SANCAnews.id

 Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep/Net 

SANCAnews.id – Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membatalkan undangan kepada Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep untuk klarifikasi terkait dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi.

Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, saat ini KPK tengah fokus pada Direktorat Layanan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) terkait laporan yang disampaikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman dan Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun.

"Sebagaimana sama-sama kita ketahui bahwa sudah ada laporan yang masuk, bahwa saat ini fokus penanganan isu terkait gratifikasi saudara K difokuskan diproses penelaahan yang ada di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat," kata Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu sore (4/9).

Sehingga kata Tessa, proses di Direktorat PLPM nantinya akan ada beberapa tindakan untuk melakukan klarifikasi.

"Tentunya tahapan pertama kepada pelapor untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut. Dan mencari dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan, untuk dinilai apakah layak ditindaklanjuti ke tahap berikutnya atau tidak," terang Tessa.

Tessa pun membeberkan alasan KPK yang lebih fokus di Direktorat PLPM, dan batal untuk mengklarifikasi Kaesang dari Direktorat Gratifikasi.

"Per hari ini, setelah ada update dari Direktorat PLPM kepada pimpinan, kembali ke pernyataan saya yang awal, bahwa tindak selanjutnya terkait isu gratifikasi itu sudah difokuskan di penelaahan pada Direktorat PLPM," tuturnya.

"Jadi sudah tidak lagi di Direktorat Gratifikasi. Isunya masih sama, bahwa pelaporan itu adalah terkait gratifikasi. Nah, kenapa difokuskan ke sana? Karena jangkauannya bisa lebih jauh lagi dilakukan oleh PLPM terkait kewenangan," sambung Tessa.

Meski Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaesang, kata Tessa, Direktorat Gratifikasi juga tidak berhenti. Mereka akan terus mensupport data kepada Direktorat PLPM.

"Terkait isu tersebut Direktorat Gratifikasi ini tidak berhenti. Mereka tetap mengumpulkan data-data, mereka tetap mengumpulkan bahan-bahan untuk disuplai ke teman-teman di Direktorat PLPM. Jadi ini adalah lintas Direktorat. Nah fokusnya sekarang adalah untuk kesekian kalinya di Direktorat PLPM," pungkas Tessa. (rmol)

Silfester Matutina memaki Rocky Gering di ruang publik 

SANCAnews.id – Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina memaki Rocky Gering di ruang publik. Hal itu ditanggapi Politikus Andi Sinulingga.

Ia menyebut pimpinan salah satu relawan Jokowi sebagai preman. Tak berhenti di situ, ia menyebut Silfester tolol.

“Preman bengak kampungan. Tolol tapi berlagak tampil berdebat di ruang publik,” ungkapnya dikutip fajar.co.id dari unggahannya di X, Rabu (4/9/2024).

Andi Sinulingga juga menyamakan Silfister dengan Jokowi. Ia bilang keduanya sama saja.

“Hamba dan junjungannya sama aja,” ucapnya.

Adapin peristiwa dimaksud terjadi dalam program "Rakyat Bersuara" yang ditayangkan iNews TV pada Selasa (3/9/2024) malam. Keduanya hadir sebagai narasumber dalam diskusi bertema "Banyak Drama Jelang Pilkada, Kenapa?" itu.

Dalam diskusi ini, turut hadir loyalis Anies Baswedan, Geisz Chalifah, Juru Bicara PDIP Chico Hakim, serta Ketum Prabowo dan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer.

Debat panas antara keduanya bermula ketika Rocky Gerung menyindir bahwa banyak orang mencapai kesuksesan dengan cara menjilat. Pernyataan tersebut memicu kemarahan Silfester Matutina, yang langsung menyerang Rocky secara personal.

"Anda salah besar bung Rocky, Anda itu pecundang, kami bukan penjilat, saya ini satu orang yang tidak dapat apa pun dari pemerintah ini, baik jabatan, proyek dan sebagainya," ujar Silfester.

Ia bahkan menyebut Jokowi bangsat dan bodoh.

"Gak usahlah janu ngomong banyak, nggak! Kita orang hukum kita mau ngomong, kau bodoh, bangsat kau," tambahnya. (*)

Paus Fransiskus (kedua dari kanan) disambut oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas turun dari pesawat setibanya dari Vatikan di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, (3 September 2024 

SANCAnews.id – Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia menjadi momen bersejarah bagi umat Katolik di Tanah Air. Pemimpin Gereja Katolik sedunia itu akan berada di Indonesia selama empat hari, dari 3-6 September 2024.

Presiden Jokowi juga menyambut kedatangan Fransiskus di Indonesia pada Selasa sore, 3 September 2024.

“Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskus ke Indonesia,” katanya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 3 September 2024.

Momen bersejarah lawatan Paus Fransiskus ke Indonesia juga menjadi keteladanan bagi masyarakat, terutama dalam hal kesederhanaan. Dalam perjalanan ke Tanah Air, pimpinan umat Katolik itu lebih memilih menggunakan pesawat komersial ketimbang jet pribadi. 

Bahkan, Paus Fransiskus juga memilih untuk menginap di Kedutaan Vatikan daripada di hotel mewah dengan fasilitas president suites. Dia sudah meminta agar disiapkan kamar istirahat yang sederhana dengan makanan Italia yang biasa dia makan.

Tak hanya itu, Paus Fransiskus pun menolak menggunakan mobil kepresidenan bermerek Mercedes-Benz. Dia ingin panitia menyiapkan mobil yang biasa digunakan oleh masyarakat di Jakarta. Karena itu, disiapkanlah dua mobil bermerek Kijang Innova.

Sejak April 2024 Vatikan mengumumkan bahwa Paus Fransiskus akan bertandang ke Indonesia, Nuntio Apostolik atau Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia mempersiapkan segala kebutuhan kedatangan Paus. Namun, hanya satu permintaan khusus dari Takhta Suci Vatikan kepada Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) ketika Paus Fransiskus berkunjung ke Indonesia, yakni tak ada sambutan dan fasilitas mewah.

Karena itu, lawatan Paus Fransiskus ke Indonesia ini dipenuhi dengan hal-hal sederhana. Mulai dari menumpangi pesawat komersial, menginap di Kedutaan Vatikan, menggunakan mobil Kijang Innova, hingga makanan Italia biasa.

Kaesang Diduga Gunakan Jet Pribadi ke AS

Kesederhanaan Paus Fransiskus membuat warganet di media sosial Indonesia teringat akan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep. Belum lama ini, Ketua Umum Partai Solidaritas (PSI) Indonesia itu ramai diperbincangkan usai diduga pelesiran ke Amerika Serikat bersama istrinya, Erina Gudono, menggunakan jet pribadi berjenis Gulfstream G650.

Kabar ini mencuat di media sosial setelah salah satu warganet di akun X mengunggah tangkapan layar Instagram Story Erina berupa sebuah foto jendela pesawat pada Rabu, 21 Agustus 2024. Warganet itu menduga, Kaesang dan Erina pergi ke AS menggunakan jet pribadi karena jendela pesawat yang tidak terlihat seperti jendela pesawat komersil pada umumnya.

“Also Erina Gudono update her story dari jendela pesawat yang diyakini itu bukan pesawat komersil. The irony,” tulis seorang warganet dengan akun @aglioeoliopasta.

Dugaan warganet semakin kuat setelah melihat postingan di cerita Instagram dari Nadya Sofia Gudono, kakak Erina, yang mengunggah foto dari area kokpit pesawat. Warganet kemudian menelusuri dan menemukan bukti bahwa jendela pesawat tersebut cocok dengan jendela pada pesawat jet pribadi Gulfstream.

“Pesawat pribadi (private jet) yang diduga dipakai Kaesang dan istrinya ke Amerika Serikat dari Indonesia adalah Gulfstream G650 buatan tahun 2021 dengan tail number N588SE. Data penerbangan cocok dengan keberadaan Kaesang dan Erina di AS. Clue awal dari jendela,” kata @ZakkiAmali dalam utasnya.

Gaya hidup mewah yang dilakukan Kaesang dan Erina pun menuai banyak kritik dari warganet di media sosial Indonesia. bahkan, masalah tersebut berujung membuat keduanya diduga menerima gratifikasi hingga dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (tempo)

 Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep/Net 

SANCAnews.id – Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, melontarkan kritik tajam kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait sikap diam partai tersebut dalam menanggapi isu yang melibatkan Ketua Umumnya, Kaesang Pangarep.

Menurut John, bungkamnya PSI memunculkan spekulasi adanya konspirasi antara partainya dan Kaesang.

"PSI Bersekongkol dengan Kaesang? Hanya dua pilihan bagi PSI saat ditanya soal Kaesang. tidak tahu atau diam sama sekali," ujar Jhon dalam keterangannya di aplikasi X @JhonSitorus_18 (3/9/2024).

Ia menambahkan bahwa PSI seolah-olah dalam beberapa hari terakhir terlihat seperti "monyet kenyang," hanya bisa menggaruk kepala dan perut tanpa memberikan respons berarti.

"Maka dalam beberapa hari ini PSI bagai monyet kenyang, cuma bisa garuk-garuk kepala dan perut," cetusnya.

Jhon juga menyoroti bagaimana PSI tampak tidak memberikan jawaban jelas mengenai keberadaan dan aktivitas Ketua Umumnya.

"Terlalu aneh memang, bagaimana bisa sebuah partai politik seperti PSI bisa tidak tahu keberadaan Ketua Umumnya? Jelas bohong," sebutnya.

Jhon menganggap sangat aneh jika sebuah partai politik sebesar PSI tidak mengetahui keberadaan Ketua Umumnya, terutama di tengah meningkatnya kemarahan rakyat atas gaya hidup mewah Kaesang dan istrinya.

"Tidak mungkin mereka tidak konsolidasi atas rasa panik yang sedang terjadi atas marahnya rakyat atas gaya hidup Ketua Umum dan Istrinya saat bangsa sedang tidak baik-baik saja," ucapnya.

Jhon mengatakan, gaya hidup mewah Kaesang dan istrinya dinilai tidak peka terhadap kondisi bangsa yang sedang menghadapi kesulitan.

"Seorang ketua umum partai pasti akan memberi arahan, meskipun sedang jauh di Amerika sambil menikmati roti Rp 400 ribu saat anak-anak papua kelaparan," Jhon menuturkan.

Lebih lanjut, Jhon menyebutkan bahwa sikap diam para pengurus PSI kemungkinan besar telah diatur.

"Bungkamnya para pengurus PSI jelas sudah diorganisir, makanya jawabannya selalu kompak tidak tahu," imbuhnya.

"Saya melihat ada upaya sekongkol antara PSI dan ketua umumnya agar tidak terlalu banyak bicara, minimal diam karena ketua umumnya sedang dalam kondisi memalukan," sambung dia.

Ia juga mengkritik PSI yang menurutnya telah hanyut dalam mendukung Jokowi dan keluarganya, hingga melupakan nilai-nilai perjuangan partai.

"Tidak ada joget-joget, tidak ada usah untuk tengil dan semua serba mengelak. Moral partai ini sedang hancur dan jatuh karena terlalu hanyut menceboki Jokowi sekeluarga," terangnya.

Sebagai solusi, Jhon menyarankan agar PSI segera mengganti ketua umum dan kembali kepada nilai-nilai awal partai, yang anti terhadap nepotisme, korupsi, dan mengedepankan politik bersih dan cerdas.

"Pilihannya hanya satu. PSI harus cepat-cepat ganti ketua umum dan kembali kepada jalur PSI yang dulu, anti neo orde baru, nepotisme, korupsi dan meneladankan politik yang bersih dan cerdas," tandasnya.

Ia juga mendesak PSI untuk membantu KPK dalam mencari Kaesang, dengan harapan partai tersebut bisa kembali berada di jalur yang benar.

"Toh, Jokowi effect juga tak memiliki efek berarti yang signifikan. Nilai-nilai Jokowisme mesti direvisi agar PSI tidak berhaluan pada figur, tapi nilai Pancasila dan UUD 1945 itu sendiri," jelasnya.

"PSI, yuk cari ketua umummu. Bantu wujudkan pemberantasan Korupsi dengan mendukung KPK mencari Kaesang. Kalo masih diam, jangan-jangan kalian emang kebangia juga? Nah lhoo," kuncinya. (fajar)

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep/Net 

SANCAnews.id – Laporan dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi yang dilakukan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, kini telah naik ke tahap proses telaah di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto saat ditanya perkembangan laporan yang telah disampaikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun.

"Sampai dengan saat ini, dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa, proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan," kata Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (3/9).

Saat ini kata Tessa, KPK tengah melihat kelengkapan dokumen pendukung yang telah diserahkan pelapor.

"Maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi," tuturnya.

Sementara itu terkait surat undangan dari Direktorat Gratifikasi KPK, hingga saat ini masih berproses dan belum dikirim kepada anaknya Presiden Joko Widodo itu.

"Masih berproses. Ya itu proses di dalam, saya belum bisa menyampaikan lebih jauh, karena itu sifatnya internal, jadi nanti kalau ada update kita akan sampaikan kepada teman-teman," pungkas Tessa. (rmol)