanti (nama kabinet). Keputusannya ada di pak presiden terpilih Prabowo,” kata dia.

Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan personel menteri sudah hampir 100 persen. Ia pun memastikan menteri yang dipilih Prabowo merupakan orang-orang yang terbaik dalam posisinya. Pada Rabu, 9 Oktober 2024, Gibran juga mengatakan dirinya dilibatkan dalam penyusunan kabinet  “Oh iya pasti,” kata Gibran saat ditanya ihwal pelibatan dirinya dalam penyusunan kabinet di Jakarta Selatan, Rabu.

Sebelumnya, Gibran memastikan Jokowi tidak akan cawe-cawe dalam penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo. "Yang nyusun (kabinet menteri) ya Pak Prabowo dong," ujar Gibran saat dilontari pertanyaan apakah Jokowi ikut menyusun kabinet menteri Prabowo-Gibran, Senin, 18 Maret 2024.

Gibran mengatakan pembicaraan mengenai jatah kursi menteri untuk partai koalisi hanya akan dibahas oleh dirinya dan Prabowo. "Kalau masalah itu ya selama ini diskusinya antara saya dan Pak Prabowo, antara kami berdua," katanya.

Meski begitu, seminggu berselang pernyataan Gibran berubah. Menurutnya, Prabowo akan menentukan susunan kabinet pemerintahannya, sementara ayahnya, Presiden Jokowi, akan memberi masukan.

"Pak Prabowo yang akan menentukan, ya. Mungkin (Presiden Jokowi memberi) masukan, tetapi penentuannya di Pak Prabowo, ya," ujar Gibran saat ditemui usai menghadiri silaturahmi dan buka puasa bersama di Kuningan, Jakarta, Senin, 25 Maret 2024 dilansir dari Antara.

Sementara itu,  Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan susunan nama menteri di kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan ditetapkan pada H-5 sebelum pelantikan, sesuai dengan timeline yang sudah direncanakan sebelumnya.

"Masih sesuai timeline," kata Dasco di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Jumat, 11 Oktober 2024.

Pelantikan presiden akan dilaksanakan pada 20 Oktober. Artinya, penetapan susunan menteri akan dilakukan pada 15 Oktober 2024. Sebelum hari itu, para calon menteri disebut akan bertemu lebih dulu dengan Prabowo.

Terkait dengan proses dan tempat pemanggilan para menteri, Dasco belum bisa memastikan akan dilaksanakan di Kertanegara atau di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Finalisasi undangan baru selesai antara Sabtu atau Ahad mendatang. "Kemudian baru akan dilakukan pengundangan kepada calon," kata Dasco.

Sebelumnya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah menerima sejumlah nama calon menteri dari pimpinan partai koalisi untuk pemerintahannya ke depan. Menurut Prabowo, mayoritas nama yang diajukan para pimpinan partai. (tempo)

Presiden Joko Widodo makan malam bersama Prabowo Subianto di Plataran Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024/Ist  

SANCAnews.id – Pertemuan tertutup antara Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Selasa, 8 Oktober 2024, disinyalir sebagai upaya Kepala Negara menghimpun kekuatan sebelum lengser.

Pengamat politik Citra Institute Efriza menduga Jokowi saat ini dirundung kecemasan menjelang lengser pada 20 Oktober 2024. Salah satunya terkait status Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang tengah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Banyak hal berhembus seperti isu keretakan Prabowo dan Jokowi, dan juga berhembus isu liar tentang berbagai kemungkinan dari hasil putusan PTUN soal pencalonan Gibran," kata Efriza seperti dilansir RMOL, Jumat, 11 Oktober 2024.

Melihat dinamika politik kekinian tersebut, Jokowi memutuskan bertemu Prabowo untuk memastikan hubungan keduanya tetap terjaga hingga pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2024-2029.

"Ini menunjukkan pertemuan itu sinyal Jokowi ingin hubungannya bisa terus dijaga sampai akhir periode dengan Prabowo," tutup Efriza. (*)

SANCAnews.id – Pakar telematika Roy Suryo mengungkap temuan terkini terkait dugaan keterkaitan antara Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden terpilih, dengan akun anonim bernama "Fufufafa" di forum Kaskus.

Menurut Roy Suryo, data yang diperolehnya sudah mencapai level validasi A1 atau sangat terpercaya. Banyak jejak digital yang menunjukkan bahwa akun tersebut milik putra sulung Presiden Jokowi.

"Ternyata benar, nomor handphone yang digunakan sudah jelas milik Gibran. Selain itu, email yang terhubung, yakni Chili Pari, adalah email resmi dari usaha katering yang dikelola Gibran. Ini semakin memperkuat bukti bahwa akun Fufufafa memang milik Gibran, dan tidak bisa ngelak lagi," ungkap Roy dalam YouTube Abraham Samad, dikutip pada Jumat, (11/10/2024).

Lebih lanjut, Roy menambahkan bahwa terdapat upaya untuk menutupi jejak tersebut dengan mengganti nama Gibran menjadi "Slamet." Namun, usaha tersebut dianggapnya gagal karena bukti-bukti digital tetap mengarahkan kepada sosok Gibran.

"Nomor handphone yang digunakan itu juga tercatat dalam formulir pendaftaran ketika Gibran mendaftar sebagai Wali Kota Solo. Ada fotonya, jadi tidak bisa disangkal lagi," tegasnya.

Roy juga menekankan bahwa temuan ini didukung oleh bukti-bukti ilmiah dan digital yang kuat. "Jejak digitalnya sudah jelas, ini A1. Jadi, ada kecenderungan berbahaya dari tindakan anak ini," tutup Roy Suryo.

Kontroversi seputar akun Fufufafa di Kaskus mencuat karena akun tersebut terlibat dalam beberapa unggahan kontroversial, termasuk hinaan terhadap tokoh politik seperti Prabowo Subianto dan selebriti seperti Syahrini dan Cinta Laura.

Akun ini menjadi sorotan publik ketika beberapa pihak mengaitkannya dengan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, yang baru saja terpilih sebagai Wakil Presiden terpilih.

Spekulasi mengenai keterlibatan Gibran muncul setelah beberapa unggahan akun Fufufafa dianggap mirip dengan gaya komunikasi Gibran, terutama terkait waktu dan topik tertentu. Namun, Gibran membantah memiliki akun tersebut, dan Menteri Kominfo juga menyatakan bahwa belum ada bukti jelas mengenai siapa pemilik akun itu.

Beberapa pihak menilai bahwa kontroversi ini bisa merusak reputasi politik Gibran, terutama potensi dampaknya terhadap hubungan antara Jokowi dan Prabowo

Di sisi lain, unggahan dari akun tersebut yang berisi penghinaan kepada berbagai figur publik memicu kecaman luas, memperlihatkan buruknya etika dan literasi digital di kalangan masyarakat. (fajar)

Pengamat politik Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan mengkritik pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Jokowi di MPR RI 

SANCAnews.id – Pengamat politik dari  Sabang Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan meminta presiden terpilih Prabowo Subianto menyebut langsung nama segelintir orang yang disebut-sebut gemar mengkritik pemimpin dengan cara menghinanya.

Hal ini penting untuk menunjukkan komitmen Prabowo yang ingin membasmi orang-orang yang mengumpat atau membungkam demokrasi di masa mendatang.

Prabowo di forum legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta, Kamis (11/10) mengatakan kritik dengan cara menghina pemimpin merupakan budaya asing.

Indonesia, katanya, punya cara santun dalam mengkritik. Syahganda mengingatkan, budaya demokrasi Indonesia memang ada dan berkembang dalam situasi kepemimpinan nasional yang penuh idealisme.

Namun, akhir-akhir ini negara ini dipimpin oleh orang-orang yang korup dan haus kekuasaan. Dalam situasi seperti itu, pihak oposisi melakukan gerakan militan dan radikal untuk melawan kejahatan orang-orang yang memanfaatkan kekuasaan negara.

"Jika Prabowo ingin menghilangkan kaum oposisi seperti itu, maka Prabowo nantinya akan terjebak dengan budaya otoritarianisme yang muncul di era Sukarno, Suharto dan Jokowi. Untuk menghindari itu, Prabowo harus segera menunjuk hidung siapa kelompok tersebut," ujar Syahganda dalam keterangannya, Jumat (11/10).

Dalam kesempatan kali ini Syahganda yang merupakan pendiri kelompok oposisi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyampaikan apresiasi kepada Susilo Bambang Yudhoyono yang mengingatkan Prabowo beberapa hari lalu.

Syahganda menilai pernyataan SBY yang meminta Prabowo tetap terbuka pada kritik dari masyarakat sangat baik.

"Sebab, dengan berkembangnya oposisi, fungsi kontrol sosial yang hilang akan diisi oleh kalangan civil society," kata Syahganda. (jpnn)

Pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) terlihat dari Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 13 September 2024  

SANCAnews.id – Mantan Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Bambang Susantono memperkirakan Jakarta akan tetap menjadi ibu kota negara hingga beberapa tahun mendatang.

Pernyataan itu disampaikannya setelah mempertimbangkan skenario pemindahan dan pembangunan IKN yang direkomendasikan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI).

“Saya pribadi melihat memang suka enggak suka, mau enggak mau, Jakarta masih akan tetap jadi ibu kota,” ujarnya dalam jumpa pers di Kantor Utusan Khusus Presiden, Jakarta Pusat, Jumat, 11 Oktober 2024.

Bambang yang kini menjadi Utusan Khusus Presiden untuk Kerjasama Internasional IKN menyebut Kota Nusantara kemungkinan justru menjadi kota tertentu. Namun, artinya belum dijelaskan secara gamblang. “Secara berangsur mungkin kita lihat kecepatannya seperti apa, Nusantara mungkin akan menjadi kota tertentu," begitu katanya.

Dia menilai usulan dari ASPI realistis sehingga layak disampaikan kepada berbagai pemangku kepentingan proyek IKN, terutama Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Dari empat konsep yang dibuat ASPI, dia memuji konsep Twin Cities. Dalam skema ini, dua kota utama menjalankan fungsi-fungsi administrasi pemerintahan selama periode tertentu.

"Dalam kurun waktu hingga 5 tahun ke depan tentu akan terjadi satu perkembangan yang gradual, tidak ujug-ujug seperti tadi sudah disampaikan, boyongan (pindah menyeluruh)," tutur Bambang.

Konsep Twin Cities, menurut dia, sudah diterapkan di Korea Selatan yang memiliki ibu kota Seoul dan ibu kota definitif Sejong. Ada juga Malaysia yang Putrajaya dan Kuala Lumpur. Skema dua kota penyangga negara itu dianggap memungkinkan untuk diterapkan.

Ada dua variabel strategis dalam perhitungan ASPI, yakni keputusan penggeseran ibu kota negara dari Jakarta ke IKN, serta ketersediaan anggaran untuk megaproyek tersebut. Kombinasi variabel itu memberikan 4 alternatif skenario.

Yang pertama adalah skenario ideal, yakni pemindahan ibu kota diputuskan dilaksanakan dengan anggaran yang cukup. Kedua adalah skenario Peluang 1, dengan arti pemindahan ibu kota belum ditetapkan meskipun anggaran cukup.

Ada juga skenario Peluang 2, yaitu pemindahan ibu kota dilaksanakan, namun anggaran tidak cukup. Keempat, adalah skenario tantangan, dengan arti pemindahan ibu kota belum dapat dilaksanakan dan anggaran tidak cukup.

Pada situasi Peluang 1, skenario Twin Cities bisa diterapkan dengan Jakarta sebagai ibu kota de jure dan IKN sebagai ibu kota de facto. Di masa transisi, IKN diposisikan sebagai kota yang mengadopsi fungsi utama non-pemerintahan tertentu, misalnya research and education hub. Pengadopsian fungsi tersebut disertai dengan pemindahan bertahap dari sebagian fungsi publik pemerintahan nasional dari kementerian dan lembaga yang relevan.

Adapun pada situasi Peluang 2, Twin Cities menjadikan IKN sebagai ibu kota de jure dan Jakarta sebagai ibu kota de facto. Di masa transisi, IKN diposisikan sebagai kota pusat pemerintahan nasional parsial yang mengakomodasi sebagian kementerian pendukung fungsi inti pemerintahan. Misalnya, Kementerian Sekretaris Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri. (tempo)