SANCAnews.id

Paus Fransiskus (kedua dari kanan) disambut oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas turun dari pesawat setibanya dari Vatikan di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, (3 September 2024 

SANCAnews.id – Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia menjadi momen bersejarah bagi umat Katolik di Tanah Air. Pemimpin Gereja Katolik sedunia itu akan berada di Indonesia selama empat hari, dari 3-6 September 2024.

Presiden Jokowi juga menyambut kedatangan Fransiskus di Indonesia pada Selasa sore, 3 September 2024.

“Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskus ke Indonesia,” katanya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 3 September 2024.

Momen bersejarah lawatan Paus Fransiskus ke Indonesia juga menjadi keteladanan bagi masyarakat, terutama dalam hal kesederhanaan. Dalam perjalanan ke Tanah Air, pimpinan umat Katolik itu lebih memilih menggunakan pesawat komersial ketimbang jet pribadi. 

Bahkan, Paus Fransiskus juga memilih untuk menginap di Kedutaan Vatikan daripada di hotel mewah dengan fasilitas president suites. Dia sudah meminta agar disiapkan kamar istirahat yang sederhana dengan makanan Italia yang biasa dia makan.

Tak hanya itu, Paus Fransiskus pun menolak menggunakan mobil kepresidenan bermerek Mercedes-Benz. Dia ingin panitia menyiapkan mobil yang biasa digunakan oleh masyarakat di Jakarta. Karena itu, disiapkanlah dua mobil bermerek Kijang Innova.

Sejak April 2024 Vatikan mengumumkan bahwa Paus Fransiskus akan bertandang ke Indonesia, Nuntio Apostolik atau Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia mempersiapkan segala kebutuhan kedatangan Paus. Namun, hanya satu permintaan khusus dari Takhta Suci Vatikan kepada Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) ketika Paus Fransiskus berkunjung ke Indonesia, yakni tak ada sambutan dan fasilitas mewah.

Karena itu, lawatan Paus Fransiskus ke Indonesia ini dipenuhi dengan hal-hal sederhana. Mulai dari menumpangi pesawat komersial, menginap di Kedutaan Vatikan, menggunakan mobil Kijang Innova, hingga makanan Italia biasa.

Kaesang Diduga Gunakan Jet Pribadi ke AS

Kesederhanaan Paus Fransiskus membuat warganet di media sosial Indonesia teringat akan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep. Belum lama ini, Ketua Umum Partai Solidaritas (PSI) Indonesia itu ramai diperbincangkan usai diduga pelesiran ke Amerika Serikat bersama istrinya, Erina Gudono, menggunakan jet pribadi berjenis Gulfstream G650.

Kabar ini mencuat di media sosial setelah salah satu warganet di akun X mengunggah tangkapan layar Instagram Story Erina berupa sebuah foto jendela pesawat pada Rabu, 21 Agustus 2024. Warganet itu menduga, Kaesang dan Erina pergi ke AS menggunakan jet pribadi karena jendela pesawat yang tidak terlihat seperti jendela pesawat komersil pada umumnya.

“Also Erina Gudono update her story dari jendela pesawat yang diyakini itu bukan pesawat komersil. The irony,” tulis seorang warganet dengan akun @aglioeoliopasta.

Dugaan warganet semakin kuat setelah melihat postingan di cerita Instagram dari Nadya Sofia Gudono, kakak Erina, yang mengunggah foto dari area kokpit pesawat. Warganet kemudian menelusuri dan menemukan bukti bahwa jendela pesawat tersebut cocok dengan jendela pada pesawat jet pribadi Gulfstream.

“Pesawat pribadi (private jet) yang diduga dipakai Kaesang dan istrinya ke Amerika Serikat dari Indonesia adalah Gulfstream G650 buatan tahun 2021 dengan tail number N588SE. Data penerbangan cocok dengan keberadaan Kaesang dan Erina di AS. Clue awal dari jendela,” kata @ZakkiAmali dalam utasnya.

Gaya hidup mewah yang dilakukan Kaesang dan Erina pun menuai banyak kritik dari warganet di media sosial Indonesia. bahkan, masalah tersebut berujung membuat keduanya diduga menerima gratifikasi hingga dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (tempo)

 Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep/Net 

SANCAnews.id – Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, melontarkan kritik tajam kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait sikap diam partai tersebut dalam menanggapi isu yang melibatkan Ketua Umumnya, Kaesang Pangarep.

Menurut John, bungkamnya PSI memunculkan spekulasi adanya konspirasi antara partainya dan Kaesang.

"PSI Bersekongkol dengan Kaesang? Hanya dua pilihan bagi PSI saat ditanya soal Kaesang. tidak tahu atau diam sama sekali," ujar Jhon dalam keterangannya di aplikasi X @JhonSitorus_18 (3/9/2024).

Ia menambahkan bahwa PSI seolah-olah dalam beberapa hari terakhir terlihat seperti "monyet kenyang," hanya bisa menggaruk kepala dan perut tanpa memberikan respons berarti.

"Maka dalam beberapa hari ini PSI bagai monyet kenyang, cuma bisa garuk-garuk kepala dan perut," cetusnya.

Jhon juga menyoroti bagaimana PSI tampak tidak memberikan jawaban jelas mengenai keberadaan dan aktivitas Ketua Umumnya.

"Terlalu aneh memang, bagaimana bisa sebuah partai politik seperti PSI bisa tidak tahu keberadaan Ketua Umumnya? Jelas bohong," sebutnya.

Jhon menganggap sangat aneh jika sebuah partai politik sebesar PSI tidak mengetahui keberadaan Ketua Umumnya, terutama di tengah meningkatnya kemarahan rakyat atas gaya hidup mewah Kaesang dan istrinya.

"Tidak mungkin mereka tidak konsolidasi atas rasa panik yang sedang terjadi atas marahnya rakyat atas gaya hidup Ketua Umum dan Istrinya saat bangsa sedang tidak baik-baik saja," ucapnya.

Jhon mengatakan, gaya hidup mewah Kaesang dan istrinya dinilai tidak peka terhadap kondisi bangsa yang sedang menghadapi kesulitan.

"Seorang ketua umum partai pasti akan memberi arahan, meskipun sedang jauh di Amerika sambil menikmati roti Rp 400 ribu saat anak-anak papua kelaparan," Jhon menuturkan.

Lebih lanjut, Jhon menyebutkan bahwa sikap diam para pengurus PSI kemungkinan besar telah diatur.

"Bungkamnya para pengurus PSI jelas sudah diorganisir, makanya jawabannya selalu kompak tidak tahu," imbuhnya.

"Saya melihat ada upaya sekongkol antara PSI dan ketua umumnya agar tidak terlalu banyak bicara, minimal diam karena ketua umumnya sedang dalam kondisi memalukan," sambung dia.

Ia juga mengkritik PSI yang menurutnya telah hanyut dalam mendukung Jokowi dan keluarganya, hingga melupakan nilai-nilai perjuangan partai.

"Tidak ada joget-joget, tidak ada usah untuk tengil dan semua serba mengelak. Moral partai ini sedang hancur dan jatuh karena terlalu hanyut menceboki Jokowi sekeluarga," terangnya.

Sebagai solusi, Jhon menyarankan agar PSI segera mengganti ketua umum dan kembali kepada nilai-nilai awal partai, yang anti terhadap nepotisme, korupsi, dan mengedepankan politik bersih dan cerdas.

"Pilihannya hanya satu. PSI harus cepat-cepat ganti ketua umum dan kembali kepada jalur PSI yang dulu, anti neo orde baru, nepotisme, korupsi dan meneladankan politik yang bersih dan cerdas," tandasnya.

Ia juga mendesak PSI untuk membantu KPK dalam mencari Kaesang, dengan harapan partai tersebut bisa kembali berada di jalur yang benar.

"Toh, Jokowi effect juga tak memiliki efek berarti yang signifikan. Nilai-nilai Jokowisme mesti direvisi agar PSI tidak berhaluan pada figur, tapi nilai Pancasila dan UUD 1945 itu sendiri," jelasnya.

"PSI, yuk cari ketua umummu. Bantu wujudkan pemberantasan Korupsi dengan mendukung KPK mencari Kaesang. Kalo masih diam, jangan-jangan kalian emang kebangia juga? Nah lhoo," kuncinya. (fajar)

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep/Net 

SANCAnews.id – Laporan dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi yang dilakukan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, kini telah naik ke tahap proses telaah di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto saat ditanya perkembangan laporan yang telah disampaikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun.

"Sampai dengan saat ini, dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa, proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan," kata Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (3/9).

Saat ini kata Tessa, KPK tengah melihat kelengkapan dokumen pendukung yang telah diserahkan pelapor.

"Maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi," tuturnya.

Sementara itu terkait surat undangan dari Direktorat Gratifikasi KPK, hingga saat ini masih berproses dan belum dikirim kepada anaknya Presiden Joko Widodo itu.

"Masih berproses. Ya itu proses di dalam, saya belum bisa menyampaikan lebih jauh, karena itu sifatnya internal, jadi nanti kalau ada update kita akan sampaikan kepada teman-teman," pungkas Tessa. (rmol)

Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep 

SANCAnews.id – Pegiat media sosial (Medsos) Stefan Antonio meminta kasus penggunaan jet Gulfstream oleh Kaesang Pangarep, putra Presiden Jokowi, diselidiki secara tuntas.

"Urusan Jet Gulfstream Kaesang Pangarep ini, harus diusut tuntas!," ujar Stefan dalam keterangannya di aplikasi X @Stefan_Antonio (1/9/2024).

Stefan menuntut transparansi dan meminta Kaesang untuk menjelaskan bagaimana ia mendapatkan layanan penerbangan tersebut.

"Kaesang Harus dapat membuktikan bagaimana cara dia mendapatkan jasa pelayanan Penerbangan Gulfstream tersebut," cetusnya.

Menurut Stefan, jika Kaesang menyewa jet tersebut, ia harus menunjukkan dokumen transaksi yang relevan.

"Kalau dia sewa. Tunjukan Dokumen Transaksinya," tukasnya.

Jika jet tersebut dipinjamkan, pihak yang meminjamkan harus memberikan kesaksian.

"Kalau dia dipinjamkan. Pihak Peminjam harus memberikan kesaksiannya," sebutnya.

Stefan menekankan bahwa di banyak negara, keluarga kepala negara yang menerima pemberian sering kali diselidiki secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada tindakan gratifikasi yang terjadi.

"Banyak kasus di Luar Negeri, Keluarga Kepala Negara ketika menerima pemberian itu diusut tuntas," tandasnya.

Ia menganggap penting agar kasus ini diperlakukan dengan serius dan transparan untuk menghindari potensi konflik kepentingan atau pelanggaran hukum.

"Apakah terjadi tindakan gratifikasi atau tidak," kuncinya. (fajar)

Tragedi Arema Kanjuruhan saat dipenuhi gas air mata 

SANCAnews.id – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian melaporkan dugaan korupsi pengadaan gas air mata tahun 2021-2022 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anggota Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Suryanto menegaskan, KPK berwenang mengusut dugaan korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum.

Agus mengatakan laporan tersebut merupakan hasil dari upaya represif yang dilakukan oleh kepolisian dalam penggunaan gas air mata terhadap pengunjuk rasa. Ia menduga ada selisih harga atau markup dari pembelian gas air mata, khususnya pada tahun 2021-2022.

"Dugaan indikasi mark up ini mencapai Rp 26 miliar, ini sudah sampaikan kepada pimpinan KPK, termasuk pada bagian pengaduan masyarakat agar segera ditindaklanjuti," kata Agus usai membuat laporan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (2/9).

"Anggaran yang digunakan ini adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang itu notabene berdasarkan dari pajak masyarakat," sambungnya.

Aktivis antikorupsi itu merasa ironis, APBN yang bersumber dari rakyat, justru rakyat yang terkena imbas negatif dari penggunaan gas air mata. Karena itu, ia meminta KPK dapat menindaklanjuti laporan tersebut, yang disinyalir melibatkan aparat penegak hukum.

"Di samping itu juga kasus-kasus pengadaan barang dan jasa ini jumlahnya sangat banyak, menjadi dominan tidak hanya tentu diinstitusi kepolisian, tapi kementerian dan pemerintah kepala daerah," tegas Agus.

Agus menekankan, pengusutan ini penting dilakukan untuk mengembalikan citra positif bagi KPK, di akhir masa kepemimpinan KPK periode 2019-2024. Sehingga, Pimpinan KPK ke depan berani mengusut dugaan korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum.

"Menjadi legacy kepada pimpinan berikutnya, agar mereka benar-benar berani untuk menangani kasus-kasus yang bukan hanya penyelenggara negara. Karena sekali lagi, korupsi yang terjadi atau melibatkan aparat penegak hukum itu justru akan merusak citra dari penegak hukum sendiri," pungkas Agus. (jawapos)