SANCAnews.id

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep 

SANCAnews.id – Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) menyebut Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono, saat ini tengah menjadi ancaman publik. Pasalnya, nama putra dan menantu Presiden Jokowi tersebut saat ini tengah menjadi perbincangan hangat dengan munculnya poster bergambar Kaesang dan Erina yang bertuliskan "missing person".

Menurut Petrus Selestinus selaku Koordinator TPDI dan Gerakan Advokat Indonesia, poster yang menggambarkan Kaesang dan Erina dilengkapi dengan identitas lengkap dan narasi satir.

"Termasuk mempertanyakan keberadaan terkini Kaesang dan Erina setelah ramai disorot publik dalam dugaan gratifikasi penggunaan Private Jet Gulfstream G650ER," kata Petrus dalam keterangan resmi, Rabu, 4 September 2024.

Dia menyebut, meski KPK telah menyiapkan surat panggilan klarifikasi untuk Kaesang, pada kenyataannya hingga hari ini, surat panggilan kepada Kaesang dan Erina belum dikirim. "Ke alamat mana surat panggilan KPK dikirim dan untuk pemeriksaan klarifikasi tanggal berapa," ujarnya. 

Petrus menyebut jadwal pemeriksaan terhadap Kaesang dan Erina, wajib diumumkan kepada publik. Sebab, publik telah berperan sangat besar dalam pengungkapan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) Kaesang Pangarep dan Erina dalam penggunaan jet pribadi tersebut.

Dia menuturkan jadwal pemeriksaan terhadap Kaesang dan Erina wajib diumumkan kepada publik karena sejalan dengan asas-asas pelaksanaan tugas KPK, yakni kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.

Tidak cukup sampai di sana, Petrus berujar KPK tidak boleh membuka wacana perdebatan tentang status Kaesang Pangarep bukanlah penyelenggara negara sehingga KPK tidak memiliki wewenang untuk memanggil dan memeriksa dugaan gratifikasi atau KKN yang dialamatkan kepada Kaesang dan Erina Gudono.

Dia menilai KPK terlihat goyah iman indepensensi dan goyah iman sebagai lembaga superbody ketika menghadapi dugaan KKN di lingkaran pusat kekuasaan politik demi kepentingan dinasti politik Jokowi.

Sebelum melakukan klarifikasi kepada Kaesang dan Erina, kata dia, KPK seharusnya terlebih dahulu memeriksa Gibran Rakabuming, Bonyamin Saiman, dan PT. Shopee Internasional Indonesia ihwal jet pribadi Gulfstream G650ER.

Dia menuturkan membuka wacana Kaesang Pangarep kebal dari proses hukum karena anak bungsu Jokowi bukan penyelenggara negara seolah-olah menempatkan KPK dalam kedudukan sebagai "Pokrol Bambu" bagi Kaesang. Padahal KPK, DPR, dan Pemerintah tahu betul bahwa dalam tindak pidana korupsi, nepotisme, dan kolusi sebagaimana digariskan di dalam TAP MPR No.XI/MPR/ 1998 dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Dalam aturan di atas, Petrus melanjutkan, tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya dilakukan penyelenggara negara dan/atau antar- penyelenggara negara, melainkan juga dilakukan oleh Penyelenggara negara dengan pihak lain, seperti keluarga, kroni dan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.

Koordinator TPDI itu mengatakan, dalam keluarga Kaesang Pangarep terdapat dua orang menjadi Penyelenggara Negara, yaitu Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka selaku Wali Kota Solo periode 2021-2024.

Dengan demikian, tidak terdapat alasan hukum apapun bagi KPK, Pimpinan Partai PSI dan bahkan Anggota DPR untuk menolak KPK panggil Kaesang Pangarep dengan alasan anak bungsu Jokowi itu  bukan penyelenggara negara. (tempo)

 Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep/Net 

SANCAnews.id – Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membatalkan undangan kepada Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep untuk klarifikasi terkait dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi.

Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, saat ini KPK tengah fokus pada Direktorat Layanan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) terkait laporan yang disampaikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman dan Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun.

"Sebagaimana sama-sama kita ketahui bahwa sudah ada laporan yang masuk, bahwa saat ini fokus penanganan isu terkait gratifikasi saudara K difokuskan diproses penelaahan yang ada di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat," kata Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu sore (4/9).

Sehingga kata Tessa, proses di Direktorat PLPM nantinya akan ada beberapa tindakan untuk melakukan klarifikasi.

"Tentunya tahapan pertama kepada pelapor untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut. Dan mencari dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan, untuk dinilai apakah layak ditindaklanjuti ke tahap berikutnya atau tidak," terang Tessa.

Tessa pun membeberkan alasan KPK yang lebih fokus di Direktorat PLPM, dan batal untuk mengklarifikasi Kaesang dari Direktorat Gratifikasi.

"Per hari ini, setelah ada update dari Direktorat PLPM kepada pimpinan, kembali ke pernyataan saya yang awal, bahwa tindak selanjutnya terkait isu gratifikasi itu sudah difokuskan di penelaahan pada Direktorat PLPM," tuturnya.

"Jadi sudah tidak lagi di Direktorat Gratifikasi. Isunya masih sama, bahwa pelaporan itu adalah terkait gratifikasi. Nah, kenapa difokuskan ke sana? Karena jangkauannya bisa lebih jauh lagi dilakukan oleh PLPM terkait kewenangan," sambung Tessa.

Meski Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaesang, kata Tessa, Direktorat Gratifikasi juga tidak berhenti. Mereka akan terus mensupport data kepada Direktorat PLPM.

"Terkait isu tersebut Direktorat Gratifikasi ini tidak berhenti. Mereka tetap mengumpulkan data-data, mereka tetap mengumpulkan bahan-bahan untuk disuplai ke teman-teman di Direktorat PLPM. Jadi ini adalah lintas Direktorat. Nah fokusnya sekarang adalah untuk kesekian kalinya di Direktorat PLPM," pungkas Tessa. (rmol)

Silfester Matutina memaki Rocky Gering di ruang publik 

SANCAnews.id – Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina memaki Rocky Gering di ruang publik. Hal itu ditanggapi Politikus Andi Sinulingga.

Ia menyebut pimpinan salah satu relawan Jokowi sebagai preman. Tak berhenti di situ, ia menyebut Silfester tolol.

“Preman bengak kampungan. Tolol tapi berlagak tampil berdebat di ruang publik,” ungkapnya dikutip fajar.co.id dari unggahannya di X, Rabu (4/9/2024).

Andi Sinulingga juga menyamakan Silfister dengan Jokowi. Ia bilang keduanya sama saja.

“Hamba dan junjungannya sama aja,” ucapnya.

Adapin peristiwa dimaksud terjadi dalam program "Rakyat Bersuara" yang ditayangkan iNews TV pada Selasa (3/9/2024) malam. Keduanya hadir sebagai narasumber dalam diskusi bertema "Banyak Drama Jelang Pilkada, Kenapa?" itu.

Dalam diskusi ini, turut hadir loyalis Anies Baswedan, Geisz Chalifah, Juru Bicara PDIP Chico Hakim, serta Ketum Prabowo dan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer.

Debat panas antara keduanya bermula ketika Rocky Gerung menyindir bahwa banyak orang mencapai kesuksesan dengan cara menjilat. Pernyataan tersebut memicu kemarahan Silfester Matutina, yang langsung menyerang Rocky secara personal.

"Anda salah besar bung Rocky, Anda itu pecundang, kami bukan penjilat, saya ini satu orang yang tidak dapat apa pun dari pemerintah ini, baik jabatan, proyek dan sebagainya," ujar Silfester.

Ia bahkan menyebut Jokowi bangsat dan bodoh.

"Gak usahlah janu ngomong banyak, nggak! Kita orang hukum kita mau ngomong, kau bodoh, bangsat kau," tambahnya. (*)

Paus Fransiskus (kedua dari kanan) disambut oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas turun dari pesawat setibanya dari Vatikan di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, (3 September 2024 

SANCAnews.id – Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia menjadi momen bersejarah bagi umat Katolik di Tanah Air. Pemimpin Gereja Katolik sedunia itu akan berada di Indonesia selama empat hari, dari 3-6 September 2024.

Presiden Jokowi juga menyambut kedatangan Fransiskus di Indonesia pada Selasa sore, 3 September 2024.

“Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskus ke Indonesia,” katanya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 3 September 2024.

Momen bersejarah lawatan Paus Fransiskus ke Indonesia juga menjadi keteladanan bagi masyarakat, terutama dalam hal kesederhanaan. Dalam perjalanan ke Tanah Air, pimpinan umat Katolik itu lebih memilih menggunakan pesawat komersial ketimbang jet pribadi. 

Bahkan, Paus Fransiskus juga memilih untuk menginap di Kedutaan Vatikan daripada di hotel mewah dengan fasilitas president suites. Dia sudah meminta agar disiapkan kamar istirahat yang sederhana dengan makanan Italia yang biasa dia makan.

Tak hanya itu, Paus Fransiskus pun menolak menggunakan mobil kepresidenan bermerek Mercedes-Benz. Dia ingin panitia menyiapkan mobil yang biasa digunakan oleh masyarakat di Jakarta. Karena itu, disiapkanlah dua mobil bermerek Kijang Innova.

Sejak April 2024 Vatikan mengumumkan bahwa Paus Fransiskus akan bertandang ke Indonesia, Nuntio Apostolik atau Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia mempersiapkan segala kebutuhan kedatangan Paus. Namun, hanya satu permintaan khusus dari Takhta Suci Vatikan kepada Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) ketika Paus Fransiskus berkunjung ke Indonesia, yakni tak ada sambutan dan fasilitas mewah.

Karena itu, lawatan Paus Fransiskus ke Indonesia ini dipenuhi dengan hal-hal sederhana. Mulai dari menumpangi pesawat komersial, menginap di Kedutaan Vatikan, menggunakan mobil Kijang Innova, hingga makanan Italia biasa.

Kaesang Diduga Gunakan Jet Pribadi ke AS

Kesederhanaan Paus Fransiskus membuat warganet di media sosial Indonesia teringat akan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep. Belum lama ini, Ketua Umum Partai Solidaritas (PSI) Indonesia itu ramai diperbincangkan usai diduga pelesiran ke Amerika Serikat bersama istrinya, Erina Gudono, menggunakan jet pribadi berjenis Gulfstream G650.

Kabar ini mencuat di media sosial setelah salah satu warganet di akun X mengunggah tangkapan layar Instagram Story Erina berupa sebuah foto jendela pesawat pada Rabu, 21 Agustus 2024. Warganet itu menduga, Kaesang dan Erina pergi ke AS menggunakan jet pribadi karena jendela pesawat yang tidak terlihat seperti jendela pesawat komersil pada umumnya.

“Also Erina Gudono update her story dari jendela pesawat yang diyakini itu bukan pesawat komersil. The irony,” tulis seorang warganet dengan akun @aglioeoliopasta.

Dugaan warganet semakin kuat setelah melihat postingan di cerita Instagram dari Nadya Sofia Gudono, kakak Erina, yang mengunggah foto dari area kokpit pesawat. Warganet kemudian menelusuri dan menemukan bukti bahwa jendela pesawat tersebut cocok dengan jendela pada pesawat jet pribadi Gulfstream.

“Pesawat pribadi (private jet) yang diduga dipakai Kaesang dan istrinya ke Amerika Serikat dari Indonesia adalah Gulfstream G650 buatan tahun 2021 dengan tail number N588SE. Data penerbangan cocok dengan keberadaan Kaesang dan Erina di AS. Clue awal dari jendela,” kata @ZakkiAmali dalam utasnya.

Gaya hidup mewah yang dilakukan Kaesang dan Erina pun menuai banyak kritik dari warganet di media sosial Indonesia. bahkan, masalah tersebut berujung membuat keduanya diduga menerima gratifikasi hingga dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (tempo)

 Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep/Net 

SANCAnews.id – Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, melontarkan kritik tajam kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait sikap diam partai tersebut dalam menanggapi isu yang melibatkan Ketua Umumnya, Kaesang Pangarep.

Menurut John, bungkamnya PSI memunculkan spekulasi adanya konspirasi antara partainya dan Kaesang.

"PSI Bersekongkol dengan Kaesang? Hanya dua pilihan bagi PSI saat ditanya soal Kaesang. tidak tahu atau diam sama sekali," ujar Jhon dalam keterangannya di aplikasi X @JhonSitorus_18 (3/9/2024).

Ia menambahkan bahwa PSI seolah-olah dalam beberapa hari terakhir terlihat seperti "monyet kenyang," hanya bisa menggaruk kepala dan perut tanpa memberikan respons berarti.

"Maka dalam beberapa hari ini PSI bagai monyet kenyang, cuma bisa garuk-garuk kepala dan perut," cetusnya.

Jhon juga menyoroti bagaimana PSI tampak tidak memberikan jawaban jelas mengenai keberadaan dan aktivitas Ketua Umumnya.

"Terlalu aneh memang, bagaimana bisa sebuah partai politik seperti PSI bisa tidak tahu keberadaan Ketua Umumnya? Jelas bohong," sebutnya.

Jhon menganggap sangat aneh jika sebuah partai politik sebesar PSI tidak mengetahui keberadaan Ketua Umumnya, terutama di tengah meningkatnya kemarahan rakyat atas gaya hidup mewah Kaesang dan istrinya.

"Tidak mungkin mereka tidak konsolidasi atas rasa panik yang sedang terjadi atas marahnya rakyat atas gaya hidup Ketua Umum dan Istrinya saat bangsa sedang tidak baik-baik saja," ucapnya.

Jhon mengatakan, gaya hidup mewah Kaesang dan istrinya dinilai tidak peka terhadap kondisi bangsa yang sedang menghadapi kesulitan.

"Seorang ketua umum partai pasti akan memberi arahan, meskipun sedang jauh di Amerika sambil menikmati roti Rp 400 ribu saat anak-anak papua kelaparan," Jhon menuturkan.

Lebih lanjut, Jhon menyebutkan bahwa sikap diam para pengurus PSI kemungkinan besar telah diatur.

"Bungkamnya para pengurus PSI jelas sudah diorganisir, makanya jawabannya selalu kompak tidak tahu," imbuhnya.

"Saya melihat ada upaya sekongkol antara PSI dan ketua umumnya agar tidak terlalu banyak bicara, minimal diam karena ketua umumnya sedang dalam kondisi memalukan," sambung dia.

Ia juga mengkritik PSI yang menurutnya telah hanyut dalam mendukung Jokowi dan keluarganya, hingga melupakan nilai-nilai perjuangan partai.

"Tidak ada joget-joget, tidak ada usah untuk tengil dan semua serba mengelak. Moral partai ini sedang hancur dan jatuh karena terlalu hanyut menceboki Jokowi sekeluarga," terangnya.

Sebagai solusi, Jhon menyarankan agar PSI segera mengganti ketua umum dan kembali kepada nilai-nilai awal partai, yang anti terhadap nepotisme, korupsi, dan mengedepankan politik bersih dan cerdas.

"Pilihannya hanya satu. PSI harus cepat-cepat ganti ketua umum dan kembali kepada jalur PSI yang dulu, anti neo orde baru, nepotisme, korupsi dan meneladankan politik yang bersih dan cerdas," tandasnya.

Ia juga mendesak PSI untuk membantu KPK dalam mencari Kaesang, dengan harapan partai tersebut bisa kembali berada di jalur yang benar.

"Toh, Jokowi effect juga tak memiliki efek berarti yang signifikan. Nilai-nilai Jokowisme mesti direvisi agar PSI tidak berhaluan pada figur, tapi nilai Pancasila dan UUD 1945 itu sendiri," jelasnya.

"PSI, yuk cari ketua umummu. Bantu wujudkan pemberantasan Korupsi dengan mendukung KPK mencari Kaesang. Kalo masih diam, jangan-jangan kalian emang kebangia juga? Nah lhoo," kuncinya. (fajar)