SANCAnews.id

Istana Ibu Kota Nusantara/Ist 

SANCAnews.id – Pembentukan Satgas Percepatan Investasi Ibukota Negara (IKN) merupakan bentuk kegalauan Presiden Joko Widodo dalam upayanya menyelesaikan proyek IKN di Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal tersebut disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menanggapi penunjukan Menteri Investasi/BKPM, Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satgas Percepatan Investasi IKN oleh Presiden Jokowi.

"Saya kira dengan terbentuknya satgas merupakan bagian ketidakpedean Jokowi akan kelanjutan IKN," kata Saiful kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu (11/8).

Apalagi sebelumnya, kata Saiful, Kepala Otorita IKN mundur, serta proyek IKN juga tidak kunjung mendapatkan investor.

"Itu semua merupakan salah satu bentuk kebingungan Jokowi dalam upaya menyelesaikan proyek IKN. Terlebih lagi project tersebut belum tentu dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya dalam hal ini oleh Prabowo," pungkas Saiful. (*)

Desain Istana Garuda di IKN Disebut Mirip Kelelawar, Ini Respons Menteri PUPR (©© 2024 dream.co.id) 

SANCAnews.id – Perancang Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN), Nyoman Nuarta buka suara menanggapi komentar terkait desain Istana Garuda.

Ia mengungkapkan, desain istana dirancang berbeda dan tidak ada kesamaan agar menunjukkan kewibawaan, bukan menimbulkan aura mistis.

"Jadi kalau itu menjadi aura mistis dan segala macam, ya itu terserah masing masing lah, tapi kita membuat itu tentu Istana itu agar berwibawa, kita butuh butuh wibawa itu," kata Nyoman, Sabtu (10/8). Dikutip dari Antara.

Dia menekankan agar jangan orang berpikir bahwa membangun Istana seperti halnya membangun rumah ataupun gedung-gedung yang memiliki kesamaan dengan yang lainnya. Pembangunan Istana harus menggambar ciri bangsa itu sendiri.

"Jangan berpikirannya seperti rumah karena kebawa-bawa dari zamannya kolonial. Istana ini harus kita bangun sendiri dengan ciri kita sendiri," ujarnya.

Desain Harus Tampil Beda

Dirinya menegaskan bahwa sebagai orang yang menjadi perancang dasar Istana itu, dia tidak menginginkan ada kesamaan dari hal itu.

"Kita kan membangun itu namanya Istana berbeda dong dengan bangunan-bangunan rumah yang lain, bangunan hotel, termasuk bangunan yang sudah ada, saya nggak mau," tegasnya.

Dia juga menjelaskan warna yang terlihat atau nampak gelap dari Istana itu. Dari depan merupakan kuningan yang akan berubah warna menjadi hijau, hal itu tergantung alamnya.

"Kelembapan alam kita itu dia secara pelan-pelan dia oksidasi berubah ke biru-biru toska," jelasnya.

Rangka Berbahan Perforated

Kemudian, lanjut Nyoman, rangka di belakang dari perforated. Perforated merupakan plat bolong-bolong dari bahan baja tahan cuaca. Dia menegaskan warna itu mampu tahan hingga ratusan tahun lamanya.

"Nah itu pertama dia kemerahan tadi, tergantung cuaca begitu, kena hujan, kemudian dia lama-lama tambah gelap. Dan itu sudah terbukti ratusan tahun umurnya," papar Nyoman.

Dia mencontohkan, misalnya jembatan-jembatan di Amerika terutama yang di New York. Sering kali memiliki warna yang serupa dengan yang digunakan terhadap warga Istana Garuda IKN.

"Kalau orang lihat gelap segala macam, kan susah yang biasa liat menyala-menyala warna emas itu kan saya enggak mau seperti itu," tegas Nyoman. (merdeka)

Desain Istana Garuda di IKN Disebut Mirip Kelelawar, Ini Respons Menteri PUPR (©© 2024 dream.co.id) 

SANCAnews.id – Deputi Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Alimudin mengungkapkan makna lambang Garuda menghadap ke depan di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN). Dijelaskannya, letak lambang Garuda membuktikan pembangunan Indonesia bersifat sentris.

"Sekarang (lambang) Garuda kita (Istana Garuda IKN) menatap ke depan, artinya bahwa kita menjadikan IKN itu adalah Indonesia sentris, bukan lagi Jawa sentris," kata Alimudin dalam ASN Festival 2024, di Jakarta, Sabtu (3/8).

Dia menyampaikan, kepala garuda di Istana Garuda IKN menghadap ke depan, bukan lagi menengok ke kanan sebagai bukti bahwa pemerintah melakukan pemerataan pembangunan bukan hanya di daerah Jawa.

Selain itu, hal tersebut juga yang sebagai upaya untuk memutus stereotip mengenai pandangan bahwa selama ini pembangunan lebih ke wilayah Pulau Jawa.

"Hari ini (pembangunan Istana) Garuda kita (di IKN) melihat ke depan, menatap ke depan tidak miring ke kiri, miring ke kanan. Kalau dulu zaman Orde Baru kita bilang pantas aja (daerah) barat lebih maju dari pada Indonesia timur, karena Garudanya lihat ke kanan," ujarnya.

Selain itu, Alimudin menyampaikan bahwa sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi mencetuskan nama gedung istana di IKN dengan nama Istana Garuda.

"Jadi istana tempat Pak Presiden (di IKN) namanya, beliau (Presiden Jokowi) pada saat itu mencetuskan bahwa nama gedung ini adalah Istana Garuda karena lambang burung Garuda," ujarnya, dikutip dari Antara.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur yang dilakukan oleh Presiden Jokowi merupakan upaya pengelolaan tata kelola pemerintahan.

"Suatu ketika Pak Presiden bilang 'saya jadi Presiden lima kali juga, tidak akan mampu mengubah tata kelola pemerintahan, maka salah satu yang dilakukan memindahkan ibu kota (negara). Memindahkan ibu kota negara kita dengan memulai dengan tata kelola yang baru," ujar Alimudin meniru ucapan Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memberi nama gedung Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) Penajam Paser Utara (PPU) sebagai Istana Garuda, sedangkan Istana Kepresidenan IKN sebagai Istana Negara.

Hal itu disampaikan oleh Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuldjono usai menghadiri rapat internal bersama Presiden Jokowi di Istana Garuda IKN, Senin (29/7).

"Beliau menyampaikan, ini Istana Garuda, bukan Kantor Presiden lagi, tapi namanya Istana Garuda. Yang di bawah, Istana Negara," kata Basuki dalam konferensi pers di lobi Istana Garuda.

Istana Negara IKN, berupa bangunan megah yang menjadi kediaman resmi Presiden Indonesia. Terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Sedangkan, Istana Garuda berada tepat di belakang Istana Negara pada dataran lahan yang lebih tinggi. Bangunan tersebut menjadi tempat untuk Presiden berkantor.

Basuki yang juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut nama istana bagi fasilitas kegiatan Presiden itu sebagai official yang bisa dikenal masyarakat. (merdeka)

Anies Basweda and Presiden PKS Ahmad Syaikhu (kedua kiri) di MILAD-KE-21-PKS 

SANCAnews.id – Partai Keadilan Sosial (PKS) menyebut rekomendasi Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2024 sudah habis. Oleh karena itu, PKS kini mulai menjajaki opsi kedua untuk membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) pimpinan Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan kursi yang tersedia tidak cukup untuk mendukung pasangan Anies-Sohibul Iman. PKS sebagai pemenang pemilu di Jakarta hanya mengantongi 18 kursi. Sedangkan syarat nominasi minimal 22 kursi.

“Saya kira pertama, bahwa pimpinan PKS telah berkomunikasi dengan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih pada Pilpres 2024,” kata Syaikhu di DPP PKS, Sabtu (10/8).

Sementara, Juru Bicara PKS Muhammad Kholid menyampaikan, sejak dideklarasikan sebagai bacagub hingga tenggat rekomendasi yang ditentukan, dukungan kepada Anies belum bertambah dari aspek elektoral syarat pencalonan.

"Jadi keputusan dari DPP PKS sebelumnya bahwa kita rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies-Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus, kemarin," kata Kholid.

Dia mengungkap, sampai saat ini tidak ada partai lain yang mengeluarkan surat rekomendasi mendukung Anies-Sohibul. Oleh karena itu, syarat kekurangan 4 kursi DPRD DKI Jakarta belum bisa terpenuhi.

"PKS walaupun partai pemenang di Jakarta kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi tentu sebagai partai politik ketika kita belum memenuhi kursi tadi kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini," pungkas Kholid. (jawapos)

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin 

SANCAnews.id – Peraturan Pemerintah (PP) 28/2024 tentang Penerapan Undang-Undang (UU) Kesehatan diminta segera dicabut. PP ini dikhawatirkan akan merusak moral anak bangsa, dimana pada Pasal 103 Ayat 4 PP 28/2024, pemerintah menyatakan akan memfasilitasi pemberian alat kontrasepsi sebagai bagian dari upaya kesehatan reproduksi bagi remaja usia sekolah.

"PP 24/2024 itu, yang antara lain memuat anjuran membawa kontrasepsi oleh pelajar dan pembolehan melakukan aborsi merupakan kejahatan hukum dan konstitusi," tegas mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (10/8).

Din Syamsuddin menjelaskan, PP tersebut bertentangan dengan UU tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan tujuan pendidikan nasional adalah untuk mewujudkan manusia yang beriman dan berakhlak mulia.

PP tersebut juga tidak sejalan dengan UUD 1945 yang menjadikan Pancasila, khususnya Sila Pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara.

“Kebijakan Presiden Jokowi tersebut selain tidak bijak juga merusak,” tegas mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat ini.

Atas dasar itu, Din Syamsuddin mendesak Presiden Jokowi membatalkan peraturan pemerintah tersebut. Ia mengingatkan jika kebijakan ini tidak diubah, Presiden Jokowi akan menghadapi gugatan pelanggaran konstitusi.

"Jika dijawab seperti biasa dengan ungkapan ra popo (tidak apa-apa), maka konsekuensinya gugatan pelanggaran konstitusi tak terelakkan," pungkasnya. (*)