SANCAnews.id

Mantan Dirut PT JJC, Djoko Dwijono 

SANCAnews.id – Alasan bersikap sopan yang menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dalam menjatuhkan hukuman ringan kepada mantan Direktur Jalan Layang Jasamarga Cikampek (JJC), Djoko Dwijono, tidak bisa dibenarkan.

Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil menegaskan, majelis hakim tidak boleh memutus suatu perkara hanya karena kesopanan pelaku korupsi.

"Menurut saya pikiran hakim udah kebolak-balik. Kesopanan itu bukan dijadikan standar dalam memutuskan vonis,” kata Nasir Djamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (9/8).

Politisi PKS ini berujar, persidangan tindak pidana korupsi bukanlah arena sidang etik. Setiap terdakwa korupsi yang dinyatakan bersalah, kata dia, harus divonis atas dasar tindakan hukum, bukan berdasarkan etika terdakwa dalam persidangan. 

"Kalau kesopanan dijadikan pertimbangan hakim, maka persidangan Tipikor sudah berubah menjadi persidangan etika dan sopan santun,” tutupnya.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta sebelumnya memvonis Djoko Dwijono dengan tiga tahun penjara dan denda Rp250 juta. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa dengan empat tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Fahzal Hendri berujar, ada beberapa pertimbangan yang meringankan vonis terhadap Djoko Dwijono.

Hal-hal yang meringankan antara lain, Djoko Dwijono mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta bersikap sopan selama persidangan.

Hakim juga mempertimbangkan Djoko sebagai tulang punggung keluarga, belum pernah dihukum sebelumnya, dan hasil pekerjaannya berupa jalan tol telah memberikan manfaat bagi masyarakat dengan mengurangi kemacetan lalu lintas. (*)

SANCAnews.id – Anggaran HUT ke-79 Republik Indonesia (RI) yang digelar di Jakarta dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dikabarkan membengkak. Presiden Jokowi menilai wajar adanya pembengkakan akibat pelaksanaan upacara HUT RI tahun ini. Dia membenarkan, anggaran upacara HUT RI ke-79 sudah disiapkan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

"Ya namanya dulu di satu tempat, ini karena ada transisi, jadi di dua tempat. Tapi ini kan lompatan yang saya kira biasa, wajar, dan anggarannya di Setneg juga ada," kata Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat (9/8).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno sebelumnya mengakui, anggaran perayaan HUT ke-79 RI tahun ini membengkak. Pratikno menegaskan, membengkaknya anggaran perayaan HUT ke-79 RI lantaran digelar di dua tempat, yakni Jakarta dan Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur. Namun, ia mengklaim kenaikan anggaran itu tidak secara drastis.

"Ya karena upacara sekarang itu kan diselenggarakan di dua tempat, tentu saja anggarannya lebih besar dari sebelumnya tetapi nggak signifikan," ucap Pratikno di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (6/8).

Pratikno mengungkapkan, antusiasme masyarakat yang ingin hadir Upacara HUT ke-79 RI di IKN sangat luar biasa. Ia pun mengaku banyak menerima surat dari organisasi masyarakat (ormas) untuk dapat hadir Upacara HUT RI di IKN.

"Ada surat masuk dari organisasi-organisasi macam-macam yang kita terima. Tapi kami sampaikan bahwa peserta upacara di IKN itu adalah by invitation ya. Kita yang undang, karena sekali lagi itu kan sangat-sangat terbatas," tegas Pratikno.

Lebih lanjut Pratikno menyanggah bahwa mobilitas di IKN akan menggunakan mobil mewah seperti Toyota Alphard. Ia menekankan, akomodasi untuk para tamu negara dan VVIP akan menggunakan bus.

"Kita harus menyediakan banyak bus, itu pun kita sudah berkoordinasi dengan aparat setempat di Kaltim, Pemda, Pemkab, dengan Kapolda, dengan Pangdam, sama-sama berkolaborasi agar apa yang dibutuhkan dalam proses detik-detik proklamasi itu bisa tercukupi," pungkas Pratikno. (jawapos)

 Kolase foto dari kiri ke kanan, Komjen Setyo Budiyanto, Komjen Panca Simanjuntak, Irjen Djoko Poerwanto, dan Irjen Didik Agung Widjanarko. FOTO/wikipediar.org/wikipedia.org/X/youtube 

SANCAnews.id – Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi alias Pansel KPK telah mengumumkan nama-nama yang lolos tes tertulis. Diantaranya ada tujuh anggota polisi yang mendaftar sebagai calon pimpinan atau capin KPK.

Hal itu terungkap dalam surat pengumuman Pansel KPK nomor 47/PANSEL-KPK/08/2024 tanggal 8 Agustus 2024. Surat tersebut ditandatangani Ketua Pansel KPK M. Yusuf Ateh.

"Peserta Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi masa jabatan 2024-2029, yang namanya tercantum pada lampiran pengumuman ini dinyatakan lulus," tulis Ateh, begitu ia disapa, dalam surat tersebut.

Pada bagian lampiran, tercantum nama 40 capim KPK yang lolos. Dari puluhan nama itu, ada jenderal dan purnawirawan polisi yang lolos tes tulis yaitu:

1. Komisaris Jenderal atau Komjen Agung Setya Imam Effendi (Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara);

2. Inspektur Jenderal atau Irjen Didik Agung Widjanarko yang kini (Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK);

3. Irjen Djoko Poerwanto (Kepala Kepolisan Daerah Kalimantan Tengah atau Kapolda Kalteng);

4. Komjen R.Z Panca Putra S. (Sekretaris Utama Lemhannas atau Lembaga Ketahanan Nasional);

5. Brigadir Jenderal atau Brigjen Rakhmad Setyadi (Wakapolda Kalteng);

6. Irjen (Purn) Sang Made Mahendrajaya (Penjabat Gubernur Bali);

7. Komjen Setyo Budiyanto (Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian).

Setelah lolos tes tulis, 40 capim KPK akan mengikuti seleksi profile assessment pada 28 dan 29 Agustus 2024. Hasil seleksi ini diumumkan pada 10 September 2024.

"Peserta yang tidak hadir mengikuti profile assessment dinyatakan gugur dan tidak berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya," tutur Ateh.

Dia juga berharap masyarakat memberikan tanggapan atas nama-nama capim KPK yang lolos tes tulis. Tanggapan itu dapat disampaikan secara langsung ke Sekretariat Panitia Seleksi sampai 24 Agustus 2024. Masyarakat juga bisa memberikan tanggapan melalui laman https://apel.setneg.go.id atau email ke pansel.capim.kpk@setneg.go.id. (tempo)

Anies Baswedan/Ist 

SANCAnews.id – Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi dan berdialog dengan warga Kampung Alektro, Muara Baru, Jakarta Utara, Kamis (8/8).

Kedatangan Anies disambut hangat oleh warga. Bahkan anak-anak mendampingi Gubernur Jakarta periode 2017-2022 dari kendaraan hingga lokasi dialog.

“Saya silaturahmi sekaligus terima kasih karena bapak ibu semua terus berjuang bersama disini, kita percaya kalau kita kolaborasi maka pemerintah bisa lebih baik untuk warganya,” kata Anies.

Dalam kesempatan tersebut beberapa warga menyampaikan keluhan dan aspirasi kondisi yang sekarang dialami. Banyak diantaranya mengeluhkan masalah KJP Plus, Kartu Lansia, PBB, hingga penyediaan air bersih di lingkungan kampung

Menanggapi keluhan warga, Anies memaparkan bahwa program-program yang memberi manfaat untuk warga akan dikembalikan bahkan ditingkatkan, sehingga baik warga sejahtera maupun pra sejahtera tenang tinggal di Jakarta.

“Karena itu kita kembalikan, ada banyak kampung Jakarta yang kita siapkan IMB kolektif agar dapat izin usaha sehingga mereka bisa urus pinjaman untuk mengembangkan diri,” jawab Anies.

Kemudian untuk BPJS bagi Ketua RT Anies juga berjanji untuk membereskan, begitu juga PBB yang dikeluhkan warga. Ke depan Anies berjanji untuk menciptakan pemerintahan yang melindungi semua dan mengembalikan Jakarta sebagai kota yang maju serta warganya bahagia.

“Insya Allah dari kampung Alektro kita kirimkan pesan untuk kembalikan Jakarta maju kotanya bahagia warganya,” tandasnya. (rmol).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko 

SANCAnews.id – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko mengatakan, tidak ada yang mahal untuk merayakan kemerdekaan. Pernyataan itu menuai kritik.

Kader PDIP, Mohamad Guntur Romli melontarkan sindiran. Ia mempersilahkan purnawirawan TNI itu untuk melanjutkan apa yang ia yakini.

“Sip pak. Lanjut saja. Habisin,” ungkapnya dikutop fajar.co.id dari unggahannya di X, Kamis (8/8/2024).

Pria yang karib disapa Gun Romli itu mengatakan memang tidak ada yang mahal seperti yang dikatakan Moeldoko. Karena semuanya tidak dibayar pribadi, tapi dengan uang pajak dari rakyat.

“Memang tidak ada yang mahal kok, yang bayar kan pake duit rakyat,” ucapnya.

Ia juga menyinggung Moeldoko secara pribadi.

“Bapak gak akan merasa kemahalan, kan dibayarin,” pungkasnya.

Diketahui, penyewaan mobil oleh pemerintah dilakukan Kementerian Sekretariat Negara dengan Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia. Ada 1.000 unit mobil yang disewa.

Jumlah tersebut berbagai jenis. Mulai Fortuner hingga Alphard dengan harga yang bervariasi. Alphard sendiri, disewa Rp25 juta per unitnya.

Kendaraan tersebut akan digunakan untuk memfasilitasi pergerakan tamu negara dan VVIP (Very Very Important Person) selama perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara. (*)