SANCAnews.id

Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep menyambangi Gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (17/9) 

SANCAnews.id – Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menangkap dua pernyataan berbeda terkait jet pribadi yang ditumpangi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep saat menuju Amerika Serikat (AS).

Deddy menilai pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dan Kaesang terkait penggunaan jet pribadi tidak  senada.

"Ini, kan berbeda antara yang dia (Kaesang, red) bilang dengan Menkominfo (Budi Arie, red)," kata dia kepada awak media, Rabu (18/9).

Deddy menyebutkan Budi Arie dalam sebuah kesempatan pernah bilang alasan Kaesang naik jet pribadi karena istri dari putra Presiden Jokowi itu, yakni Erina Gudono sedang hamil.

Legislator Daerah Pemilihan Kalimantan Utara itu menyebut pernyataan Budi Arie menandakan tak ada orang lain ketika Kaesang bersama istri Erina naik jet pribadi.

"Enggak bisa naik pesawat komersil, harus naik privat jet (jet pribadi, red). Itu, kan, nuansa pernyataan dia (Kaesang, red) berarti tidak ada penumpang lain," lanjut Deddy.

Namun, kata dia, Kaesang setelah proses klarifikasi di KPK malah mengaku hanya nebeng teman ketika putra Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu bersama istri naik jet pribadi menuju AS.

Kalau nebeng, berarti di jet pribadi ada orang lain, yakni si teman Kaesang, "Hanya kebetulan mereka (karena bilang hanya nebeng, red). Begitu," ujar Deddy.

Dia pun meminta KPK bisa menunjukkan bukti kuat Kaesang hanya nebeng ketika naik jet pribadi dengan menunjukkan menifes penumpang.

"Seharusnya KPK menunjukkan, dong, ini klarifikasi dari Kaesang benar, dia hanya diajak nebeng," katanya.

Kaesang sebelumnya menyambangi Gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa kemarin demi klarifikasi soal penggunaan jet pribadi.

Kaesang datang dengan didampingi sejumlah orang, salah satunya Sekjen PSI Raja Juli Antoni, saat mendatangi Gedung lama KPK itu.

Kaesang pun mengaku hanya nebeng teman ketika bersama Erina menaiki jet pribadi menuju AS.

"Numpang ke teman, kalau bahasa bekennya nebeng," ucap Kaesang, Selasa (17/8) kemarin.

Nama Kaesang memang menjadi sorotan banyak pihak karena unggahan sang istri Erina Gudono yang memotret jendela pesawat jet pribadi.

Kaesang dan Erina menggunakan jet pribadi untuk berangkat dari Indonesia menuju Amerika Serikat (AS).

Penggunaan jet pribadi itu diketahui lantaran Erina mengunggah sebuah foto di dalam pesawat terbang dengan jendela berbentuk oval.

Warganet lalu menelusuri pesawat tersebut, dan menduga bahwa itu merupakan jet pribadi Gulfstream G650E milik perusahaan asal Singapura, Garena. (jpnn)

Gaya Prabowo Subianto saat meninggalkan panggung pada acara Partai NasDem, di Jakarta, 27 Agustus 2024 

SANCAnews.id – Kabinet Prabowo Subianto tampak lebih gemuk dibanding Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi yang beranggotakan 34 menteri.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pun turut menyinggung hal tersebut. Ia mengatakan, kabinet gemuk yang diproyeksikan terbentuk di pemerintahan Prabowo dengan menambah nomenklatur menteri akan lebih efektif, karena fokus kementerian akan lebih terpusat.

"Justru harapannya bisa lebih efektif karena ada fokus dari kementerian yang tersentral di situ," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9).

Namun, Muzani enggan membeberkan kementerian apa yang nantinya akan dilakukan penggabungan ataupun pemisahan untuk dilakukan penyesuaian.

"Memang jumlah keseluruhan memang bertambah dari yang sekarang, jumlahnya berapa saya enggak tahu persis, tetapi penambahan atau pemisahan dari satu kementerian semua sudah dibicarakan," ujarnya.

Dia menyebut dengan penambahan kementerian maka diharapkan akan bertambah pula fokus-fokus program yang akan dilaksanakan.

"Harapan Pak Prabowo adalah menteri-menteri yang akan datang lebih fokus kepada penanganan program yang itu dilakukan dengan cara melakukan pemisahan dari kementerian-kementerian lain," ujarnya.

Muzani juga bicara soal kabinet zaken. Menurutnya, kalangan profesional untuk mengisi kabinet zaken tak harus dari unsur non-partai politik, sebab profesional bisa pula datang dari partai politik.

"Artinya ada orang profesional, orang ahli, tetapi dia bagian dari partai. Artinya, dia memang ahli di bidangnya, tetapi dia secara politik terafiliasi oleh satu partai politik yang berkoalisi," katanya. (jpnn)

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep 

SANCAnews.id – Klarifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi untuk bepergian ke luar negeri ditanggapi oleh Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran.

Menurut Andi Yusran, pengisian formulir gratifikasi oleh Kaesang dapat dianggap sebagai pengakuan bahwa fasilitas jet pribadi yang diterima putra bungsu Presiden Joko Widodo itu merupakan bentuk gratifikasi.

Namun, lebih jauh, Andi melihat kasus ini berpotensi melanggar kode etik pemerintah, mengingat jabatan Kaesang sebagai putra seorang kepala negara.

"Jika terbukti fasilitas jet tersebut diberikan oleh korporasi yang memiliki kepentingan bisnis di Indonesia, maka ini termasuk pelanggaran kode etik," ujar Andi kepada RMOL, Selasa (17/9).

Analis politik Universitas Nasional itu menekankan, langkah KPK dalam menangani dugaan gratifikasi ini akan menjadi ujian bagi integritas lembaga tersebut dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

"Kasus ini harus diusut tuntas oleh KPK, apa kaitan antara pemberi fasilitas dengan pemberi kebijakan di negara ini, namun pertanyaannya adalah apakah KPK berani melakukan pengusutan terhadap oknum yang berasal dari keluarga istana?" Andi Yusran bertanya-tanya.

Sebelumnya, Kaesang mengaku hanya menumpang dengan temannya yang juga bepergian ke Amerika Serikat (AS) pada 18 Agustus 2024 lalu.

"Tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat, yang numpang atau bahasa bekennya nebeng lah, nebeng pesawatnya teman saya. Jadi intinya untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke KPK untuk lebih detilnya dan lebih lanjutnya," kata Kaesang. (*)

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mendatangi Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/9/2024). Kedatangan Kaesang untuk mengklarifikasi sejumlah hal yang menjadi polemik 

SANCAnews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kesempatan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengklarifikasi penggunaan jet pribadi oleh putra bungsunya, Kaesang Pangarep.

Hal itu setelah Kaesang melaporkan dugaan penerimaan gratifikasi, yang mengatasnamakan anak seorang penyelenggara negara (PN).

"Di formulir disebut Kaesang melapor sebagai anak PN, jadi tidak ada urusan sama kakaknya (Gibran Rakabuming Raka) kan. Kalau anak PN, penyelenggara negara, berarti dengan ayahnya," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, di Gedung ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (17/9).

"Ya ada lah (kemungkinan klarifikasi Presiden Jokowi). Bisa jadi iya, bisa jadi enggak, gitu ya. Tapi enggak spekulasi lah yang gitu-gituan, kita lihat aja gitu," sambungnya.

Pahala mengaku dirinya belum dapat memastikan hal itu. Meski memang terbuka peluang untuk meminta klarifikasi dari Jokowi, terkait penggunaan privat jet.

"Belum tentu (minta klarifikasi Jokowi). Kita lihat lagi saja, kasih saya waktu seminggu. Namanya belum tentu kan, bisa jadi iya (klarifikasi Jokowi) bisa jadi enggak. Tapi enggak spekulasi yang gitu-gituan, kita lihat saja, kalau memang perlu yang jelas kesiapan dibilang nebeng ya kita konfirmasi misalnya dan seterusnya," ucap Pahala.

Pahala juga menyatakan, pihaknya akan mendalami peran seorang berinisial Y. Sebab, Kaesang mengaku mendapat tebengan dari temannya dalam perjalanan ke Amerika Serikat.

"Inisial Y kalau nggak salah depannya. Tapi kita nggak tahu nih, bener nggak nama lengkapnya ini, WNI apa WNA atau apa. Jadi dia bilang pesawat punya siapa, nanti kita konfirmasi lagi," ujar Pahala.

Meski demikian, Pahala mengklaim saat ini belum mengetahui identitas teman Kaesang, sosok inisial Y tersebut. 

"Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu. Kita juga nggak tahu," pungkas Pahala. (jawapos)

Ilustrasi: Ekspor pasir laut 

SANCAnews.id – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menangis pilu setelah mengetahui kebijakan terbaru Presiden Jokowi yang melegalkan ekspor pasir laut.

Reaksi tersebut juga ditanggapi oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Melalui akun resminya di X, @walhinasional, organisasi gerakan lingkungan hidup terbesar di Indonesia memaparkan bahaya ekspor pasir laut.

"😭😭 Kenapa kita semua harus menangis ketika keran ekspor pasir laut dibuka?," tulis WALHI mengawali cuitannya saat menanggapi reaksi Susi.

"Pertama, saat ini banyak pulau-pulau kecil di Indonesia terancam tenggelam karena krisis iklim yang juga akan diperparah oleh tambang pasir laut. Beberapa pulau kecil bahkan sudah hilang," ungkapnya, dikutip Selasa (17/9/2024).

Kedua, lanjut WALHI, karena beban krisis iklim, banyak nelayan harus beralih profesi. Ekspor pasir laut tentu memperburuk situasi ini.

"Akan ada banyak nelayan dan perempuan di Pulau-pulau kecil di Indonesia akan menghadapi masalah sosial seperti yang dialami warga Pulau Kodingareng atau Rupat," sambungnya.

Untuk diketahui, proyek penambangan pasir laut di perairan Spermonde membuat masyarakat nelayan nelayan Pulau Kodingareng Makassar makin kesulita mencari ikan. Sebab proyek tersebut merusak ekosistem laut. Demikian hasil riset Koalisi Save Spermonde pada periode Agustus hingga Desember 2020.

Menurut penelusuran Koalisi, penambangan untuk proyek reklamasi pelabuhan Makassar New Port (MNP) membuat perekonomian masyarakat nelayan Kodingareng lumpuh. Sedangkan kerusakan habitat laut yang ditimbulkan tambang pasir berdampak langsung pada hasil tangkapan nelayan yang menurun drastis. 

“Kegiatan penambangan pasir laut telah merusak ekosistem laut yang berakibat pada menurunnya hasil tangkapan nelayan. Bahkan hingga saat ini nelayan dan keluarganya mengalami krisis keuangan tidak mampu membeli kebutuhan pokok,” kata Muhammad Al Amin, Direktur WALHI Sulawesi Selatan, pada eksposs hasil riset yang ditayangkan via virtual, Selasa (9/3/2021) lalu. (fajar)