SANCAnews.id

Wakil Ketua MPR Fraksi PKB, Jazilul Fawaid secara tegas menyatakan PBNU di bawah kepemimpinan Gus Yahya telah menyimpang dari Khittah Nahdlatul Ulama (NU) 

SANCAnews.id – Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR Jazilul Fawaid dengan tegas menyatakan, PBNU di bawah kepemimpinan Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya telah menyimpang dari Khittah Nahdlatul Ulama (NU).

Hal itu diungkapkan Jazilul saat memberikan sambutan pada diskusi bertajuk 'Apakah UU Ormas dan UU Partai Politik Bisa Saling Intervensi?' yang digelar di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/8/2024).

Awalnya, dia menjelaskan ada pengurus partai politik pendiri. Namun, setelah partai politik lepas landas, pengurus pendiri tidak lagi memegang kendali.

"Nah, demikian juga dengan PKB yang didirikan oleh partai ulama yang kebetulan difasilitasi oleh PBNU ketika itu. Bukan PBNU hari ini. Kalau PBNU hari ini lebih banyak menyimpang dari garis Khittah Nahdlatul Ulama. Menyimpang dari Khittah 1926 sebagai Ormas keagamaan ketika dia membentuk tim untuk mengambil alih sebuah partai," kata Jazilul.

Wakil Ketua Umum DPP PKB itu kembali menegaskan bahwa ormas dengan partai politik sesuatu hal yang berbeda. Terlebih juga mempunyai aturan masing-masing lewat UU yang mengaturnya.

"Undang-undang atau bernegara ini mengatur. Kalau dalam Al-Qur'an jelas, kamu jangan malah haqqal bil bathil, jangan campur antara keburukan dengan kejahatan, jangan campur antara kebaikan dengan kebatilan," ujarnya.

"Tetapi ini, antara kebaikan dengan kebaikan itu juga harus ada aturannya, Makanya, negara membuat aturan undang-undang partai politik yang bekerja di ranah politik tugasnya dan undang-undang kemasyarakatan yang bekerja di ranah kemasyarakatan," tuturnya melanjutkan. (sindonews)

Advokat Alvin Lim pingsan di Mapolres Jakarta Selatan/Ist 

SANCAnews.id – Kinerja petugas Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan penyitaan tanah dan bangunan berupa rumah dan ruko (ruko) milik PT HCI yang merupakan klien advokat Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm dipertanyakan.

"WA saya kontak berkali-kali centang satu. Pelapor dan kuasa hukum diblokir. Kami sebagai pihak pelapor komunikasi tidak pernah dibalas, tidak pernah dihubungi kembali," kata Alvin di Mapolres Metro Jaksel, Senin (12/8).

Pihak Alvin sempat dijanjikan oleh pimpinan polisi, akan diberikan pelayanan oleh penyidik yang menangani. Namun, kata dia, hingga kini hal itu tak terwujud.

"Kami sudah berkali-kali datang tapi tidak dilayani, bagaimana orang tidak emosi, tidak kehabisan kesabaran?" kata Alvin.

Alvin mengaku sangat kesulitan mendapatkan pelayanan kepolisian terkait kasus yang dilaporkannya. Sebab selain dilaporkan ke polisi, perkara terkait itu juga telah dilaporkan ke Propam Polda Metro Jaya.

"Saya ini bukan orang sehat. Saya ini sakit gagal ginjal stadium 5. Bagaimana pelayanan polisi?" kata Alvin.

Alvin sendiri sempat pingsan usai kelelahan mempertanyakan perkembangan kasus ini. Ia lalu diberikan pertolongan pertama, sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit. (rmol)

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipikor) Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa/Ist 

SANCAnews.id – Mantan pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berinisial SD ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi terhadap direktur PT AOBI berinisial FK senilai Rp3,49 miliar.

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipikor) Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa mengatakan, tindak pidana pemerasan dan gratifikasi dilakukan SD pada periode 2021 hingga 2023.

"Pemberian uang dari FK ke SD diduga dilakukan karena adanya permintaan dari SD ke FK berulang kali," kata Arief dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/8).

Arief merinci sejumlah uang yang diberikan FK ke SD mulai dari sejumlah Rp1 miliar untuk penggulingan Kepala BPOM, uang Rp967 juta diterima SD melalui rekening lain atas nama DK, uang Rp1,178 miliar ke rekening SD dan Rp 350 juta secara tunai untuk pengurusan sidang PT AOBI oleh BPOM.

Arief menjelaskan, penetapan tersangka terhadap SD dilakukan berdasarkan fakta-fakta penyidikan, kecukupan alat bukti dan hasil gelar perkara pada 24 Juni 2024.

"Penyidik telah memeriksa 2 saksi ahli yaitu ahli pidana dan bahasa, 28 saksi yang terdiri dari 17 saksi dari BPOM, swasta 8 saksi, instansi di luar BPOM 3 saksi yaitu KPK dan 2 saksi dari perbankan," kata Arief.

Selain terbukti memeras, penyidik juga telah melakukan penyitaan barang bukti uang Rp1,3 miliar dan 65 dokumen lainnya.

Terkait dugaan pemerasan dan gratifikasi yang dilakukan SD, BPOM telah melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran disiplin terhadap SD berupa demosi dari jabatan Kepala Besar POM Bandung, Jawa Barat menjadi Pelaksana Balai Besar POM di Tarakan, Kalimantan Utara.

SD pun dijerat Pasal 12 huruf (e) dan atau pasal 12 B UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. (rmol)

Ketua Umum Partai Negoro, Faizal Assegaf 

SANCAnews.id – Partai Negoro menggelar konsolidasi menyikapi upaya menghalangi Anies Baswedan maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Konsolidasi dilakukan di Aljazera Signature Restaurant, Lantai. 4 Jalan Johar, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (11/8).

Ketua Umum Partai Negoro Faizal Assegaf menduga penjegalan terhadap Anies Baswedan dilakukan untuk membuka jalan bagi putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, untuk ikut berkontestasi.

"Jangan menghinakan rakyat, jangan lecehkan suara rakyat, jangan mengabaikan aspirasi rakyat, kantor-kantor partai bisa disebut oleh rakyat, karena pemufakatan jahat dengan cara-cara curang, cara-cara culas hanya demi mengabdi melayani bocah karbitan istana," kata Faizal Assegaf.

Faizal pun berterima kasih kepada para kader dan masyarakat umum yang sungguh-sungguh dan tulus menggalang ikhtiar perubahan di Jakarta. Partai Negoro menyatakan siap melawan penjegal Anies Baswedan.

Dia pun mengingatkan agar Partai Keadilan (PKS), Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk tidak tidak tergiur dengan tawaran bergabung Koalisi Indonesia Maju alias KIM dan meninggalkan Anies Baswedan.

"Ini adalah pertemuan awal, kita akan buat pertemuan yang lebih besar, hadirnya partai Negoro sebagai rumah rakyat, rumah seluruh elemen perubahan,  kita berdiri tegak bersama Pak Anies dalam satu tujuan menyelamatkan  Jakarta," tandasnya. (rmol)

Airlangga dan Jokowi 

SANCAnews.id – Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengambil langkah mengejutkan. Menko Perekonomian Indonesia resmi mundur dari kepemimpinan Beringin Rindang tadi malam, Sabtu (10/8/2024).

Jika menengok ke belakang, pimpinan tertinggi Golkar sudah terguncang sejak sebelum Pilpres 2024 dimulai. Rencana ini mencuat setelah Dewan Pakar Partai Golkar menggelar rapat internal di kediaman Agung Laksono yang juga Ketua Dewan Pakar Partai Golkar.

Saat itu, politikus Golkar yang meminta Munas dan mendesak Airlangga mundur sebagai Ketua Umum adalah Ridwan Hisjam. Desakan juga datang dari Wakil Ketua Dewan Pimpinan Soksi Lawrence TP Siburian dan politikus senior Golkar Zainal Bintang.

Ridwan mengatakan desakan itu bermula dari keputusan rapat internal Dewan Pakar Partai Golkar, Minggu (9/7/2023) lalu. Ridwan Hisjam yang menjabat sebagai Anggota Dewan Pakar Golkar mengatakan, salah satu hasil pertemuan tersebut adalah meminta agar hasil Munas Partai Golkar 2019 yang menetapkan Airlangga sebagai calon presiden dievaluasi.

Isu yang mengemuka saat itu adalah Airlangga belum juga dilantik sebagai calon presiden, ditambah belum jelasnya arah dukungan Golkar terhadap salah satu calon presiden tersebut.

“Karena dia [Airlangga] tidak bisa melaksanakan hasil Munas 2019 yang memutuskan dia menjadi capres maka harus diubah keputusannya melalui munaslub."

"Bukan untuk mengganti ketum, kalau pemilik suara DPD menginginkan Airlangga tetap ketum, ya tidak diganti, tapi kalau pemilik suara minta diganti, ya diganti,” kata Ridwan saat dihubungi Jumat (28/7/2023) lalu.

Isu Munaslub semakin kencang kala Airlangga terseret dalam pusaran dugaan korupsi pemberian fasilitas izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya periode 2021-2022.

Kejaksaan Agung memeriksa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu selama hampir 12 jam pada Senin (24/07) lalu.

Desakan Airlangga untuk mundur juga berasal dari mantan Sekjen Golkar yang juga bekas terpidana korupsi Idrus Marham.

Dia bersama sejumlah politisi Golkar yang mengklaim mewakili Tim Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar menyampaikan desakan itu dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (27/7/2023).

Di balik bergejolaknya internal Golkar itu, terdapat beberapa politisi yang membuka diri untuk menggantikan Airlangga.

Pertama adalah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kalau (kader banyak) mendukung, mau (jadi calon Ketum Partai Golkar)… Saya sih menunggu saja. Tidak ada juga kepentingan yang menggebu-gebu di situ," kata Luhut yang menjabat Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar di Denpasar, Bali, Selasa (25/7/2023).

Kedua adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, "Setiap kader yang merasa bertanggung jawab untuk pengabdian kepada partai, saya pikir semuanya terpanggil, tapi lewat mekanisme partai," kata Bahlil, Selasa (25/7/2023).

Namun Airlangga berhasil mempertahankan kursinya hingga Pilpres 2024 ini usai. Bahkan, dia mencatatkan prestasi mentereng di Pileg 2024 lalu.

Data rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan Golkar memperoleh 15,29% suara dengan jumlah 23.208.654.

Suara Golkar memang di bawah PDI Perjuangan (PDIP) yang jadi pemenang pemilu. Namun, dari segi provinsi yang dikuasai, Golkar menjadi raja.

Golkar mampu menjadi pemenang di 14 provinsi sementara PDIP hanya 12 provinsi. Capaian itu meningkat dibandingkan dengan peringkat ke-3 pada Pileg 2019 dengan 12,15% suara dan menguasai 8 provinsi

Jokowi Ingin Rebut Golkar

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan upaya Presiden Jokowi berupaya mempertahankan kepemimpinannya dengan merebut PDIP dan Golkar.

Menurut Hasto, eks Wali Kota Solo tersebut ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol, yakni Golkar dan PDIP.

"Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan. Ada seorang menteri power full," kata Hasto dalam kegiatan Bedah Buku 'NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971' karya Ken Ward (1972) yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4).

Hasto menyebut, dalam kabinet Jokowi ada menteri powerfull dan menteri super powerfull. Kemudian, yang mendapatkan tugas untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDIP adalah menteri power full.

"Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi, dalam rangka kendaraan politik untuk 21 tahun ke depan," sebutnya.

Isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) masuk dalam bursa ketua umum Partai Golkar semakin kencang. Jokowi akhirnya merespons isu tersebut.

"Hahaha, saya sementara ini ketua Indonesia saja," kata Jokowi usai kunjungan dari RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Pontianak, Kamis (21/3).

Selain Jokowi, nama Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka juga diisukan hal yang sama. Putra sulung Jokowi tersebut juga masuk dalam bursa Ketum Golkar. (fajar)