SANCAnews.id

Desain Istana Garuda di IKN Disebut Mirip Kelelawar, Ini Respons Menteri PUPR (©© 2024 dream.co.id) 

SANCAnews.id – Deputi Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Alimudin mengungkapkan makna lambang Garuda menghadap ke depan di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN). Dijelaskannya, letak lambang Garuda membuktikan pembangunan Indonesia bersifat sentris.

"Sekarang (lambang) Garuda kita (Istana Garuda IKN) menatap ke depan, artinya bahwa kita menjadikan IKN itu adalah Indonesia sentris, bukan lagi Jawa sentris," kata Alimudin dalam ASN Festival 2024, di Jakarta, Sabtu (3/8).

Dia menyampaikan, kepala garuda di Istana Garuda IKN menghadap ke depan, bukan lagi menengok ke kanan sebagai bukti bahwa pemerintah melakukan pemerataan pembangunan bukan hanya di daerah Jawa.

Selain itu, hal tersebut juga yang sebagai upaya untuk memutus stereotip mengenai pandangan bahwa selama ini pembangunan lebih ke wilayah Pulau Jawa.

"Hari ini (pembangunan Istana) Garuda kita (di IKN) melihat ke depan, menatap ke depan tidak miring ke kiri, miring ke kanan. Kalau dulu zaman Orde Baru kita bilang pantas aja (daerah) barat lebih maju dari pada Indonesia timur, karena Garudanya lihat ke kanan," ujarnya.

Selain itu, Alimudin menyampaikan bahwa sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi mencetuskan nama gedung istana di IKN dengan nama Istana Garuda.

"Jadi istana tempat Pak Presiden (di IKN) namanya, beliau (Presiden Jokowi) pada saat itu mencetuskan bahwa nama gedung ini adalah Istana Garuda karena lambang burung Garuda," ujarnya, dikutip dari Antara.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur yang dilakukan oleh Presiden Jokowi merupakan upaya pengelolaan tata kelola pemerintahan.

"Suatu ketika Pak Presiden bilang 'saya jadi Presiden lima kali juga, tidak akan mampu mengubah tata kelola pemerintahan, maka salah satu yang dilakukan memindahkan ibu kota (negara). Memindahkan ibu kota negara kita dengan memulai dengan tata kelola yang baru," ujar Alimudin meniru ucapan Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memberi nama gedung Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) Penajam Paser Utara (PPU) sebagai Istana Garuda, sedangkan Istana Kepresidenan IKN sebagai Istana Negara.

Hal itu disampaikan oleh Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuldjono usai menghadiri rapat internal bersama Presiden Jokowi di Istana Garuda IKN, Senin (29/7).

"Beliau menyampaikan, ini Istana Garuda, bukan Kantor Presiden lagi, tapi namanya Istana Garuda. Yang di bawah, Istana Negara," kata Basuki dalam konferensi pers di lobi Istana Garuda.

Istana Negara IKN, berupa bangunan megah yang menjadi kediaman resmi Presiden Indonesia. Terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Sedangkan, Istana Garuda berada tepat di belakang Istana Negara pada dataran lahan yang lebih tinggi. Bangunan tersebut menjadi tempat untuk Presiden berkantor.

Basuki yang juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut nama istana bagi fasilitas kegiatan Presiden itu sebagai official yang bisa dikenal masyarakat. (merdeka)

Anies Basweda and Presiden PKS Ahmad Syaikhu (kedua kiri) di MILAD-KE-21-PKS 

SANCAnews.id – Partai Keadilan Sosial (PKS) menyebut rekomendasi Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2024 sudah habis. Oleh karena itu, PKS kini mulai menjajaki opsi kedua untuk membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) pimpinan Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan kursi yang tersedia tidak cukup untuk mendukung pasangan Anies-Sohibul Iman. PKS sebagai pemenang pemilu di Jakarta hanya mengantongi 18 kursi. Sedangkan syarat nominasi minimal 22 kursi.

“Saya kira pertama, bahwa pimpinan PKS telah berkomunikasi dengan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih pada Pilpres 2024,” kata Syaikhu di DPP PKS, Sabtu (10/8).

Sementara, Juru Bicara PKS Muhammad Kholid menyampaikan, sejak dideklarasikan sebagai bacagub hingga tenggat rekomendasi yang ditentukan, dukungan kepada Anies belum bertambah dari aspek elektoral syarat pencalonan.

"Jadi keputusan dari DPP PKS sebelumnya bahwa kita rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies-Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus, kemarin," kata Kholid.

Dia mengungkap, sampai saat ini tidak ada partai lain yang mengeluarkan surat rekomendasi mendukung Anies-Sohibul. Oleh karena itu, syarat kekurangan 4 kursi DPRD DKI Jakarta belum bisa terpenuhi.

"PKS walaupun partai pemenang di Jakarta kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi tentu sebagai partai politik ketika kita belum memenuhi kursi tadi kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini," pungkas Kholid. (jawapos)

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin 

SANCAnews.id – Peraturan Pemerintah (PP) 28/2024 tentang Penerapan Undang-Undang (UU) Kesehatan diminta segera dicabut. PP ini dikhawatirkan akan merusak moral anak bangsa, dimana pada Pasal 103 Ayat 4 PP 28/2024, pemerintah menyatakan akan memfasilitasi pemberian alat kontrasepsi sebagai bagian dari upaya kesehatan reproduksi bagi remaja usia sekolah.

"PP 24/2024 itu, yang antara lain memuat anjuran membawa kontrasepsi oleh pelajar dan pembolehan melakukan aborsi merupakan kejahatan hukum dan konstitusi," tegas mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (10/8).

Din Syamsuddin menjelaskan, PP tersebut bertentangan dengan UU tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan tujuan pendidikan nasional adalah untuk mewujudkan manusia yang beriman dan berakhlak mulia.

PP tersebut juga tidak sejalan dengan UUD 1945 yang menjadikan Pancasila, khususnya Sila Pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara.

“Kebijakan Presiden Jokowi tersebut selain tidak bijak juga merusak,” tegas mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat ini.

Atas dasar itu, Din Syamsuddin mendesak Presiden Jokowi membatalkan peraturan pemerintah tersebut. Ia mengingatkan jika kebijakan ini tidak diubah, Presiden Jokowi akan menghadapi gugatan pelanggaran konstitusi.

"Jika dijawab seperti biasa dengan ungkapan ra popo (tidak apa-apa), maka konsekuensinya gugatan pelanggaran konstitusi tak terelakkan," pungkasnya. (*)

Denny JA Berdiskusi Empat Mata dengan Presiden Jokowi 

SANCAnews.id – Denny JA sempat berdiskusi empat mata dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara pada Jumat, 9 Agustus 2024. Pertemuan tersebut juga diunggah pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) di akun Instagram Denny @dennyja_world.

Dalam postingannya, Denny JA menuliskan keterangan 'Keduanya berdiskusi dengan Jokowi tentang situasi terkini di Istana'. Beberapa pembahasan diungkapkan pendiri LSI dalam pertemuan dengan Kepala Negara.

Denny JA menjelaskan, pada September 2024 hingga Januari 2025, media, masyarakat luas, dan para ahli akan banyak berdiskusi terkait keberhasilan dan kegagalan 10 tahun kepemimpinan Jokowi.

Meski begitu, Denny JA menjelaskan kepuasan masyarakat terhadap Jokowi dan tingkat persetujuannya masih berada pada angka yang sangat tinggi, yakni antara 75-81 persen.

"Ini salah satu approval rating tertinggi di dunia saat ini," kata Denny.

Bahkan, jelasnya, approval rating Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, kata Denny, di momen yang sama berada di bawah 40 persen. (fajar)

Anies Baswedan 

SANCAnews.id – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka opsi untuk berpisah dengan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 dan mulai membuka komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Anies mengaku belum mendengar keterangan resmi dari PKS.

"Alhamdulillah secara resmi kita belum mendengar apa-apa, jadi kalau kabar-kabar angin banyak sekali, spekulasi banyak sekali, kita ikuti sikap resmi karena itulah sikap yang menjadi rujukan kita semua," kata Anies Baswedan kepada wartawan di Kawasan Taman Kota Kembangan, Jakarta Barat, Jumat (9/8/2024).

Dilansir detikcom, Anies Baswedan mengatakan lebih baik menunggu sikap resmi partai dibandingkan berspekulasi soal dukungan. Katanya, waktu pendaftarannya masih lama.

"Dan kita tau bahwa proses pendaftaran itu 27-29 Agustus, masih berapa hari ini 18-20 hari, kita lihat aja perkembangannya," sambungnya.

Sinyal Anies ditinggalkan oleh PKS itu disebut-sebut karena partai yang dipimpin Ahmad Syaikhu tersebut akan merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Di sisi lain, koalisi tersebut kini sedang dibicarakan bakal mengusung Ridwan Kamil.

Sebelumnya Wasekjen DPP PKS Zainudin Paru mengatakan, calon gubenur partainya akan diumumkan sehari, dua hari ke depan. Hal ini menindaklanjuti tenggat waktu terhadap eks gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang telah habis dalam mencari rekan koalisi supaya pasangan AMAN (Anies-Sohibul Iman) berlayar.

"Dengan telah lewatnya tenggat waktu 4 Agustus 2024 bagi Anies untuk mendapatkan partai koalisi agar menggenapkan 4 kursi PKS dari 22 kursi syarat dukungan 20 persen calon kepala daerah," ujar Zainudin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/8).

"Kemungkinan dalam waktu satu, dua hari ke depan sudah ada kepastian calon Gubernur DKJ yang akan diusung oleh PKS," tambahnya.

Sekretaris Tim Seleksi Calon Kepala Daerah DPP PKS ini mengatakan ada kemungkinan Anies gagal maju di Pilkada 2024. Ia menyebut hingga saat ini baru PKS yang memberikan SK dukungan untuk pasangan Anies-Sohibul Iman (AMAN).

"Karena baru dapat SK usungan dari PKS, Anies dan Shohibul Imam (AMAN) kemungkinan gagal jadi Cagub atau Cawagub DKJ," kata dia.

Terkait pernyataan ini, Zainudin pun menyampaikan terima kasih kepada Anies Baswedan atas kiprahnya selama ini. Ia berharap usaha yang telah dilakukan Anies dapat menjadi amal kebaikan ke depannya.

"Ucapkan terima kasih atas kebersamaan Pak Anies dan PKS selama ini dalam memimpin dan membangun Jakarta. Kita saling mendoakan yang terbaik untuk Pak Anies dan PKS. Semoga semua ikhtiar yang telah dilakukan tercatat sebagai amal sholeh bagi kebaikan dan kemajuan bangsa Indonesia tercinta ke depan," katanya. (*)