SANCAnews.id

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 26 Agustus 2024 

SANCAnews.id – Nama Heru Budi Hartono tidak ada dalam daftar calon Penjabat Gubernur yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Heru Budi yang saat ini masih menjabat sebagai Penjabat Gubernur hanya direkomendasikan oleh satu fraksi dalam rapat di DPRD DKI, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Heru Budi diketahui akan mengakhiri masa jabatannya pada 17 Oktober 2024 setelah dua tahun menjabat sebagai Penjabat Gubernur menggantikan Anies Baswedan. Sementara itu, DPRD DKI Jakarta mengusulkan tiga nama calon Penjabat Gubernur Jakarta, yakni Teguh Setyabudi, Akmal Malik, dan Tomsi Tohir.

"Tiga nama tersebut akan kami ajukan ke Kemendagri sebagai bahan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dalam menetapkan Penjabat Gubernur DKI Jakarta," kata Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat, 13 September 2024.

Yani menyampaikan, dalam rapat pimpinan suara terbanyak didapatkan oleh Teguh Setyabudi dengan perolehan 8 suara. Teguh merupakan Direktur Jenderal Dukcapil di Kementerian Dalam Negeri.

Adapun suara terbanyak kedua dan ketiga mendapatkan nilai yang sama dengan jumlah 7 suara, yakni Tomsi Tohir selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal, Kemendagri. Serta, Akmal Malik yang juga Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Merujuk Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota, dijelaskan bahwa pengusulan Pj Gubernur dilakukan oleh Menteri dan DPRD Provinsi.

Mekanismenya, DPRD provinsi mengusulkan tiga nama calon Pj Gubernur yang memenuhi persyaratan ke Kementerian Dalam Negeri. Nantinya, Menteri Dalam Negeri dapat menerima masukan dari kementerian/lembaga pemerintahan non-kementerian, terkait nama usulan tersebut.

Setelah dianggap rampung dan didapat kesepakatan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan tiga nama usulan Pj Gubernur ke presiden, melalui Menteri Sekretaris Negara sebagai bahan pertimbangan Presiden. (tempo)

Kolase foto akun Fufufafa dan Prabowo-Gibran. (int) 

SANCAnews.id – Meski Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengklaim akun Fufufafa bukan milik Gibran, publik justru mengabaikannya. Pasalnya, menurut pakar telematika Roy Surya, pernyataan Menkominfo tersebut tidak berdasar dan tidak memiliki penjelasan ilmiah.

Bahkan, hingga kini bukti-bukti terkait keabsahan akun Fufufafa milik putra sulung Jokowi itu semakin banyak dan beragam serta bertebaran di media sosial.

Yang terbaru, pegiat media sosial Jhon Sitorus mengungkap jejak digital tahun 2019 yang menurutnya merupakan bukti bahwa Fufufafa adalah Gibran.

"Petunjuk baru lagi, fufufafa emamg VALID 100% milik Gibran. Terpantau tahun 2019, akun luffy88 berkomentar dan memanggil nama "mas rak", panggilan akrab Gibran blm sekarang "mas Raka"," tulis Jhon Sitorus, dikutip dari akun pribadinya di X, @JhonSitorus_18.

"Sepertinya user luffy88 kenal dengan fufufafa makanya sampai manggil "mas rak". Ceboker, waktu dan tempat disilakan. JILAT sampai bersih…!," tutup Jhon Sitorus.

Pada gambar yang dipostingnya, tampak akun Fufufafa kembali menyindir Prabowo yang saat itu kalah dari Jokowi-Ma'ruf.

"Kasian lo wok," tulis akun Fufufafa tertanggal 11 Juni 2019.

Kemudian pada 26 Oktober 2019, akun luffy88 membalas postingan itu dengan sindiran balik.

"lebi kasian kamu mas rak,

1.katanya gamao politik skrg nyalon

2.yg dikasihanin jd menhan

3.bong pret hanyala ilusi devide et impera oligarki

saya gantiin aja jadi ceo chili pari mas wqwq," balas akun tersebut.

Sebelumnya, telah beredar pula cuitan yang mengatakan akun X @Chilli_Pari mengunggah beberapa cuitan yang mirip dengan akun Kaskus Fufufafa.

Diketahui akun X @Chilli_Pari merupakan akun bisnis yang dikelola oleh Gibran Rakabuming.

Akun @BosPurwa juga mengunggah tangkapan layar bahwa akun Chili Pari mengaku tidak menggunakan seorang admin untuk mengelola akun media sosial. 

Bukti lainnya yakni terdapat unggahan Presiden Jokowi yang justru menyebut akun Chilli Pari dan putra keduanya, Kaesang Pangarep pada 2019 silam.

"Aduh, @Kaesangp dan @Chilli_Pari kalian ni jauh dari orang tua sudah punya usaha sendiri masih suka berantem, rukun dong," tulis akun @Jokowi. (fajar)

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Ist 

SANCAnews.id – Indikasi kepanikan terlihat dari gerak-gerik Presiden Joko Widodo menjelang lengser pada Oktober 2024. Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza mengamati, Presiden Jokowi mulai melakukan sejumlah manuver politik, salah satunya munculnya Relawan Jokowi Berani Mati.

Menurut Efriza, para relawan yang akan menggelar sidang akbar pada 22 Oktober 2024 itu diyakini tak lepas dari campur tangan Jokowi. Kehadiran para relawan itu dimaknai sebagai isyarat agar Jokowi menunjukkan pengaruhnya meski akan lengser sebagai Kepala Negara.

"Jelas ini adalah bentuk kepanikan," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (13/9).

Lebih jauh, Efriza melihat tidak hanya Jokowi yang sedang panik mengakhiri jabatannya. Para loyalis Jokowi yang telah merasakan keuntungan pemerintahan selama 10 tahun terakhir juga merasakan hal serupa.

"Sebab jika tak ada Jokowi, siapa lagi yang pedulikan mereka (para loyalis). Jadi mereka selain lebay, diyakini punya modus lain yang ingin merebut perhatian dari Presiden terpilih Prabowo dengan cara menunjukkan loyalitas kepada Jokowi," tutup Efriza. (*)

Presiden Jokowi Pimpin Rapat Kabinet Pertama di IKN 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur pada Jumat, 13 September 2024 besok. Sidang kabinet tersebut rencananya akan dimulai pukul 09.00 WITA.

“Hari Kedua di IKN, Besok Bapak Presiden akan memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda IKN pukul 09.00 WITA," kata Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana kepada wartawan, Kamis, 12 September 2024.

Ia menambahkan bahwa Jokowi juga memiliki serangkaian agenda di IKN. Mulai dari peresmian hotel hingga pembangunan mall duty free.

“Kemudian setelah itu kegiatan Beliau antara lain akan meresmikan Hotel Nusantara Swissotel dan Ground Breaking Mall Duty Free Nusantara di IKN,” jelasnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak menuju Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), pada Kamis, 12 September 2024. Rencananya, Jokowi akan memberikan pengarahan kepada Pimpinan TNI dan Polri di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kepala Negara bersama rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1. 

Setibanya di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Jokowi akan langsung menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU.

Dalam arahan khusus kepada TNI-Polri, meminta maaf di hadapan seluruh personel, khususnya pejabat TNI dan Polri seluruh Indonesia, apabila dirinya memiliki perilaku atau tindakan yang dirasa kurang berkenan selama memimpin.

"Saya mohon maaf jika dalam 10 tahun ini selama memimpin ada hal yang dirasa kurang berkenan, ada hal-hal yang dirasa belum maksimal, baik dalam kebijakan maupun dalam kita berinteraksi," kata Jokowi.

Ia pun mengaku setiap berkunjung ke daerah, dirinya selalu disambut atau bertemu dengan kapolres, dandim, danrem, pangdam, dan kapolda. Namun, lanjut dia, ada kalanya sebagai manusia tak luput dari kesalahan-kesalahan kecil. Salah satunya yaitu tak memberi salam kepada jajaran TNI-Polri yang menyambutnya.

"Kadang-kadang ada yang saya salami, ada yang enggak saya salami. Ada yang luput, enggak kesalaman, 'waduh masa ada yang enggak disalami sama Presiden', 'padahal saya Pangdam'. Saya 'kan enggak hafal Pangdamnya yang mana, Kapolda yang mana, 'kan enggak ngenalin. Kapolresnya yang mana, Dandimnya yang mana, Danremnya yang mana," ujar Jokowi. (viva)

Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy/Ist 

SANCAnews.id – DPP PDIP mengapresiasi langkah lima kadernya yang mengakui kesalahan dan berjanji mencabut gugatan terkait keabsahan Surat Keputusan (SK) DPP 2024-2025. Namun, PDIP juga mewanti-wanti agar pihak yang diduga mendalangi penjebakan kader tersebut tidak main-main.

Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy menanggapi permintaan maaf dari lima kader yang terlibat, yakni Jairi, Djupri, Manto, Sujoko, dan Suwari. Para kader tersebut sebelumnya telah menggugat SK PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) namun mengaku telah dijebak.

"Kami sudah mendengar bahwa kader kami yang mencabut surat kuasa dan mencabut juga gugatan yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tata Usaha Negara, tentunya kami melihat bahwa ini adalah langkah yang menjadi tanggung jawab, karena mereka mengetahui bahwa tanda tangan tersebut ternyata dimanipulasi," ujar Ronny dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/9).

Menurut Ronny, para kader tersebut awalnya diminta menandatangani kertas kosong yang kemudian dijadikan surat kuasa untuk menggugat SK Kemenkumham terkait kepengurusan partai. Namun setelah menyadari bahwa tanda tangan mereka dimanipulasi, para kader tersebut mencabut gugatan dan surat kuasa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan PTUN.

"Tentunya kami memperingati para pihak yang mencoba untuk mengganggu PDI Perjuangan yang menghalalkan segala cara, memanfaatkan orang kecil, kader kami yang tidak mengerti hukum untuk mengganggu PDI Perjuangan, mengganggu kedaulatan PDI Perjuangan,” jelasnya.

Ronny juga menegaskan bahwa PDIP tidak akan tinggal diam jika ada pihak yang mencoba mengganggu kedaulatan partai dengan cara memanipulasi anggotanya.

"Kami sampaikan bahwa kami siap berhadapan untuk pihak-pihak yang mencoba mengganggu kedaulatan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” jelasnya lagi.

Lebih lanjut, Ronny mencurigai adanya keterlibatan kekuasaan di balik upaya menggugat PDIP ini. Ia pun meminta semua pihak untuk menanyakan kepada Mulyono sebagai salah satu pihak yang bisa saja memiliki keterlibatan.

“Ya kalau kami melihat bahwa ini, dugaan kami adalah tangan-tangan kekuasaan ya, ya coba mungkin rekan-rekan media tanya ke istana. Coba tanya ke namanya Mulyono kan. Coba ditanya, apakah memang ini ada peran di belakang gugatan ini? Ya silahkan, dan publik juga sudah bisa menilai kan. Beberapa media sudah sampaikan adanya pembegalan terhadap partai-partai politik kan," pungkasnya. (rmol)