SANCAnews.id

Dewan Penasehat IM57+ Institute Novel Baswedan memberikan keterangan usai menyerahkan laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik 

SANCAnews.id – Mantan penyidik ​​senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyoroti isu lembaga antirasuah yang berniat memanggil putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, guna memberikan klarifikasi terkait dugaan penerimaan gratifikasi fasilitas jet pribadi..

Menurut Novel Baswedan, hal ini agak membingungkan, sebab Kaesang tidak dalam posisi sebagai penyelenggara negara.

“Bila melihat kasus ini, tentu baru bisa menjadi domain KPK bila bisa dikaitkan dengan keluarganya yang penyelenggara negara,” kata dia ketika dihubungi, Senin, 2 September 2024.

Oleh karena itu, kata Novel Baswedan, KPK seharusnya melakukan pendalaman dalam koridor penyelidikan dan dilakukan secara tertutup.

“Bila proses klarifikasi yg dikatakan oleh Pimpinan KPK itu dilakukan, saya kira hasilnya kita pasti sudah bisa duga,” tuturnya.

Maksud dari hasil yang sudah bisa diduga itu, ujar Novel Baswedan, adalah formalitas. “Karena memang tidak pernah dilakukan konfirmasi Direktur Gratifikasi kepada orang yang bukan Penyelenggara Negara,” ucapnya.

“Itu di luar tugas pokok dan kewajibannya. Sedangkan dalam perundang-undangan, yang punya kewajiban laporan gratifikasi adalah Penyeleranggara Negara. Aneh saja sih.”

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengatakan surat panggilan terhadap Kaesang akan segera dikirimkan.

“Suratnya sedang dikonsep, surat undangan. Terserah nanti, apakah akan, saya enggak tau posisi yang bersangkutan saat ini ada di mana,” kata Alexander di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 30 Agustus 2024.

“Iyalah (Kaesang yang datang ke KPK), masa kita harus datang ke sana ngapain.”

Menurut dia, mekanisme pemanggilan Kaesang ini merupakan prosedur yang memang berlaku di lembaga antirasiuah itu.

“Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang. Kalau terkait dengan laporan penerimaan-penerimaan, lewat Direktorat Gratifikasi Kedeputian Pencegahan, kami mengundang," ujar Alexander.

Kaesang juga dipersilakan untuk mendeklarasikan penyewaan jet pribadi itu sebelum dipanggil untuk klarifikasi.

Dia juga diharapkan membawa bukti jika memang hal tersebut tidak berkaitan dengan jabatan keluarganya.

Juru bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan surat panggilan itu masih dalam proses.

Dia belum bisa memastikan kapan surat undangan klarifikasi dikirimkan kepada Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.

“Belum ada info, masih proses,” kata dia ketika dihubungi, Senin, 2 September 2024. Dia hanya menjawab singkat pertanyaan apakah surat itu akan dikirimkan pekan ini.

Sebelumnya, beredar di media sosial video Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono, menggungakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE saat pergi ke Amerika Serikat. Masyarakat banyak mempertanyakan muasal dari fasilitas mewah tersebut. (tempo)

Anies Baswedan/Ist 

SANCAnews.id – Pencalonan Anies Baswedan pada pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta atau Jawa Barat yang tak lagi didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinilai sebagai bentuk ketidakseriusan dalam menentang rezim Presiden Joko Widodo.

Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan menilai perseteruan PDIP dan Jokowi seharusnya makin menguat ketika kesempatan mengusung calon gubernur dan wakil gubernur dibuka secara independen atau bersama-sama partai politik nonparlemen.

Sebab menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah, seharusnya membuat PDIP melahirkan lawan kuat bagi bakal pasangan calon (bapaslon) yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai wajah baru rezim Jokowi, yakni Ridwan Kamil-Suswono.

"Jadi boleh dikatakan PDIP melawan setengah hati di Jakarta," ujar Yusak saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (2/9).

Dia memandang, meskipun PDIP masih menjalani perang terbuka dengan Jokowi, namun Mega berupaya menjaga keseimbangan hubungan dengan Jokowi karena bisa saja PDIP dihajar dengan beberapa kasus hukum.

"Karenanya Mega berupaya menurunkan tensi atau ketegangan politik dengan Jokowi," sambungnya menuturkan.

Oleh karena itu, Yusak meyakini PDIP tengah menjaga hubungan dengan Jokowi, sehingga perlawanan kepada rezim tidak sepenuh hati.

"Sehingga ada tarik menarik di internal faksi PDIP cukup kuat, antara yang mendukung dan menolak Anies. Ahok dan Ganjar sangat frontal menolak Anies, sementara faksi Hasto cenderung welcome sama Anies," demikian Yusak menambahkan. (rmol)

Suasana diskusi dan peluncuran Serikat Pekerja CNN Indonesia (SPCI) dengan tajuk Serikat Pekerja di Era Disrupsi Media di Jakarta Selatan pada Sabtu, 31 Agustus 2024  

SANCAnews.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara terkait dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Manajemen CNN Indonesia terhadap karyawannya yang membentuk serikat pekerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri mengatakan, pekerja memiliki hak untuk membentuk serikat pekerja sehingga perusahaan tidak boleh menghalanginya.

"Kalau itu benar terjadi (PHK karyawan karena mendirikan serikat pekerja), tidak boleh dilakukan,," kata Indah ketika ditemui usai rapat di DPR RI, Senin, 2 September 2024. "Kebebasan setiap pekerja itu dijamin oleh undang-undang. Boleh membentuk serikat pekerja sesuai aturan yang berlaku."

Indah menjelaskan, Indonesia sudah meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) tentang kebebasan berserikat dan kebebasan mengemukakan pendapat. Ia menyebut hal ini terdapat dalam konvensi nomor 87 dan 98.

Indah pun mengatakan perusahaan bisa terkena sanksi bila terbukti melakukan pelanggaran. Hanya saja, Kemnaker mesti lebih dulu mengklarifikasi apakah PHK sepihak itu dilakukan setelah karyawan membentuk serikat pekerja. Setelah itu, baru dilakukan mediasi. Proses ini pun bisa dilakukan bila pihaknya sudah menerima pengaduan. "Ada sanksi tergantung substansi perselisihannya," kata dia.

Sementara belum mendapat pengaduan, Indah berharap Serikat Pekerja CNN Indonesia berdialog dengan manajemen untuk mencari solusi. Bila tidak ada titik temu, ia meminta serikat pekerja membuat laporan. "Kami tidak akan memanggil (perusahaan) kecuali, amit-amit, jadi keributan nasional," ungkapnya.

Serikat Pekerja CNN Indonesia atau SPCI sudah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Selatan pada 27 Agustus 2024 dan dideklarasikan pada hari yang sama. Ketua Umum SPCI Taufiqurrohman mengatakan SPCI dibentuk sebagai wadah perjuangan penolakan terhadap pemotongan upah sepihak.

Namun, 9 karyawan yang tergabung dalam SPCI menerima surat PHK sepihak. Surat PHK dikirimkan melalui email dan ditandatangani Head of Human Capital Development (HRD), Yenita Achyar.  “Bahkan e-mail PHK sepihak dikirim saat SPCI menggelar diskusi dan launching serikat pekerja ini di Jakarta Selatan pada 31 Agustus 2024,” kata Ketua Umum SPCI Taufiqurrohman melalui keterangan tertulisnya, Ahad, 1 September 2024.

Taufiq juga bercerita, per 31 Agustus 2024, akses pekerjaannya diputus. Misalnya email, dikeluarkan dari WA group dan dilarang masuk kerja, sementara masalah itu masih dalam proses perselisihan.  “Kami menilai manajemen CNN Indonesia menggunakan cara-cara yang inkonstitusional, arogan dan sewenang-wenang,” kata dia.

Menurut Taufiq, PHK sepihak dilakukan dengan cara yang tidak patut dan melanggar Undang-undang ketenagakerjaan. Misalnya, kata dia, PHK langsung berlaku 1-2 hari setelah diputuskan sepihak, padahal seharusnya 14 hari kerja.

Taufiqurrohman juga mengklaim CNN Indonesia melakukan union busting yang bertentangan dengan Pasal 28 (a) UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh.  “Pemberangusan serikat pekerja ini juga bertentangan dengan UUD 1945 dan UU HAM serta menciderai nilai-nilai demokrasi,” katanya.

Ihwal dugaan PHK sepihak ini, Tempo sudah menghubungi Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari dan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Revolusi Riza Zulverdi. Namun hingga berita ini ditayangkan, mereka belum menanggapi. (tempo)

Salah satu SPBU di kawasan Jakarta Selatan nampak sudah tak lagi menjual BBM subsidi pertalite 

SANCAnews.id – Salah satu SPBU di kawasan Jakarta Selatan tampak tak lagi menjual bahan bakar bersubsidi Pertalite. SPBU bernomor 34.127.03 yang berlokasi di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan itu, tak lagi menyediakan Pertalite.

Dilansir dari Disway.Id di lokasi pada Minggu, 1 September 2024, terlihat spanduk yang menyatakan bahwa SPBU tersebut hanya menjual bahan bakar berkualitas tinggi.

"SPBU ini hanya menyediakan produk bahan bakar khusus berkualitas tinggi Pertamina," begitu isi tulisan spanduk tersebut.

Sebagai gantinya, SPBU ini menyediakan pertamax green 95 sebagai pengganti pertalite.

Adapun jenis BBM yang tersedia di SPBU ini antara lain:

- Pertamax Turbo 98 Rp 14.475 per liter

- Pertamax 92 Rp 12.950 per liter

- Pertamina Dex Rp 14.440 per liter

- Pertamax Green 95 Rp Rp 13.900 per liter.

Namun, kendati demikian, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menyebut bahwasanya hanya sekitar 3 persen saja dari jumlah total SPBU yang tidak menjual pertalite. (*)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta Maf/Net 
 

SANCAnews.id – Nama Mulyono disebut-sebut sebagai dalang yang menggagalkan dan menghambat karier politik Anies Baswedan. Terbaru, muncul pernyataan dari PDIP Jawa Barat yang menyebut nama Mulyono sebagai orang yang menggagalkan Anies di Pilkada DKI Jakarta dan Pilgub Jawa Barat.

Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo yang akrab disapa Mulyono mengatakan, persoalan pencalonan merupakan urusan partai.

“Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu, kan, urusan koalisi partai, urusan partai politik,” ujar Jokowi kepada sejumlah awak media di RSUP Persahabatan, Jakarta Timur, Jumat (30/8/2024).

Ia mengatakan bahwa di dalam partai politik maupun koalisi ada mekanisme dan proses untuk menentukan kandidat calon kepala daerah.

Jokowi pun menegaskan bahwa ia tidak punya urusan di situ sebab bukan ketua partai atau pemilik partai.

Terkait hal itu warganet di media sosial pun banyak yang merespons dingin. Umumnya mereka tidak percaya dengan pernyataan Jokowi.

"Bukan pemilik memang. Tapi penyandera mwahahahaha," tulis akun @BforBAM di aplikasi X, dikutip Minggu (1/9/2024).

"Sesekali ngomong apa adanya kenapa pak? bintilen lidahnya ya klo ngomong jujur?," kritik akun @asfan***.

"Tadinya percaya, tapi setelah ingat ini yang ngomong Mulyono, ya kagak jadi dah😂," celoteh warganet lainnnya. 

Untuk diketahui, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, mengatakan bahwa partainya akan memajukan Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jawa Barat.

Namun hal itu urung terjadi sebab menurutnya ada pihak-pihak yang menggagalkan. Ono dengan tegas menyebut pihak itu adalah Mulyono and The Geng. Pernyataan ini ia sampaikan saat konferensi pers di KPU Provinsi Jawa Barat, Bandung, Jumat (30/8/2024) dini hari.

Sebelumnya diberitakan, eks legislator senayan yang juga mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu. melalui akun pribadinya di X, @msaid_didu, membeberkan penyanderaan partai-partai yang bergelagat ingin mendukung Anies.

"Saat @PDI_Perjuangan mau umumkan @aniesbaswedan, ponakan Bu Mega diperiksa @KPK_RI. Saat @DPP_PKB mau munculkan Pak @aniesbaswedan, PKB dilaporkan ke Kumham. Sdh bisa diduga siapa yg tdk suka Pak ARB," tulis Said Didu dikutip Selasa (28/8/2024). (fajar)