Irfan Fathila menyerahkan dokumen hasil rembuk kepada Epyardi
Asda
OLEH: SARAH AZMI
REMBUK Orang Muda Pulihkan Sumatera Barat (ROMPI) hari ini selesai menyerahkan hasil rembuk dan gagasan orang muda kepada dua calon kandidat Pilkada Gubernur Sumatera Barat.
Penyerahan terakhir dilakukan saat sebelum Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Epyardi Asda-Ekos Albar, resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar pada Kamis, 29 Agustus 2024.
Acara ini merupakan puncak dari rangkaian kegiatan diskusi dan rembuk yang diadakan oleh ROMPI Sumbar, sebelumnya telah dilakukan deklarasi pada tanggal 25 Agustus 2024.
Tujuannya adalah untuk mengumpulkan aspirasi, ide, dan harapan dari kaum muda terkait masa depan Sumatera Barat. ROMPI Sumbar digagas oleh KOMMA FP-UA dan WALHI Sumatera Barat pada tanggal 22 Agustus 2024 dan diikuti oleh ± 80 orang muda dari berbagai organisasi di Sumatera Barat.
Perwakilan ROMPI Sumbar, Irfan Fathila menyatakan bahwa kegiatan pada hari ini bertujuan untuk penyerahan hasil rembuk dan gagasan orang muda kepada Bacalon Kepada Daerah yang akan bertarung di PILKADA Serentak Sumatera Barat pada tanggal 27 November 2024 mendatang.
Irfan berharap agar gagasan untuk Sumatera Barat pulih yang sudah dirumuskan oleh orang muda ini dapat dijadikan pedoman dan pertimbangan bagi calon pemimpin Sumatera Barat 5 tahun ke depan dalam membuat dan menjalankan kebijakan-kebijakannya.
Penyerahan hasil rembuk kepada Epyardi Asda-Ekos Albar, bertempat dijalan kantor KPU Sumbar, sebelum mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar.
Sebelumnya, ROMPI Sumbar juga telah menyerahkan hasil rembuk kepada calon kandidat lainnya, yang diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih luas terkait isu-isu yang dihadapi oleh kaum muda di Sumatera Barat.
Adapun persoalan-persoalan mendasar yang berhasil dihimpun oleh ROMPI Sumbar selama rembuk dan harus menjadi perhatian serius oleh Bakal Calon Pasangan Kepala daerah nanti adalah menyangkut soal :
1.Krisis lingkungan dan Perampasan Sumber Daya Alam;
2.Krisis Ekonomi khususnya masih tingginya angka pengangguran, kemiskinan dan tidak tumbuhnya lapangan pekerjaan – sumber ekonomi yang berbasis pada kekuatan dan potensi masyarakat;
3.Pendidikan yang tidak merata, berbiaya mahal dan mengarah pada kapitalisasi pendidikan;
4.Tergerusnya nilai-nilai sosial - adat – kebudayaan yang dipicu diantaranya oleh distraksi teknologi dan/atau fenomena “fear of missing out”, judi online, kesehatan mental, serta kebijakan investasi yang secara sistemik menyebabkan terhapusnya identitas adat- kebudayaan (Etnosida);
5.Rendahnya kualitas layanan kesehatan dan memburuknya kesehatan mayarakat akibat rusak dan tercemarnya lingkungan;
6.Pengaturan tata ruang dan pembangunan infrastruktur yang tidak mempertimbangkan keadilan antar generasi dan keadilan ekologis, sehingga berdampak pada penyingkiran dan pemiskinan masyarakat adat dan komunitas- komunitas rakyat;
7.Belum adanya road-map kebijakan daerah untuk pengakuan, perlindungan dan pemulihan hak-hak masyarakat adat, terutama tanah ulayat (termasuk hutan adat);
8.Tingginya angka bencana ekologis yang dipicu oleh investasi rakus ruang dan illegal dan kebijakan pembangunan - investasi yang tidak berbasis pada kajian risiko bencana;
9.Masih rendahnya kualitas pelayanan publik, terutama pada layanan sosial dan kesehatan, serta belum terbangunnya mekanisme komplain yang transparan dan akuntabilitas;
10.Meningkatnya potensi penyebaran informasi hoaks dan lemahnya literasi digital;
11.Hilangnya hak atas rasa aman warga negara, seperti masih banyak laporan kasus pelanggaran HAM oleh penegak hukum dan munculnya beragam kasus kriminalitas;
12.Isu kesenian dan kebudayaan belum menjadi isu utama dalam kebijakan daerah;
13.Masih lemahnya dukungan kebijakan dan anggaran untuk perlindungan hak-hak perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainya;
14.Masih rendahnya moderasi beragama di sumatera barat;
15.Belum adanya road-map konsep pertanian berkelanjutan dan berketahanan iklim;
16.Masih lemahnya perlindungan hukum atas kebebasan pers dan berpendapat, Pembela HAM dan Pejuang Lingkungan;
Penyerahan hasil rembuk ini merupakan wujud komitmen ROMPI Sumbar dalam memperjuangkan aspirasi generasi muda serta mendorong terciptanya kepemimpinan yang responsif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
ROMPI Sumbar berharap, terlepas dari siapa yang terpilih sebagai Gubernur Sumatera Barat, gagasan dan aspirasi kaum muda dapat diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan strategis yang membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Irfan Fathila, perwakilan ROMPI berharap jika persoalan-persolan yang sudah dibahas dan resolusi yang sudah digagas dalam rembuk tersebut menjadi gagasan dalam mengambil kebijakan.
Beberapa tahun ke depan Indonesia terkhususnya Sumatera Barat akan didominasi oleh kami generasi muda saat ini, kondisi Sumatera Barat dimasa depan akan dipengaruhi oleh kebijakan yang diambil oleh Pemimpin Sumatera Barat hari ini, kami tidak ingin kebijakan-kebijakan yang diambil malah memberikan dampak yang buruk bagi rakyat sumatera barat dan sudah seharusnya pemimpin Sumatera Barat mendatang harus mampu mewujudkan sumatera barat pulih dari persoalan sosial-ekologis sehingga rakyat bisa hidup berdaulat sebagaimana cita-cita ROMPI dan mandat Konstitusi.
ROMPI Sumbar adalah kelompok yang berfokus pada saluran atau sarana bagi orang-orang muda Sumatera Barat untuk melihat dan memahami seberapa banyaknya persoalan lingkungan dan persoalan rakyat, sebagai suatu penyakit daerah yang harus dipulihkan, tentu kita tidak ingin krisis ekologis semakin terakumulasi, diperlukan obat untuk memulihkan kondisi yang sakit tersebut agar rakyat betul-betul berdaulat atas semua hak-hak yang dijamin oleh Konstitusi. (*)
(Penulis Tim Kampanye, Kajian dan Monitoring PBHI Sumbar)
Menhan Prabowo Subianto duduk di samping Presiden Joko Widodo
(Jokowi) dalam Upacara HUT ke-79 RI di IKN Nusantara. (Istimewa) 
