SANCAnews.id

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipikor) Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa/Ist 

SANCAnews.id – Mantan pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berinisial SD ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi terhadap direktur PT AOBI berinisial FK senilai Rp3,49 miliar.

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipikor) Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa mengatakan, tindak pidana pemerasan dan gratifikasi dilakukan SD pada periode 2021 hingga 2023.

"Pemberian uang dari FK ke SD diduga dilakukan karena adanya permintaan dari SD ke FK berulang kali," kata Arief dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/8).

Arief merinci sejumlah uang yang diberikan FK ke SD mulai dari sejumlah Rp1 miliar untuk penggulingan Kepala BPOM, uang Rp967 juta diterima SD melalui rekening lain atas nama DK, uang Rp1,178 miliar ke rekening SD dan Rp 350 juta secara tunai untuk pengurusan sidang PT AOBI oleh BPOM.

Arief menjelaskan, penetapan tersangka terhadap SD dilakukan berdasarkan fakta-fakta penyidikan, kecukupan alat bukti dan hasil gelar perkara pada 24 Juni 2024.

"Penyidik telah memeriksa 2 saksi ahli yaitu ahli pidana dan bahasa, 28 saksi yang terdiri dari 17 saksi dari BPOM, swasta 8 saksi, instansi di luar BPOM 3 saksi yaitu KPK dan 2 saksi dari perbankan," kata Arief.

Selain terbukti memeras, penyidik juga telah melakukan penyitaan barang bukti uang Rp1,3 miliar dan 65 dokumen lainnya.

Terkait dugaan pemerasan dan gratifikasi yang dilakukan SD, BPOM telah melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran disiplin terhadap SD berupa demosi dari jabatan Kepala Besar POM Bandung, Jawa Barat menjadi Pelaksana Balai Besar POM di Tarakan, Kalimantan Utara.

SD pun dijerat Pasal 12 huruf (e) dan atau pasal 12 B UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. (rmol)

Ketua Umum Partai Negoro, Faizal Assegaf 

SANCAnews.id – Partai Negoro menggelar konsolidasi menyikapi upaya menghalangi Anies Baswedan maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Konsolidasi dilakukan di Aljazera Signature Restaurant, Lantai. 4 Jalan Johar, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (11/8).

Ketua Umum Partai Negoro Faizal Assegaf menduga penjegalan terhadap Anies Baswedan dilakukan untuk membuka jalan bagi putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, untuk ikut berkontestasi.

"Jangan menghinakan rakyat, jangan lecehkan suara rakyat, jangan mengabaikan aspirasi rakyat, kantor-kantor partai bisa disebut oleh rakyat, karena pemufakatan jahat dengan cara-cara curang, cara-cara culas hanya demi mengabdi melayani bocah karbitan istana," kata Faizal Assegaf.

Faizal pun berterima kasih kepada para kader dan masyarakat umum yang sungguh-sungguh dan tulus menggalang ikhtiar perubahan di Jakarta. Partai Negoro menyatakan siap melawan penjegal Anies Baswedan.

Dia pun mengingatkan agar Partai Keadilan (PKS), Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk tidak tidak tergiur dengan tawaran bergabung Koalisi Indonesia Maju alias KIM dan meninggalkan Anies Baswedan.

"Ini adalah pertemuan awal, kita akan buat pertemuan yang lebih besar, hadirnya partai Negoro sebagai rumah rakyat, rumah seluruh elemen perubahan,  kita berdiri tegak bersama Pak Anies dalam satu tujuan menyelamatkan  Jakarta," tandasnya. (rmol)

Airlangga dan Jokowi 

SANCAnews.id – Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengambil langkah mengejutkan. Menko Perekonomian Indonesia resmi mundur dari kepemimpinan Beringin Rindang tadi malam, Sabtu (10/8/2024).

Jika menengok ke belakang, pimpinan tertinggi Golkar sudah terguncang sejak sebelum Pilpres 2024 dimulai. Rencana ini mencuat setelah Dewan Pakar Partai Golkar menggelar rapat internal di kediaman Agung Laksono yang juga Ketua Dewan Pakar Partai Golkar.

Saat itu, politikus Golkar yang meminta Munas dan mendesak Airlangga mundur sebagai Ketua Umum adalah Ridwan Hisjam. Desakan juga datang dari Wakil Ketua Dewan Pimpinan Soksi Lawrence TP Siburian dan politikus senior Golkar Zainal Bintang.

Ridwan mengatakan desakan itu bermula dari keputusan rapat internal Dewan Pakar Partai Golkar, Minggu (9/7/2023) lalu. Ridwan Hisjam yang menjabat sebagai Anggota Dewan Pakar Golkar mengatakan, salah satu hasil pertemuan tersebut adalah meminta agar hasil Munas Partai Golkar 2019 yang menetapkan Airlangga sebagai calon presiden dievaluasi.

Isu yang mengemuka saat itu adalah Airlangga belum juga dilantik sebagai calon presiden, ditambah belum jelasnya arah dukungan Golkar terhadap salah satu calon presiden tersebut.

“Karena dia [Airlangga] tidak bisa melaksanakan hasil Munas 2019 yang memutuskan dia menjadi capres maka harus diubah keputusannya melalui munaslub."

"Bukan untuk mengganti ketum, kalau pemilik suara DPD menginginkan Airlangga tetap ketum, ya tidak diganti, tapi kalau pemilik suara minta diganti, ya diganti,” kata Ridwan saat dihubungi Jumat (28/7/2023) lalu.

Isu Munaslub semakin kencang kala Airlangga terseret dalam pusaran dugaan korupsi pemberian fasilitas izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya periode 2021-2022.

Kejaksaan Agung memeriksa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu selama hampir 12 jam pada Senin (24/07) lalu.

Desakan Airlangga untuk mundur juga berasal dari mantan Sekjen Golkar yang juga bekas terpidana korupsi Idrus Marham.

Dia bersama sejumlah politisi Golkar yang mengklaim mewakili Tim Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar menyampaikan desakan itu dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (27/7/2023).

Di balik bergejolaknya internal Golkar itu, terdapat beberapa politisi yang membuka diri untuk menggantikan Airlangga.

Pertama adalah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kalau (kader banyak) mendukung, mau (jadi calon Ketum Partai Golkar)… Saya sih menunggu saja. Tidak ada juga kepentingan yang menggebu-gebu di situ," kata Luhut yang menjabat Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar di Denpasar, Bali, Selasa (25/7/2023).

Kedua adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, "Setiap kader yang merasa bertanggung jawab untuk pengabdian kepada partai, saya pikir semuanya terpanggil, tapi lewat mekanisme partai," kata Bahlil, Selasa (25/7/2023).

Namun Airlangga berhasil mempertahankan kursinya hingga Pilpres 2024 ini usai. Bahkan, dia mencatatkan prestasi mentereng di Pileg 2024 lalu.

Data rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan Golkar memperoleh 15,29% suara dengan jumlah 23.208.654.

Suara Golkar memang di bawah PDI Perjuangan (PDIP) yang jadi pemenang pemilu. Namun, dari segi provinsi yang dikuasai, Golkar menjadi raja.

Golkar mampu menjadi pemenang di 14 provinsi sementara PDIP hanya 12 provinsi. Capaian itu meningkat dibandingkan dengan peringkat ke-3 pada Pileg 2019 dengan 12,15% suara dan menguasai 8 provinsi

Jokowi Ingin Rebut Golkar

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan upaya Presiden Jokowi berupaya mempertahankan kepemimpinannya dengan merebut PDIP dan Golkar.

Menurut Hasto, eks Wali Kota Solo tersebut ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol, yakni Golkar dan PDIP.

"Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan. Ada seorang menteri power full," kata Hasto dalam kegiatan Bedah Buku 'NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971' karya Ken Ward (1972) yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4).

Hasto menyebut, dalam kabinet Jokowi ada menteri powerfull dan menteri super powerfull. Kemudian, yang mendapatkan tugas untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDIP adalah menteri power full.

"Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi, dalam rangka kendaraan politik untuk 21 tahun ke depan," sebutnya.

Isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) masuk dalam bursa ketua umum Partai Golkar semakin kencang. Jokowi akhirnya merespons isu tersebut.

"Hahaha, saya sementara ini ketua Indonesia saja," kata Jokowi usai kunjungan dari RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Pontianak, Kamis (21/3).

Selain Jokowi, nama Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka juga diisukan hal yang sama. Putra sulung Jokowi tersebut juga masuk dalam bursa Ketum Golkar. (fajar)

Istana Ibu Kota Nusantara/Ist 

SANCAnews.id – Pembentukan Satgas Percepatan Investasi Ibukota Negara (IKN) merupakan bentuk kegalauan Presiden Joko Widodo dalam upayanya menyelesaikan proyek IKN di Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal tersebut disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menanggapi penunjukan Menteri Investasi/BKPM, Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satgas Percepatan Investasi IKN oleh Presiden Jokowi.

"Saya kira dengan terbentuknya satgas merupakan bagian ketidakpedean Jokowi akan kelanjutan IKN," kata Saiful kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu (11/8).

Apalagi sebelumnya, kata Saiful, Kepala Otorita IKN mundur, serta proyek IKN juga tidak kunjung mendapatkan investor.

"Itu semua merupakan salah satu bentuk kebingungan Jokowi dalam upaya menyelesaikan proyek IKN. Terlebih lagi project tersebut belum tentu dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya dalam hal ini oleh Prabowo," pungkas Saiful. (*)

Desain Istana Garuda di IKN Disebut Mirip Kelelawar, Ini Respons Menteri PUPR (©© 2024 dream.co.id) 

SANCAnews.id – Perancang Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN), Nyoman Nuarta buka suara menanggapi komentar terkait desain Istana Garuda.

Ia mengungkapkan, desain istana dirancang berbeda dan tidak ada kesamaan agar menunjukkan kewibawaan, bukan menimbulkan aura mistis.

"Jadi kalau itu menjadi aura mistis dan segala macam, ya itu terserah masing masing lah, tapi kita membuat itu tentu Istana itu agar berwibawa, kita butuh butuh wibawa itu," kata Nyoman, Sabtu (10/8). Dikutip dari Antara.

Dia menekankan agar jangan orang berpikir bahwa membangun Istana seperti halnya membangun rumah ataupun gedung-gedung yang memiliki kesamaan dengan yang lainnya. Pembangunan Istana harus menggambar ciri bangsa itu sendiri.

"Jangan berpikirannya seperti rumah karena kebawa-bawa dari zamannya kolonial. Istana ini harus kita bangun sendiri dengan ciri kita sendiri," ujarnya.

Desain Harus Tampil Beda

Dirinya menegaskan bahwa sebagai orang yang menjadi perancang dasar Istana itu, dia tidak menginginkan ada kesamaan dari hal itu.

"Kita kan membangun itu namanya Istana berbeda dong dengan bangunan-bangunan rumah yang lain, bangunan hotel, termasuk bangunan yang sudah ada, saya nggak mau," tegasnya.

Dia juga menjelaskan warna yang terlihat atau nampak gelap dari Istana itu. Dari depan merupakan kuningan yang akan berubah warna menjadi hijau, hal itu tergantung alamnya.

"Kelembapan alam kita itu dia secara pelan-pelan dia oksidasi berubah ke biru-biru toska," jelasnya.

Rangka Berbahan Perforated

Kemudian, lanjut Nyoman, rangka di belakang dari perforated. Perforated merupakan plat bolong-bolong dari bahan baja tahan cuaca. Dia menegaskan warna itu mampu tahan hingga ratusan tahun lamanya.

"Nah itu pertama dia kemerahan tadi, tergantung cuaca begitu, kena hujan, kemudian dia lama-lama tambah gelap. Dan itu sudah terbukti ratusan tahun umurnya," papar Nyoman.

Dia mencontohkan, misalnya jembatan-jembatan di Amerika terutama yang di New York. Sering kali memiliki warna yang serupa dengan yang digunakan terhadap warga Istana Garuda IKN.

"Kalau orang lihat gelap segala macam, kan susah yang biasa liat menyala-menyala warna emas itu kan saya enggak mau seperti itu," tegas Nyoman. (merdeka)