SANCAnews.id

Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta Maf/Net 
 

SANCAnews.id – Nama Mulyono disebut-sebut sebagai dalang yang menggagalkan dan menghambat karier politik Anies Baswedan. Terbaru, muncul pernyataan dari PDIP Jawa Barat yang menyebut nama Mulyono sebagai orang yang menggagalkan Anies di Pilkada DKI Jakarta dan Pilgub Jawa Barat.

Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo yang akrab disapa Mulyono mengatakan, persoalan pencalonan merupakan urusan partai.

“Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu, kan, urusan koalisi partai, urusan partai politik,” ujar Jokowi kepada sejumlah awak media di RSUP Persahabatan, Jakarta Timur, Jumat (30/8/2024).

Ia mengatakan bahwa di dalam partai politik maupun koalisi ada mekanisme dan proses untuk menentukan kandidat calon kepala daerah.

Jokowi pun menegaskan bahwa ia tidak punya urusan di situ sebab bukan ketua partai atau pemilik partai.

Terkait hal itu warganet di media sosial pun banyak yang merespons dingin. Umumnya mereka tidak percaya dengan pernyataan Jokowi.

"Bukan pemilik memang. Tapi penyandera mwahahahaha," tulis akun @BforBAM di aplikasi X, dikutip Minggu (1/9/2024).

"Sesekali ngomong apa adanya kenapa pak? bintilen lidahnya ya klo ngomong jujur?," kritik akun @asfan***.

"Tadinya percaya, tapi setelah ingat ini yang ngomong Mulyono, ya kagak jadi dah😂," celoteh warganet lainnnya. 

Untuk diketahui, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, mengatakan bahwa partainya akan memajukan Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jawa Barat.

Namun hal itu urung terjadi sebab menurutnya ada pihak-pihak yang menggagalkan. Ono dengan tegas menyebut pihak itu adalah Mulyono and The Geng. Pernyataan ini ia sampaikan saat konferensi pers di KPU Provinsi Jawa Barat, Bandung, Jumat (30/8/2024) dini hari.

Sebelumnya diberitakan, eks legislator senayan yang juga mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu. melalui akun pribadinya di X, @msaid_didu, membeberkan penyanderaan partai-partai yang bergelagat ingin mendukung Anies.

"Saat @PDI_Perjuangan mau umumkan @aniesbaswedan, ponakan Bu Mega diperiksa @KPK_RI. Saat @DPP_PKB mau munculkan Pak @aniesbaswedan, PKB dilaporkan ke Kumham. Sdh bisa diduga siapa yg tdk suka Pak ARB," tulis Said Didu dikutip Selasa (28/8/2024). (fajar)

Anies Baswedan/Ist 

SANCAnews.id – Gelombang gerakan kelompok putih alias golput berpotensi muncul dalam kontestasi Pilkada 2024, khususnya di Jakarta pasca Anies Baswedan urung maju sebagai calon gubernur.

Analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah Dedi Kurnia Syah mengatakan, gerakan golput merupakan bentuk kekecewaan warga yang tidak bisa memilih Anies Baswedan.

"Secara politik bisa saja muncul gerakan golput di Jakarta, ini sebagai bentuk kekecewaan pemilih yang tidak dapat memilih Anies, hanya saja itu akan berlaku di kelompok pemilih loyal Anies," kata Dedi kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu (1/9).

Meski demikian, Dedi menilai kekecewaan masyarakat itu tidak akan berpengaruh dalam partai politik. Pasalnya, mayoritas pemilih Anies Baswedan dari akar rumput partai politik.

"Sementara pemilih Anies yang bersumber dari parpol, tetap saja akan ikuti pilihan parpol," kata Dedi.

Simpati masyarakat terhadap Anies Baswedan, dipandang Dedi Kurnia Syah hanya sebatas tokoh masyarakat biasa.

"Ditokohkan warga Jakarta tentu saja, tetapi tentu tidak miliki pengaruh apapun mengingat Anies juga warga sipil biasa," tutup Dedi. (*)

Anies Baswedan 

SANCAnews.id – Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menanggapi pernyataan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono yang menuding Mulyono sebagai biang kerok kegagalan Anies Baswedan maju di Pilkada Serentak 2024.

Adi mempertanyakan apakah sosok yang dimaksud Mulyono adalah sosok yang dikenal dengan sebutan "invisible hand," sosok yang punya kuasa dan berlatar belakang sebagai "tukang kayu".

"Apakah Mulyono yang dimaksud adalah sosok yang sama dengan invisbel hand, powerful, dan tukang kayu?," ujar Adi dalam cuitannya di X @Adiprayitno_20 dilansir pada Sabtu (31/8/2024).

Terkait kegagalan pencalonan Anies Baswedan, Adi mengatakan faktor utama kegagalan tersebut tampaknya bukan karena adanya campur tangan dari tokoh lain, melainkan lebih pada minimnya titik temu antara Anies dan PDIP.

"Kalau soal pencalonan Anies yang gagal, sepertinya karena faktor tak ada titik temu dengan PDIP," tukasnya.

Menurutnya, kegagalan ini lebih disebabkan oleh perbedaan pandangan dan strategi yang tidak menemukan kesepakatan, sehingga tidak mendapatkan dukungan dari partai tersebut.

"Bukan faktor lain. Bener ga si?," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat , Ono Surono, mengungkapkan alasan di balik gagalnya Anies Baswedan diusung sebagai calon Gubernur Jawa Barat oleh partainya.

Menurut Ono, meskipun Anies sempat menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan oleh PDIP, keputusan tersebut akhirnya batal karena adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu.

Ono Surono menjelaskan bahwa komunikasi dengan Anies Baswedan telah dilakukan sejak beberapa hari sebelumnya dan semakin mengerucut pada sore hari sebelum keputusan final diambil.

Namun, ia mengakui bahwa ada tantangan besar yang membuat rencana pengusungan Anies gagal terlaksana.

"Kenapa gagal? Kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDI Perjuangan," ujar Ono.

Meskipun, kata Ono, sebelumnya ia meyakini bahwa sosok Anies Baswedan merupakan sosok pemimpin yang tepat dan bisa menyelesaikan permasalahan di Jabar.

"Tapi kekuatan-kekuatan yang sangat besar itu yang pada akhirnya, Pak Anies tidak jadi di usung PDI Perjuangan," sebutnya.

Saat ditanya mengenai kekuatan-kekuatan besar maupun tangan-tangan yang tidak menyetujui Anies maju, ia menyebut nama Mulyono.

"Ya, Mulyono dan geng," tandasnya.

Ono tidak menjelaskan lebih jauh terkait sosok Mulyono, hanya saja ia menitipkan pesan agar tidak lagi melakukan cawe-cawe pada Pilkada 2024 ini.

"Biarkan rakyat punya pilihan sesuai dengan hati nuraninya sehingga terpilih pemimpin yang terbaik untuk Indonesia, untuk provinsi, dan untuk kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” Ono menuturkan.

Alasan bahwa Anies dijegal untuk maju menjadi Calon Gubernur (Cagub), Ono menggambarkan situasi yang dihadapi Anies.

"Sudah bisa kita lihat Pak Anies dijegal di DKI, dan ini juga terjadi di Jawa Barat, teman-teman bisa menafsirkan sendiri bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama,” tandasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mempertanyakan tudingan keterlibatan Jokowi di Pilgub Jabar. Menurutnya, rencana pengusungan Anies oleh PDIP di Jabar merupakan sepenuhnya putusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. 

"Saya kok berpikiran Kang Ono ini terlalu jauh ya. Mana mungkin Pak Jokowi ikut campur soal Pilkada Jawa Barat. Apa hubungannya? Apa kepentingan Presiden Jokowi cawe-cawe dengan Pilkada Jawa Barat? Bagaimana caranya pak Jokowi bisa intervensi terhadap kebijakan PDIP yang semua kebijakannya ada di tangan Ibu Mega," kata Ace. (fajar)

Menhan Prabowo Subianto duduk di samping Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Upacara HUT ke-79 RI di IKN Nusantara. (Istimewa) 
 

SANCAnews.id – Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto mengungkapkan akan mengangkat sebagian besar menteri era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke dalam jajaran kabinet pemerintahan baru. Prabowo menilai mereka memiliki kapasitas untuk menjadi menteri.

Awalnya, Prabowo berbicara tentang kepemimpinan Jokowi. Bahkan selama memimpin kabinet, Jokowi telah menunjukkan kinerja yang luar biasa.

"Dari hari pertama saya ikut kabinet saya lihat pikiran beliau, kerja beliau , luar biasa pak, ndak tahu saya bisa ikuti jejak bapak. 7 kali rapat sehari bagaimana?," kata Prabowo dalam Apel Kader Partai Gerindra di Indonesia Arena Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8) malam.

Prabowo mengatakan, para menteri bahkan kewalahan mengimbangi kinerja Jokowi.

"Pak pada ngeri pak kalau diajak beliau, waduh ini enggak bisa tidur. Di pesawat itu lima jam terbang, lima jam diskusi," imbuhnya.

Oleh karena itu, para menteri biasanya berdalih berangkat lebih awal untuk menyambut kedatangan Jokowi. Padahal maksud lainnya adalah untuk menghindari perjalanan bersama Jokowi.

"Pak maaf pak karena bapak milih orang-orang hebat maka sebagian dari mereka kabinet saya nanti ini. Tapi saya sudah tahu akal kalian," kata Prabowo.

"Kalau diajak Pak Jokowi, ‘izin mendahului pak, saya nanti jemput bapak’, bukan jemput bapak, dia takut diajak," pungkasnya. (jawapos)

Konferensi pers Polresta Banda Aceh terkait penangkapan mahasiswa yang berunjuk rasa di gedung DPR Aceh 

SANCAnews.id – Mahasiswa Aceh yang menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR Aceh ditangkap polisi. Dari 16 mahasiswa yang ditangkap, 6 orang ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian.

"Mereka merupakan mahasiswa," kata Kapolresta Banda Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli dikutip dari Kantor Berita RMOLAceh, Sabtu (31/8).

Enam tersangka yaitu YAM, MRS, RB, TMF, IL alias J, dan BB. Mereka tercatat sebagai warga Lhokseumawe dan Banda Aceh yang menggelar demo pada Kamis (29/8).

Kombes Fahmi menuturkan, enam tersangka tersebut punya peran masing-masing. YAM dan MRS berperan sebagai penulis dan pemasangan spanduk ujaran kebencian.

Kemudian RB, IL alias J dan BB berperan sebagai pemasangan spanduk, sementara TMF berperan sebagai mengecat tulisan berbau ujaran kebencian.

Kombes Fahmi mengurai, massa tergabung dari Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat (SMUR) dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lhokseumawe sebanyak 30 orang berencana melakukan aksi bersama Aliansi Pengawal Indonesia Untuk Demokrasi (API) pada Senin (26/8). Namun aksi tersebut batal.

Pada malam harinya, mereka melakukan konsolidasi di salah satu kampus swasta di Banda Aceh dan membawa koordinator lapangan Aliansi Rakyat Menggugat berinisial AJS untuk merealisasikan aksi pada besoknya.

"Pada hari Rabu, kami mengamankan tujuh spanduk dengan lokasi berbeda dan tiga spanduk ujaran kebencian kepada Polri," ujar Fahmi.

Spanduk yang terpasang bertulisan "Polisi Pembunuh b12" yang dipampang jembatan penyeberangan Jambo Tape. Kemudian spanduk kedua bertuliskan "Polisi Biadab" yang dipampang di jembatan penyeberangan dari arah kantor Gubernur Aceh.

"Sedangkan spanduk ketiga bertuliskan "Pelaku Pelanggaran HAM di Aceh militer dan negara," sebut Fahmi.

Pada hari Kamis, (29/8) para demonstran melakukan aksi di gedung DPR Aceh dengan membawa isu krusial yang belum mendapatkan perhatian dari wakil rakyat. Mereka juga telah menyiapkan pertalite dan ban bekas untuk dibakar.

"Mereka juga membentang spanduk dan memboikot jalan yang mengganggu ketertiban umum," urai Fahmi.

Menurut Fahmi, pihak keamanan sudah menegur pendemo namun tidak diindahkan. Sehingga, aparat kepolisian terpaksa membubarkan massa dan mengamankan 16 orang.

"Mereka ini bukan lagi pendemo, melainkan perusuh yang membuat kota Banda Aceh terganggu," ujarnya.

Adapun 16 pendemo yang diamankan yaitu SM, F, AF, SR, FA, SN, IL, TMF, AJS, AF, D, MR, RK, YAM, K dan MRS. Pada hari yang sama juga Polisi juga menemukan tulisan ACAB berlogo anarko di salah satu pos polisi.

Saat ini, 16 pendemo masih diamankan di Mapolresta Banda Aceh. Tujuh di antaranya positif narkoba jenis ganja yaitu MRS, MDP, YAM, IL, SN, AJS dan TMF.

"Enam tersangka akan menjalani proses hukum. Sementara tersangka dan pendemo yang positif narkoba akan menjalani rehabilitasi. Sisanya dipulangkan, tapi menunggu kedatangan orang tua, keuchik, dan pihak kampus," ujarnya.

Fahmi menyebutkan, akibat perbuatannya, enam tersangka dijerat Pasal 156 dan 157 ayat 1 Jo 55 KuHP dengan ancaman empat tahun penjara. (*)