SANCAnews.id

Suasana diskusi dan peluncuran Serikat Pekerja CNN Indonesia (SPCI) dengan tajuk Serikat Pekerja di Era Disrupsi Media di Jakarta Selatan pada Sabtu, 31 Agustus 2024  

SANCAnews.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara terkait dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Manajemen CNN Indonesia terhadap karyawannya yang membentuk serikat pekerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri mengatakan, pekerja memiliki hak untuk membentuk serikat pekerja sehingga perusahaan tidak boleh menghalanginya.

"Kalau itu benar terjadi (PHK karyawan karena mendirikan serikat pekerja), tidak boleh dilakukan,," kata Indah ketika ditemui usai rapat di DPR RI, Senin, 2 September 2024. "Kebebasan setiap pekerja itu dijamin oleh undang-undang. Boleh membentuk serikat pekerja sesuai aturan yang berlaku."

Indah menjelaskan, Indonesia sudah meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) tentang kebebasan berserikat dan kebebasan mengemukakan pendapat. Ia menyebut hal ini terdapat dalam konvensi nomor 87 dan 98.

Indah pun mengatakan perusahaan bisa terkena sanksi bila terbukti melakukan pelanggaran. Hanya saja, Kemnaker mesti lebih dulu mengklarifikasi apakah PHK sepihak itu dilakukan setelah karyawan membentuk serikat pekerja. Setelah itu, baru dilakukan mediasi. Proses ini pun bisa dilakukan bila pihaknya sudah menerima pengaduan. "Ada sanksi tergantung substansi perselisihannya," kata dia.

Sementara belum mendapat pengaduan, Indah berharap Serikat Pekerja CNN Indonesia berdialog dengan manajemen untuk mencari solusi. Bila tidak ada titik temu, ia meminta serikat pekerja membuat laporan. "Kami tidak akan memanggil (perusahaan) kecuali, amit-amit, jadi keributan nasional," ungkapnya.

Serikat Pekerja CNN Indonesia atau SPCI sudah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Selatan pada 27 Agustus 2024 dan dideklarasikan pada hari yang sama. Ketua Umum SPCI Taufiqurrohman mengatakan SPCI dibentuk sebagai wadah perjuangan penolakan terhadap pemotongan upah sepihak.

Namun, 9 karyawan yang tergabung dalam SPCI menerima surat PHK sepihak. Surat PHK dikirimkan melalui email dan ditandatangani Head of Human Capital Development (HRD), Yenita Achyar.  “Bahkan e-mail PHK sepihak dikirim saat SPCI menggelar diskusi dan launching serikat pekerja ini di Jakarta Selatan pada 31 Agustus 2024,” kata Ketua Umum SPCI Taufiqurrohman melalui keterangan tertulisnya, Ahad, 1 September 2024.

Taufiq juga bercerita, per 31 Agustus 2024, akses pekerjaannya diputus. Misalnya email, dikeluarkan dari WA group dan dilarang masuk kerja, sementara masalah itu masih dalam proses perselisihan.  “Kami menilai manajemen CNN Indonesia menggunakan cara-cara yang inkonstitusional, arogan dan sewenang-wenang,” kata dia.

Menurut Taufiq, PHK sepihak dilakukan dengan cara yang tidak patut dan melanggar Undang-undang ketenagakerjaan. Misalnya, kata dia, PHK langsung berlaku 1-2 hari setelah diputuskan sepihak, padahal seharusnya 14 hari kerja.

Taufiqurrohman juga mengklaim CNN Indonesia melakukan union busting yang bertentangan dengan Pasal 28 (a) UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh.  “Pemberangusan serikat pekerja ini juga bertentangan dengan UUD 1945 dan UU HAM serta menciderai nilai-nilai demokrasi,” katanya.

Ihwal dugaan PHK sepihak ini, Tempo sudah menghubungi Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari dan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Revolusi Riza Zulverdi. Namun hingga berita ini ditayangkan, mereka belum menanggapi. (tempo)

Salah satu SPBU di kawasan Jakarta Selatan nampak sudah tak lagi menjual BBM subsidi pertalite 

SANCAnews.id – Salah satu SPBU di kawasan Jakarta Selatan tampak tak lagi menjual bahan bakar bersubsidi Pertalite. SPBU bernomor 34.127.03 yang berlokasi di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan itu, tak lagi menyediakan Pertalite.

Dilansir dari Disway.Id di lokasi pada Minggu, 1 September 2024, terlihat spanduk yang menyatakan bahwa SPBU tersebut hanya menjual bahan bakar berkualitas tinggi.

"SPBU ini hanya menyediakan produk bahan bakar khusus berkualitas tinggi Pertamina," begitu isi tulisan spanduk tersebut.

Sebagai gantinya, SPBU ini menyediakan pertamax green 95 sebagai pengganti pertalite.

Adapun jenis BBM yang tersedia di SPBU ini antara lain:

- Pertamax Turbo 98 Rp 14.475 per liter

- Pertamax 92 Rp 12.950 per liter

- Pertamina Dex Rp 14.440 per liter

- Pertamax Green 95 Rp Rp 13.900 per liter.

Namun, kendati demikian, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menyebut bahwasanya hanya sekitar 3 persen saja dari jumlah total SPBU yang tidak menjual pertalite. (*)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta Maf/Net 
 

SANCAnews.id – Nama Mulyono disebut-sebut sebagai dalang yang menggagalkan dan menghambat karier politik Anies Baswedan. Terbaru, muncul pernyataan dari PDIP Jawa Barat yang menyebut nama Mulyono sebagai orang yang menggagalkan Anies di Pilkada DKI Jakarta dan Pilgub Jawa Barat.

Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo yang akrab disapa Mulyono mengatakan, persoalan pencalonan merupakan urusan partai.

“Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu, kan, urusan koalisi partai, urusan partai politik,” ujar Jokowi kepada sejumlah awak media di RSUP Persahabatan, Jakarta Timur, Jumat (30/8/2024).

Ia mengatakan bahwa di dalam partai politik maupun koalisi ada mekanisme dan proses untuk menentukan kandidat calon kepala daerah.

Jokowi pun menegaskan bahwa ia tidak punya urusan di situ sebab bukan ketua partai atau pemilik partai.

Terkait hal itu warganet di media sosial pun banyak yang merespons dingin. Umumnya mereka tidak percaya dengan pernyataan Jokowi.

"Bukan pemilik memang. Tapi penyandera mwahahahaha," tulis akun @BforBAM di aplikasi X, dikutip Minggu (1/9/2024).

"Sesekali ngomong apa adanya kenapa pak? bintilen lidahnya ya klo ngomong jujur?," kritik akun @asfan***.

"Tadinya percaya, tapi setelah ingat ini yang ngomong Mulyono, ya kagak jadi dah😂," celoteh warganet lainnnya. 

Untuk diketahui, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, mengatakan bahwa partainya akan memajukan Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jawa Barat.

Namun hal itu urung terjadi sebab menurutnya ada pihak-pihak yang menggagalkan. Ono dengan tegas menyebut pihak itu adalah Mulyono and The Geng. Pernyataan ini ia sampaikan saat konferensi pers di KPU Provinsi Jawa Barat, Bandung, Jumat (30/8/2024) dini hari.

Sebelumnya diberitakan, eks legislator senayan yang juga mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu. melalui akun pribadinya di X, @msaid_didu, membeberkan penyanderaan partai-partai yang bergelagat ingin mendukung Anies.

"Saat @PDI_Perjuangan mau umumkan @aniesbaswedan, ponakan Bu Mega diperiksa @KPK_RI. Saat @DPP_PKB mau munculkan Pak @aniesbaswedan, PKB dilaporkan ke Kumham. Sdh bisa diduga siapa yg tdk suka Pak ARB," tulis Said Didu dikutip Selasa (28/8/2024). (fajar)

Anies Baswedan/Ist 

SANCAnews.id – Gelombang gerakan kelompok putih alias golput berpotensi muncul dalam kontestasi Pilkada 2024, khususnya di Jakarta pasca Anies Baswedan urung maju sebagai calon gubernur.

Analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah Dedi Kurnia Syah mengatakan, gerakan golput merupakan bentuk kekecewaan warga yang tidak bisa memilih Anies Baswedan.

"Secara politik bisa saja muncul gerakan golput di Jakarta, ini sebagai bentuk kekecewaan pemilih yang tidak dapat memilih Anies, hanya saja itu akan berlaku di kelompok pemilih loyal Anies," kata Dedi kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu (1/9).

Meski demikian, Dedi menilai kekecewaan masyarakat itu tidak akan berpengaruh dalam partai politik. Pasalnya, mayoritas pemilih Anies Baswedan dari akar rumput partai politik.

"Sementara pemilih Anies yang bersumber dari parpol, tetap saja akan ikuti pilihan parpol," kata Dedi.

Simpati masyarakat terhadap Anies Baswedan, dipandang Dedi Kurnia Syah hanya sebatas tokoh masyarakat biasa.

"Ditokohkan warga Jakarta tentu saja, tetapi tentu tidak miliki pengaruh apapun mengingat Anies juga warga sipil biasa," tutup Dedi. (*)

Anies Baswedan 

SANCAnews.id – Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menanggapi pernyataan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono yang menuding Mulyono sebagai biang kerok kegagalan Anies Baswedan maju di Pilkada Serentak 2024.

Adi mempertanyakan apakah sosok yang dimaksud Mulyono adalah sosok yang dikenal dengan sebutan "invisible hand," sosok yang punya kuasa dan berlatar belakang sebagai "tukang kayu".

"Apakah Mulyono yang dimaksud adalah sosok yang sama dengan invisbel hand, powerful, dan tukang kayu?," ujar Adi dalam cuitannya di X @Adiprayitno_20 dilansir pada Sabtu (31/8/2024).

Terkait kegagalan pencalonan Anies Baswedan, Adi mengatakan faktor utama kegagalan tersebut tampaknya bukan karena adanya campur tangan dari tokoh lain, melainkan lebih pada minimnya titik temu antara Anies dan PDIP.

"Kalau soal pencalonan Anies yang gagal, sepertinya karena faktor tak ada titik temu dengan PDIP," tukasnya.

Menurutnya, kegagalan ini lebih disebabkan oleh perbedaan pandangan dan strategi yang tidak menemukan kesepakatan, sehingga tidak mendapatkan dukungan dari partai tersebut.

"Bukan faktor lain. Bener ga si?," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat , Ono Surono, mengungkapkan alasan di balik gagalnya Anies Baswedan diusung sebagai calon Gubernur Jawa Barat oleh partainya.

Menurut Ono, meskipun Anies sempat menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan oleh PDIP, keputusan tersebut akhirnya batal karena adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu.

Ono Surono menjelaskan bahwa komunikasi dengan Anies Baswedan telah dilakukan sejak beberapa hari sebelumnya dan semakin mengerucut pada sore hari sebelum keputusan final diambil.

Namun, ia mengakui bahwa ada tantangan besar yang membuat rencana pengusungan Anies gagal terlaksana.

"Kenapa gagal? Kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDI Perjuangan," ujar Ono.

Meskipun, kata Ono, sebelumnya ia meyakini bahwa sosok Anies Baswedan merupakan sosok pemimpin yang tepat dan bisa menyelesaikan permasalahan di Jabar.

"Tapi kekuatan-kekuatan yang sangat besar itu yang pada akhirnya, Pak Anies tidak jadi di usung PDI Perjuangan," sebutnya.

Saat ditanya mengenai kekuatan-kekuatan besar maupun tangan-tangan yang tidak menyetujui Anies maju, ia menyebut nama Mulyono.

"Ya, Mulyono dan geng," tandasnya.

Ono tidak menjelaskan lebih jauh terkait sosok Mulyono, hanya saja ia menitipkan pesan agar tidak lagi melakukan cawe-cawe pada Pilkada 2024 ini.

"Biarkan rakyat punya pilihan sesuai dengan hati nuraninya sehingga terpilih pemimpin yang terbaik untuk Indonesia, untuk provinsi, dan untuk kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” Ono menuturkan.

Alasan bahwa Anies dijegal untuk maju menjadi Calon Gubernur (Cagub), Ono menggambarkan situasi yang dihadapi Anies.

"Sudah bisa kita lihat Pak Anies dijegal di DKI, dan ini juga terjadi di Jawa Barat, teman-teman bisa menafsirkan sendiri bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama,” tandasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mempertanyakan tudingan keterlibatan Jokowi di Pilgub Jabar. Menurutnya, rencana pengusungan Anies oleh PDIP di Jabar merupakan sepenuhnya putusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. 

"Saya kok berpikiran Kang Ono ini terlalu jauh ya. Mana mungkin Pak Jokowi ikut campur soal Pilkada Jawa Barat. Apa hubungannya? Apa kepentingan Presiden Jokowi cawe-cawe dengan Pilkada Jawa Barat? Bagaimana caranya pak Jokowi bisa intervensi terhadap kebijakan PDIP yang semua kebijakannya ada di tangan Ibu Mega," kata Ace. (fajar)