SANCAnews.id

SANCAnews.id – Politik penyanderaan yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertujuan memuluskan langkahnya meraih kekuasaan di era tak lagi menjabat sebagai kepala negara.

Aktivis 98 Raras Tedjo berdalih Jokowi melakukan penyanderaan politik secara terang-terangan, seolah-olah sedang melakukan kudeta demokrasi terhadap sejumlah partai politik.

“Politik sandera itu memang real kita tahu para petinggi dan sejumlah menteri yang sebagainya itu banyak punya kasus,” kata Raras Tedjo dalam jumpa media 98 Melawan, bertemakan ‘Jokowi Kudeta Demokrasi: Kasus Golkar' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/8).

Menurutnya, kartu truf yang dimiliki partai politik dipegang oleh Jokowi. Kemudian dimainkan agar kepentingannya berjalan lancar.

Salah satu kepentingannya ialah untuk menyelamatkan dirinya dari jeratan hukum usai tak lagi menjadi kepala negara.

“Kartu ini dimainkan, diangkat ketika Jokowi punya kepentingan untuk melakukan sesuatu. Apalagi kita semua sudah tahu, Jokowi satu-satunya presiden di negeri ini yang tidak punya partai, boleh jadi banyak kasus di kemudian hari,” ucapnya.

Meskipun, sang anak menjadi wakil presiden, jeratan hukum yang membelenggu Jokowi setelah lengser dari kekuasaannya akan menghantui.

Oleh sebab itu, Jokowi memainkan kasus para politisi untuk tunduk selama pemerintahannya masih berdiri.

“Kami menyebutnya kudeta demokrasi, di kemudian hari akan ada tuntutan kepada Jokowi, kalau tidak punya kekuatan pendukung yang konkret, yang real, salah satunya dari partai politik boleh jadi kita akan menemukan. Ini pertama kali terjadi presiden di Indonesia akan diadili secara hukum, untuk mencegah itu intervensinya yang dilakukan adalah lewat hukum,” tutupnya. (rmol)

Ketua Organizing Committee Muktamar PKB Cucun Ahmad Syamsurijal. (Ni Putu Putri Muliantari/Antara) 

SANCAnews.id – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memastikan kongres tertingginya atau Muktamar PKB 2024 akan digelar di Provinsi Bali. Panitia akan mengundang Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto.

”Kami sudah sampaikan undangan ke Presiden Jokowi dan Pak Prabowo dan mereka menyampaikan akan hadir di Muktamar PKB di Bali Nusa Dua Convention Center,” kata Ketua Organizing Committe Muktamar PKB Cucun Ahmad Syamsurijal seperti dilansir dari Antara.

Cucun mengatakan Muktamar PKB akan berlangsung pada 24-25 Agustus, akan membahas pemilihan pemimpin partai dan isu politik terkait. Seperti salah satunya Pilkada 2024.

Menjelang Muktamar tersebut, PKB melakukan persiapan ketika tokoh-tokoh penting tersebut hadir. Selain Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto, partai politik yang dipimpin Muhaimin Iskandar itu turut mengundang petinggi partai lainnya dan sejumlah menteri kabinet.

”Kami akan fokus undang ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik karena kalau ada kongres atau forum tertinggi di partai politik lain kami hadir, makanya kami juga undang,” ujar Cucun Ahmad Syamsurijal.

Anggota Komisi III DPR RI itu memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparatur keamanan di Bali untuk memastikan Muktamar tersebut bisa berjalan lancar.

Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak mengundang Anies Baswedan dalam muktamar karena beberapa alasan. Antara lain, acara tersebut fokus pada pembahasan kelanjutan partai politik sehingga lebih banyak mengundang unsur partai.

”Kami akan fokus dahulu pada posisi tidak mengundang calon kepala daerah, ketua umum partai dahulu,” papar Cucun Ahmad Syamsurijal.

Dalam muktamar, kata Cucun, akan ada pemilihan ketua umum dan membahas isu-isu politik. Salah satunya perihal Pilkada 2024. Namun, bukan berarti mendatangkan calon kepala daerah yang mereka usung. Hal itu menjadi alasan PKB tidak mengundang Anies Baswedan. Sebab, urusan pilkada sudah diatur tim yang berbeda dari muktamar.

Cucun belum buka suara terkait dengan kepastian partainya mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta.

”Kami fokus muktamar dahulu. Pilkada nanti khusus ada timnya, pokoknya siapa yang diundang nanti oleh panitia akan kami buatkan satu daftar yang akan kami sampaikan,” terang Cucun Ahmad Syamsurijal.

Terkait kepastian calon pada Pilkada 2024, dia mengatakan, pihaknya berencana menyampaikan pada 18 Agustus. Para kandidat tidak hadir dalam muktamar karena sudah diundang pada forum yang berbeda.

”Nanti akan diumumkan pada 18 Agustus 2024. Kami akan melakukan publish semua dan menyampaikan Formulir B1-KWK di Jakarta pada tanggal tersebut,” ucap Cucun Ahmad Syamsurijal. (jawapos)

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turut mendampingi Presiden Jokowi kunjungan kerja ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Ahad, 11 Agustus 2024. Foto Sekretariat Presiden 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur, pada Minggu, 11 Agustus 2024. Menteri Investasi sekaligus Politisi Partai Golkar Bahlil Lahadalia mendampingi Jokowi dalam kunjungannya ke Ibu Kota Nusantara (IKN) kali ini.

Kepala Negara dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta. Mereka terbang menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 14.00 WIB.

Jokowi akan langsung menuju IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, setibanya di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kota Balikpapan, menggunakan helikopter Super Puma TNI AU. Presiden akan bermalam di IKN untuk melanjutkan kegiatan keesokan harinya.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, Presiden Jokowi akan kembali berkantor di IKN dalam beberapa hari ke depan.

“Presiden diagendakan untuk melakukan sidang kabinet paripurna pertama di IKN dan melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking sejumlah infrastruktur pendukung di IKN," ucap Yusuf dalam keterangan tertulis.

Selain Bahlil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Wakil Menteri Agraria Raja Juli Antoni, juga turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan ke IKN pada hari ini.

Kebersamaan Bahlil dan Jokowi untuk kunjungan kerja ke IKN hari ini berlangsung di tengah peristiwa pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar. Sejumlah pengurus Golkar bercerita kepada Tempo, Airlangga Hartarto disebut-sebut meneken surat pengunduran diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Sabtu, 10 Agustus 2024. Airlangga memastikan ini melalui keterangan video pada Ahad, 11 Agustus 2024.

Dalam keterangan video tersebut, Airlangga mengatakan bahwa dia mengundurkan diri untuk menjaga keutuhan Partai Golkar. “Dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat,” katanya.

Elite Golkar mengabarkan kepada Tempo, akan ada sejumlah skenario yang berjalan setelah Airlangga mundur. Pertama, adalah menunjuk Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Agus Gumiwang saat ini menjabat sebagai Menteri Perindustrian.

Hubungan Airlangga dan Agus juga disebut-sebut sedang tidak baik.  Selanjutnya, adalah mempersiapkan pelaksanaan Munaslub Partai Golkar yang rencananya bakal digelar pada akhir Agustus 2024. Nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga disebut-sebut bakal menjadi Ketua Umum Golkar yang menggantikan Airlangga.

Koran Tempo, pada 4 Maret 2024, pernah mewartakan manuver Bahlil Lahadalia merebut kursi Ketua Umum Partai Golkar dari Airlangga. Langkah Bahlil itu disebut-sebut atas restu Presiden Jokowi. Skenario Bahlil mengambil alih Golkar, memungkinkan Jokowi untuk menjadi Ketua Dewan Pembina partai beringin. (tempo)

Wakil Ketua MPR Fraksi PKB, Jazilul Fawaid secara tegas menyatakan PBNU di bawah kepemimpinan Gus Yahya telah menyimpang dari Khittah Nahdlatul Ulama (NU) 

SANCAnews.id – Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR Jazilul Fawaid dengan tegas menyatakan, PBNU di bawah kepemimpinan Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya telah menyimpang dari Khittah Nahdlatul Ulama (NU).

Hal itu diungkapkan Jazilul saat memberikan sambutan pada diskusi bertajuk 'Apakah UU Ormas dan UU Partai Politik Bisa Saling Intervensi?' yang digelar di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/8/2024).

Awalnya, dia menjelaskan ada pengurus partai politik pendiri. Namun, setelah partai politik lepas landas, pengurus pendiri tidak lagi memegang kendali.

"Nah, demikian juga dengan PKB yang didirikan oleh partai ulama yang kebetulan difasilitasi oleh PBNU ketika itu. Bukan PBNU hari ini. Kalau PBNU hari ini lebih banyak menyimpang dari garis Khittah Nahdlatul Ulama. Menyimpang dari Khittah 1926 sebagai Ormas keagamaan ketika dia membentuk tim untuk mengambil alih sebuah partai," kata Jazilul.

Wakil Ketua Umum DPP PKB itu kembali menegaskan bahwa ormas dengan partai politik sesuatu hal yang berbeda. Terlebih juga mempunyai aturan masing-masing lewat UU yang mengaturnya.

"Undang-undang atau bernegara ini mengatur. Kalau dalam Al-Qur'an jelas, kamu jangan malah haqqal bil bathil, jangan campur antara keburukan dengan kejahatan, jangan campur antara kebaikan dengan kebatilan," ujarnya.

"Tetapi ini, antara kebaikan dengan kebaikan itu juga harus ada aturannya, Makanya, negara membuat aturan undang-undang partai politik yang bekerja di ranah politik tugasnya dan undang-undang kemasyarakatan yang bekerja di ranah kemasyarakatan," tuturnya melanjutkan. (sindonews)

Advokat Alvin Lim pingsan di Mapolres Jakarta Selatan/Ist 

SANCAnews.id – Kinerja petugas Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan penyitaan tanah dan bangunan berupa rumah dan ruko (ruko) milik PT HCI yang merupakan klien advokat Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm dipertanyakan.

"WA saya kontak berkali-kali centang satu. Pelapor dan kuasa hukum diblokir. Kami sebagai pihak pelapor komunikasi tidak pernah dibalas, tidak pernah dihubungi kembali," kata Alvin di Mapolres Metro Jaksel, Senin (12/8).

Pihak Alvin sempat dijanjikan oleh pimpinan polisi, akan diberikan pelayanan oleh penyidik yang menangani. Namun, kata dia, hingga kini hal itu tak terwujud.

"Kami sudah berkali-kali datang tapi tidak dilayani, bagaimana orang tidak emosi, tidak kehabisan kesabaran?" kata Alvin.

Alvin mengaku sangat kesulitan mendapatkan pelayanan kepolisian terkait kasus yang dilaporkannya. Sebab selain dilaporkan ke polisi, perkara terkait itu juga telah dilaporkan ke Propam Polda Metro Jaya.

"Saya ini bukan orang sehat. Saya ini sakit gagal ginjal stadium 5. Bagaimana pelayanan polisi?" kata Alvin.

Alvin sendiri sempat pingsan usai kelelahan mempertanyakan perkembangan kasus ini. Ia lalu diberikan pertolongan pertama, sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit. (rmol)