SANCAnews.id

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turut mendampingi Presiden Jokowi kunjungan kerja ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Ahad, 11 Agustus 2024. Foto Sekretariat Presiden 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur, pada Minggu, 11 Agustus 2024. Menteri Investasi sekaligus Politisi Partai Golkar Bahlil Lahadalia mendampingi Jokowi dalam kunjungannya ke Ibu Kota Nusantara (IKN) kali ini.

Kepala Negara dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta. Mereka terbang menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 14.00 WIB.

Jokowi akan langsung menuju IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, setibanya di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kota Balikpapan, menggunakan helikopter Super Puma TNI AU. Presiden akan bermalam di IKN untuk melanjutkan kegiatan keesokan harinya.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, Presiden Jokowi akan kembali berkantor di IKN dalam beberapa hari ke depan.

“Presiden diagendakan untuk melakukan sidang kabinet paripurna pertama di IKN dan melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking sejumlah infrastruktur pendukung di IKN," ucap Yusuf dalam keterangan tertulis.

Selain Bahlil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Wakil Menteri Agraria Raja Juli Antoni, juga turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan ke IKN pada hari ini.

Kebersamaan Bahlil dan Jokowi untuk kunjungan kerja ke IKN hari ini berlangsung di tengah peristiwa pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar. Sejumlah pengurus Golkar bercerita kepada Tempo, Airlangga Hartarto disebut-sebut meneken surat pengunduran diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Sabtu, 10 Agustus 2024. Airlangga memastikan ini melalui keterangan video pada Ahad, 11 Agustus 2024.

Dalam keterangan video tersebut, Airlangga mengatakan bahwa dia mengundurkan diri untuk menjaga keutuhan Partai Golkar. “Dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat,” katanya.

Elite Golkar mengabarkan kepada Tempo, akan ada sejumlah skenario yang berjalan setelah Airlangga mundur. Pertama, adalah menunjuk Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Agus Gumiwang saat ini menjabat sebagai Menteri Perindustrian.

Hubungan Airlangga dan Agus juga disebut-sebut sedang tidak baik.  Selanjutnya, adalah mempersiapkan pelaksanaan Munaslub Partai Golkar yang rencananya bakal digelar pada akhir Agustus 2024. Nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga disebut-sebut bakal menjadi Ketua Umum Golkar yang menggantikan Airlangga.

Koran Tempo, pada 4 Maret 2024, pernah mewartakan manuver Bahlil Lahadalia merebut kursi Ketua Umum Partai Golkar dari Airlangga. Langkah Bahlil itu disebut-sebut atas restu Presiden Jokowi. Skenario Bahlil mengambil alih Golkar, memungkinkan Jokowi untuk menjadi Ketua Dewan Pembina partai beringin. (tempo)

Wakil Ketua MPR Fraksi PKB, Jazilul Fawaid secara tegas menyatakan PBNU di bawah kepemimpinan Gus Yahya telah menyimpang dari Khittah Nahdlatul Ulama (NU) 

SANCAnews.id – Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR Jazilul Fawaid dengan tegas menyatakan, PBNU di bawah kepemimpinan Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya telah menyimpang dari Khittah Nahdlatul Ulama (NU).

Hal itu diungkapkan Jazilul saat memberikan sambutan pada diskusi bertajuk 'Apakah UU Ormas dan UU Partai Politik Bisa Saling Intervensi?' yang digelar di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/8/2024).

Awalnya, dia menjelaskan ada pengurus partai politik pendiri. Namun, setelah partai politik lepas landas, pengurus pendiri tidak lagi memegang kendali.

"Nah, demikian juga dengan PKB yang didirikan oleh partai ulama yang kebetulan difasilitasi oleh PBNU ketika itu. Bukan PBNU hari ini. Kalau PBNU hari ini lebih banyak menyimpang dari garis Khittah Nahdlatul Ulama. Menyimpang dari Khittah 1926 sebagai Ormas keagamaan ketika dia membentuk tim untuk mengambil alih sebuah partai," kata Jazilul.

Wakil Ketua Umum DPP PKB itu kembali menegaskan bahwa ormas dengan partai politik sesuatu hal yang berbeda. Terlebih juga mempunyai aturan masing-masing lewat UU yang mengaturnya.

"Undang-undang atau bernegara ini mengatur. Kalau dalam Al-Qur'an jelas, kamu jangan malah haqqal bil bathil, jangan campur antara keburukan dengan kejahatan, jangan campur antara kebaikan dengan kebatilan," ujarnya.

"Tetapi ini, antara kebaikan dengan kebaikan itu juga harus ada aturannya, Makanya, negara membuat aturan undang-undang partai politik yang bekerja di ranah politik tugasnya dan undang-undang kemasyarakatan yang bekerja di ranah kemasyarakatan," tuturnya melanjutkan. (sindonews)

Advokat Alvin Lim pingsan di Mapolres Jakarta Selatan/Ist 

SANCAnews.id – Kinerja petugas Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan penyitaan tanah dan bangunan berupa rumah dan ruko (ruko) milik PT HCI yang merupakan klien advokat Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm dipertanyakan.

"WA saya kontak berkali-kali centang satu. Pelapor dan kuasa hukum diblokir. Kami sebagai pihak pelapor komunikasi tidak pernah dibalas, tidak pernah dihubungi kembali," kata Alvin di Mapolres Metro Jaksel, Senin (12/8).

Pihak Alvin sempat dijanjikan oleh pimpinan polisi, akan diberikan pelayanan oleh penyidik yang menangani. Namun, kata dia, hingga kini hal itu tak terwujud.

"Kami sudah berkali-kali datang tapi tidak dilayani, bagaimana orang tidak emosi, tidak kehabisan kesabaran?" kata Alvin.

Alvin mengaku sangat kesulitan mendapatkan pelayanan kepolisian terkait kasus yang dilaporkannya. Sebab selain dilaporkan ke polisi, perkara terkait itu juga telah dilaporkan ke Propam Polda Metro Jaya.

"Saya ini bukan orang sehat. Saya ini sakit gagal ginjal stadium 5. Bagaimana pelayanan polisi?" kata Alvin.

Alvin sendiri sempat pingsan usai kelelahan mempertanyakan perkembangan kasus ini. Ia lalu diberikan pertolongan pertama, sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit. (rmol)

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipikor) Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa/Ist 

SANCAnews.id – Mantan pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berinisial SD ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi terhadap direktur PT AOBI berinisial FK senilai Rp3,49 miliar.

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipikor) Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa mengatakan, tindak pidana pemerasan dan gratifikasi dilakukan SD pada periode 2021 hingga 2023.

"Pemberian uang dari FK ke SD diduga dilakukan karena adanya permintaan dari SD ke FK berulang kali," kata Arief dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/8).

Arief merinci sejumlah uang yang diberikan FK ke SD mulai dari sejumlah Rp1 miliar untuk penggulingan Kepala BPOM, uang Rp967 juta diterima SD melalui rekening lain atas nama DK, uang Rp1,178 miliar ke rekening SD dan Rp 350 juta secara tunai untuk pengurusan sidang PT AOBI oleh BPOM.

Arief menjelaskan, penetapan tersangka terhadap SD dilakukan berdasarkan fakta-fakta penyidikan, kecukupan alat bukti dan hasil gelar perkara pada 24 Juni 2024.

"Penyidik telah memeriksa 2 saksi ahli yaitu ahli pidana dan bahasa, 28 saksi yang terdiri dari 17 saksi dari BPOM, swasta 8 saksi, instansi di luar BPOM 3 saksi yaitu KPK dan 2 saksi dari perbankan," kata Arief.

Selain terbukti memeras, penyidik juga telah melakukan penyitaan barang bukti uang Rp1,3 miliar dan 65 dokumen lainnya.

Terkait dugaan pemerasan dan gratifikasi yang dilakukan SD, BPOM telah melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran disiplin terhadap SD berupa demosi dari jabatan Kepala Besar POM Bandung, Jawa Barat menjadi Pelaksana Balai Besar POM di Tarakan, Kalimantan Utara.

SD pun dijerat Pasal 12 huruf (e) dan atau pasal 12 B UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. (rmol)

Ketua Umum Partai Negoro, Faizal Assegaf 

SANCAnews.id – Partai Negoro menggelar konsolidasi menyikapi upaya menghalangi Anies Baswedan maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Konsolidasi dilakukan di Aljazera Signature Restaurant, Lantai. 4 Jalan Johar, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (11/8).

Ketua Umum Partai Negoro Faizal Assegaf menduga penjegalan terhadap Anies Baswedan dilakukan untuk membuka jalan bagi putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, untuk ikut berkontestasi.

"Jangan menghinakan rakyat, jangan lecehkan suara rakyat, jangan mengabaikan aspirasi rakyat, kantor-kantor partai bisa disebut oleh rakyat, karena pemufakatan jahat dengan cara-cara curang, cara-cara culas hanya demi mengabdi melayani bocah karbitan istana," kata Faizal Assegaf.

Faizal pun berterima kasih kepada para kader dan masyarakat umum yang sungguh-sungguh dan tulus menggalang ikhtiar perubahan di Jakarta. Partai Negoro menyatakan siap melawan penjegal Anies Baswedan.

Dia pun mengingatkan agar Partai Keadilan (PKS), Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk tidak tidak tergiur dengan tawaran bergabung Koalisi Indonesia Maju alias KIM dan meninggalkan Anies Baswedan.

"Ini adalah pertemuan awal, kita akan buat pertemuan yang lebih besar, hadirnya partai Negoro sebagai rumah rakyat, rumah seluruh elemen perubahan,  kita berdiri tegak bersama Pak Anies dalam satu tujuan menyelamatkan  Jakarta," tandasnya. (rmol)