SANCAnews.id

Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono saat merilis penangkapan IS, pelaku pembunuhan terhadap Nia, penjual gorengan di Padang Pariaman. (Polda Sumbar) 

SANCAnews.id – Kapolri beserta pejabat utama di Mabes Polri menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kinerja luar biasa tim gabungan dalam mengungkap kasus pembunuhan serta pemerkosaan Nia, penjua gorengan yang terjadi di Padang Pariaman.

Penangkapan tersangka berhasil dilakukan berkat kerja sama antara Polres Padang Pariaman, Polda Sumatera Barat, Bareskrim Polri, serta dukungan dari masyarakat dan TNI. Proses penyelidikan berlangsung selama 11 hari.

Kasus tragis ini bermula pada Jumat, 6 September 2024, ketika korban, seorang pedagang keliling yang menjadi tulang punggung keluarganya, ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan setelah dilaporkan hilang.

Kapolda Sumatra Barat (Sumbar) Irjen. Pol. Suharyono menjelaskan, saat itu tersangka Indra Septriaman tengah duduk bersama tiga rekannya. Kondisi sore itu sedang hujan dan mereka memanggil korban untuk membeli gorengan.

“Tersangka kemudian melakukan pemerkosaan kepada korban,” ungkap Suharyono.

Setelah itu, Indra mengikat Nia pada bagian kaki, serta tangannya. Nia lantas tidak lagi bergerak. Atas perbuatan Indra, penyidik menjeratmya dengan pasal 338 KUHP Jo pasal 285 KUHP, dan pasal 353 KUHP.

Lebih lanjut Suharyono menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan awal, korban diduga mengalami pemerkosaan sebelum akhirnya dibunuh oleh tersangka. Kejadian ini menarik perhatian luas dari masyarakat setempat, yang terus mengikuti perkembangan penyelidikan.

Kapolda Sumatera Barat Suharyoni menjelaskan bahwa tersangka adalah seorang residivis dengan riwayat kriminal, termasuk kasus pelecehan seksual pada 2013 dan penyalahgunaan narkoba pada 2017.

Tersangka ditangkap di sebuah rumah kosong setelah bersembunyi selama 10 hari. Polisi menggunakan berbagai metode investigasi, seperti bantuan K9 dan analisis barang bukti di lokasi kejadian.

Dalam upaya melarikan diri, tersangka berpindah-pindah tempat dan bersembunyi di hutan sekitar lokasi kejadian. Meskipun polisi beberapa kali melakukan penyergapan, tersangka terus lolos hingga akhirnya berhasil ditangkap berkat informasi dari masyarakat.

Barang bukti berupa tali rafia, pakaian korban, dan barang-barang lain kini tengah dianalisis oleh pihak berwenang. Tersangka akan dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 285 KUHP tentang perkosaan.

Kapolda juga menyatakan bahwa penyelidikan masih berlangsung, termasuk pemeriksaan lebih lanjut terhadap tersangka dan saksi-saksi lainnya. Fokus kepolisian saat ini juga tertuju pada keluarga korban, yang telah kehilangan tulang punggung keluarga mereka.

Penyelidikan lanjutan sedang dilakukan untuk memahami motif kejahatan ini. Polisi menduga tersangka awalnya hanya berniat memperkosa korban, namun akibat dari kekerasan tersebut, korban akhirnya meninggal. Tim forensik masih menyelidiki apakah korban meninggal sebelum atau sesudah dikuburkan oleh tersangka.

Kapolri menyampaikan apresiasi penuh kepada seluruh elemen yang terlibat dalam penangkapan tersangka, termasuk masyarakat yang memberikan informasi penting yang membantu keberhasilan operasi ini. (jawapos)

Presiden Joko Widodo 

SANCAnews.id – Ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disampaikan Presiden Joko Widodo seolah memperlihatkan lemahnya kinerja pemerintahannya sendiri dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyat.

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai Jokowi menelanjangi kinerja buruknya selama dua periode memimpin Indonesia.

“Sebagai presiden, Jokowi tidak perlu memaparkan itu ke khalayak umum. Kesannya, Jokowi hanya memaparkan permasalahan ketenagakerjaan dan kemungkinan dampaknya,” tegas Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (20/9).

Sebagai seorang Kepala Negara, Jokowi seharusnya mencari solusi dalam mengantisipasi ancaman PHK, bukan malah gembar-gembor sehingga terkesan menakuti rakyat.

“Jokowi sebagai eksekutif seharusnya tidak mengumbar ancaman badai PHK. Sebab, seorang eksekutif tugasnya melakukan eksekutor dan tak selayaknya berwacana. Ambillah kebijakan untuk meminimalkan ancaman badai PHK,” tutupnya.

Potensi PHK massal disampaikan Presiden Jokowi dengan melihat perubahan teknologi yang bisa mengambil pekerjaan rakyat secara manual.

"Setiap hari muncul hal-hal baru, muncul IA (kecerdasan buatan), otomasi analitik. Kalau kita baca 2025, pekerjaan yang akan hilang itu ada 85 juta karena ada peningkatan otomasi di berbagai sektor," kata Jokowi di acara Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Solo, Kamis (19/9). (*)

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Santoso mendorong Kapolri segera menyelesaikan konflik sengketa lahan sawit antara antara PT SKB dan PT GPU 

SANCAnews.id – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Santoso, mendesak Kapolri segera menuntaskan konflik sengketa lahan sawit antara PT SKB dan PT GPU. Hal ini sebagai tindak lanjut Rapat RDPU Komisi III DPR RI terkait pengaduan masyarakat terkait sengketa lahan sawit pada 27 Mei lalu.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk F. Paulus sendiri telah melayangkan surat permintaan kepada Kapolri untuk menindaklanjuti hasil RDPU pada 31 Mei 2024 lalu.

Namun, setelah empat bulan berlalu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo belum menanggapi surat tersebut. DPR sendiri telah melayangkan surat kedua yang intinya meminta penjelasan dari Kapolri terkait pengaduan masyarakat tersebut. Ia juga menyebut ada indikasi Contempt of Parliament atau pengabaian terhadap lembaga legislatif.

"DPR sudah dua kali mengirim surat resmi ke Kapolri untuk menindaklanjuti hasil RDPU Komisi III DPR terkait eksekusi liar dan kriminalisasi yang menjadi buntut dari sengketa lahan antara PT SKB dengan PT GPU, pada 31 Mei 2024 dan pada 12 September 2024 lalu yang hingga hari ini belum ada tanggapan dari Kapolri,” kata Santoso dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Jumat (20/9).

"Jangankan Kapolri, Presiden pun tetap harus menjawab surat resmi DPR RI tidak boleh abai karena kalau mengabaikannya masuk katagori Contemp of Parliament," lanjutnya. (jpnn)

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat sore (20/9) 

SANCAnews.id – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas dan memeriksa keluarga Presiden Joko Widodo terkait berbagai kasus dugaan korupsi.

Tuntutan tersebut disampaikan langsung GMNI Jakarta Selatan saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat sore (20/9).

Ketua GMNI Jakarta Selatan, Deodatus Sunda Se alias Bung Dendy mengatakan, pihaknya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengusut kasus "Blok Medan" sebagaimana terungkap dalam persidangan kasus dugaan korupsi mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba.

Jumat lalu (9/8), GMNI Jakarta Selatan membuat laporan resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait "Blok Medan".

"Kami menuntut KPK untuk menangkap dan mengadili anak presiden, Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution yang diduga terlibat kasus suap dan gratifikasi IUP yang dijalankan AGK di Maluku Utara atau 'Blok Medan'," kata Bung Dendy dalam orasinya.

Selain itu, GMNI Jaksel juga menyoroti beberapa kasus yang juga diduga menyeret nama keluarga Jokowi, seperti dugaan gratifikasi penggunaan pesawat jet pribadi oleh putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, dan juga dugaan gratifikasi penggunaan pesawat jet pribadi oleh Bobby Nasution.

"GMNI Jaksel menuntut segera memanggil dan memeriksa saudara Joko Widodo sebagai ayah kandung Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, dan Kahiyang Ayu yang sedang menjabat sebagai Presiden RI, yang telah diduga menerima gratifikasi melalui anak-anaknya tersebut," tegas Bung Dendy.

Dalam aksinya ini, GMNI Jaksel membawa berbagai atribut, seperti spanduk, bendera, hingga "keranda hitam" yang terdapat foto wajah Jokowi, Gibran, Bobby, Kahiyang Ayu, dan Anwar Usman.

Sementara pada spanduk yang dibawa itu, bertuliskan "Tangkap dan adili semua keluarga Mulyono", "Lebih baik pelihara kambing daripada KPK". "Siluman KPK" dan "Hentikan dinasti Jokowi, batalkan pelantikan Gibran". (rmol)

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka di SDN Sentul 03, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/7/2024) 

SANCAnews.id – Seorang netizen membagikan tangkapan layar yang diklaimnya sebagai bukti baru bahwa Gibran Rakabuming adalah orang di balik akun Fufufafa. Tangkapan layar tersebut diunggah oleh pengguna Thread nci4ri. Dia baru saja mengirim sejumlah uang melalui aplikasi Gojek dengan memasukkan nomor akun Fufufafa.

"Tak terbantahkan, kalau transfer uang ke Gopay dengan nomer yang tertera di akun Kaskus Fufufafa, penerimanya adalah Fufufafa juga," tulis pemilik akun tersebut.

Selain itu warganet juga melakukan top up melalui virtual account bank BCA. Hasilnya sama, muncul nama Gibran Rakabuming.

Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus menyebut, bukti itu tak terbantahkan. Ia yakin sosok di balik akun Fufufafa adalah Gibran.

“Gak ada lagi alasan mengelak, ini udah terlalu terang bukti-bukti bahwa fufufafa 100% adalah Gibran anak Jokowi,” ungkapnya dikutip fajar.co.id dari unggahannya di X, Jumat(20/9/2024).

Ia pun melontarkan candaan. Meminta Gibran menggunakan helm jika ketemu Prabowo.

“Saran saya kalo mau ketemu Prabowo siap-siap pake helm full face aja mas dari pada kenape-kenapa ye kan,” ujarnya.

Akun Kaskus Fufufafa sendiri mencuat ke publik usai viral berbagai unggahannya yang mengkritik presiden terpilih Prabowo Subianto. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming dituding di baliknya. Namun ia membantahnya. (fajar)