SANCAnews.id

Gaya Prabowo Subianto saat meninggalkan panggung pada acara Partai NasDem, di Jakarta, 27 Agustus 2024 

SANCAnews.id – Kabinet Prabowo Subianto tampak lebih gemuk dibanding Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi yang beranggotakan 34 menteri.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pun turut menyinggung hal tersebut. Ia mengatakan, kabinet gemuk yang diproyeksikan terbentuk di pemerintahan Prabowo dengan menambah nomenklatur menteri akan lebih efektif, karena fokus kementerian akan lebih terpusat.

"Justru harapannya bisa lebih efektif karena ada fokus dari kementerian yang tersentral di situ," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9).

Namun, Muzani enggan membeberkan kementerian apa yang nantinya akan dilakukan penggabungan ataupun pemisahan untuk dilakukan penyesuaian.

"Memang jumlah keseluruhan memang bertambah dari yang sekarang, jumlahnya berapa saya enggak tahu persis, tetapi penambahan atau pemisahan dari satu kementerian semua sudah dibicarakan," ujarnya.

Dia menyebut dengan penambahan kementerian maka diharapkan akan bertambah pula fokus-fokus program yang akan dilaksanakan.

"Harapan Pak Prabowo adalah menteri-menteri yang akan datang lebih fokus kepada penanganan program yang itu dilakukan dengan cara melakukan pemisahan dari kementerian-kementerian lain," ujarnya.

Muzani juga bicara soal kabinet zaken. Menurutnya, kalangan profesional untuk mengisi kabinet zaken tak harus dari unsur non-partai politik, sebab profesional bisa pula datang dari partai politik.

"Artinya ada orang profesional, orang ahli, tetapi dia bagian dari partai. Artinya, dia memang ahli di bidangnya, tetapi dia secara politik terafiliasi oleh satu partai politik yang berkoalisi," katanya. (jpnn)

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep 

SANCAnews.id – Klarifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi untuk bepergian ke luar negeri ditanggapi oleh Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran.

Menurut Andi Yusran, pengisian formulir gratifikasi oleh Kaesang dapat dianggap sebagai pengakuan bahwa fasilitas jet pribadi yang diterima putra bungsu Presiden Joko Widodo itu merupakan bentuk gratifikasi.

Namun, lebih jauh, Andi melihat kasus ini berpotensi melanggar kode etik pemerintah, mengingat jabatan Kaesang sebagai putra seorang kepala negara.

"Jika terbukti fasilitas jet tersebut diberikan oleh korporasi yang memiliki kepentingan bisnis di Indonesia, maka ini termasuk pelanggaran kode etik," ujar Andi kepada RMOL, Selasa (17/9).

Analis politik Universitas Nasional itu menekankan, langkah KPK dalam menangani dugaan gratifikasi ini akan menjadi ujian bagi integritas lembaga tersebut dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

"Kasus ini harus diusut tuntas oleh KPK, apa kaitan antara pemberi fasilitas dengan pemberi kebijakan di negara ini, namun pertanyaannya adalah apakah KPK berani melakukan pengusutan terhadap oknum yang berasal dari keluarga istana?" Andi Yusran bertanya-tanya.

Sebelumnya, Kaesang mengaku hanya menumpang dengan temannya yang juga bepergian ke Amerika Serikat (AS) pada 18 Agustus 2024 lalu.

"Tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat, yang numpang atau bahasa bekennya nebeng lah, nebeng pesawatnya teman saya. Jadi intinya untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke KPK untuk lebih detilnya dan lebih lanjutnya," kata Kaesang. (*)

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mendatangi Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/9/2024). Kedatangan Kaesang untuk mengklarifikasi sejumlah hal yang menjadi polemik 

SANCAnews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kesempatan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengklarifikasi penggunaan jet pribadi oleh putra bungsunya, Kaesang Pangarep.

Hal itu setelah Kaesang melaporkan dugaan penerimaan gratifikasi, yang mengatasnamakan anak seorang penyelenggara negara (PN).

"Di formulir disebut Kaesang melapor sebagai anak PN, jadi tidak ada urusan sama kakaknya (Gibran Rakabuming Raka) kan. Kalau anak PN, penyelenggara negara, berarti dengan ayahnya," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, di Gedung ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (17/9).

"Ya ada lah (kemungkinan klarifikasi Presiden Jokowi). Bisa jadi iya, bisa jadi enggak, gitu ya. Tapi enggak spekulasi lah yang gitu-gituan, kita lihat aja gitu," sambungnya.

Pahala mengaku dirinya belum dapat memastikan hal itu. Meski memang terbuka peluang untuk meminta klarifikasi dari Jokowi, terkait penggunaan privat jet.

"Belum tentu (minta klarifikasi Jokowi). Kita lihat lagi saja, kasih saya waktu seminggu. Namanya belum tentu kan, bisa jadi iya (klarifikasi Jokowi) bisa jadi enggak. Tapi enggak spekulasi yang gitu-gituan, kita lihat saja, kalau memang perlu yang jelas kesiapan dibilang nebeng ya kita konfirmasi misalnya dan seterusnya," ucap Pahala.

Pahala juga menyatakan, pihaknya akan mendalami peran seorang berinisial Y. Sebab, Kaesang mengaku mendapat tebengan dari temannya dalam perjalanan ke Amerika Serikat.

"Inisial Y kalau nggak salah depannya. Tapi kita nggak tahu nih, bener nggak nama lengkapnya ini, WNI apa WNA atau apa. Jadi dia bilang pesawat punya siapa, nanti kita konfirmasi lagi," ujar Pahala.

Meski demikian, Pahala mengklaim saat ini belum mengetahui identitas teman Kaesang, sosok inisial Y tersebut. 

"Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu. Kita juga nggak tahu," pungkas Pahala. (jawapos)

Ilustrasi: Ekspor pasir laut 

SANCAnews.id – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menangis pilu setelah mengetahui kebijakan terbaru Presiden Jokowi yang melegalkan ekspor pasir laut.

Reaksi tersebut juga ditanggapi oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Melalui akun resminya di X, @walhinasional, organisasi gerakan lingkungan hidup terbesar di Indonesia memaparkan bahaya ekspor pasir laut.

"😭😭 Kenapa kita semua harus menangis ketika keran ekspor pasir laut dibuka?," tulis WALHI mengawali cuitannya saat menanggapi reaksi Susi.

"Pertama, saat ini banyak pulau-pulau kecil di Indonesia terancam tenggelam karena krisis iklim yang juga akan diperparah oleh tambang pasir laut. Beberapa pulau kecil bahkan sudah hilang," ungkapnya, dikutip Selasa (17/9/2024).

Kedua, lanjut WALHI, karena beban krisis iklim, banyak nelayan harus beralih profesi. Ekspor pasir laut tentu memperburuk situasi ini.

"Akan ada banyak nelayan dan perempuan di Pulau-pulau kecil di Indonesia akan menghadapi masalah sosial seperti yang dialami warga Pulau Kodingareng atau Rupat," sambungnya.

Untuk diketahui, proyek penambangan pasir laut di perairan Spermonde membuat masyarakat nelayan nelayan Pulau Kodingareng Makassar makin kesulita mencari ikan. Sebab proyek tersebut merusak ekosistem laut. Demikian hasil riset Koalisi Save Spermonde pada periode Agustus hingga Desember 2020.

Menurut penelusuran Koalisi, penambangan untuk proyek reklamasi pelabuhan Makassar New Port (MNP) membuat perekonomian masyarakat nelayan Kodingareng lumpuh. Sedangkan kerusakan habitat laut yang ditimbulkan tambang pasir berdampak langsung pada hasil tangkapan nelayan yang menurun drastis. 

“Kegiatan penambangan pasir laut telah merusak ekosistem laut yang berakibat pada menurunnya hasil tangkapan nelayan. Bahkan hingga saat ini nelayan dan keluarganya mengalami krisis keuangan tidak mampu membeli kebutuhan pokok,” kata Muhammad Al Amin, Direktur WALHI Sulawesi Selatan, pada eksposs hasil riset yang ditayangkan via virtual, Selasa (9/3/2021) lalu. (fajar)

SANCAnews.id – Kebijakan pembukaan keran ekspor pasir laut membuat Joko Widodo dinilai sebagai presiden yang tidak sadar diri di akhir masa jabatannya. Komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil mengatakan, dirinya tidak setuju pasir laut diekspor.

"Kenapa? Kita timbang-menimbang keuntungannya. Ketika pasir laut itu diekspor, maka keuntungannya hanya akan diterima atau dirasakan segelintir pengusaha saja," kata Kang Tamil kepada RMOL, Senin (16/9).

Kang Tamil pun mempertanyakan kebijakan di pengujung masa jabatan Jokowi itu merupakan pesanan siapa.

"Mohon maaf saya katakan, ini mungkin boleh saya katakan satu-satunya presiden yang tidak tahu diri itu memang Jokowi. Di pengujung dari kepemimpinannya, dia masih kemudian mengambil keputusan yang sangat tidak bermanfaat saya kira," tegas Kang Tamil.

Sebab, lanjut akademisi Universitas Dian Nusantara ini, ketika pasir laut dikeruk secara masif dan diekspor, dampak kerusakan ekosistem laut sangat merugikan masyarakat. Bukan tidak hanya mengubah garis pantai hingga merusak biota laut, akan tetapi dampak negatif yang timbul lebih daripada itu.

"Kita harus tahu bahwa pulau-pulau di Indonesia ini sangat terdampak akan banjir, terutama Jakarta. Kalau kemudian Jakarta yang dikatakan oleh para peneliti setiap tahunnya daratan itu turun sekian persen, maka dengan aktivitas ini itu akan lebih banyak penurunannya, bukan hanya Jakarta, juga pada pulau-pulau lain di Indonesia, pulau-pulau kecil itu akan tenggelam, akan hilang," pungkas Kang Tamil. (*)