SANCAnews.id

Roy Suryo Pakar Telematika/Net 

SANCAnews.id – Dilaporkan Pasukan Bawah Tanah Jokowi ke Bareskrim gara-gara isu Fufufafa, Roy Suryo malah meminta mereka belajar soal lambang negara.

“Mestinya dia belajar dulu. Sejak kapan burung Garuda Pancasila sebagai lambang negara yang asli diganti jadi calon wakil presiden yang belum dilantik sebagai lambang negara?” kata Roy Suryo seperti dilansir Tempo, Jumat, 27 September 2024.

Sekretaris Jenderal Pasukan Bawah Tanah (Pasbata), Sri Kuntoro Budiyanto, melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim, Jumat, 27 September 2024. Roy dilaporkan atas dugaan menyebarkan berita bohong bahwa akun Fufufafa 99 persen milik anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.

Roy Suryo mengaku tak ambil pusing soal laporan yang dibuat oleh Sekjen Pasbata itu. Ia justru menyebut laporan yang dibuat oleh Sri Kuntoro sebagai laporan yang lucu.

“Saya juga baru dengar ada Pasukan Bawah Tanah, yang tadi muncul ke atas tanah dan bikin laporan lucu,” kata Roy.

Lebih lanjut, Roy mempersilakan masyarakat dapat menilai laporan yang dibuat Sekjen Pasbata. Ia juga mengaku belum dapat memberikan sikap apapun usai dilaporkan. Pihak kepolisian, kata dia, juga belum memberi informasi terkait laporan tersebut.

“Sampai sekarang belum, karena saya juga cukup sementara ini menunggu saja dulu apakah laporan tersebut sudah diterima atau belum? Nomor LP berapa, pasal apa yang dipermasalahkan dan sebagainya. Biarkan masyarakat dan netizen bisa menilainya juga. Saya belum perlu bersikap apa-apa,” ujarnya.

Sri Kuntoro Budiyanto mengatakan bahwa pernyataan Roy Suryo yang datang ke sejumlah podcast dan berbicara tentang akun Fufufafa adalah milik Gibran telah mengundang kegaduhan di masyarakat. Budi juga mengatakan apa yang disampaikan Roy tersebut tidak berdasar.

“Dilaporkan dengan penyampaian berita-berita bohong. dia hanya menduga-nduga” ucap Budi pada media pada Jumat, 27 September 2024.

Budi mengatakan, mereka melaporkan Roy Suryo atas nama Pasbata sebagai pencinta Jokowi. Pasbata, kata Budi, merasa resah karena lambang negara dihina, dalam hal ini merujuk pada Gibran.

“Karena Mas Gibran ini lambang negara. Mau dilantik. Jadi, kita sebagai Pasukan Bawah Tanah Jokowi, harus siap melindungi” ucap Budi. (*)

Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina 

SANCAnews.id – Ketidakhadiran Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI guna membahas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2024 dikecam banyak pihak.

Bagaimana tidak, Menteri Agama Yaqut mengaku tak bisa hadir dalam rapat hari ini lantaran belum mendapatkan tiket pesawat untuk kembali ke Indonesia usai kunjungan kerja ke luar negeri di Paris, Prancis, guna menghadiri Pertemuan Internasional untuk Perdamaian yang digelar Presiden Prancis, Emmanuel Macron.

"Alasannya karena tidak mendapatkan tiket untuk kembali ke Indonesia. Padahal memang surat yang disampaikan oleh Sekjen (Kemenag) kepada kami, disampaikan Menteri bisa hadir untuk melakukan pembahasan rapat evaluasi," kata Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9).

Menurut Selly, dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur jika rapat kerja yang membahas evaluasi Haji itu harus dihadiri langsung oleh Menteri Agama dalam hal ini Gus Yaqut.

"Sudah dua kali rapat evaluasi Menteri Agama tidak hadir, maka dengan tenggat waktu yang DPR hanya hari ini kita punya waktu, tidak memungkinkan untuk melanjutkan pembahasan evaluasi," ujarnya.

"Maka memang di periode ini, hanya di tahun 2024 evaluasi haji tidak bisa dibahas langsung antara Komisi VII dengan Kementerian Agama," imbuh PDIP itu. 

Lebih jauh, Selly menyebut bahwa konsekuensi dari absennya Yaqut dalam rapat kerja evaluasi Haji 2024 pembahasan akan dilakukan DPR periode berikutnya.

Adapun Komisi VIII DPR menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Agama RI, Menteri Perhubungan RI, dan Menteri Kesehatan RI, serta Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji. 

Rapat sedianya akan membahas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/ 2024 M; Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M: dan isu-isu aktual. (rmol)

Warga berada di lokasi pekerja tambang emas yang tertimbun di kawasan hutan Jorong Timbahan, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat 

SANCAnews.id – Sebanyak 25 orang tertimbun longsor di bekas tambang emas di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Kamis, 26 September 2024. Orang-orang yang tertimbun diduga melakukan aktivitas penambangan ilegal di lokasi tersebut. 15 orang dilaporkan meninggal dunia.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok, Irwan Effendi mengatakan, longsor terjadi akibat curah hujan yang cukup tinggi.

"Sejak sore hari beberapa hari terakhir curah hujan cukup tinggi," katanya.

Irwan menjelaskan, lokasi longsor tersebut berada di Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok. Akses menuju lokasi kejadian hanya bisa akses dengan berjalan kaki selama 8 jam.  

"Lokasi longsor merupakan bekas galian emas yang sudah ditinggalkan penambang terdahulu," katanya. 

Sementara itu untuk  proses evakuasi dilakukan masyarakat sejak pukul 03.00 WIB. Proses penyelamatan itu mendapati korban meninggal sebanyak 15 orang.

“Sampai saat ini ada 4 dari 15 korban meninggal sudah berhasil dievakuasi. Dan ada 3 korban yang mengalami luka berat juga sudah berhasil dievakuasi masyarakat. Dinas kesehatan Kabupaten Solok juga telah mengirim 7 unit mobil Ambulance ke lokasi untuk membantu evakuasi,” kata Irwan.

Menurut Irwan, korban berasal dari Nagari-nagari di Kecamatan Hiliran Gumanti dan Pekonina Kabupaten Solok Selatan. "Korban terdiri masyarakat  yang melakukan aktivitas pendulangan emas secara manual," katanya.

“Untuk data nama-nama dan status korban belum didapat karena proses evakuasi masih berjalan,” kata Irwan. (tempo)

Foto: Insyagram @sahabaticw 

SANCAnews.id – Indonesian Corruption Watch atau ICW membuat kaos bergambar peta Indonesia dan narasi korban Mulyono. Kaos tersebut mendapat apresiasi dari netizen.

Sebagian orang menganggap kaus tersebut menggambarkan realitas saat ini. Sebagian lainnya menafsirkan kaus tersebut sebagai makna bahwa satu keluarga telah mengorbankan satu negara.

“Gara-gara satu kelurga, tumbalnya senegara,” kata pengguna X @fahmialfaraqi dikutip dari unggahannya di X, Jumat (27/9/2024).

Kaos yang dibuat ICW itu diketahui dijual. Dimana keuntungannya akan digunakan untuk mendanai kegiatan anti korupsi.

Meski begitu, ada warganet yang menanggapinya dengan satire. Ia takut ketika membeli kaos itu malah ditangkap aparat. 

“Mau beli tapi takut diculik,” ujar pengguna X @dimznyster.

Adapun kaos itu sebagai balasan romi Kaesang Pangarep yang bertuliskan ‘Putra Mulyono’.

“Jangan biarkan romi Kaesang sendirian. Kalau dia bisa pakai ‘Anak Mulyono’. Kita juga bisa pakai ‘Korban Mulyono’,” tulis keterangan unggahan ICW di Instagram @sahabaticw.

Mulyono diketahui nama Jokowi saat kecil. Belakangan, nama itu kembali digunakan untuk mengganti nama Jokowi.

Romli itu digunakan saat Kaesang blusukan ke Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Selasa (24/9).

Kaesang mengenakan kaos hitam berbalut rompi hitam dengan tulisan "Putra Mulyono" serta siluet seseorang mirip Jokowi.

Tulisan dan gambar yang sama dengan ukuran lebih kecil juga terpampang di bagian depan atau dada rompi yang dikenakan Kaesang tersebut. (fajar)

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur bukan sekadar keputusannya. Menurut Jokowi, pemindahan tersebut telah disetujui seluruh rakyat Indonesia melalui DPR.

“Bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta,” ucap Jokowi dikutip dari YouTube Sekretariat Negara, Kamis (26/9).

“Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan,” lanjutnya.

Eks Wali Kota Solo itu menjelaskan ide pemindahan Ibu Kota Negara sudah direncanakan di era Presiden Soekarno. Namun, ide itu kemudian muncul lagi pada 2014 lalu setelah dia dilantik sebagai presiden.

Setelah melalui beberapa kajian, ada tiga kota yang menjadi opsi pemindahan ibu kota, salah satunya di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Setelah keputusan memilih ibu kota ke Kalimantan Timur, dia lalu menyampaikan gagasan itu kepada DPR.

“Saya menyampaikan lisan di dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus, kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai ibukota Nusantara, dan itu disetujui 93 persen dari fraksi yang ada di DPR,” kata dia.

Adapun, sejak 2022 hingga akhir 2024, pemerintah telah mengeluarkan anggaran dari APBN sebesar Rp 72 triliun untuk pembangunan IKN.

Selamjutnya, komposisi APBN 2025 untuk membiayai proyek IKN sebesar 20 persen dari total Rp 466,9 triliun. Artinya, pendanaan APBN untuk IKN sebesar Rp 90,4 triliun. (jpnn)