SANCAnews.id

Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024/Ist 

SANCAnews.id – Kabar kurang menyenangkan datang dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 yang akan bertugas pada Upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Kepulauan (IKN), Kalimantan Timur.

Tahun ini, tidak ada satupun Paskibraka putri yang berhijab atau berjilbab. Hal itu berdasarkan potret pengukuhan Pasukan Paskibraka oleh Presiden Joko Widodo di IKN pada Selasa (13/8).

Paskibraka bebas hijab itu juga menyertakan delegasi dari Aceh. Dimana sebelumnya mereka berhijab, sesampainya di IKN harus membuka penutup aurat itu. Hal ini jelas berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang memperbolehkan Paskibraka perempuan berhijab atau tidak.

Pembina Paskibraka Nasional 2021, Irwan Indra mengatakan, kewajiban melepas hijab bagi Paskibraka putri merupakan tanggung jawab Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Pasti BPIP, karena sekarang yang bertanggung jawab mengurusi Paskibraka 2024 adalah BPIP," ujar Irwan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/8).

Irwan tidak habis pikir mengapa BPIP sampai harus mewajibkan Paskibraka 2024 yang perempuan mencopot jilbab.

Irwan mengaku mendapatkan informasi ada 18 perwakilan Paskibraka perempuan yang mengenakan jilbab. Namun, semuanya harus mencopot penutup kepala tersebut karena aturan yang dikenakan BPIP.

"Bahkan ada yang sudah sejak SD dan SMP memakai jilbab harus dicopot karena ikut Paskibraka 2024," katanya.

Karena itu, dia mendesak agar BPIP bisa menjelaskan ke publik atas kebijakan diskriminasi copot jilbab bagi Paskibraka perempuan. (rmol)

SANCAnews.id – Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar memastikan hari ini tidak ada pemeriksaan terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan, belum ada keterangan dari penyidik ​​terkait pemeriksaan Airlangga.

"Kami tidak ada informasi soal itu," kata Harli saat ditemui di Kejaksaan Agung, Selasa, 13 Agustus 2024.

Dia juga berupaya meyakinkan awak media yang bertanya, bahwa sampai dengan pukul 17.30 WIB tidak ada pemeriksaan terhadap Airlangga. Situasi di dalam Kejaksaan Agung juga tidak terlihat adanya rombongan dari bekas Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

"Karena kita sudah sampai setengah enam di sini, ada gak diperiksa?" ucap Harli.

Dia membantah isu Kejaksaan Agung telah mengirim surat panggilan pemeriksaan terhadap Airlangga dalam kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO (Crude Palm Oil) dan turunannya periode 2021-2022 di Kementerian Perdagangan. Isu tersebut tersebar pasca Airlangga mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Sabtu, 10 Agustus 2024.

Harli menyebut, Kejaksaan Agung tidak mengirimkan surat pemanggilan pada hari Sabtu karena hari itu Kejagung tidak mengurus proses administrasi. "Sabtu libur. Enggak ada administrasi. Jumat juga enggak ada," ujar Harli saat ditemui di Kejaksaan Agung pada Senin, 12 Agustus 2024.

Sebelumnya, pada 24 Juli 2023, Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah memeriksa Airlangga Hartarto selama 12 jam di Gedung Bundar, Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. Jaksa penyidik menanyakan 45 pertanyaan kepada Airlangga seputar perannya dalam dugaan korupsi ini.

Harli Siregar menyatakan penyidikan kasus korupsi ini dilakukan tanpa tekanan atau pengaruh politik. Kejaksaan Agung akan menginformasikan apabila ada perkembangan terbaru kasus ini.

"Jika ada perkembangan, kami akan lakukan update," tuturnya. (tempo)

Poros Jakarta sambangi Markas PDIP 

SANCAnews.id – Masyarakat Betawi yang mengatasnamakan Poros Jakarta mendatangi DPP PDI Perjuangan pagi ini. Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi terkait Pilgub Jakarta 2024.

Dilansir detikcom, Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024), jajaran kelompok Poros Betawi mulai terlihat di lokasi pada pukul 10.12 WIB. Mereka mengenakan pakaian adat Betawi bersama-sama.

Kedatangan Poros Jakarta diawali dengan kegiatan palang pintu. Hadir di lokasi, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat menyambut baik kedatangannya.

Poros Jakarta secara resmi menyerahkan cukin Betawi, sepasang maskot ondel-ondel, dan roti buaya kepada Djarot di lokasi. Perwakilan Poros Jakarta Biem Benyamin ingin Kota Jakarta menghadirkan sistem yang berkeadilan.

"Kami masyarakat Betawi dan warga Jakarta mengharapakan PDIP bersama-sama membangun Jakarta yang berkeadilan bagi wong cilik yang memajukan Kota Jakarta," kata Benyamin menyampaikan sambutannya.

"Menyampaikan aspirasi kegundahan hati masyarakat Betawi dan warga Jakarta yang kehilangan kebahagian serta manfaat kebijakan pemerintah daerah saat ini," tambahnya.

Ia mengatakan kondisi Jakarta saat ini berbeda ketika rakyat dipimpin oleh eks Gubernur Anies Baswedan. Mereka berharap Pilgub Jakarta 2024 tak melawan kotak kosong.

"Itu berbeda ketika Pak Anies sama sekarang, jadi kita melihat kemungkinan ini antara masyarakat Jakarta dan PDIP. Untuk meminang supaya nanti bersama-sama PDIP bersama Pak Anies di Pilgub 2024 bersama-sama, jangan sampai (melawan) kotak kosong," kata dia.

Di kesempatan yang sama, Djarot mengatakan pihaknya terbuka menerima aspirasi dari Poros Jakarta. Ia menilai ada kesamaan visi dan misi untuk membuat Jakarta menjadi kota yang lebih maju dan sejahtera.

"Terima kasih dalam rangka bebasanan. Jujur bahwa hari ini kita sangat senang karena secara resmi kita sudah menjadi besan dari Poros Jakarta. Mahar yaitu dalam bentuk cukin dan boneka ondel-ondel sepasang cowok-cewek jadi lengkap. Artinya PDIP dan poros Jakarta itu mengayomi seluruh warga Jakarta," kata dia.

Djarot mengungkap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menugaskan langsung dirinya menyambut Poros Jakarta. Dikatakan hari ini ada kegiatan di Sekolah Partai Lenteng Agung yang menyebabkan jajaran DPP tak bisa hadir langsung di lokasi menerima Poros Jakarta. (*)

SANCAnews.id – Politik penyanderaan yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertujuan memuluskan langkahnya meraih kekuasaan di era tak lagi menjabat sebagai kepala negara.

Aktivis 98 Raras Tedjo berdalih Jokowi melakukan penyanderaan politik secara terang-terangan, seolah-olah sedang melakukan kudeta demokrasi terhadap sejumlah partai politik.

“Politik sandera itu memang real kita tahu para petinggi dan sejumlah menteri yang sebagainya itu banyak punya kasus,” kata Raras Tedjo dalam jumpa media 98 Melawan, bertemakan ‘Jokowi Kudeta Demokrasi: Kasus Golkar' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/8).

Menurutnya, kartu truf yang dimiliki partai politik dipegang oleh Jokowi. Kemudian dimainkan agar kepentingannya berjalan lancar.

Salah satu kepentingannya ialah untuk menyelamatkan dirinya dari jeratan hukum usai tak lagi menjadi kepala negara.

“Kartu ini dimainkan, diangkat ketika Jokowi punya kepentingan untuk melakukan sesuatu. Apalagi kita semua sudah tahu, Jokowi satu-satunya presiden di negeri ini yang tidak punya partai, boleh jadi banyak kasus di kemudian hari,” ucapnya.

Meskipun, sang anak menjadi wakil presiden, jeratan hukum yang membelenggu Jokowi setelah lengser dari kekuasaannya akan menghantui.

Oleh sebab itu, Jokowi memainkan kasus para politisi untuk tunduk selama pemerintahannya masih berdiri.

“Kami menyebutnya kudeta demokrasi, di kemudian hari akan ada tuntutan kepada Jokowi, kalau tidak punya kekuatan pendukung yang konkret, yang real, salah satunya dari partai politik boleh jadi kita akan menemukan. Ini pertama kali terjadi presiden di Indonesia akan diadili secara hukum, untuk mencegah itu intervensinya yang dilakukan adalah lewat hukum,” tutupnya. (rmol)

Ketua Organizing Committee Muktamar PKB Cucun Ahmad Syamsurijal. (Ni Putu Putri Muliantari/Antara) 

SANCAnews.id – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memastikan kongres tertingginya atau Muktamar PKB 2024 akan digelar di Provinsi Bali. Panitia akan mengundang Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto.

”Kami sudah sampaikan undangan ke Presiden Jokowi dan Pak Prabowo dan mereka menyampaikan akan hadir di Muktamar PKB di Bali Nusa Dua Convention Center,” kata Ketua Organizing Committe Muktamar PKB Cucun Ahmad Syamsurijal seperti dilansir dari Antara.

Cucun mengatakan Muktamar PKB akan berlangsung pada 24-25 Agustus, akan membahas pemilihan pemimpin partai dan isu politik terkait. Seperti salah satunya Pilkada 2024.

Menjelang Muktamar tersebut, PKB melakukan persiapan ketika tokoh-tokoh penting tersebut hadir. Selain Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto, partai politik yang dipimpin Muhaimin Iskandar itu turut mengundang petinggi partai lainnya dan sejumlah menteri kabinet.

”Kami akan fokus undang ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik karena kalau ada kongres atau forum tertinggi di partai politik lain kami hadir, makanya kami juga undang,” ujar Cucun Ahmad Syamsurijal.

Anggota Komisi III DPR RI itu memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparatur keamanan di Bali untuk memastikan Muktamar tersebut bisa berjalan lancar.

Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak mengundang Anies Baswedan dalam muktamar karena beberapa alasan. Antara lain, acara tersebut fokus pada pembahasan kelanjutan partai politik sehingga lebih banyak mengundang unsur partai.

”Kami akan fokus dahulu pada posisi tidak mengundang calon kepala daerah, ketua umum partai dahulu,” papar Cucun Ahmad Syamsurijal.

Dalam muktamar, kata Cucun, akan ada pemilihan ketua umum dan membahas isu-isu politik. Salah satunya perihal Pilkada 2024. Namun, bukan berarti mendatangkan calon kepala daerah yang mereka usung. Hal itu menjadi alasan PKB tidak mengundang Anies Baswedan. Sebab, urusan pilkada sudah diatur tim yang berbeda dari muktamar.

Cucun belum buka suara terkait dengan kepastian partainya mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta.

”Kami fokus muktamar dahulu. Pilkada nanti khusus ada timnya, pokoknya siapa yang diundang nanti oleh panitia akan kami buatkan satu daftar yang akan kami sampaikan,” terang Cucun Ahmad Syamsurijal.

Terkait kepastian calon pada Pilkada 2024, dia mengatakan, pihaknya berencana menyampaikan pada 18 Agustus. Para kandidat tidak hadir dalam muktamar karena sudah diundang pada forum yang berbeda.

”Nanti akan diumumkan pada 18 Agustus 2024. Kami akan melakukan publish semua dan menyampaikan Formulir B1-KWK di Jakarta pada tanggal tersebut,” ucap Cucun Ahmad Syamsurijal. (jawapos)