SANCAnews.id

Pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) terlihat dari Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 13 September 2024  

SANCAnews.id – Mantan Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Bambang Susantono memperkirakan Jakarta akan tetap menjadi ibu kota negara hingga beberapa tahun mendatang.

Pernyataan itu disampaikannya setelah mempertimbangkan skenario pemindahan dan pembangunan IKN yang direkomendasikan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI).

“Saya pribadi melihat memang suka enggak suka, mau enggak mau, Jakarta masih akan tetap jadi ibu kota,” ujarnya dalam jumpa pers di Kantor Utusan Khusus Presiden, Jakarta Pusat, Jumat, 11 Oktober 2024.

Bambang yang kini menjadi Utusan Khusus Presiden untuk Kerjasama Internasional IKN menyebut Kota Nusantara kemungkinan justru menjadi kota tertentu. Namun, artinya belum dijelaskan secara gamblang. “Secara berangsur mungkin kita lihat kecepatannya seperti apa, Nusantara mungkin akan menjadi kota tertentu," begitu katanya.

Dia menilai usulan dari ASPI realistis sehingga layak disampaikan kepada berbagai pemangku kepentingan proyek IKN, terutama Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Dari empat konsep yang dibuat ASPI, dia memuji konsep Twin Cities. Dalam skema ini, dua kota utama menjalankan fungsi-fungsi administrasi pemerintahan selama periode tertentu.

"Dalam kurun waktu hingga 5 tahun ke depan tentu akan terjadi satu perkembangan yang gradual, tidak ujug-ujug seperti tadi sudah disampaikan, boyongan (pindah menyeluruh)," tutur Bambang.

Konsep Twin Cities, menurut dia, sudah diterapkan di Korea Selatan yang memiliki ibu kota Seoul dan ibu kota definitif Sejong. Ada juga Malaysia yang Putrajaya dan Kuala Lumpur. Skema dua kota penyangga negara itu dianggap memungkinkan untuk diterapkan.

Ada dua variabel strategis dalam perhitungan ASPI, yakni keputusan penggeseran ibu kota negara dari Jakarta ke IKN, serta ketersediaan anggaran untuk megaproyek tersebut. Kombinasi variabel itu memberikan 4 alternatif skenario.

Yang pertama adalah skenario ideal, yakni pemindahan ibu kota diputuskan dilaksanakan dengan anggaran yang cukup. Kedua adalah skenario Peluang 1, dengan arti pemindahan ibu kota belum ditetapkan meskipun anggaran cukup.

Ada juga skenario Peluang 2, yaitu pemindahan ibu kota dilaksanakan, namun anggaran tidak cukup. Keempat, adalah skenario tantangan, dengan arti pemindahan ibu kota belum dapat dilaksanakan dan anggaran tidak cukup.

Pada situasi Peluang 1, skenario Twin Cities bisa diterapkan dengan Jakarta sebagai ibu kota de jure dan IKN sebagai ibu kota de facto. Di masa transisi, IKN diposisikan sebagai kota yang mengadopsi fungsi utama non-pemerintahan tertentu, misalnya research and education hub. Pengadopsian fungsi tersebut disertai dengan pemindahan bertahap dari sebagian fungsi publik pemerintahan nasional dari kementerian dan lembaga yang relevan.

Adapun pada situasi Peluang 2, Twin Cities menjadikan IKN sebagai ibu kota de jure dan Jakarta sebagai ibu kota de facto. Di masa transisi, IKN diposisikan sebagai kota pusat pemerintahan nasional parsial yang mengakomodasi sebagian kementerian pendukung fungsi inti pemerintahan. Misalnya, Kementerian Sekretaris Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri. (tempo)

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka saat diwawancarai di Edutorium UMS Solo, Jumat (11/10/2024) 

SANCAnews.id – Proses pembentukan Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto hampir selesai menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Minggu, 20 Oktober 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan terlibat dalam pembentukan kabinet baru. Kabar tersebut disampaikan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka saat menyaksikan pelaksanaan pertandingan Para Bulu Tangkis Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII 2024 SOLO di Edutorium Universitas Muhammadiyah (UMS) Solo, Jumat (11/10) siang.

Gibran saat diwawancarai mengatakan, keputusan memilih orang untuk mengisi kabinet di pemerintahannya sepenuhnya merupakan keputusan Prabowo.

“Keputusannya di Pak Presiden terpilih. Personel-personelnya dan lain-lainnya,” ujarnya.

Menurut mantan Wali Kota Solo itu, penyusunan kabinet sudah hampit menyentuh angka 100 persen. Gibran memastikan bahwa Prabowo memilih orang-orang terbaik untuk mengisi kabinetnya.

 “Sudah hampir 100 persen beliau sudah memilih orang-orang terbaik di posisinya masing-masing,” beber dia. Gibran sendiri memastikan bahwa Presiden Jokowi terlibat dalam menyusun kabinet Prabowo. “Iya ada beberapa (Jokowi terlibat Menyusun kabinet),” kata dia.

Sementara itu terkait kedatangannya ke venue pertanndingan Para Badminton ajang Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII, Gibran mengaku hanya mampir untuk melihat.

Menurutnya secara keseluruhan proses pelaksanaan PEPARNAS tahun ini lebih baik dari PON SUMUT 2024.

“Saya mampir saja, kebetulan kan saya sudah mengundurkan diri dan ketua pelaksananya kan Pak Kejari. Saya kira sukses ya. Saya tadi Jateng lawan Lampung. Jateng menang. Sejauh ini kalau kami pantau dari jauh. Saya kan baru sampai nih. Dari akomodasi, konsumsi, pelaksanaan pertandingan kemarin syaa kira lancar semua. Overall lebih baiklah dari PON,” tutup dia. (jpnn)

Prabowo-Jokowi 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo dijadwalkan meresmikan Istana Negara dan Istana Garuda di Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat, (11/10/2024).

Pengamat Sosial dan Politik, Jhon Sitorus memberikan kritik tajam kepada Presiden Jokowi. Ia mengatakan orang nomor satu di Indonesia itu hanya bisa meresmikan Istana Negara namun tidak berani menandatangani Perpres IKN.

“Meresmikan Istana Negara di IKN tapi tidak berani menandatangani Perpres Ibukota Negara,” kata Jhon dalam akun X.

Menurutnya, ini merupakan jebakan untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Ini sih jebakan untuk Prabowo namanya. Yang bertandatangan di prasasti nama Jokowi, tapi yang menanggung resikonya Prabowo seumur hidup,” tambahnya.

Diketahui, masa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Bersamaan dengan pelantikan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka di Jakarta. (fajar)

Presiden terpilih Prabowo Subianto 

SANCAnews.id – Presiden terpilih Prabowo Subianto mengkritik orang-orang yang suka menghina satu sama lain. Ia menilai orang-orang yang sering menghina adalah orang-orang yang mata dan hatinya tertutup.

Lantas, apakah Prabowo Subianto juga menyampaikan hal tersebut secara khusus kepada pemilik akun Kaskus Fufufafa? Ia tidak secara khusus menyebut akun Fufufafa saat membahas isu tersebut.

“Ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah. Padahal, saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu,” katanya saat Rapat Koordinasi Nasional Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dikutip dari YouTube DPP PKB pada Jumat, 11 Oktober 2024.

Menurut Prabowo Subianto, caci maki merupakan perilaku yang tidak baik. Oleh karena itu, ia berpesan kepada rakyat Indonesia agar tak membiasakan diri untuk mencaci maki siapa pun.

“Bangsa yang besar janganlah mempunyai adat..kebiasaan caci maki, caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maka itu saya kira tidak baik, itu bukan ajaran agama kita…agama-agama lain pun,” ujarnya.

Prabowo Subianto meyakini bahwa siapa pun yang melakukan perilaku tidak baik akan cepat ketahuan.

“Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Kritik dengan baik, dan koreksi dengan baik. Tidak lama pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan ketahuan,” ucapnya.

Prabowo Pernah Dicaci Fufufafa, Rakyat Geram Presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan dilantik pada 20 Oktober 2024./Instagram @prabowo

Belakangan ini, akun Kaskus Fufufafa menjadi perbincangan hangat di media sosial. Sebab, akun tersebut sering mencaci maki Prabowo Subianto, dan diduga milik wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Netizen pun geram dengan hal itu, dan menolak Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden. Penolakan itu terlihat dalam kolom komentar akun instagram Prabowo Subianto, bahkan Gibran Rakabuming sendiri.

“Tolong Fufufafa diganti sama Puan ajalah,” tutur I***.

“Pak Prabowo, wapresnya ganti atuh pak,” kata S***.

“Mending lu (Gibran) mundur aja dari wapres kalau masih punya malu,” ucap N**. “I hate u (Gibran) sekeluarga,” tutur A***.

Klarifikasi Gibran Soal Fufufafa

Pada Selasa, 10 September 2024 lalu, Gibran Rakabuming sudah mengklarifikasi dugaan publik soal akun Fufufafa. Saat itu, Gibran Rakabuming membantahnya bahwa ia pemilik akun Fufufafa.

“Lha mbuh, takono sing duwe akun, kok aku (Ya ndak tahu. Tanya saja yang punya akun, kok aku),” katanya.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi juga sudah memastikan bahwa putra sulung Presiden Jokowi itu bukan Fufufafa.

"Udah, udah, udah (didalami). Iya maksudnya udah kita pelajari. Bukan lah bukan (Gibran)," ucapnya. (pikiran-rakyat)

Sekretaris Jenderal Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) Jokowi, Sri Kuntoro Budianto di Jakarta, Jumat (27/9/2024) 

SANCAnews.id – Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) mendesak Mabes Polri segera memproses laporan terhadap pakar telematika Roy Suryo terkait tudingan pemilik akun Kaskus Fufufafa. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Pasbata Sri Kuntoro Budiyanto saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (10/10/2024).

“Ditunggu saja aksi kelanjutannya kita. Kita mau turun medesak Mabes Polri segera proses dan sudah buat surat ke Polda Metro Jaya,” kata Budiyanto.

Dia mengatakan perihal waktu untuk kembali mendatangi Mabes Polri terkait laporan terhadap Roy Suryo belum dapat disampaikan.

“Waktu masih tentatif, kita masih menunggu timing yang tepat,” katanya.

Terkait rencana kedatangan berikutnya, Pasukan Bawa Tanah menyatakan tidak akan membawa bukti baru. Menurutnya sejumlah bukti sudah diserahkan sebelumnya kepada penyidik.

“Kemarin bukti sudah dilampirkan tinggal besok seperti apa kita lihat sikon,” jelasnya. 

Sebelumnya, pakar telematika Roy Suryo diadukan ke Bareskrim Polri terkait tudingan terhadap Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming sebagai pemilik akun Fufufafa.

Pihak pelapor ialah Sekretaris Jenderal Pasukan Bawah Tanah (Pasbata), Sri Kuntoro Budiyanto pada Jumat (27/9/2024).

Laporan terhadap Roy Suryo saat ini trending topic di platform X hingga mengundang berbagai respons netizen.

Budiyanto meminta kepada Roy Suryo untuk membuktikan tudingannya tersebut dalam kurun waktu 1x24 jam.

“Saya minta dibuktikan 1x24 jam apa saja buktinya sehingga dia bisa menyampaikan hal tersebut karena ini membuat kita resah dan gelisah,” ujarnya di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (27/9/2024).

Roy Suryo dinilai telah membuat keonaran di akhir masa jabatan Presiden Jokowi.

Pelapor juga memandang adak unsur kesengajaan menggangu proses pelantikan Gibran Rakabuming selaku Wakil Presiden terpilih.

"Harusnya Pak Jokowi landing dengan smooth, diganggu-ganggu dan juga Mas Gibran selaku Wakil Presiden yang sudah jelas dipilih oleh rakyat 58 persen,” jelasnya.

Dia menyayangkan sikap Roy Suryo tersebut. Dalam aduannya itu, Budiyanto menduga Roy Suryo telah melanggar Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE terkait penyebaran berita bohong.

Menyikapi hal tersebut, Pakar Telematika Roy Suryo pun angkat bicara. Roy Suryo mengganggap Pasbata tiba-tiba saja muncul lalu melaporkan dirinya.

“Pasukan Bawah Tanah mendadak muncul ke atas tanah dan bikin laporan lucu tersebut,” kata Roy Suryo kepada Tribunnews.com, Kamis (10/10/2024).

Mantan Menpora itu menilai pelapor mesti belajar kembali terkait laporannya. Roy mempertanyakan mengapa pelapor menyebut Gibran Rakabuming Raka sebagai lambang negara.

“Mestinya dia (Pasbata) belajar dulu, sejak kapan Burung Garuda Pancasila sebagai Lambang Negara Indonesia yang Asli diganti jadi Calon Wakil Presiden (yang belum dilantik) sebagai Lambang Negara?” ucap Roy.

Dia enggan bersikap lebih jauh terkait laporan dari Pasbata.

“Jadi soal laporan tersebut biarlah masyarakat (Netizen +62) yang menilai terlebih dahulu, akan makin bagus bagi pembelajaran semuanya, saya belum perlu bersikap apa-apa karena tidak jelas juga Legal standingnya, Nomor LP-nya dan Pasal yang dilaporkan apa saja,” katanya. (*)