SANCAnews.id

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) merampungkan pembelian saham perusahaan pesaingnya, PT Jembatan Nusantara, pada akhir Februari lalu. Nilainya Rp 1,3 triliun, menurut data Kementerian BUMN 

SANCAnews.id – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika mengungkapkan, pihaknya telah menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi proses kerjasama bisnis atau KSU dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pada tahun 2019- periode 2022.

Tessa mengatakan, penetapan tersangka dilakukan pada Jumat, 16 Agustus 2024. Total tersangka dalam kasus korupsi ini berjumlah empat orang.

"Inisial dari empat orang tersebut adalah sebagai berikut, yakni IP, MYH, HMAC, dan keempat adalah saudara A," ujar Tessa saat ditemui usai upacara HUT ke-79 RI di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 17 Agustus 2024.

Ia enggan menjelaskan lebih jauh ihwal nama-nama tersebut. Kendati demikian, ia menyebut tiga tersangka merupakan penyelenggara negara dan satu lainnya dari pihak swasta.

Berdasarkan informasi Tempo, inisial itu merujuk kepada Direktur Utama atau Dirut ASDP Ira Puspadewi (IP), Direktur Komersial ASDP Muhammad Yusuf Hadi (MYH), Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP Harry Muhammad Adhi Caksono (HMAC), dan Dirut PT Jembatan Nusantara Andi Mashuri (A). Keempat orang itu sebelumnya juga telah dilarang bepergian ke luar negeri.

Tessa melanjutkan keempat tersangka itu tidak ditahan. Sebab, masih menunggu perhitungan kerugian negara. Namun, penyidik memperkirakan kerugian negara atas kasus ini mencapai Rp 1,27 triliun.

Sebelumnya pada 2022 silam, PT ASDP meneken perjanjian sales purchasement agreement (SPA) untuk mencaplok PT Jembatan Nusantara.  Perjanjian itu turut ditandatangani PT Mahkota Pratama dan PT Indonesia VIP sebagai pemilik saham perusahaan kapal swasta tersebut.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat itu menyatakan akuisisi tersebut akan membuat PT ASDP sebagai perusahaan pelayaran terbesar di Indonesia.

Sebab, melalui akuisisi tersebut, PT ASDP mendapatkan tambahan 53 unit armada dan mengoperasikan enam lintasan long distance ferry (LDF).

Erick juga menyatakan akuisisi ini merupakan langkah menuju initial public offering (IPO). ASDP berencana mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia pada pertengahan 2022.

KPK telah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan sejak Juli lalu. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah upaya paksa dalam kasus korupsi di PT ASDP Indonesia Ferry ini.

"Kami sudah melakukan upaya paksa ya, geledah, sita ada tiga unit mobil dan lain-lain," kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putik KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu, 17 Juli 2024. (tempo)

Mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Reihana 
 

SANCAnews.id – Kasus dugaan korupsi anggaran Covid-19 2020-2021 yang melibatkan mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana kini dilanjutkan Mabes Polri.

Saat ini Bareskrim Polri tengah melakukan penyelidikan berkoordinasi dengan Polda Lampung.

"Benar, penyelidikan masih berjalan. Akan dilakukan gelar hasil penyelidikan dengan Dit Tipidkor Bareskrim," jelas Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadillah diberitakan Kantor Berita RMOLLampung, Sabtu (17/8).

Meski demikian, Kombes Umi belum bisa membeberkan secara detail proses hukum yang menjerat mantan Kadiskes Lampung yang sudah menjabat selama 14 tahun 8 bulan itu.

Reihana sendiri sudah pernah dipanggil penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Lampung pada 25 Juli 2022. Dia diperiksa selama 5 jam didampingi Kuasa Hukumnya, Ahmad Handoko. (*)

SANCAnews.id – Ketika pemerintah bergegas menyiapkan infrastruktur dasar dan menggelontorkan puluhan miliar rupiah demi upacara 17 Agustus perdana di Ibu Kota Nusantara, masyarakat sekitar menghadapi realita berbeda.

“Di sini memang udaranya sangat segar, fresh, dan bersih, dan itu bagus untuk kesehatan, untuk usia,” ucap Presiden Joko Widodo kepada awak media di IKN, pada 12 Agustus lalu.

Namun, hanya beberapa kilometer dari lokasi presiden saat itu, masyarakat Desa Bumi Harapan hidup berselimut debu proyek - setidaknya selama proses konstruksi berlangsung.

Masyarakat sekitar juga masih harus membeli air karena tak ada akses air bersih yang layak konsumsi. Padahal tak jauh dari situ, air keran di dalam IKN bisa langsung diminum.

Di sisi lain, sebagian warga mengaku telah ikut merasakan manfaat ekonomi dari kehadiran IKN.

Orang-orang yang dulunya bekerja di tambang kini menjadi juragan kontrakan. Mereka yang dulunya bertani di sawah, kini menyuplai kebutuhan air bersih ke wilayah sekitar IKN.

Bagaimana rasanya hidup di sekitar pembangunan megaproyek yang akan menjadi warisan Presiden Jokowi ini?

Apakah nantinya masyarakat lokal di sekitar Nusantara dapat menikmati fasilitas yang sama? Apakah mereka merasa menjadi bagian dari perhelatan yang diselenggarakan di ruang hidup mereka?

Debu di Desa Bumi Harapan, Ibu Kota NusantaraSumber gambar,BBC/Anindita Pradana

Ini adalah kali kedua saya berkunjung ke Nusantara. Sebelumnya, saya pernah datang ke IKN pada Februari 2024 untuk meliput pemilu.

Sama seperti sebelumnya, tim kami menyempatkan mampir ke Desa Bumi Harapan untuk mengetahui bagaimana keseharian warga di sekitar proyek IKN.

Desa ini adalah yang paling terdampak oleh pembangunan IKN karena sebagian wilayahnya masuk ke dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Situasinya masih sama. Debu tebal masih menyelimuti desa ini. Sekilas, Desa Bumi Harapan tampak seperti desa yang terdampak bencana gunung berapi. Bedanya, ini bukanlah abu vulkanik, melainkan debu proyek.

Warga yang masih bermukim di desa tersebut menutup rapat pintu dan jendela rumah mereka. Teras rumah, kendaraan yang diparkir, hingga tanaman di sekitar telah berselimut debu.

Suara bising kendaraan yang lalu lalang tak pernah berhenti terdengar.

Sebagian warga desa ini telah pergi meninggalkan rumah-rumah mereka yang kini diselimuti debu tebal.

Ada yang menjauh dan tersingkir dari IKN karena tak mampu membeli tanah baru di kawasan ini yang harganya melonjak berkali-kali lipat. Namun ada pula yang bisa membangun kembali kehidupan mereka tak jauh dari pusat ibu kota baru.

Rumah warga Desa Bumi Harapan yang telah ditinggalkan pemiliknya setelah mendapat ganti rugi dalam pembebasan lahan untuk megaproyek IKN

Sebagian lainnya masih bertahan dalam kondisi serba tak nyaman karena belum mencapai kesepakatan soal penawaran ganti rugi dari pemerintah.

Ada pula yang tak ingin pindah karena berharap menjadi bagian dari IKN, seperti Titin Sumarni, 50, yang mengelola sebuah pesantren tak jauh dari Titik Nol Nusantara.

Ketika Titin Sumarni membangun Pesantren Fastabilqul Khairaat di Desa Bumi Harapan, Penajam Paser Utara, pada 2018 lalu, orang-orang terdekatnya mempertanyakan lokasi yang dipilih Titin.

“Kenapa bangun di situ? Enggak ada apa-apa,” kenang Titin.

Tetapi lokasinya yang sunyi dia rasa cocok sebagai tempat untuk mondok. Satu hal yang tidak mereka ketahui saat itu, kawasan ini ternyata akan menjadi ibu kota baru Indonesia.

Titin Sumarni, pengelola pesantren Sumber gambar,BBC/Anindita Pradana

Kini, enam tahun berselang, kesunyian itu berganti menjadi hiruk pikuk proyek pembangunan berskala besar yang tak berhenti selama nyaris 24 jam per hari.

Saat cuaca cerah, debu dari proyek-proyek itu akan menyelimuti. Tetapi ketika hujan, suasananya tak lantas menjadi lebih nyaman. 

Jalan raya di depan pesantren sontak berlumpur dan licin. Kendaraan yang melintas, kebanyakan truk pengangkut material bangunan, harus melambat agar tak tergelincir. Kemacetan panjang pun terjadi.

Kalau panas berdebu, tapi ketika hujan, jalan di depan Pesantren Fastabilqul Khairaat berubah menjadi berlumpur

Lokasi pesantren ini memang strategis, hanya beberapa ratus meter dari akses masuk menuju kawasan inti pemerintahan. Sedangkan kalau diukur dari Istana Garuda, jaraknya terpaut sekitar empat kilometer. Kalau diibaratkan Jakarta, pesantren milik Titin seperti berada di kawasan Menteng.

Jadi, Titin dapat ikut merasakan hawa-hawa kesibukan jelang upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang untuk pertama kalinya digelar di Nusantara pada tahun ini.

Apalagi pesantrennya kerap dimampiri oleh para pekerja proyek atau pengendara yang melintas, sebab ketersediaan toilet umum dan musala di area ini memang masih terbatas.

Titin pun tak pernah menutup pintu pesantrennya dan membiarkan mereka memanfaatkan fasilitas yang ada.

“Hitung-hitung saya juga bersedekah,” kata Titin ketika ditemui.

Pesantren Fastabilqul Khairaat hanya berjarak beberapa ratus meter dari akses masuk menuju kawasan inti pemerintahan

Persoalannya, pesantren ini sebenarnya tidak memiliki sumber air bersih untuk menopang kebutuhan tersebut. Setiap hari, mereka harus membeli air untuk kebutuhan mandi cuci kakus seharga Rp350.000 hingga Rp450.000 per tangki. Itu belum termasuk kebutuhan untuk air minum yang juga harus dibeli.

"Di sini tidak ada air. Susah banget air di sini. Jadi, untuk air minum saya perlu beli jauh. Kalau air [yang beli] di sini tidak bisa dipakai masak, apalagi minum. Kotor," tutur Titin.

Namun pada sore itu, truk pengangkut air bersih yang mereka pesan tak kunjung tiba. Titin menduga keterlambatan itu disebabkan oleh kondisi cuaca dan lalu lintas yang tidak bersahabat.

“Mungkin karena hujan, macet, mobilnya enggak bisa masuk ke area sini,” tutur Titin.

Polusi debu dan sulitnya air bersih adalah masalah yang juga dialami oleh banyak warga lainnya di sekitar megaproyek IKN.

“Dulu memang alhamdulillah tidak ada debu. Ya, aman. Dulu santri saya juga piketnya hanya sehari. Sekarang ini selama ada IKN piketnya jadi dua kali. Itu pun kadang mereka mengeluh kecapean,” ujar Titin.

Terkadang ada santri-santrinya sampai batuk-batuk, meski Titin tak bisa menyimpulkan apakah itu karena debu proyek atau faktor lainnya.

Salah satu santri bernama Fikrom, merasakan betul perbedaan pondok pesantrennya antara dulu dan sekarang.

“Dulu segar, beda kayak sekarang, panas, banyak debu. Dulu pepohonannya hijau, segar lah pokoknya,” kata Fikrom.

“Aktivitas belajar, bermain, olahraga jadi terganggu. Kalau banyak mobil yang lewat, bising, kadang bisa konsentrasi, kadang enggak. Kalau sekarang mau pergi jogging, malah cari penyakit," kata Fikrom.

Para santri belajar dan beraktivitas di ruangan yang berdebu akibat proyek pembangunan di sekitar

Titin mengaku tak masalah menanggung segala ketidaknyamanan itu untuk sementara waktu. Asalkan, dia dan santri-santrinya tak terusir dan bisa menjadi bagian dari IKN.

Apalagi, Titin juga telah merasakan dampak ekonomi dari kehadiran IKN karena menyewakan kamar-kamar kontrakan untuk para pekerja proyek.

Namun nyatanya, Titin telah diminta untuk pindah dan ditawarkan uang ganti rugi. Dia menolak tawaran itu hingga bersengketa di pengadilan.

Lahan milik Titin adalah salah satu dari 2.086 hektare lahan yang belum dibebaskan.

“Jangan [dilihat] sekarang begini ada dampak debunya, ada enggak nyaman berisik-berisiknya. Kami bertahan-tahan begini, nanti kami ingin menikmati [IKN] juga,” kata dia.

Titin pun ingin ikut merasakan kemeriahan perayaan Hari Kemerdekaan di IKN.

“Ingin merasakan juga kemeriahannya, cuma sampai sekarang enggak tahu gimana nanti ke depannya,” kata Titin.

Sebagian warga memang diundang untuk ikut upacara di kawasan istana. Namun, sampai saat ditemui, Titin tidak termasuk di antaranya. Jadi walaupun berjarak cukup dekat dari pusat kemeriahan, Titin kemungkinan hanya akan menyaksikan lewat layar kaca.

Padahal Titin punya kontribusi bagi mereka yang lalu lalang mempersiapkan perayaan itu.

“Air kami pasti terpakai,” kata Titin.

Pekerja proyek dan orang-orang yang melintas juga ikut memanfaatkan air di pondok pesantren milik Titin

'Selamat datang di Nusantara'

“Udara sejuk. Udara bersih, sesuai yang kita impikan. Bahwa kita ingin sebuah ibu kota yang 'green', baik energinya, baik kendaraan listriknya, baik lingkungannya, udaranya, semuanya,” kata Presiden Jokowi ketika mengajak menteri-menterinya ngopi di salah satu embung di Nusantara pada Senin (12/08).

Agenda itu adalah salah satu rangkaian dari kunjungan Presiden Jokowi ke Nusantara sebelum menggelar sidang kabinet perdana di Istana Garuda.

Esok harinya, Jokowi memamerkan Nusantara kepada para kepala daerah dari seluruh Indonesia.

"Selamat datang di Nusantara," kata Jokowi, disambut tepuk tangan para kepala daerah.

Pada momen itu, Jokowi menceritakan bagaimana dia selama 10 tahun terakhir merasa dibayang-bayangi oleh “bau-bau kolonial” ketika berada di istana di Jakarta dan Bogor.

"Saya hanya ingin menyampaikan bahwa itu sekali lagi, Belanda. Bekas gubernur jenderal Belanda, dan sudah kita tempati 79 tahun. Bau-baunya kolonial, selalu saya rasakan setiap hari. Dibayang-bayangi," kata Jokowi.

Pembangunan IKN ini, sambung dia, adalah pembuktian bahwa Indonesia bisa membangun ibu kota sesuai dengan keinginan sendiri.

Presiden Joko Widodo menggelar sidang kabinet perdana di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara pada Senin (12/08/2024)

Wartawan BBC News Indonesia, Raja Eben Lumbanrau, turut menghadiri rangkaian kegiatan Jokowi di IKN pada 12-14 Agustus.

Berdasarkan pengamatan Raja, Istana Garuda memang lebih luas dan besar kalau dibandingkan dengan Istana Merdeka, Jakarta.

Ukiran kayu di dinding dan lampu kristal di langit-langitnya membuat Istana Garuda terasa megah, walaupun belum banyak interior.

Tetapi, hawa-hawa bangunan baru masih begitu terasa. Debu-debu pembangunan masih ada, dan bau cat masih tercium.

Saat menghadiri pengukuhan Paskibraka, cat putih di tembok Istana Negara masih luntur dan mengenai bajunya.

Wartawan BBC News Indonesia, Raja Eben Lumbanrau saat menghadiri pelantikan Paskibraka di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara pada Selasa (13/08/2024)

Air keran layak minum hingga hotel bintang lima

Dua hari sebelum Presiden Jokowi tiba, saya juga sempat berkeliling di kawasan inti pemerintahan di Nusantara.

Di sekitar Istana Garuda, suasananya terasa kontras dengan di luar sana. Aura pembangunan memang masih terasa, tapi setidaknya, udara yang saya hirup di area ini tak lagi bercampur dengan debu. Saya bisa membuka masker saya dan bernapas dengan lega.

Hamparan rumput yang hijau terlihat di depan Istana Garuda dan Istana Negara. Desain istana yang menyerupai burung garuda, karya seniman Nyoman Nuarta, menjadi pusat perhatian yang mencolok di antara gedung-gedung pemerintahan lainnya.

Di depan tiang bendera di Plaza Seremoni –lapangan tempat upacara 17 Agustus akan digelar—sejumlah anggota Paskibraka tengah berlatih.

Bagaimana rasanya hidup di sekitar kemegahan megaproyek IKN?

Untuk menuju ke kawasan istana ini, kami melewati jalan beraspal selebar 50 meter. Di sisi kanan kirinya terdapat trotoar yang lebar. Nantinya, moda transportasi autonomous rail transit (ART) akan beroperasi di jalan-jalan seperti ini.

Di sisi kiri jalan dari arah kami datang, rumah jabatan menteri juga telah berdiri. Pemerintah menggelontorkan anggaran Rp14 miliar per unit untuk membangun rumah jabatan berkonsep rumah pintar itu.

Belasan rusun ASN diklaim sudah siap dibangun. Rencananya, kloter pertama ASN akan pindah ke IKN pada September. Mereka akan menghuni rusun ini secara gratis sebagai rumah dinas.

Namun ketika diklarifikasi, Presiden Jokowi mengatakan “tidak akan memaksakan” kalau memang fasilitas pendukungnya belum siap.

"Kalau memang belum siap, ya diundur," tutur Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan BBC News Indonesia, Raja Eben Lumbanrau.

Salah satu yang “spesial” dari rusun ini adalah fasilitas tap water sehingga air kerannya dapat langsung dikonsumsi. Sumber air bakunya berasal dari Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sepaku.

Salah satu kamar di hunian ASN di IKN

Saya mencicipi air dari fasilitas tap water itu. Airnya jernih dan tak berbau. Rasanya juga layaknya air biasanya saja - seperti minum dari air keran yang sudah dimasak. Bedanya, saya tak perlu repot-repot untuk memasak air keran ini.

Saya bertanya kepada Agung Wicaksono, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN yang saat itu mendampingi kami berkeliling, dari mana sumber air yang layak minum ini?

“Sumber airnya ada dua, ada Bendungan Sepaku-Semoi dan intake Sepaku. Kalau Bendungan Sepaku-Semoi itu sumber airnya dari Sungai Tengin, kalau intake dari Sungai Sepaku. Yang sudah dialirkan ke sini itu dari intake Sepaku. Kemudian diolah di water treatment,” jelas Agung.

Baru belakangan, setelah saya menyicip air itu, Agung mengungkap bahwa masih perlu dipastikan apakah kualitas airnya masih sama layaknya dengan yang sudah teruji di titik pengelolaan air minum.

“Pak Basuki [Menteri PUPR] sudah pernah minum kan, itu di water treatment. Untuk ke sini kan masih melewati pipa lagi, itu yang masih diuji lagi apakah kualitasnya sama layaknya,” jelas Agung.

Untungnya, saya merasa baik-baik saja setelah meminum air itu.

Hunian ASN di IKN dilengkapi dengan fasilitas tap water. Air yang mengalir dari keran dapat langsung dikonsumsi

Kami melanjutkan perjalanan ke salah satu embung yang akan menjadi area konservasi air. Nantinya, ketika IKN sudah dihuni, embung-embung ini bisa menjadi tempat rekreasi.

Hotel bintang lima pertama di Nusantara, Swissotel, juga telah siap beroperasi menyambut tamu-tamu VVIP dengan harga kamar per malam mulai Rp2,2 juta hingga Rp20 juta.

Tetapi selain di kawasan istana, pembangunan IKN masih jauh dari rampung. Jalan di depan rusun para ASN pun masih tanah bergelombang.

Rumah sakit masih juga masih dibangun dan, menurut pemerintah, baru akan difungsikan lantai dasarnya sebagai layanan unit gawat darurat saat upacara 17 Agustus digelar. Masih banyak fasilitas-fasilitas publik yang juga perlu dibangun.

Secara fisik, itulah yang tercapai dalam dua tahun pembangunan kawasan inti pemerintahan di IKN.

“Kami tidak membangun hanya untuk bulan Agustus saja. Ini adalah bagian dari pembangunan, kami memulai sesuatu untuk masa depan negara ini,” kata Ketua satgas percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, Danis Sumadilaga. (bbc)

Rapat Paripurna Pembukaan Sidang I DPR Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8). Forum ini dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani 

SANCAnews.id – Pernyataan tajam disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidato pengantar sidang gabungan DPR dan DPD di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/8).

Dalam forum yang dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin itu, Puan mengatakan Indonesia membutuhkan politisi yang memiliki sikap negarawan dalam menjalankan praktik politik kekuasaan.

"Untuk menjalankan praktik politik kekuasaan, dalam sistem pemerintahan presidensial, dengan keseimbangan cabang-cabang kekuasaan, kita membutuhkan negarawan yang politisi dan politisi yang negarawan," kata Puan.

Perempuan pertama menjabat ketua DPR RI itu menyebut seorang negarawan akan memikirkan masa depan negara yang harus lebih baik, sedangkan politikus akan memikirkan masa depan hasil pemilu yang harus lebih baik.

Cucu Proklamator RI Soekarno (Bung Karno) itu dalam pidatonya juga menyinggung tentang kekuasaan yang sewenang-wenang.

"Visi tanpa kekuasaan akan menjadi sia-sia dan kekuasaan tanpa visi menjadi sewenang-wenang," ucap mantan Menko PMK tersebut.

Oleh karena itu, Puan menilai dengan dipimpin oleh seseorang yang memiliki sikap negarawan dan berjiwa politikus, kekuasaan negara akan dijalankan untuk kesejahteraan rakyat.

"Kekuasaan negara dijalankan untuk kebaikan yang lebih besar, bukannya untuk membesarkan diri sendiri, kelompok, maupun kepentingan tertentu," tutur pemilik nama lengkap Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi itu.

Sidang Tahunan 2024 digelar dengan tema Nusantara Baru, Indonesia Maju yang terdiri atas Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, dan Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024—2025.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden RI Jokowi menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara, sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-79 RI.

Selanjutnya, dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024—2025, Presiden Jokowi menyampaikan pidato dalam rangka Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta nota keuangannya.(jpnn)

Presiden Joko Widodo/Net 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo atau Jokowi memperbolehkan pelaku usaha yang melakukan penanaman modal di Ibu Kota Negara (IKN) untuk merekrut tenaga kerja asing (TKA).

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di IKN.

PP ini mensyaratkan TKA yang bekerja di IKN mesti didampingi oleh pekerja lokal. Adapun masa kerja TKA tersebut berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) PP tersebut.

Menurut Pengamat Ketenagakerjaan Universitas Indonesia, Aloysius Uwiyono, regulasi ini merupakan upaya pemerintah untuk menarik investasi ke IKN.

Sebab, kata Aloysius, dalam Pasal 22 ayat (3) dan (4) disebutkan bahwa perusahaan asing di IKN akan diberikan keistimewaan, yakni dibebaskan dari kewajiban pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing untuk jangka waktu tertentu.

Aloysius melihat aturan tersebut akan menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dalam penerapannya pun akan bermasalah secara hukum karena bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan. Dalam UU Ketenagakerjaan diatur bahwa TKA hanya bisa bekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Akan tetapi dengan masa kerja 10 tahun dan dapat diperpanjang sebagaimana diatur dalam PP 29/2024, ujar Aloysius, tidak memberikan kepastian hukum. "Ini akan menimbulkan permasalahan hukum pada masa mendatang karena masa kerjanya 10 tahun dan bisa diperpanjang," kata Aloysius saat dihubungi, Jumat, 16 Agustus 2024.

Tidak hanya dari segi ketidakpastian hukum, menurut Aloysius aturan ini bisa memicu banjir tenaga kerja asing. Adapun dari sisi ekonomi, regulasi tersebut bisa memicu relokasi perusahaan asing ke IKN secara massal.

"Perusahaan asing di Indonesia akan menjadi bebas karena tidak dikenakan kompensasi penggunaan TKA. Akhirnya perusahaan asing menjadi bebas merekrut pekerja asing sehingga tenaga kerja lokal tidak terserap," katanya. (tempo)