SANCAnews.id

Warga berada di lokasi pekerja tambang emas yang tertimbun di kawasan hutan Jorong Timbahan, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat 

SANCAnews.id – Sebanyak 25 orang tertimbun longsor di bekas tambang emas di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Kamis, 26 September 2024. Orang-orang yang tertimbun diduga melakukan aktivitas penambangan ilegal di lokasi tersebut. 15 orang dilaporkan meninggal dunia.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok, Irwan Effendi mengatakan, longsor terjadi akibat curah hujan yang cukup tinggi.

"Sejak sore hari beberapa hari terakhir curah hujan cukup tinggi," katanya.

Irwan menjelaskan, lokasi longsor tersebut berada di Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok. Akses menuju lokasi kejadian hanya bisa akses dengan berjalan kaki selama 8 jam.  

"Lokasi longsor merupakan bekas galian emas yang sudah ditinggalkan penambang terdahulu," katanya. 

Sementara itu untuk  proses evakuasi dilakukan masyarakat sejak pukul 03.00 WIB. Proses penyelamatan itu mendapati korban meninggal sebanyak 15 orang.

“Sampai saat ini ada 4 dari 15 korban meninggal sudah berhasil dievakuasi. Dan ada 3 korban yang mengalami luka berat juga sudah berhasil dievakuasi masyarakat. Dinas kesehatan Kabupaten Solok juga telah mengirim 7 unit mobil Ambulance ke lokasi untuk membantu evakuasi,” kata Irwan.

Menurut Irwan, korban berasal dari Nagari-nagari di Kecamatan Hiliran Gumanti dan Pekonina Kabupaten Solok Selatan. "Korban terdiri masyarakat  yang melakukan aktivitas pendulangan emas secara manual," katanya.

“Untuk data nama-nama dan status korban belum didapat karena proses evakuasi masih berjalan,” kata Irwan. (tempo)

Foto: Insyagram @sahabaticw 

SANCAnews.id – Indonesian Corruption Watch atau ICW membuat kaos bergambar peta Indonesia dan narasi korban Mulyono. Kaos tersebut mendapat apresiasi dari netizen.

Sebagian orang menganggap kaus tersebut menggambarkan realitas saat ini. Sebagian lainnya menafsirkan kaus tersebut sebagai makna bahwa satu keluarga telah mengorbankan satu negara.

“Gara-gara satu kelurga, tumbalnya senegara,” kata pengguna X @fahmialfaraqi dikutip dari unggahannya di X, Jumat (27/9/2024).

Kaos yang dibuat ICW itu diketahui dijual. Dimana keuntungannya akan digunakan untuk mendanai kegiatan anti korupsi.

Meski begitu, ada warganet yang menanggapinya dengan satire. Ia takut ketika membeli kaos itu malah ditangkap aparat. 

“Mau beli tapi takut diculik,” ujar pengguna X @dimznyster.

Adapun kaos itu sebagai balasan romi Kaesang Pangarep yang bertuliskan ‘Putra Mulyono’.

“Jangan biarkan romi Kaesang sendirian. Kalau dia bisa pakai ‘Anak Mulyono’. Kita juga bisa pakai ‘Korban Mulyono’,” tulis keterangan unggahan ICW di Instagram @sahabaticw.

Mulyono diketahui nama Jokowi saat kecil. Belakangan, nama itu kembali digunakan untuk mengganti nama Jokowi.

Romli itu digunakan saat Kaesang blusukan ke Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Selasa (24/9).

Kaesang mengenakan kaos hitam berbalut rompi hitam dengan tulisan "Putra Mulyono" serta siluet seseorang mirip Jokowi.

Tulisan dan gambar yang sama dengan ukuran lebih kecil juga terpampang di bagian depan atau dada rompi yang dikenakan Kaesang tersebut. (fajar)

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur bukan sekadar keputusannya. Menurut Jokowi, pemindahan tersebut telah disetujui seluruh rakyat Indonesia melalui DPR.

“Bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta,” ucap Jokowi dikutip dari YouTube Sekretariat Negara, Kamis (26/9).

“Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan,” lanjutnya.

Eks Wali Kota Solo itu menjelaskan ide pemindahan Ibu Kota Negara sudah direncanakan di era Presiden Soekarno. Namun, ide itu kemudian muncul lagi pada 2014 lalu setelah dia dilantik sebagai presiden.

Setelah melalui beberapa kajian, ada tiga kota yang menjadi opsi pemindahan ibu kota, salah satunya di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Setelah keputusan memilih ibu kota ke Kalimantan Timur, dia lalu menyampaikan gagasan itu kepada DPR.

“Saya menyampaikan lisan di dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus, kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai ibukota Nusantara, dan itu disetujui 93 persen dari fraksi yang ada di DPR,” kata dia.

Adapun, sejak 2022 hingga akhir 2024, pemerintah telah mengeluarkan anggaran dari APBN sebesar Rp 72 triliun untuk pembangunan IKN.

Selamjutnya, komposisi APBN 2025 untuk membiayai proyek IKN sebesar 20 persen dari total Rp 466,9 triliun. Artinya, pendanaan APBN untuk IKN sebesar Rp 90,4 triliun. (jpnn)

Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri Semeja 

SANCAnews.id – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Eriko Sotarduga mengatakan, keputusan bertemu Presiden terpilih Prabowo Subianto bergantung pada sikap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Sampai saat ini, saya harus jujur. Sampai kemarin, tadi saya juga bicara-bicara sama Bung Ronny dengan teman-teman, belum ada. Itu adalah hak prerogratif kebijaksanaan dari Ibu Ketua Umum. Kita tunggu bersama saja," kata Eriko di DPP PDIP, Jakarta Pusat pada Kamis, 26 September 2024.

Namun, Eriko juga mengungkapkan ekspresi Megawati tersenyum saat mengetahui kabar pertemuannya dengan Prabowo. Ia menilai silaturahmi dalam dunia politik itu merupakan hal yang sah-sah saja.

"Saya harus menyampaikan apa adanya, yang berkembang itu kan tentu satu hal kalau berkomunikasi, bersilaturahmi, apakah ada yang salah? Dalam dunia politik yang tidak mungkin adalah menghidupkan orang mati, itu yang pasti tidak mungkin. Sampai kemarin saya bertemu dengan Ibu Ketua Umum, dengan perkembangan yang ada, beliau tersenyum. Nah, mengenai waktunya, marilah kita tunggu," katanya.

Di sisi lain, Eriko menambahkan PDIP tidak mengenal terminologi koalisi dan oposisi dalam konteks ketatanegaraan. Eriko mengajak semua pihak menunggu perkembangan terkait pertemuan itu.

"Kalau secara pribadi, saya tahu persis Ibu Ketua Umum dengan Pak Prabowo itu sangat dekat. Bahkan, bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa pada saat kepulangan Pak Prabowo juga kan, pada saat zaman Ibu Mega, pemerintahan. Artinya di sini, mari kita tunggu. Secara ketentuan hukum tidak ada yang namanya koalisi dan oposisi. Betul ya Bung Rony, yang paham hukum ini. Tidak ada yang namanya koalisi ataupun oposisi," imbuhnya.

Sebelumnya, rencana pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri tinggal mencocokkan waktu dan tempat. Sebab, komunikasi keduanya sudah berjalan dan terus terjalin hingga saat ini.

Demikian diungkapkan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 26 September 2024.

“Jadi sebenarnya begini, komunikasi-komunikasi sudah dijalankan, tetapi kemudian masalah tanggal, masalah tempat, ini juga masih dipastikan, karena masing-masing saling mencocokkan,” kata Dasco.

Meski begitu, Dasco memastikan bahwa jamuan dan hidangan yang akan disajikan dalam pertemuan Prabowo dan Megawati nanti sudah dipersiapkan.

“Yang pasti soal makanan sudah ditentukan. Itu aja,” ujar Wakil Ketua DPR RI ini. (viva)

Tia Rahmania saat mengkritik Nurul Ghufron yang jadi pembicara integritas padahal sedang jalani sanksi pelanggaran etik 

SANCAnews.id – Calon anggota DPR terpilih Tia Rahmania yang memperoleh dukungan 37.359 suara rakyat diberhentikan oleh partainya, PDI Perjuangan. Tia Rahmania diberhentikan setelah mengkritik Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron yang diketahui telah dijatuhi sanksi pelanggaran etik.

Keputusan pemecatannya langsung memantik reaksi keras dari berbagai pihak yang mempertanyakan nasib idealisme dalam politik Indonesia, termasuk pegiat media sosial King Purwa @BosPurwa.

Kritik Tia Rahmania terhadap Wakil Ketua KPK itu dinilai sebagai tindakan yang berani, mengingat Nurul Ghufron selama ini menjadi sorotan atas sejumlah kebijakan yang dinilai tak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi. Namun, alih-alih mendapat dukungan, langkah Tia justru berujung pada pemecatannya dari partai.

Tia Rahmania dikenal sebagai sosok yang konsisten memperjuangkan integritas dan idealisme dalam berpolitik. Namun, pada kenyataannya, idealisme yang diperjuangkannya tersebut tampaknya tidak mendapat tempat dalam realitas politik saat ini. Pengamat politik menilai, kasus ini kembali menyoroti minimnya ruang bagi politisi idealis di tengah pusaran pragmatisme dan kepentingan elite partai.

Akun bercentang biru ini menggarisbawahi kekecewaan banyak pihak terhadap dinamika politik nasional yang dinilai makin jauh dari cita-cita reformasi dan demokrasi. Idealisme, menurutnya, kini menjadi barang langka di negeri ini. Pemecatan Tia Rahmania seakan menjadi simbol bahwa menegakkan prinsip justru mengancam karier politik seseorang.

"Kapan Warasnya Negara Ini? Caleg DPR RI terpilih, Tia Rahmania yang mewakili 37.359 suara rakyat dipecat @PDI_Perjuangan gegara protes sama wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang bermasalah? Wow!," ujarnya, Kamis (26/9/2024).

King Purwa mempertanyakan apakah idealisme benar-benar tidak lagi memiliki tempat dalam politik Indonesia? Kasus Tia Rahmania ini bisa menjadi batu uji bagi partai-partai politik untuk menunjukkan komitmen mereka pada demokrasi yang sehat dan terbuka bagi kritik.

"Barang langka dan istiwewa benama idealisme, sungguh tidak ada tempat di negeri ini!,"tegasnya.

Tia Rahmania, yang sebelumnya dijagokan sebagai salah satu tokoh muda potensial, kini menghadapi pertanyaan besar tentang masa depannya di panggung politik Indonesia.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani membantah Tia Rahmania dipecat dari partai berlambang banteng moncong putih itu lantaran mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Puan menegaskan tak ada hubungan pemecatan Nia dengan kritikan yang dilayangkan Tia tersebut.

"Enggak ada hubungannya," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2024).

Imbas pemberhentian tersebut, Tia Rahmania gagal dilantik sebagai anggota DPR RI terpilih 2024-2029 berdasarkan surat keputusan KPU RI.

"Enggak ada hubungannya (dengan kritik Nurul Ghufron) karena memang acara yang di Lemhanas itu kan dilaksanakan itu sesudah surat itu kemudian dilayangkan kepada KPU. Jadi enggak ada hubungannya," ujar Ketua DPR RI itu.

Puan pun meminta tidak membenturkan antara partai politik dengan KPK. Apalagi memunculkan isu negatif antar kedua institusi tersebut.

"Ini jangan kemudian ada salah pengertian. Ini ada, sepertinya ada perbedaan atau ada ketidaksukaan antara partai politik dengan KPK. (fajar)