SANCAnews.id

Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming/Ist 

SANCAnews.id – Akun Kaskus 'Fufufafa' yang banyak menuliskan hinaan dan ejekan kepada tokoh politik tanah air terus digali oleh Netizen.

Netizen menduga akun ini milik Gibran Rakabuming Raka yang kini terpilih menjadi Wakil Presiden Prabowo Subianto.

Akun Fufufafa tersebut banyak menuliskan hinaan kepada Prabowo Subianto, terutama pada Pemilihan Presiden 2014 dan 2019.

Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, polemik ini akan segera terjawab setelah Prabowo-Gibran dilantik pada 20 Oktober mendatang.

"Gerindra dan Prabowo pasti punya tim media yang solid dan pastinya sudah tahu detail akun mana saja yang sejak 2014 lalu menyerang, merendahkan serta memojokkan," kata Adi dikonfirmasi Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu (15/9).

Sampai saat ini, baik Prabowo Subianto belum memberikan tanggapan resmi terkait isu ini. Adi menyarankan agar publik menunggu perkembangan pasca 20 Oktober.

"Tinggal tunggu respons pasca 20 oktober. Dibawa santai, dijogetin aja, atau ada tindakan lain," sambung Analis Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Akun Fufufafa juga menuliskan hinaan dan ejekan kepada Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) serta keluarganya. Tidak hanya itu, dalam beberapa postingan lainnya, akun ini juga sempat menuliskan pesan rasis dan tidak pantas.

Anehnya dari sekian banyak hinaan, Fufufafa tidak sekali pun menyenggol Presiden Joko Widodo, termasuk keluarganya.

Belakangan akun Kaskus Fufufafa belum lama ini ketahuan menghapus 2100 postingan usai unggahan lawasnya viral. Dari total 5000 postingan, kini unggahan di akun tersebut hanya tersisa 2906. (*)

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti 

SANCAnews.id – Komisioner Kompolnas RI Poengky Indarti meminta Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Andi Rian Djajadi memenuhi undangan klarifikasi terkait dugaan intimidasi terhadap wartawan salah satu media online nasional.

Sebab, kata dia, Andi Rian belum menanggapi surat klarifikasi yang dilayangkan Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia yang dilayangkan sejak Selasa, 10 September 2024.

“Belum (direspons oleh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Andi Rian). Kompolnas sudah mengirimkan surat klarifikasi ke Polda Sulsel dengan Surat Kompolnas No. B-325/Kompolnas/9/2024, tanggal 10 September 2024,” kata Poengky saat dihubungi wartawan pada Jumat, 13 September 2024.

Namun, Poengky mengatakan Kompolnas masih menunggu sikap kooperatif dari Irjen Andi Rian untuk memenuhi undangan klarifikasi tersebut. Jika panggilan klarifikasi pertama tak diindahkan, kata Poengky, Kompolnas akan melayangkan kembali undangan klarifikasi yang kedua untuk Kapolda Sulawesi Selatan.

“Kami menunggu. Mudah-mudahan segera direspon. Jika belum direspon juga, kami akan mengirimkan surat klarifikasi ke-2,” tegas Poengky.

Memang, lanjut Poengky, batas waktu pemanggilan pertama itu tergantung proses surat menyurat kecepatan Polda yang dipanggil. Menurut dia, Kompolnas memiliki catatan Polda yang cepat merespons surat undangan klarifikasi.

“Yang paling cepat merespon itu Polda Sumatera Utara,” jelas dia.

Di samping itu, Poengky menegaskan apabila Irjen Andi Rian tetap tidak mengindahkan undangan klarifikasi kedua nantinya, maka langkah tegas pun dilakukan oleh Kompolnas dengan mendatangi Polda Sulawesi Selatan.

“Kalau sampai klarifikasi ke-2 belum direspon, maka kami akan hadir ke Polda Sulsel,” pungkas Poengky.(jpnn)

Tangkapan layar potongan video viral kedatangan pesawat jet pribadi yang digunakan putra bungsu dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep dan Erina Gudono. (Platform X) 

SANCAnews.id – Dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun menjadi satu dari dua pihak yang melaporkan dugaan gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi yang digunakan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta istrinya, Kaesang Pangarep dan Erina Gudono ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menilai KPK lamban mengusutnya.

Ubedilah mengkritik KPK yang dianggap tak berdaya mengusut kasus tersebut. Padahal, menurutnya, sudah ada contoh yang bisa menjadi pedoman bagi KPK dalam mengusut dugaan gratifikasi tersebut.

Ia mencontohkan kasus pamer harta kekayaan anak mantan pejabat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo dan Andhi Pramono.

Dalam kasus Rafael Alun dan Andhi Pramono, KPK berhasil mengusut dugaan korupsi yang dilakukan Rafael melalui laporan warganet. Pola kerja serupa seharusnya dilakukan KPK dalam mengusut dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang.

“Hal itu pernah dilakukan KPK dengan penuh semangat yaitu dalam kasus Rafael Alun dan Andhi Pramono yang diketahui umum dari flexing anaknya. Mestinya KPK benar-benar menerapkan prinsip equality before the law, jadi tidak tebang pilih,” kata Ubed saat dihubungi, Sabtu, 14 September 2024.

Menurut Ubed, bukti yang beredar di publik bisa menjadi rujukan KPK, sebab sifatnya telah notoire feiten notorious atau telah diketahui umum. Bukti itu semestinya cukup untuk KPK bergerak cepat.

“Dalam peristiwa yang ceto welo-welo atau terang benderang itu, KPK harusnya menaikkan ke penyelidikan dan dilanjutkan ke penyidikan,” tegasnya.

Dia juga mengingatkan agar KPK menyadari semangat Undang-Undang No.28 tahun 1999 tentang pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Ditegaskan bahwa penyelenggara negara dan keluarga penyelenggara negara itu termasuk subjek hukum dalam perkara gratifikasi.

Masyarakat Indonesia saat ini menyoroti keluarga Jokowi, Kaesang Pangarep serta menantunya Bobby Nasution. Keduanya, bersama istri mereka diketehui pernah naik pesawat jet pribadi. Kaesang dan istrinya, Erina Gudono, menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE saat melancong ke Amerika Serikat. Pesawat itu diketahui milik perusahaan pengembang game daring, Garena.

Adapun Bobby Nasution bersama istrinya Kahiyang Ayu, kakak dari Kaesang Pangarep, ketahuan sempat menggunakan jet pribadi dari eks Bandara Polonia Medan yang kini menjadi Lanud Soewondo. (tempo)

Islah Bahrawi 

SANCAnews.id – Diskusi terkait akun Kaskus Fufufafa seakan tak pernah ada habisnya. Banyak tokoh publik dan pegiat media sosial yang terus mengupasnya.

Yang menjadi sorotan adalah munculnya tuduhan bahwa isu Fufufafa sengaja dihadirkan sebagai upaya untuk memecah belah dan sebagai upaya adu domba.

Menanggapi tudingan tersebut, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi melalui cuitannya di akun X @islah_bahrawi menyampaikan rasa terkejutnya.

"Adu domba? Buat apa ngadu domba? Marah ato gak marah urusan kalian! Kami gak terima aja bakal presiden Indonesia dihina dan direndahkan oleh manusia bermulut busuk macam begini. Kejadiannya sih emang udah lewat jauh, tapi mulut sund*l yg udah jadi watak emang bisa sembuh total?," kritik Islah Bahrawi dikutip Minggu (15/9/2024).

Saat ditanya seorang warganet terkait sikapnya yang cenderung ikut berpolitik, Islah mengaku membela demokrasi dan supremasi sipil.

"Siapa yang merusak dan apalagi mengharamkan demokrasi, akan saya lawan. Ini bukan politik praktis, ini rasa peduli dan komitmen saya terhadap keberlangsungan demokrasi. Sampai detik ini saya tidak menjadi anggota Parpol manapun..," tegas Islah.

Seorang warganet dengan akun @zakyrwalad pun menimpali cuitan Islah.

"Sudahlah….udah 9 tahun jilatin ee mulyono, kok cuma gegara pak Mul tidak dukung ee mbanteng sekarang bang radikul benci bngt sama kluarga pak Mul, malah sekarang gak trima bakal presiden indo direndahkan,,,,ee mbanteng bikin radikul gak punya harga diri," tulis akun tersebut.

Islah Bahrawi pun mengaku heran. Sembari mempertanyakan jati diri Fufufafa.

"Memangnya fufufafa itu siapa? Kok setiap gua bahas ini, malah buzzer Mulyono dan buzzer PSI yang tersinggung? gua jadi penasaran..," ujarnya.

Sebelumnya, akun anonymous dan sejumlah pegiat media sosial memaparkan bukti-bukti keterkaitan Gibran dan akun Fufufafa. Bahkan, Menkominfo pun dinilai tak mampu membendung masifnya fakta-fakta yang diungkap sejumlah pihak yang disebut sebagai "intelijen netizen +62". (fajar)

Presiden dan Wapres terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka/Ist 

SANCAnews.id – Akun Kaskus Fufufafa hampir dipastikan dimiliki oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, lantaran empat lembaga negara enggan mengusutnya.

Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, akun Kaskus Fufufafa begitu heboh lantaran menghina dua perwira tinggi militer, sekaligus pejabat tinggi negara. Yakni, Presiden terpilih Prabowo Subianto, dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Pengusutan mengarah kepada keluarga Istana, anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Meski Gibran menepis dengan alasan tidak tahu, tapi netizen dan Roy Suryo telah menelenjangi siapa pemilik akun ini," kata Muslim kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu (15/9).

Muslim menilai, Presiden Jokowi yang tinggal menghitung hari terakhir kekuasaannya seharusnya memerintahkan TNI-Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengusut tuntas siapa pemilik akun Fufufafa.

Apabila sudah diketahui pelakunya, kata Muslim, maka siapapun dia wajib dihukum berat.

"Mengapa melibatkan TNI? Karena Prabowo dan SBY adalah mantan TNI yang kehormatan dan harga dirinya wajib dijaga dan dilindungi oleh negara. Demikian juga Polri, BIN, dan Kominfo wajib mengusut tuntas dan tidak berdiam diri atas penghinaan tersebut," tutur Muslim.

"Jika TNI, Polri, BIN dan Kominfo berdiam diri atas penghinaan akun Fufufafa, hampir dapat dipastikan akun ini milik Gibran dan keempat insitusi negara itu, gamang mengusutnya," sambung Muslim.

Jika demikian yang terjadi, kata Muslim, negara dianggap gagal memberikan perlindungan kepada tokoh-tokoh besar bangsanya.

"Lalu, ke mana lagi penghormatan dan harga diri anak-anak bangsa ini harus mencari perlindungannya? Apalagi dalam akun Kaskus Fufufafa itu Jokowi dan keluarganya dikecualikan, tidak ikut dihina atau dilecehkan. Berarti akun itu memang hanya menyasar selain Jokowi dan keluarganya," demikian Muslim. (*)