SANCAnews.id

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin 

SANCAnews.id – Peraturan Pemerintah (PP) 28/2024 tentang Penerapan Undang-Undang (UU) Kesehatan diminta segera dicabut. PP ini dikhawatirkan akan merusak moral anak bangsa, dimana pada Pasal 103 Ayat 4 PP 28/2024, pemerintah menyatakan akan memfasilitasi pemberian alat kontrasepsi sebagai bagian dari upaya kesehatan reproduksi bagi remaja usia sekolah.

"PP 24/2024 itu, yang antara lain memuat anjuran membawa kontrasepsi oleh pelajar dan pembolehan melakukan aborsi merupakan kejahatan hukum dan konstitusi," tegas mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (10/8).

Din Syamsuddin menjelaskan, PP tersebut bertentangan dengan UU tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan tujuan pendidikan nasional adalah untuk mewujudkan manusia yang beriman dan berakhlak mulia.

PP tersebut juga tidak sejalan dengan UUD 1945 yang menjadikan Pancasila, khususnya Sila Pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara.

“Kebijakan Presiden Jokowi tersebut selain tidak bijak juga merusak,” tegas mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat ini.

Atas dasar itu, Din Syamsuddin mendesak Presiden Jokowi membatalkan peraturan pemerintah tersebut. Ia mengingatkan jika kebijakan ini tidak diubah, Presiden Jokowi akan menghadapi gugatan pelanggaran konstitusi.

"Jika dijawab seperti biasa dengan ungkapan ra popo (tidak apa-apa), maka konsekuensinya gugatan pelanggaran konstitusi tak terelakkan," pungkasnya. (*)

Denny JA Berdiskusi Empat Mata dengan Presiden Jokowi 

SANCAnews.id – Denny JA sempat berdiskusi empat mata dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara pada Jumat, 9 Agustus 2024. Pertemuan tersebut juga diunggah pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) di akun Instagram Denny @dennyja_world.

Dalam postingannya, Denny JA menuliskan keterangan 'Keduanya berdiskusi dengan Jokowi tentang situasi terkini di Istana'. Beberapa pembahasan diungkapkan pendiri LSI dalam pertemuan dengan Kepala Negara.

Denny JA menjelaskan, pada September 2024 hingga Januari 2025, media, masyarakat luas, dan para ahli akan banyak berdiskusi terkait keberhasilan dan kegagalan 10 tahun kepemimpinan Jokowi.

Meski begitu, Denny JA menjelaskan kepuasan masyarakat terhadap Jokowi dan tingkat persetujuannya masih berada pada angka yang sangat tinggi, yakni antara 75-81 persen.

"Ini salah satu approval rating tertinggi di dunia saat ini," kata Denny.

Bahkan, jelasnya, approval rating Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, kata Denny, di momen yang sama berada di bawah 40 persen. (fajar)

Anies Baswedan 

SANCAnews.id – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka opsi untuk berpisah dengan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 dan mulai membuka komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Anies mengaku belum mendengar keterangan resmi dari PKS.

"Alhamdulillah secara resmi kita belum mendengar apa-apa, jadi kalau kabar-kabar angin banyak sekali, spekulasi banyak sekali, kita ikuti sikap resmi karena itulah sikap yang menjadi rujukan kita semua," kata Anies Baswedan kepada wartawan di Kawasan Taman Kota Kembangan, Jakarta Barat, Jumat (9/8/2024).

Dilansir detikcom, Anies Baswedan mengatakan lebih baik menunggu sikap resmi partai dibandingkan berspekulasi soal dukungan. Katanya, waktu pendaftarannya masih lama.

"Dan kita tau bahwa proses pendaftaran itu 27-29 Agustus, masih berapa hari ini 18-20 hari, kita lihat aja perkembangannya," sambungnya.

Sinyal Anies ditinggalkan oleh PKS itu disebut-sebut karena partai yang dipimpin Ahmad Syaikhu tersebut akan merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Di sisi lain, koalisi tersebut kini sedang dibicarakan bakal mengusung Ridwan Kamil.

Sebelumnya Wasekjen DPP PKS Zainudin Paru mengatakan, calon gubenur partainya akan diumumkan sehari, dua hari ke depan. Hal ini menindaklanjuti tenggat waktu terhadap eks gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang telah habis dalam mencari rekan koalisi supaya pasangan AMAN (Anies-Sohibul Iman) berlayar.

"Dengan telah lewatnya tenggat waktu 4 Agustus 2024 bagi Anies untuk mendapatkan partai koalisi agar menggenapkan 4 kursi PKS dari 22 kursi syarat dukungan 20 persen calon kepala daerah," ujar Zainudin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/8).

"Kemungkinan dalam waktu satu, dua hari ke depan sudah ada kepastian calon Gubernur DKJ yang akan diusung oleh PKS," tambahnya.

Sekretaris Tim Seleksi Calon Kepala Daerah DPP PKS ini mengatakan ada kemungkinan Anies gagal maju di Pilkada 2024. Ia menyebut hingga saat ini baru PKS yang memberikan SK dukungan untuk pasangan Anies-Sohibul Iman (AMAN).

"Karena baru dapat SK usungan dari PKS, Anies dan Shohibul Imam (AMAN) kemungkinan gagal jadi Cagub atau Cawagub DKJ," kata dia.

Terkait pernyataan ini, Zainudin pun menyampaikan terima kasih kepada Anies Baswedan atas kiprahnya selama ini. Ia berharap usaha yang telah dilakukan Anies dapat menjadi amal kebaikan ke depannya.

"Ucapkan terima kasih atas kebersamaan Pak Anies dan PKS selama ini dalam memimpin dan membangun Jakarta. Kita saling mendoakan yang terbaik untuk Pak Anies dan PKS. Semoga semua ikhtiar yang telah dilakukan tercatat sebagai amal sholeh bagi kebaikan dan kemajuan bangsa Indonesia tercinta ke depan," katanya. (*)

Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Habib Noval Assegaf 

SANCAnews.id – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta Panitia Khusus (Pansus) Haji tidak melanjutkan, melainkan menyelesaikannya secara persuasif. Wacana ini mendapat kritik.

Salah satunya datang dari tokoh Nahdatul Ulama, Noval Assegaf. Dia berspekulasi apakah rencana itu memiliki makna tersembunyi.

Ia menyindir Ketua PBNU Gus Yahya dan Menteri Agama Yaqut Cholil atau Gus Yaqut. Keduanya diketahui bersaudara.

“Upaya Gus Yahya ketua PBNU untuk selamatkan adiknya?” kata Noval dikutip fajar.co.id dari unggahannya di X, Jumat (9/8/2024).

Adapun saran PBNU agar Pansus haji diselesaikan antara Gus Yaqut dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Ketua MPR RI itu tidak disampaikan Gus Yahya. Tapi Sekretaris Jenderal PBNU Gus Ipul.

"Loh iya [internal PKB]. Kalau itu masalah Pansus Haji kan ini bisa diselesaikan dulu. Kan tinggal dipanggil [Yaqut] oleh Pak Muhaimin," kata Gus Ipul di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (7/8).

Gus Ipul mengatakan Yaqut sampai saat ini masih pengurus PKB. Karenanya, sudah sepatutnya urusan ini diselesaikan oleh PKB. (*)

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani/Ist 

SANCAnews.id – Bareskrim Polri diminta mendalami motif di balik pernyataan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani yang membuat heboh terkait inisial T, selaku pengendali judi online di Indonesia.

Penyidik ​​kepolisian perlu mengungkap motif untuk menemukan mens rea, termasuk menyelidiki kemungkinan adanya dugaan pemerasan atau upaya menutup-nutupi pernyataan tersebut.

“Kasus ini tidak boleh menguap begitu saja. Apalagi telah menimbulkan gosip liar, yang mengakibatkan sejumlah tokoh yang berinisial T menjadi korban fitnah dan trial by the press, termasuk Tommy Hermawan Lo," kata Direktur Political dan Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie kepada wartawan di Jakarta, Jumat (9/8).

Diketahui, Tommy Hermawan Lo adalah Komisaris PT. Kontek Aja. Ia adalah sosok seorang pemuda kreatif dan berperan besar membangun Dewa United, sebuah klub sepak bola Indonesia yang berbasis di Tangerang Selatan.

Sejak didirikan pada tanggal 22 Februari 2021 silam, Dewa United akhirnya berhasil masuk promosi ke tingkat rangking tertinggi sepak bola Indonesia.

Sebelumnya, Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, menyebut Benny Rhamdani  tidak menyebut sekali pun siapa sosok T selama dua kali pemeriksaan.

Tidak sekadar itu Benny bahkan sempat meminta maaf karena tidak mampu menjawab siapa sosok T dan telah membuat gaduh. (rmol)