SANCAnews.id

SANCAnews.id – Joko Widodo (Jokowi) dinilai tengah panik dan cemas menjelang berakhirnya masa jabatannya sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, ada berbagai alasan mengapa Jokowi saat ini tengah panik dan cemas menjelang lengser.

"Panik dan cemas Jokowi saat ini bukan saja karena tidak punya 'rumah' seperti Megawati dan SBY, tetapi tekanan dan desakan  masyarakat agar Jokowi diadili atas sejumlah pelanggaran konstitusi dan KKN selama berkuasa semakin keras," kata Muslim kepada RMOL di Jakarta, Selasa (24/9).

Muslim menilai, Jokowi tidak akan ada yang membela seperti Megawati dan SBY yang masih memiliki partai politik (parpol).

"Siapa yang akan bela Jokowi dari tekanan publik? Karena faktor KKN, merusak, demokrasi, konstitusi, moral dan hukum yang dilanggar Jokowi selama ini sehingga rakyat meminta tanggung jawabnya. Mau berlindung ke mana? Jika rumah yang ada saat ini tidak melindunginya," terangnya.

Apalagi, lanjut dia, Jokowi juga sudah dianggap sebagai Malin Kundang dari PDIP dan Megawati yang telah membesarkannya.

"Susah Jokowi dilindungi. Satu persatu pembelanya malah berbalik menyerangnya. Buzzer-buzzer bayarannya pada lari dan berbalik menyerangnya. Itu kecemasan dan kepanikan yang dirasakan saat ini," pungkas Muslim. (*)

Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango 

SANCAnews.id – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyatakan belum menerima laporan hasil analisis dari Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Hasil analisis tersebut terkait penggunaan jet pribadi milik Kaesang Pangarep.

"Saya belum nerima, iya (belum terima)," kata Nawawi di Royal Kuningan Hotel, Jakarta, Selasa (24/9).

Karena belum menerima hasil analisa, Nawawi meminta Pahala untuk mengumumkan sendiri hasil analisa tim Deputi Pencegahan dan Monitoring, terkait penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep.

Ia pun menegaskan, tidak ada arahan bagi pimpinan KPK untuk mengumumkan hasil analisa, terkait polemik dugaan penenerimaan gratifikasi terhadap putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

"Nggak ada perintah Pahala untuk pimpinan umumkan apa yang dia kerjakan. Biarkan apa yang dikerjakan pak Pahala dia yang umumkan sendiri saja," tegas Nawawi.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan sebelumnya menyatakan, pihaknya telah mengirimkan hasil analisa laporan dugaan penerimaan gratifikasi penggunaan jet pribadi Kaesang ke Pimpinan KPK. Menurutnya, Pimpinan KPK yang akan menyampaikan hasilnya ke publik.

"Sudah rampung (proses analisa laporan, red). Hari ini saya kirim ke pimpinan. nanti pimpinan yang umumkan," ucap Pahala dikonfirmasi, Senin (23/9).

Pahala mengungkapkan, rencananya hasil analisa terhadap laporan dugaan penerimaan gratifikasi penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep disampaikan, pada Selasa (24/9) besok.

"Kayaknya besok ya (pengumuman hasil laporan jet pribadi)," ujar Pahala.

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep sebelumnya telah mengklarifikasi terkait penggunaan pesawat jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono dalam perjalanan ke Amerika Serikat (AS), pada 18 Agustus 2024.

Kaesang mengaku jet pribadi itu merupakan milik temannya. Hal itu disampaikan Kaesang seusai menyambangi Gedung ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (17/9).

"Tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat, yang menumpang atau bahas bekennya nebeng lah, nebeng pesawatnya teman saya," ungkap Kaesang.

Namun, Kaesang tak menjelaskan lebih lanjut terkait temannya itu. Kaesang meminta awak media untuk menyerahkan ke KPK dan kuasa hukumnya mengenai penggunaan jet pribadi tersebut.

Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengaku kehadirannya di Gedung KPK lama itu merupakan inisiatif pribadi. "Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tetapi inisiatif saya sendiri," pungkasnya. (jawapos)

Pilot Susi Air Kapten Philip korban penculikan KKB dibebaskan di Papua 

SANCAnews.id – Misteri lolosnya Pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens dari tangan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua atau KBB viral di media sosial.

Bahkan, baru-baru ini beredar video yang memperlihatkan Pilot Susi Air, Kapten Philip, bukan dibebaskan oleh TNI-Polri melainkan dibebaskan tanpa syarat oleh KKB Papua.

Hal itu setidaknya terlihat dalam video pendek yang diunggah akun media sosial X @LexWu_13.

Tampak dalam video yang beredar, Pilot Susi Air Kapten Philip berpamitan kepada sejumlah warga Papua tanpa dikawal aparat bersenjata.

Dia kemudian meninggalkan lokasi pegunungan itu dengan menggunakan helikopter.

"Kan kmrn dah dibilang, di bebaskan. Media internasional jg tuliskan Released by. Buzzer sok Iye. Masih aja. Di WAG kmrn jg udah rame neh video. Cm males aja gue publish. Tp makin males jg kalau ada buzzer yg sok uye," bunyi keterangan dalam akun @LexWu_13 dikutip pada Senin, 23 September 2024.

Diberitakan sebelumnya, Pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens akhirnya berhasil dibebaskan setelah sekitar satu setengah tahun disandera KKB di Papua.

Kabar bahagia itu diungkapkan Founder Susi Air, Susi Pudjiastuti melalui akun media sosial di X pada Sabtu, 21 September 2024. 

Pilot Susi Air, Philip dijemput tim gabungan TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Cartenz 2024.

"Alhamdullilahirrabbil alamin mendapat kabar Captain Pilot Philip Mehrtens telah kembali, sudah berada di Timika. Allah Maha Besar dan Kasih," tulis Susi melalui akun X pribadinya. 

Dalam postingannya itu, Susi juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga pilot Philip akhirnya bisa bebas dari tangan KKB di Papua.

"Terima kasih kami kepada pemerintah Bapak @jokowi, @prabowo, @Puspen_TNI, @ListyoSigitP, @HumasPolri, dan seluruh pihak yang telah membantu kepulangan pilot kami," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Operasi Damai Cartenz 2024 Brigjen Polisi Faizal Ramadhani menegaskan, bahwa pihaknya selama ini mengedepankan upaya soft approach daripada hard approach.

Menurutnya cara itu efektif dalam upaya pembebasan pilot Philip Mark Mehrtens yang disandera KKB Papua.

"Ya benar, kami mengedepankan pendekatan melalui tokoh agama, gereja, adat, dan keluarga dekat dari Egianus Kogoya,” kata mantan Wakapolres Metro Depok itu. 

Menurutnya, pendekatan itu penting dilakukan untuk meminimalisir korban jiwa dari aparat, masyarakat sipil, dan sekaligus menjaga keselamatan dari pilot Philip. (viva)

Tangkapan layar potongan video viral Kaesang Pangarep 

SANCAnews.id – Hasil telaah laporan gratifikasi putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep sudah dikirim, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengumumkannya besok, Selasa (24/9).

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya telah menyerahkan hasil penelaahan laporan gratifikasi Kaesang berupa penggunaan jet pribadi, kepada pimpinan KPK.

"Sudah rampung. Hari ini saya kirim ke pimpinan, nanti pimpinan yang umumkan," kata Pahala kepada wartawan, Senin (23/9).

Pahala menyebut bahwa, kemungkinan besar hasil tersebut akan diumumkan pimpinan KPK pada esok hari.

"Kayanya besok ya," pungkas Pahala. (rmol)

Kolase foto akun Fufufafa dan Prabowo-Gibran. (int) 

SANCAnews.id – Misteri di balik akun Kaskus dengan nama pengguna "Fufufafa" yang menjadi perbincangan netizen selama dua pekan terakhir mulai terungkap. Akun tersebut diduga terkait dengan nomor ponsel Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo.

Awalnya, akun Twitter @YourAnonId_ membocorkan data pribadi yang diklaim milik Gibran, termasuk nomor ponselnya. Netizen pun langsung menelusuri informasi lebih lanjut dan menemukan bahwa nomor tersebut terdaftar sebagai pengguna di platform Kaskus dengan nama "Fufufafa". Selain itu, nomor tersebut diduga terhubung dengan sejumlah situs yang dianggap ilegal.

Meski belum ada konfirmasi resmi terkait kepemilikan nomor tersebut, sejumlah netizen sudah mencoba melakukan verifikasi dengan mengirimkan e-money melalui aplikasi GoPay dan Ovo untuk mengecek nama penerima. Alhasil, spekulasi terkait keterlibatan Gibran dalam kasus ini pun berkembang.

Yang terbaru, akun @YourAnonId_ kembali membagikan bukti bahwa Gibran pernah menggunakan nomor ponsel yang sama saat mendaftar sebagai kader PDI Perjuangan untuk Pilkada 2020.

Dalam unggahan tersebut terlihat berkas yang mencantumkan nama lengkap, foto, dan nomor KTP Gibran, yang semakin memperkuat dugaan warganet.

Unggahan ini telah dibagikan lebih dari 6.000 kali di media sosial dan menuai berbagai komentar dari netizen.

Salah satu warganet menulis, "Padahal udah ubah nama jadi Slamet, tetap aja nggak slamet," merujuk pada usaha Gibran yang diduga mencoba menutupi jejaknya.

Namun, hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Gibran terkait kebenaran informasi ini. (fajar)