SANCAnews.id

 Kolase foto dari kiri ke kanan, Komjen Setyo Budiyanto, Komjen Panca Simanjuntak, Irjen Djoko Poerwanto, dan Irjen Didik Agung Widjanarko. FOTO/wikipediar.org/wikipedia.org/X/youtube 

SANCAnews.id – Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi alias Pansel KPK telah mengumumkan nama-nama yang lolos tes tertulis. Diantaranya ada tujuh anggota polisi yang mendaftar sebagai calon pimpinan atau capin KPK.

Hal itu terungkap dalam surat pengumuman Pansel KPK nomor 47/PANSEL-KPK/08/2024 tanggal 8 Agustus 2024. Surat tersebut ditandatangani Ketua Pansel KPK M. Yusuf Ateh.

"Peserta Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi masa jabatan 2024-2029, yang namanya tercantum pada lampiran pengumuman ini dinyatakan lulus," tulis Ateh, begitu ia disapa, dalam surat tersebut.

Pada bagian lampiran, tercantum nama 40 capim KPK yang lolos. Dari puluhan nama itu, ada jenderal dan purnawirawan polisi yang lolos tes tulis yaitu:

1. Komisaris Jenderal atau Komjen Agung Setya Imam Effendi (Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara);

2. Inspektur Jenderal atau Irjen Didik Agung Widjanarko yang kini (Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK);

3. Irjen Djoko Poerwanto (Kepala Kepolisan Daerah Kalimantan Tengah atau Kapolda Kalteng);

4. Komjen R.Z Panca Putra S. (Sekretaris Utama Lemhannas atau Lembaga Ketahanan Nasional);

5. Brigadir Jenderal atau Brigjen Rakhmad Setyadi (Wakapolda Kalteng);

6. Irjen (Purn) Sang Made Mahendrajaya (Penjabat Gubernur Bali);

7. Komjen Setyo Budiyanto (Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian).

Setelah lolos tes tulis, 40 capim KPK akan mengikuti seleksi profile assessment pada 28 dan 29 Agustus 2024. Hasil seleksi ini diumumkan pada 10 September 2024.

"Peserta yang tidak hadir mengikuti profile assessment dinyatakan gugur dan tidak berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya," tutur Ateh.

Dia juga berharap masyarakat memberikan tanggapan atas nama-nama capim KPK yang lolos tes tulis. Tanggapan itu dapat disampaikan secara langsung ke Sekretariat Panitia Seleksi sampai 24 Agustus 2024. Masyarakat juga bisa memberikan tanggapan melalui laman https://apel.setneg.go.id atau email ke pansel.capim.kpk@setneg.go.id. (tempo)

Anies Baswedan/Ist 

SANCAnews.id – Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi dan berdialog dengan warga Kampung Alektro, Muara Baru, Jakarta Utara, Kamis (8/8).

Kedatangan Anies disambut hangat oleh warga. Bahkan anak-anak mendampingi Gubernur Jakarta periode 2017-2022 dari kendaraan hingga lokasi dialog.

“Saya silaturahmi sekaligus terima kasih karena bapak ibu semua terus berjuang bersama disini, kita percaya kalau kita kolaborasi maka pemerintah bisa lebih baik untuk warganya,” kata Anies.

Dalam kesempatan tersebut beberapa warga menyampaikan keluhan dan aspirasi kondisi yang sekarang dialami. Banyak diantaranya mengeluhkan masalah KJP Plus, Kartu Lansia, PBB, hingga penyediaan air bersih di lingkungan kampung

Menanggapi keluhan warga, Anies memaparkan bahwa program-program yang memberi manfaat untuk warga akan dikembalikan bahkan ditingkatkan, sehingga baik warga sejahtera maupun pra sejahtera tenang tinggal di Jakarta.

“Karena itu kita kembalikan, ada banyak kampung Jakarta yang kita siapkan IMB kolektif agar dapat izin usaha sehingga mereka bisa urus pinjaman untuk mengembangkan diri,” jawab Anies.

Kemudian untuk BPJS bagi Ketua RT Anies juga berjanji untuk membereskan, begitu juga PBB yang dikeluhkan warga. Ke depan Anies berjanji untuk menciptakan pemerintahan yang melindungi semua dan mengembalikan Jakarta sebagai kota yang maju serta warganya bahagia.

“Insya Allah dari kampung Alektro kita kirimkan pesan untuk kembalikan Jakarta maju kotanya bahagia warganya,” tandasnya. (rmol).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko 

SANCAnews.id – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko mengatakan, tidak ada yang mahal untuk merayakan kemerdekaan. Pernyataan itu menuai kritik.

Kader PDIP, Mohamad Guntur Romli melontarkan sindiran. Ia mempersilahkan purnawirawan TNI itu untuk melanjutkan apa yang ia yakini.

“Sip pak. Lanjut saja. Habisin,” ungkapnya dikutop fajar.co.id dari unggahannya di X, Kamis (8/8/2024).

Pria yang karib disapa Gun Romli itu mengatakan memang tidak ada yang mahal seperti yang dikatakan Moeldoko. Karena semuanya tidak dibayar pribadi, tapi dengan uang pajak dari rakyat.

“Memang tidak ada yang mahal kok, yang bayar kan pake duit rakyat,” ucapnya.

Ia juga menyinggung Moeldoko secara pribadi.

“Bapak gak akan merasa kemahalan, kan dibayarin,” pungkasnya.

Diketahui, penyewaan mobil oleh pemerintah dilakukan Kementerian Sekretariat Negara dengan Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia. Ada 1.000 unit mobil yang disewa.

Jumlah tersebut berbagai jenis. Mulai Fortuner hingga Alphard dengan harga yang bervariasi. Alphard sendiri, disewa Rp25 juta per unitnya.

Kendaraan tersebut akan digunakan untuk memfasilitasi pergerakan tamu negara dan VVIP (Very Very Important Person) selama perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara. (*)

SANCAnews.id – Panitia Seleksi (Pansel) baru saja mengumumkan nama 40 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) yang lolos tes tertulis. Dari 40 nama tersebut, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti sejumlah calon yang memiliki latar belakang di lembaga penegak hukum lain. Yakni kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyatakan, ada sejumlah hal yang perlu dikaji lebih lanjut dalam pemilihan pimpinan KPK. Terutama mengenai dominasi calon yang berlatar belakang penegak hukum.

"Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, setidaknya 40 persen kandidat (16 orang) yang lolos berasal dari lembaga penegak hukum, baik aktif maupun purna tugas. Ini tentu menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat tentang independensi pansel dalam bekerja," kata Kurnia dalam keterangan tertulis, Kamis (8/8).

Kurnia menjelaskan, potensi keberpihakan yang berlebih pada aparat penegak hukum disinyalir sedang terjadi pada proses seleksi kali ini. Dia menduga, Pansel seperti meyakini mitos yang keliru terkait adanya keharusan aparat penegak hukum mengisi struktur Komisioner KPK.

Menurut Kurnia, ada beberapa poin penting berkenaan dengan hasil seleksi kali ini. Pertama, Pansel bisa dianggap melanggar pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jika indikasi memberikan karpet merah terbukti.

"Adapun peraturan perundang-undangan itu telah memandatkan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum," jelasnya.

Kedua, keberadaan aparat penegak hukum di level Komisioner KPK berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan akan mengganggu independensi lembaga. Sebab, pasal 11 UU KPK mengamanatkan bahwa lembaga antirasuah itu diminta untuk memberantas korupsi di lembaga penegak hukum.

"Bagaimana penegakan hukum KPK akan objektif jika komisionernya berasal dari lembaga penegak hukum?" cetus Kurnia.

Sementara menyangkut independensi, lanjut Kurnia, kandidat dari Polri, Kejaksaan, atau Mahkamah Agung berpotensi memiliki loyalitas ganda. Sebab, saat kelak menjabat sebagai Komisioner KPK, secara administratif kedinasan, mereka masih berada di bawah kekuasaan lembaganya terdahulu. Yang dipimpin oleh Kapolri, Jaksa Agung, dan Ketua Mahkamah Agung.

"Atas kondisi ini, masyarakat khawatir penanganan perkara di KPK tidak objektif. Lagipun, jika dipandang calon-calon dari kalangan penegak hukum memiliki kompetensi yang mumpuni, mengapa mereka tidak diberdayakan di lembaga asalnya?" imbuh Kurnia.

Data yang diperoleh JawaPos.com, ada 15 capim KPK berlatar aparat penegak hukum yang lolos tes tulis. Berikut daftarnya:

Polri:

1.Irjen Djoko Poerwanto (Kapolda Kalteng)

2.Irjen Didik Agung Widjanarko (Deputi Korsup KPK)

3.Komjen RZ Panca Putra (Sekretaris Utama Lemhanas)

4.Komjen Setyo Budiyanto (Irjen Kementan)

5.Irjen (purn) Sang Made Mahendra Jaya

6.Brigjen Rakhmad Setyadi (Stafsus Menpan RB)

7.Komjen Agung Setya Imam Effendi (Sekretaris Utama BIN)

Jaksa: 

1.Andi Herman

2.Fitroh Rohcahyanto

3.Harli Siregar

4.Sugeng Purnomo

Hakim:

1.Albertus Usada

2.Ibnu Basuki Widodo

3.Minanoer Rachman

4.Rios Rahmanto. (jawapos)

SANCAnews.id – Aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Santri Gus Dur di depan kantor Pengurus Besar Nahdatul Ulama atau PBNU mendapat respon keras dari Gerakan Pemuda atau GP Ansor.

Ketua GP Ansor Addinjauharudin meminta Front Serba Guna (Banser) Ansor melakukan penggusiran dan pemukulan terhadap massa yang berunjuk rasa di depan kantornya di Jakarta Pusat.

“Kalau masih terjadi aksi lagi di depan kantor PBNU, Banser gak usah takut-takut, saya perintahkan untuk usir dan gebuk saja kalau tidak mau pergi,” kata Addin dalam keterangannya, Ahad 4 Agustus 2024.

Sebab, Addin menilai para pendemo itu justru sudah kelewat batas dan melanggar etika Nahdlatul Ulama atau NU. Pihaknya juga berharap agar tidak ada demo kembali di depan kantor PBNU. Dia kembali menegaskan jika ada lagi yang mendemo kantor PBNU, maka akan segera berhadapan dengan GP Ansor-Banser.

“Kemarin cukup yang terakhir, kita jaga marwah NU. Ini adalah kantor kita semua. Dari sini kita dididik, dibesarkan hingga menjadi seperti ini,” kata Addin. “Siapa pun yang demo depan PBNU, apa pun urusannya, maka akan berhadapan dengan kami.”

Reaksi serupa juga diungkapkan Ketua Pimpinan Wilayah (PW) GP Ansor Banten, Tb Adam Ma’rifat. Pihaknya bahkan menyebut para pengunjuk rasa yang mengatasnamakan santri untuk mendesak Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekertaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf agar mundur itu sebagai orang-orang terkutuk.

“Terkutuk itu orang-orang yang mengatasnamakan santri, tapi mendemo PBNU. Apalagi ndompleng nama besar Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid, ketua umum PBNU periode 1984-1999),’’ katanya melalui aplikasi perpesanan, Sabtu, 3 Agustus 2024, dikutip dari NU Online.

Adam menekankan tidak ada santri yang akan mau mendemo PBNU. Apa pun alasannya, kata dia, itu bukan cermin akhlak santri. Pihaknya juga menegaskan Banser Banten siap menjaga Kantor PBNU. Bahkan dia memerintahkan agar para pendemo tersebut dimasukkan ke dalam karung

“Banser Banten siap menjaga Kantor PBNU menghadapi orang-orang yang ngawur dan nggak jelas itu. Biar kami yang urus. Nanti saya perintahkan biar dikarungin saja orang-orang itu. Siapa pun di belakang aksi itu, kami akan melawan mereka karena sudah tak beradab,’’ katanya, dikutip dari laman banten.nu.or.id, Ahad, 4 Agustus 2024.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Karteker Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Banten, Ahmad Nuri mengatakan, PWNU Banten menyayangkan aksi yang dilakukan sejumlah orang yang mengatasnamakan Aliansi Santri Gus Dur di depan PBNU tersebut. Unjuk rasa itu disebut telah menabrak moral, etika, dan nalar sehat.

“Sudah nabrak moral, etika, dan nalar sehat,’’ ujarnya pada Sabtu malam, seperti dikutip NU Online.

Menurut Ahmad, Gedung PBNU merupakan bagian dari simbol atau ikon organisasi yang didirikan oleh para muasssis serta para kiai dan ulama. Di sana, kata dia, para pengurus besar NU, termasuk para ulama dan kiai, berkantor dan menjalankan organisasi. Termasuk Gus Dur semasa hidup. “Itu gedung karomatik, seperti keramat. Gedung tersebut bagian dari muruah organisasi,” kata dia.

Selain itu, jika mengaku sebagai santri, apalagi santrinya Gus Dur, sosok ulama kharismatik, kata Ahmad, hendaknya meniru Gus Dur. Oleh karena itu, dia meminta mereka yang yang melakukan demo tersebut secara pribadi meminta maaf kepada para muassis NU.

“Juga jam’iyyah NU. Kalau tidak, yakinlah akan kualat. Apalagi kelompok ini bisa jadi ada yang menunggangi,’’ katanya.

Seperti diketahui, puluhan orang yang mengatasnamakan Aliansi Santri Gus Dur menggeruduk Gedung PBNU, Jakarta, pada pekan lalu Jumat. Dalam aksi tersebut para pendemo menuntut agar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf mundur dari jabatannya karena dianggap telah menyimpang dari tujuan besar PBNU. (tempo)