SANCAnews.id

Sekelompok orang membubarkan acara diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu (28/9). Acara ini sendiri diskusi 'Silaturahmi Kebangsaan Diaspora bersama Tokoh dan Aktivis Nasional'. (Istimewa) 

SANCAnews.id – Polda Metro Jaya kembali menangkap pelaku pembubaran diskusi di Kemang, Jakarta Selatan. Pelakunya adalah MR alias RD, 28 tahun.

"Pada hari Selasa, 1 Oktober 2024 tim berhasil menangkap satu pelaku," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Rabu (2/10).

RD ditangkap di wilayah Tebet, Jakarta Selatan. Selanjutnya dia langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Ade mengatakan, RD berperan sebagai eksekutor yang melakukan kekerasan. Dia kedapatan menyerang sekuriti hotel yang bertugas.

"Terlapor melakukan pengeroyokan terhadap korban. Adapun korban mendapat perlakuan berupa perukulan di bagian kepala dan badan," jelasnya.

MR dikenakan Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 351 KUHP dan atau Pasal 355 KUHP. Dia terancam pidana penjara maksimal 12 tahun.

Sebelumnya, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin membeberkan kronologi terjadinya pembubaran diskusi diaspora di Grand Kemang, Jakarta Selatan. Dalam peristiwa ini, massa yang tak dikenal bertindak anarkis memporakparandakan panggung, menyobek backdrop, mematahkan tiang mik, dan mengancam para peserta yang baru hadir.

Menurut Din, Acara itu dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di manca negara dengan sejumlah tokoh atau aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan. Selain Din, hadir sebagai narasumber antara lain Refly Harun, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadhilah, Sunarko, dan beberapa lainnya.

Din menyampaikan, sejak pagi hari sudah ada sekelompok massa menggelar orasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel. Namun, Din mengaku tidak mendengar jelas tuntutan massa.

"Tidak terlalu jelas pesan yang mereka sampaikan, kecuali mengeritik para narasumber yang diundang dan membela rezim Presiden Jokowi," kata Din, Sabtu (28/9).

Din melanjutkan, acara tidak sempat dimulai. Karena massa sudah bertindak anarkis terlebih dahulu dengan memasuki ruangan hotel, dan mengobrak-abrik seisinya.

"Acara akhirnya dimulai dan diubah menjadi konperensi pers," imbuhnya. (jawapos)

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman 

SANCAnews.id – Bukan Presiden Joko Widodo yang berwenang menyampaikan 10 nama calon pimpinan (capim) dan 10 nama calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke DPR, melainkan Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan langsung oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman yang mengaku akan melayangkan surat teguran kepada Presiden Jokowi terkait hal tersebut.

"Presiden Jokowi dilarang mengirimkan hasil Pansel calon Pimpinan KPK dan Dewas KPK kepada DPR, karena menjadi kewenangan Presiden periode 2024-2029 (Prabowo Subianto)," kata Boyamin kepada wartawan, Rabu (2/10).

Boyamin menjelaskan, dasar pelarangan itu adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 112/PUU-XX/2022 halaman 118 alinea pertama.

Bunyi putusan MK dimaksud adalah "jika menggunakan skema masa jabatan pimpinan KPK selama 5 tahun, maka seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK dilakukan hanya satu kali oleh Presiden dan DPR periode 2019-2024 yaitu pada Desember 2019 yang lalu, sedangkan seleksi atau rekrutmen untuk pengisian jabatan pimpinan KPK periode 2024-2029 akan dilakukan oleh presiden dan DPR periode berikutnya (periode 2024-2029)".

"Untuk ini, kami akan mengajukan surat somasi/teguran kepada Presiden Jokowi untuk tidak menyerahkan hasil pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR," tegas Boyamin.

Apabila somasi atau teguran itu diabaikan kata Boyamin, maka pihaknya akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan surat presiden kepada DPR.

"Sisi lain kami juga akan berkirim surat untuk menolak surat Presiden Jokowi dikarenakan yang berwenang adalah Presiden Prabowo Subianto setelah dilantik tanggal 20 Oktober 2024," pungkasnya.

Panitia seleksi (pansel) capim dan calon Dewas KPK telah mengirimkan 20 nama kepada Presiden Jokowi pada Selasa (1/10).

10 nama capim KPK yang diserahkan pansel ke Presiden Jokowi, yaitu Agus Joko Pramono selaku mantan Wakil Ketua BPK, Ahmad Alamsyah Saragih selaku mantan Anggota Ombudsman RI, Djoko Poerwanto selaku Kapolda Kalteng, Fitroh Rohcahyanto dari Jaksa yang juga mantan Direktur Penuntutan KPK.

Selanjutnya, Ibnu Basuki Widodo selaku Hakim Tinggi Pemilah Perkara Pidana Khusus MA, Ida Budhiati selaku akademisi yang juga mantan anggota DKPP, Johanis Tanak yang saat ini menjabat Wakil Ketua KPK, Michael Rolandi Cesnanta Brata selaku Kepala BPKD DKI Jakarta, Poengky Indarti selaku Komisioner Kompolnas, dan Setyo Budiyanto dari Polri yang saat ini menjabat Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian (Kementan).

Sedangkan 10 nama calon Dewas KPK yang diserahkan pansel ke Presiden Jokowi, yakni Benny Jozua Mamoto (lembaga negara), Chisca Mirawati (praktisi), Elly Fariani (PNS), Gusrizal (Hakim), Hamdi Hassyarbaini (swasta).

Selanjutnya, Heru Kreshna Reza (BUMN/BUMD), Iskandar MZ (BUMN/BUMD), Mirwazi (Polri), Sumpeno (Hakim), dan Wisnu Baroto (Jaksa). (rmol)

Suasana pelantikan Anggota DPR dan DPD RI periode 2024-2029 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (1/10/2024). (Ist) 

SANCAnews.id – Pelantikan dan sidang awal masa jabatan anggota DPR, MPR, dan DPD berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 1 Oktober 2024. Sidang Awal Masa Jabatan dan Pelantikan Anggota MPR/DPR/DPD RI Periode 2024-2029 digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen.

Sebanyak 580 anggota DPR RI dan 152 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia terpilih hasil Pemilu Legislatif 2024 resmi dilantik. Namun, Presiden terpilih Prabowo Subianto yang hadir langsung kembali tidak didampingi oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Sejumlah pegiat media sosial mempertanyakan kehadiran Gibran di pelantikan tersebut. Padahal, momen seperti itu diketahui sangat penting untuk dihadiri.

Salah satu yang mempertanyakan kehadiran Gibran adalah Stefan Antonio. Lewat akun @StefanAntonio__onX, pria ini merasa heran dengan ketidakhadiran Gibran.

"Ini serius .. @gibran_tweet kemana si ?? Ada acara penting gitu masa ga dateng ?? Ga mungkin juga ga diundang kan ?? Dia kan Wapres Terpilih loh ..," cuit Mas Steff sapaannya, sembari membagikan video Prabowo saat berbincang dengan Puan Maharani saat akan meninggalkan Gedung DPR RI.

"Sejak fufufafa muncul, ni Bocah emang jarang banget keliatan ya ?? Apalagi beduaan dampingin Presiden terpilihnya," sambungnya melalui postingan yang telah dilihat lebih dari 76 ribu pengguna aplikasi X.

Sebagai tambahan informasi, sejumlah menteri menghadiri pelantikan dan sidang awal masa jabatan Anggota DPR, MPR dan DPD di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 1 Oktober 2024.

Terlihat dalam dalam deretan kursi kehormatan, Presiden Terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.

Hadir pula jejeran mantan wakil presiden. Mulai dari Tri Sutrisno, Budiono, dan Jusuf Kalla. (fajar)

Koordinator KSST, Ronald Loblobly (tengah) 

SANCAnews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan setiap perkembangan laporan masyarakat akan selalu disampaikan kepada pihak pelapor. Termasuk terkait laporan dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi (JPM) Republik Indonesia, Febrie Adriansyah.

Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat ditanya perkembangan laporan yang disampaikan Koalisi Sipil Selamatkan Ranjau (KSST) ke KPK pada Mei 2024.

"Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti, dan perkembangan terhadap pelaporan tersebut akan disampaikan kepada pelapor. Baik itu permintaan data tambahan atau bila perkaranya sudah ditingkatkan ke tingkat yang lebih lanjut," kata Tessa seperti dilansir RMOL, Rabu (2/10).

Sebelumnya pada Senin (27/5), KSST yang merupakan koalisi gabungan dari beberapa organisasi masyarakat, seperti Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Indonesia Police Watch (IPW), dan praktisi hukum seperti Deolipa Yumara telah membuat laporan ke KPK.

Koordinator KSST, Ronald Loblobly mengatakan, pihaknya telah membuat aduan masyarakat kepada KPK terkait indikasi dugaan korupsi yang dilakukan terhadap lelang aset tambang PT Gunung Bara Utama yang dilakukan oleh pihak Kejagung.

"Terlapornya Jampidsus, kemudian penilai aset PPA Kejaksaan Agung juga, kemudian dari DJKN dan lainnya," kata Ronald kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin siang (27/5).

Sementara dari berkas laporan, pihak-pihak yang dilaporkan ada 4 orang, yakni Kepala Pusat PPA Kejagung RI selaku Penentu Harga Limit Lelang berinisial ST; lalu Febrie Adriansyah selaku Jampidsus Kejagung RI dan selaku pejabat yang memberikan persetujuan atas nilai limit lelang; pejabat DJKN bersama-sama Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) selaku pembuat appraisal; serta Andrew Hidayat, Budi Simin Santoso, Yoga Susilo yang diduga selaku beneficial owner atau pemilik manfaat PT Indobara Utama Mandiri.

"Iya kerugian negara, ada kerugian negara terhadap aset saham tersebut. Bahwa nilainya tidak sesuai dengan kerugian yang sudah terjadi terhadap negara. Jadi kerugiannya itu kita taksir senilai Rp11 triliun, tapi dilelang hanya kemudian senilai Rp1,9 triliun. Berarti ada indikasi kerugian Rp9 triliun," pungkas Ronald.

Sementara itu, pengacara Deolipa Yumara mengatakan, terdapat adanya persengkongkolan jahat dalam proses lelang barang rampasan benda sita korupsi berupa 1 paket saham PT Gunung Bara Utama yang dimenangkan PT Indobara Utama Mandiri dengan harga penawaran sebesar Rp1,945 triliun yang diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp9,7 triliun.

"Pemenang lelang ini adalah satu perusahaan yang baru berdiri, belum sampai 5 bulan berdiri nih perusahaan, bahkan ketika ada penjelasan lelang ini perusahaan baru berdiri 10 hari sebelumnya. Perusahaan inilah kemudian yang memenangkan lelang," katanya.

"Sementara isi perusahaan ini kan uangnya belum ada, tapi dia menang lelang. Dan peserta lelang cuma 1 peserta ini saja. Ini lah yang diduga adanya kongkalikong dari proses lelang ini," sambung Deolipa yang turut didampingi Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. (*)

Dokter Tifa 

SANCAnews.id – Dokter Tifauzia Tyassuma atau yang akrab disapa Dokter Tifa mengatakan, anggota DPR RI yang mengenakan kostum Ultraman saat pelantikan tersebut mengalami gangguan mental. Yaitu Sindrom Don Quixote.

“Orang ini mengalami Don Quixote Syndrome. Sejenis Penyakit Psikosis Mixed Bipolar Grandeur tipe Maniakal,” kata Tifa melalui unggahannya di X, Rabu (2/10/2024).

Ia menjelaskan apa itu don quixote. Sebuah sindrom yang fisebutnya berasal dari tokoh dari sebuah novel.

“Don Quixote adalah seorang tokoh dalam novel karya Miguel de Cervantes, yang berpikir bahwa dirinya adalah seorang Ksatria, maka dia kemudian berkelana dengan menggunakan baju zirah untuk membasmi kejahatan,” jelasnya.

Dokter yang dikenal sebagai ahli gizi itu mengatakan ada sejumlah ciri gangguan jiwa. Salah satunya delusi.

“Don Quixote Syndrome menampilkan ciri-ciri gangguan jiwa, antara lain delusi. Membayangkan sesuatu yang tidak realistis tentang dirinya,” ujarnya.

Lebih jauh, ia mengidentifikasi ada gangguan kepribadian tipe Skizoid dalam anggota DPR tersebut.

“Gangguan Kepribadian tipe Skizoid. Ada semacam Waham Kebesaran bahwa dia adalah seorang Hero - Ultraman cuy campur dengan Narsistik Personality Disorder,” ucapnya.

“Gangguan Obsesif Kompulsif. Terobsesi dengan sesuatu hingga melampaui realita,” tambahnya.

Ia juga menyebut maniakak. Kondsi dimana penderita memiliki ide-ide grandiosis (memikirkan hal-hal besar di luar diri yang sesungguhnya) bahwa dia mencapai tujuan yang tidak realistis.

“Penderita Gangguan Jiwa begini seharusnya ke RS Jiwa Grogol dulu untuk mendapatkan Terapi, jangan langsung ke Senayan, nanti dia bisa loncat ke sana kemari dan terbang-terbang. Kan Ultraman,” imbuhnya.

Adapun sosok di balik Ultraman itu adalah Jamaluddin. Anggota DPR RI terpilih dar Partai Golkar.

Sosok Ultraman menginspirasi Jamaludin untuk ‘memberantas monster’ dan mengayomi masyarakat. Sebelum terpilih menjadi anggota DPR, Jamaludin mengaku sudah bergerak turun ke masyarakat lewat lembaga bantuan hukum (LBH). Dia mengklaim semua layanan LBH diberikan kepada masyarakat secara gratis.

”Itulah kenapa saya ingin di Komisi III (yang membidangi penegakan hukum, Red),” ujar pria asal Jepara yang berlatar belakang sebagai pengusaha tersebut. (fajar)