SANCAnews.id

Tangkapan layar potongan video viral Kaesang-Erna turun dari jet bawa barang dan langsung masuk ke dalam mobil 

SANCAnews.id – Istri Kaesang Pangarep, Erina Gudono, menjadi sorotan media Pennsylvania di Amerika Serikat. Pasalnya, banyak warga Indonesia yang mendesak Universitas Pennsylvania mencabut beasiswa milik menantu presiden tersebut.

Seperti dilansir The Daily of Pennsylvanian, banyak mention dari akun-akun Indonesia yang masuk ke akun UPenn. Mereka mendesak pihak kampus untuk mencabut beasiswa Erina Gudono. Tak hanya melalui media sosial, The Daily Pennsylvania juga menyebut email resmi kampus dibanjiri tuntutan pencabutan beasiswa Erina.

Diketahui, Puteri Indonesia DIY 2022 mengumumkan melalui Instagram pada akhir Juli lalu bahwa dirinya mendapatkan beasiswa S2 di Faculty of Social Policy and Practice, University of Pennsylvania. Dalam keterangan fotonya, menantu presiden itu mengaku bersyukur atas kehamilan sekaligus beasiswa yang diterimanya.

“Ngga nyangka Allah SWT begitu baik kasih rezeki anak dan kuliah bersamaan di satu tahun umur pernikahan. Dulu juga orang tua aku pindah ke Pennsylvania setelah menikah. Studi, kerja, lahirin dan besarin 4 anak disana walau belum rejeki orangtuaku kuliah di UPenn mereka selalu cerita tentang bagaimana sulitnya masuk sana, dan sekarang Alhamdulillah ternyata aku bisa kuliah di University of Pennsylvania” tulis Erina Gudono.

Desakan warga Indonesia ini berawal dari postingan Erina Gudono saat melakukan penerbangan ke Amerika Serikat menggunakan pesawat jet pribadi. Saat itu keadaan politik di Indonesia sedang kisruh, masyarakat menilai postingan Erina adalah bentuk dari ketidakpedulian keluarga pemerintah terhadap masyarakatnya.

The Daily Pennsylvanian, lulusan Universitas Columbia Patricia Kusumaningtyas mengatakan, sebagian kemarahan seputar dugaan beasiswa Erina bermula dari "gaya hidupnya yang sangat mewah." Juga, kurangnya komentar tentang "kerusuhan dan protes politik yang terjadi di Indonesia."

Lebih lanjut Patricia Kusumaningtyas mengungkapkan, ketidakpekaan Erina saat situasi negara sedang tidak baik-baik saja, lantaran sistem politik yang ada akan menguntungkan presiden saat ini Joko Widodo dan penggantinya, Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Banyak sekali aksi unjuk rasa, semua teman saya demo, kemudian terkena gas air mata, tidak adil bahwa begitu banyak penindasan yang dilakukan pemerintahan Jokowi, dan Erina jadi jadi tidak peka" kata Kusumaningtyas.

Kusumaningtyas menambahkan, dia dan banyak orang lain merasa bahwa Erina seharusnya bebas melanjutkan pendidikan. Namun, ia mendorong Penn "mempertimbangkan calon penerima beasiswa di masa depan yang memiliki andil dalam mengganggu isu-isu hak asasi manusia (dan) isu-isu demokrasi di negara mereka sendiri."

Warganet Indonesia juga berpendapat jika segala kemewahan dan latar belakang yang dimiliki Erina Gudono membuatnya dirinya tidak pantas untuk mendapatkan beasiswa.

Namun hingga saat ini, desakan untuk mencabut beasiswa S2 Erina Gudono di Fakultas Social Policy and Practice University of Pennsylvania masih terus berlanjut. Namun hingga saat ini, masih belum ada kepastian apakah beasiswa tersebut jadi dicabut atau tidak. ()

SANCAnews.id – Buruknya kondisi pemerintahan Presiden Joko Widodo terungkap ke publik. Sebuah video berdurasi kurang dari satu menit yang viral di media sosial Instagram beberapa hari terakhir mengungkap hal tersebut.

Video tersebut diunggah akun didin_darma, dengan judul "Ring 1 Khawatir Jokowi Presiden Pertama yang Dipenjara", pada Selasa (17/9).

Isi video tersebut menayangkan pernyataan pengamat dan praktisi hukum Johan Silalahi dalam sebuah forum diskusi bersama sejumlah pakar hukum tata negara.

Direktur Negarawan Center itu menyampaikan informasi yang dia peroleh mengenai kondisi di Istana saat ini, terutama kaitannya dengan Presiden Jokowi.

"Saya mendengar sendiri dari Ring 1 Istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang, mereka sampai bilang, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia yang masuk penjara adalah Presiden Joko Widodo," ujar Johan, dikutip Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu (18/9).

Akan tetapi, dia juga mendapat informasi adanya kesepakatan bersama dalam upaya menghindari penegakan hukum terhadap Jokowi.

"Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini, bahwa seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kebal hukum," ucap Johan.

"Pada saat menjabat dan saat tidak menjabat mereka tidak bisa disentuh oleh hukum, mereka dilindungi oleh hukum. Itu tidak tertulis," sambungnya.

Namun, dirinya memandang kalaupun ada konsensus antara pihak-pihak tertentu untuk melindungi Jokowi dari penegakan hukum, maka hal tersebut sama saja mengkhianati konstitusi.

"Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas, tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara baik presiden atau siapapun di profesi paling bawah itu sama di mata hukum dan pemerintahan," tuturnya.

"Berarti tidak ada kekebalan hukum kepada presiden-wakil presiden juga mantan presiden dan mantan wakil presiden," tegas Johan. (*)

Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep menyambangi Gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (17/9) 

SANCAnews.id – Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menangkap dua pernyataan berbeda terkait jet pribadi yang ditumpangi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep saat menuju Amerika Serikat (AS).

Deddy menilai pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dan Kaesang terkait penggunaan jet pribadi tidak  senada.

"Ini, kan berbeda antara yang dia (Kaesang, red) bilang dengan Menkominfo (Budi Arie, red)," kata dia kepada awak media, Rabu (18/9).

Deddy menyebutkan Budi Arie dalam sebuah kesempatan pernah bilang alasan Kaesang naik jet pribadi karena istri dari putra Presiden Jokowi itu, yakni Erina Gudono sedang hamil.

Legislator Daerah Pemilihan Kalimantan Utara itu menyebut pernyataan Budi Arie menandakan tak ada orang lain ketika Kaesang bersama istri Erina naik jet pribadi.

"Enggak bisa naik pesawat komersil, harus naik privat jet (jet pribadi, red). Itu, kan, nuansa pernyataan dia (Kaesang, red) berarti tidak ada penumpang lain," lanjut Deddy.

Namun, kata dia, Kaesang setelah proses klarifikasi di KPK malah mengaku hanya nebeng teman ketika putra Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu bersama istri naik jet pribadi menuju AS.

Kalau nebeng, berarti di jet pribadi ada orang lain, yakni si teman Kaesang, "Hanya kebetulan mereka (karena bilang hanya nebeng, red). Begitu," ujar Deddy.

Dia pun meminta KPK bisa menunjukkan bukti kuat Kaesang hanya nebeng ketika naik jet pribadi dengan menunjukkan menifes penumpang.

"Seharusnya KPK menunjukkan, dong, ini klarifikasi dari Kaesang benar, dia hanya diajak nebeng," katanya.

Kaesang sebelumnya menyambangi Gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa kemarin demi klarifikasi soal penggunaan jet pribadi.

Kaesang datang dengan didampingi sejumlah orang, salah satunya Sekjen PSI Raja Juli Antoni, saat mendatangi Gedung lama KPK itu.

Kaesang pun mengaku hanya nebeng teman ketika bersama Erina menaiki jet pribadi menuju AS.

"Numpang ke teman, kalau bahasa bekennya nebeng," ucap Kaesang, Selasa (17/8) kemarin.

Nama Kaesang memang menjadi sorotan banyak pihak karena unggahan sang istri Erina Gudono yang memotret jendela pesawat jet pribadi.

Kaesang dan Erina menggunakan jet pribadi untuk berangkat dari Indonesia menuju Amerika Serikat (AS).

Penggunaan jet pribadi itu diketahui lantaran Erina mengunggah sebuah foto di dalam pesawat terbang dengan jendela berbentuk oval.

Warganet lalu menelusuri pesawat tersebut, dan menduga bahwa itu merupakan jet pribadi Gulfstream G650E milik perusahaan asal Singapura, Garena. (jpnn)

Gaya Prabowo Subianto saat meninggalkan panggung pada acara Partai NasDem, di Jakarta, 27 Agustus 2024 

SANCAnews.id – Kabinet Prabowo Subianto tampak lebih gemuk dibanding Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi yang beranggotakan 34 menteri.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pun turut menyinggung hal tersebut. Ia mengatakan, kabinet gemuk yang diproyeksikan terbentuk di pemerintahan Prabowo dengan menambah nomenklatur menteri akan lebih efektif, karena fokus kementerian akan lebih terpusat.

"Justru harapannya bisa lebih efektif karena ada fokus dari kementerian yang tersentral di situ," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9).

Namun, Muzani enggan membeberkan kementerian apa yang nantinya akan dilakukan penggabungan ataupun pemisahan untuk dilakukan penyesuaian.

"Memang jumlah keseluruhan memang bertambah dari yang sekarang, jumlahnya berapa saya enggak tahu persis, tetapi penambahan atau pemisahan dari satu kementerian semua sudah dibicarakan," ujarnya.

Dia menyebut dengan penambahan kementerian maka diharapkan akan bertambah pula fokus-fokus program yang akan dilaksanakan.

"Harapan Pak Prabowo adalah menteri-menteri yang akan datang lebih fokus kepada penanganan program yang itu dilakukan dengan cara melakukan pemisahan dari kementerian-kementerian lain," ujarnya.

Muzani juga bicara soal kabinet zaken. Menurutnya, kalangan profesional untuk mengisi kabinet zaken tak harus dari unsur non-partai politik, sebab profesional bisa pula datang dari partai politik.

"Artinya ada orang profesional, orang ahli, tetapi dia bagian dari partai. Artinya, dia memang ahli di bidangnya, tetapi dia secara politik terafiliasi oleh satu partai politik yang berkoalisi," katanya. (jpnn)

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep 

SANCAnews.id – Klarifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi untuk bepergian ke luar negeri ditanggapi oleh Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran.

Menurut Andi Yusran, pengisian formulir gratifikasi oleh Kaesang dapat dianggap sebagai pengakuan bahwa fasilitas jet pribadi yang diterima putra bungsu Presiden Joko Widodo itu merupakan bentuk gratifikasi.

Namun, lebih jauh, Andi melihat kasus ini berpotensi melanggar kode etik pemerintah, mengingat jabatan Kaesang sebagai putra seorang kepala negara.

"Jika terbukti fasilitas jet tersebut diberikan oleh korporasi yang memiliki kepentingan bisnis di Indonesia, maka ini termasuk pelanggaran kode etik," ujar Andi kepada RMOL, Selasa (17/9).

Analis politik Universitas Nasional itu menekankan, langkah KPK dalam menangani dugaan gratifikasi ini akan menjadi ujian bagi integritas lembaga tersebut dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

"Kasus ini harus diusut tuntas oleh KPK, apa kaitan antara pemberi fasilitas dengan pemberi kebijakan di negara ini, namun pertanyaannya adalah apakah KPK berani melakukan pengusutan terhadap oknum yang berasal dari keluarga istana?" Andi Yusran bertanya-tanya.

Sebelumnya, Kaesang mengaku hanya menumpang dengan temannya yang juga bepergian ke Amerika Serikat (AS) pada 18 Agustus 2024 lalu.

"Tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat, yang numpang atau bahasa bekennya nebeng lah, nebeng pesawatnya teman saya. Jadi intinya untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke KPK untuk lebih detilnya dan lebih lanjutnya," kata Kaesang. (*)