SANCAnews.id

Ilustrasi gempa bumi 

SANCAnews.id – Potensi gempa Megathrust berkekuatan 9,0 yang memicu tsunami menjadi kekhawatiran masyarakat, terutama di wilayah yang berpotensi gempa dan tsunami.

Di tengah besarnya ancaman tersebut, masyarakat tetap diminta waspada dan tidak terlalu khawatir. Yang tidak kalah penting, jangan panik ketika ancaman gempa benar-benar terjadi.

Diketahui, informasi dari BMKG mengenai potensi gempa megathrust berkekuatan 9,0 yang dapat memicu tsunami di Pulau Bali telah beredar dalam beberapa hari terakhir.

Kepala BPBD Bali Made Rentin membenarkan potensi kejadian tersebut. Meski demikian, Made Rentin mengajak masyarakat Bali untuk menjadikan hal tersebut sebagai peringatan dini, sekaligus mengambil langkah kesiapsiagaan.

“Masyarakat utamanya jangan panik, karena memang potensi gempa itu terjadi hampir di seluruh wilayah di dunia, apalagi Indonesia. Terutama Bali yang berada di dalam ring of fire,” kata Made Rentin dilansir jpnn.

Rentin mengingatkan masyarakat apabila gempa megathrust magnitudo 9,0 benar terjadi, agar mengamankan diri di tempat sementara.

Baru kemudian melangkah ke tempat lebih aman ketika guncangan mereda. Berdasar catatan BPBD Bali, gempa seperti kejadian di Lombok 2018 dan Palu 2018 banyak memakan korban. Pasalnya, masyarakat panik dan terkena reruntuhan bangunan.

Oleh karena itu, Made Rentin mengajak masyarakat menuju titik kumpul untuk mengevakuasi diri tanpa panik. “Kita harus mengambil langkah-langkah menyelamatkan diri atau manajemen penanggulangan bencana, tetapi terpenting bagaimana kita berupaya dan bisa menyelamatkan diri sendiri dengan mengikuti informasi BMKG,” kata Rentin.

Made Rentin mengeklaim BPBD Bali sudah melakukan upaya komunikasi, informasi, edukasi, dan sosialisasi. Salah satu langkahnya, yaitu mengajak menjalani hari simulasi bencana tiap tanggal 26 setiap bulan sekali.

Menurut Made Rentin, program Pemprov Bali itu ditujukan kepada seluruh instansi baik pemerintah, swasta, atau individu. Tujuannya untuk melatih diri ketika terjadi bencana dan melatih personel dalam memastikan semua peralatan dan logistik berfungsi dengan baik.

“Simulasi itu kata kunci untuk melatih diri, ketika tiba-tiba gempa terjadi masyarakat tidak panik dan tahu strategi penyelamatan diri. Terutama anak sekolah yang biasanya ketika goncangan gempa terjadi mereka justru berhamburan berlari, ini justru tidak direkomendasikan,” tuturnya. (fajar)

Pasangan selebritis terlihat hadiri upacara di IKN adalah Thoriq Halilintar dan Aaliyah Massaid/Instagram Aaliyah 

SANCAnews.id – Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak mengundang Sultan Kutai pada upacara peringatan HUT ke-79 RI di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dikecam pengamat politik Adi Prayitno.

Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), keputusan tersebut menunjukkan kecenderungan pemerintah yang lebih mengutamakan kehadiran influencer dibandingkan tokoh adat yang memiliki peran penting dalam sejarah dan budaya bangsa.

"Kan memang, sejak awal lebih memuliakan influencer yang fungsinya tak jelas untuk bangsa dan negara," kata Adi kepada RMOL, Minggu (18/8).

Dia menambahkan, seharusnya acara kenegaraan yang dilaksanakan di IKN melibatkan dan memuliakan tokoh adat serta tokoh lokal, sebagai bentuk penghormatan terhadap mereka yang memiliki akar kuat di wilayah tersebut.

Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura XXI, Sultan Adji Muhammad Arifin (kedua dari kiri) DOKUMENTASI HUMAS PEMKAB KUTAI KARTANEGARA 

Adi juga menyoroti harapan masyarakat, yang menurutnya membayangkan bahwa upacara di IKN akan dihadiri oleh jutaan warga sekitar, termasuk tokoh-tokoh adat yang dihormati. Namun, kenyataannya justru berbanding terbalik dengan harapan tersebut.

"Pikiran kita, upacara di IKN akan dihadiri jutaan warga sekitar dan memuliakan tokoh adat serta tokoh lokal dengan cara mengundangnya. Nyatanya?" ujar Analis Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Diketahui, para menteri/kepala lembaga hingga relawan dan influencer hadir dalam upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-79 RI di IKN, Sabtu (17/8).

Salah satu pasangan selebritis terlihat hadiri upacara di IKN adalah Thoriq Halilintar dan Aaliyah Massaid. (*)

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto 

SANCAnews.id – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memutar rekaman video yang diduga milik Presiden Jokowi. Dalam rekaman tersebut terlihat Jokowi ingin menggunakan penegakan hukum untuk melakukan intimidasi.

"Tadi beredar video kan, bagaimana Jokowi menyatakan akan menggunakan hukum dan melakukan pembisikan ke Ketua KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri," kata Hasto menghadiri upacara Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 RI di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, 17 Agustus 2024.

Di video yang diputar sosok yang dikenal sebagai tangan kanan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri itu, suara diduga Jokowi menyebut sejumlah lembaga hukum.

“Kalau masih ada yang main-main, .... Lewat cara saya. Bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan. Akan saya bisikkan saja, 'Di sana ada yang main-main'. Cuma masa saya mau intip sendiri kan enggak mungkin."

Pihak istana membantah hal tersebut. Itu diungkapkan Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana.

"Tidak benar tuduhan yang disebarkan oleh Bapak Hasto Kristiyanto yang menyebutkan Presiden Jokowi menggunakan penegak hukum untuk mengintimidasi pihak-pihak tertentu," kata Ari kepada wartawan, Sabtu (17/8/2024).

Apalagi narasi itu diimbuhi drama pemutaran rekaman video yang disebutkannya sebagai suara Presiden Jokowi," tambahnya.

Ia mengungkapkan, rekaman yang ditunjukan Hasto kepada awak media itu merupakan potongan pidato atau sambutan Jokowi di sebuah acara. Saat Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda di SICC Sentul tanggal 13 November 2019.

"Namun, rekaman video pidato Presiden tersebut dipotong dan ditampilkan tidak utuh sehingga bisa menimbulkan asumsi dan persepsi yang tidak tepat," jelasnya

Di video itu, ia bilang Jokowi tak bermaksud menyampaikan hal seperti yang disebut Hasto.

"Dalam sambutan tersebut, Presiden juga mengingatkan aparat penegak hukum agak tidak menjerat orang yang tidak melakukan kesalahan, misalnya pejabat atau pelaku-pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan Indonesia," terang Ari. (fajar)

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) merampungkan pembelian saham perusahaan pesaingnya, PT Jembatan Nusantara, pada akhir Februari lalu. Nilainya Rp 1,3 triliun, menurut data Kementerian BUMN 

SANCAnews.id – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika mengungkapkan, pihaknya telah menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi proses kerjasama bisnis atau KSU dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pada tahun 2019- periode 2022.

Tessa mengatakan, penetapan tersangka dilakukan pada Jumat, 16 Agustus 2024. Total tersangka dalam kasus korupsi ini berjumlah empat orang.

"Inisial dari empat orang tersebut adalah sebagai berikut, yakni IP, MYH, HMAC, dan keempat adalah saudara A," ujar Tessa saat ditemui usai upacara HUT ke-79 RI di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 17 Agustus 2024.

Ia enggan menjelaskan lebih jauh ihwal nama-nama tersebut. Kendati demikian, ia menyebut tiga tersangka merupakan penyelenggara negara dan satu lainnya dari pihak swasta.

Berdasarkan informasi Tempo, inisial itu merujuk kepada Direktur Utama atau Dirut ASDP Ira Puspadewi (IP), Direktur Komersial ASDP Muhammad Yusuf Hadi (MYH), Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP Harry Muhammad Adhi Caksono (HMAC), dan Dirut PT Jembatan Nusantara Andi Mashuri (A). Keempat orang itu sebelumnya juga telah dilarang bepergian ke luar negeri.

Tessa melanjutkan keempat tersangka itu tidak ditahan. Sebab, masih menunggu perhitungan kerugian negara. Namun, penyidik memperkirakan kerugian negara atas kasus ini mencapai Rp 1,27 triliun.

Sebelumnya pada 2022 silam, PT ASDP meneken perjanjian sales purchasement agreement (SPA) untuk mencaplok PT Jembatan Nusantara.  Perjanjian itu turut ditandatangani PT Mahkota Pratama dan PT Indonesia VIP sebagai pemilik saham perusahaan kapal swasta tersebut.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat itu menyatakan akuisisi tersebut akan membuat PT ASDP sebagai perusahaan pelayaran terbesar di Indonesia.

Sebab, melalui akuisisi tersebut, PT ASDP mendapatkan tambahan 53 unit armada dan mengoperasikan enam lintasan long distance ferry (LDF).

Erick juga menyatakan akuisisi ini merupakan langkah menuju initial public offering (IPO). ASDP berencana mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia pada pertengahan 2022.

KPK telah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan sejak Juli lalu. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah upaya paksa dalam kasus korupsi di PT ASDP Indonesia Ferry ini.

"Kami sudah melakukan upaya paksa ya, geledah, sita ada tiga unit mobil dan lain-lain," kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putik KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu, 17 Juli 2024. (tempo)

Mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Reihana 
 

SANCAnews.id – Kasus dugaan korupsi anggaran Covid-19 2020-2021 yang melibatkan mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana kini dilanjutkan Mabes Polri.

Saat ini Bareskrim Polri tengah melakukan penyelidikan berkoordinasi dengan Polda Lampung.

"Benar, penyelidikan masih berjalan. Akan dilakukan gelar hasil penyelidikan dengan Dit Tipidkor Bareskrim," jelas Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadillah diberitakan Kantor Berita RMOLLampung, Sabtu (17/8).

Meski demikian, Kombes Umi belum bisa membeberkan secara detail proses hukum yang menjerat mantan Kadiskes Lampung yang sudah menjabat selama 14 tahun 8 bulan itu.

Reihana sendiri sudah pernah dipanggil penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Lampung pada 25 Juli 2022. Dia diperiksa selama 5 jam didampingi Kuasa Hukumnya, Ahmad Handoko. (*)