SANCAnews.id

SANCAnews.id – Pakar telematika Roy Suryo mengungkap temuan terkini terkait dugaan keterkaitan antara Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden terpilih, dengan akun anonim bernama "Fufufafa" di forum Kaskus.

Menurut Roy Suryo, data yang diperolehnya sudah mencapai level validasi A1 atau sangat terpercaya. Banyak jejak digital yang menunjukkan bahwa akun tersebut milik putra sulung Presiden Jokowi.

"Ternyata benar, nomor handphone yang digunakan sudah jelas milik Gibran. Selain itu, email yang terhubung, yakni Chili Pari, adalah email resmi dari usaha katering yang dikelola Gibran. Ini semakin memperkuat bukti bahwa akun Fufufafa memang milik Gibran, dan tidak bisa ngelak lagi," ungkap Roy dalam YouTube Abraham Samad, dikutip pada Jumat, (11/10/2024).

Lebih lanjut, Roy menambahkan bahwa terdapat upaya untuk menutupi jejak tersebut dengan mengganti nama Gibran menjadi "Slamet." Namun, usaha tersebut dianggapnya gagal karena bukti-bukti digital tetap mengarahkan kepada sosok Gibran.

"Nomor handphone yang digunakan itu juga tercatat dalam formulir pendaftaran ketika Gibran mendaftar sebagai Wali Kota Solo. Ada fotonya, jadi tidak bisa disangkal lagi," tegasnya.

Roy juga menekankan bahwa temuan ini didukung oleh bukti-bukti ilmiah dan digital yang kuat. "Jejak digitalnya sudah jelas, ini A1. Jadi, ada kecenderungan berbahaya dari tindakan anak ini," tutup Roy Suryo.

Kontroversi seputar akun Fufufafa di Kaskus mencuat karena akun tersebut terlibat dalam beberapa unggahan kontroversial, termasuk hinaan terhadap tokoh politik seperti Prabowo Subianto dan selebriti seperti Syahrini dan Cinta Laura.

Akun ini menjadi sorotan publik ketika beberapa pihak mengaitkannya dengan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, yang baru saja terpilih sebagai Wakil Presiden terpilih.

Spekulasi mengenai keterlibatan Gibran muncul setelah beberapa unggahan akun Fufufafa dianggap mirip dengan gaya komunikasi Gibran, terutama terkait waktu dan topik tertentu. Namun, Gibran membantah memiliki akun tersebut, dan Menteri Kominfo juga menyatakan bahwa belum ada bukti jelas mengenai siapa pemilik akun itu.

Beberapa pihak menilai bahwa kontroversi ini bisa merusak reputasi politik Gibran, terutama potensi dampaknya terhadap hubungan antara Jokowi dan Prabowo

Di sisi lain, unggahan dari akun tersebut yang berisi penghinaan kepada berbagai figur publik memicu kecaman luas, memperlihatkan buruknya etika dan literasi digital di kalangan masyarakat. (fajar)

Pengamat politik Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan mengkritik pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Jokowi di MPR RI 

SANCAnews.id – Pengamat politik dari  Sabang Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan meminta presiden terpilih Prabowo Subianto menyebut langsung nama segelintir orang yang disebut-sebut gemar mengkritik pemimpin dengan cara menghinanya.

Hal ini penting untuk menunjukkan komitmen Prabowo yang ingin membasmi orang-orang yang mengumpat atau membungkam demokrasi di masa mendatang.

Prabowo di forum legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta, Kamis (11/10) mengatakan kritik dengan cara menghina pemimpin merupakan budaya asing.

Indonesia, katanya, punya cara santun dalam mengkritik. Syahganda mengingatkan, budaya demokrasi Indonesia memang ada dan berkembang dalam situasi kepemimpinan nasional yang penuh idealisme.

Namun, akhir-akhir ini negara ini dipimpin oleh orang-orang yang korup dan haus kekuasaan. Dalam situasi seperti itu, pihak oposisi melakukan gerakan militan dan radikal untuk melawan kejahatan orang-orang yang memanfaatkan kekuasaan negara.

"Jika Prabowo ingin menghilangkan kaum oposisi seperti itu, maka Prabowo nantinya akan terjebak dengan budaya otoritarianisme yang muncul di era Sukarno, Suharto dan Jokowi. Untuk menghindari itu, Prabowo harus segera menunjuk hidung siapa kelompok tersebut," ujar Syahganda dalam keterangannya, Jumat (11/10).

Dalam kesempatan kali ini Syahganda yang merupakan pendiri kelompok oposisi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyampaikan apresiasi kepada Susilo Bambang Yudhoyono yang mengingatkan Prabowo beberapa hari lalu.

Syahganda menilai pernyataan SBY yang meminta Prabowo tetap terbuka pada kritik dari masyarakat sangat baik.

"Sebab, dengan berkembangnya oposisi, fungsi kontrol sosial yang hilang akan diisi oleh kalangan civil society," kata Syahganda. (jpnn)

Pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) terlihat dari Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 13 September 2024  

SANCAnews.id – Mantan Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Bambang Susantono memperkirakan Jakarta akan tetap menjadi ibu kota negara hingga beberapa tahun mendatang.

Pernyataan itu disampaikannya setelah mempertimbangkan skenario pemindahan dan pembangunan IKN yang direkomendasikan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI).

“Saya pribadi melihat memang suka enggak suka, mau enggak mau, Jakarta masih akan tetap jadi ibu kota,” ujarnya dalam jumpa pers di Kantor Utusan Khusus Presiden, Jakarta Pusat, Jumat, 11 Oktober 2024.

Bambang yang kini menjadi Utusan Khusus Presiden untuk Kerjasama Internasional IKN menyebut Kota Nusantara kemungkinan justru menjadi kota tertentu. Namun, artinya belum dijelaskan secara gamblang. “Secara berangsur mungkin kita lihat kecepatannya seperti apa, Nusantara mungkin akan menjadi kota tertentu," begitu katanya.

Dia menilai usulan dari ASPI realistis sehingga layak disampaikan kepada berbagai pemangku kepentingan proyek IKN, terutama Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Dari empat konsep yang dibuat ASPI, dia memuji konsep Twin Cities. Dalam skema ini, dua kota utama menjalankan fungsi-fungsi administrasi pemerintahan selama periode tertentu.

"Dalam kurun waktu hingga 5 tahun ke depan tentu akan terjadi satu perkembangan yang gradual, tidak ujug-ujug seperti tadi sudah disampaikan, boyongan (pindah menyeluruh)," tutur Bambang.

Konsep Twin Cities, menurut dia, sudah diterapkan di Korea Selatan yang memiliki ibu kota Seoul dan ibu kota definitif Sejong. Ada juga Malaysia yang Putrajaya dan Kuala Lumpur. Skema dua kota penyangga negara itu dianggap memungkinkan untuk diterapkan.

Ada dua variabel strategis dalam perhitungan ASPI, yakni keputusan penggeseran ibu kota negara dari Jakarta ke IKN, serta ketersediaan anggaran untuk megaproyek tersebut. Kombinasi variabel itu memberikan 4 alternatif skenario.

Yang pertama adalah skenario ideal, yakni pemindahan ibu kota diputuskan dilaksanakan dengan anggaran yang cukup. Kedua adalah skenario Peluang 1, dengan arti pemindahan ibu kota belum ditetapkan meskipun anggaran cukup.

Ada juga skenario Peluang 2, yaitu pemindahan ibu kota dilaksanakan, namun anggaran tidak cukup. Keempat, adalah skenario tantangan, dengan arti pemindahan ibu kota belum dapat dilaksanakan dan anggaran tidak cukup.

Pada situasi Peluang 1, skenario Twin Cities bisa diterapkan dengan Jakarta sebagai ibu kota de jure dan IKN sebagai ibu kota de facto. Di masa transisi, IKN diposisikan sebagai kota yang mengadopsi fungsi utama non-pemerintahan tertentu, misalnya research and education hub. Pengadopsian fungsi tersebut disertai dengan pemindahan bertahap dari sebagian fungsi publik pemerintahan nasional dari kementerian dan lembaga yang relevan.

Adapun pada situasi Peluang 2, Twin Cities menjadikan IKN sebagai ibu kota de jure dan Jakarta sebagai ibu kota de facto. Di masa transisi, IKN diposisikan sebagai kota pusat pemerintahan nasional parsial yang mengakomodasi sebagian kementerian pendukung fungsi inti pemerintahan. Misalnya, Kementerian Sekretaris Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri. (tempo)

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka saat diwawancarai di Edutorium UMS Solo, Jumat (11/10/2024) 

SANCAnews.id – Proses pembentukan Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto hampir selesai menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Minggu, 20 Oktober 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan terlibat dalam pembentukan kabinet baru. Kabar tersebut disampaikan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka saat menyaksikan pelaksanaan pertandingan Para Bulu Tangkis Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII 2024 SOLO di Edutorium Universitas Muhammadiyah (UMS) Solo, Jumat (11/10) siang.

Gibran saat diwawancarai mengatakan, keputusan memilih orang untuk mengisi kabinet di pemerintahannya sepenuhnya merupakan keputusan Prabowo.

“Keputusannya di Pak Presiden terpilih. Personel-personelnya dan lain-lainnya,” ujarnya.

Menurut mantan Wali Kota Solo itu, penyusunan kabinet sudah hampit menyentuh angka 100 persen. Gibran memastikan bahwa Prabowo memilih orang-orang terbaik untuk mengisi kabinetnya.

 “Sudah hampir 100 persen beliau sudah memilih orang-orang terbaik di posisinya masing-masing,” beber dia. Gibran sendiri memastikan bahwa Presiden Jokowi terlibat dalam menyusun kabinet Prabowo. “Iya ada beberapa (Jokowi terlibat Menyusun kabinet),” kata dia.

Sementara itu terkait kedatangannya ke venue pertanndingan Para Badminton ajang Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII, Gibran mengaku hanya mampir untuk melihat.

Menurutnya secara keseluruhan proses pelaksanaan PEPARNAS tahun ini lebih baik dari PON SUMUT 2024.

“Saya mampir saja, kebetulan kan saya sudah mengundurkan diri dan ketua pelaksananya kan Pak Kejari. Saya kira sukses ya. Saya tadi Jateng lawan Lampung. Jateng menang. Sejauh ini kalau kami pantau dari jauh. Saya kan baru sampai nih. Dari akomodasi, konsumsi, pelaksanaan pertandingan kemarin syaa kira lancar semua. Overall lebih baiklah dari PON,” tutup dia. (jpnn)

Prabowo-Jokowi 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo dijadwalkan meresmikan Istana Negara dan Istana Garuda di Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat, (11/10/2024).

Pengamat Sosial dan Politik, Jhon Sitorus memberikan kritik tajam kepada Presiden Jokowi. Ia mengatakan orang nomor satu di Indonesia itu hanya bisa meresmikan Istana Negara namun tidak berani menandatangani Perpres IKN.

“Meresmikan Istana Negara di IKN tapi tidak berani menandatangani Perpres Ibukota Negara,” kata Jhon dalam akun X.

Menurutnya, ini merupakan jebakan untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Ini sih jebakan untuk Prabowo namanya. Yang bertandatangan di prasasti nama Jokowi, tapi yang menanggung resikonya Prabowo seumur hidup,” tambahnya.

Diketahui, masa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Bersamaan dengan pelantikan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka di Jakarta. (fajar)