SANCAnews.id

Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Habib Noval Assegaf 

SANCAnews.id – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta Panitia Khusus (Pansus) Haji tidak melanjutkan, melainkan menyelesaikannya secara persuasif. Wacana ini mendapat kritik.

Salah satunya datang dari tokoh Nahdatul Ulama, Noval Assegaf. Dia berspekulasi apakah rencana itu memiliki makna tersembunyi.

Ia menyindir Ketua PBNU Gus Yahya dan Menteri Agama Yaqut Cholil atau Gus Yaqut. Keduanya diketahui bersaudara.

“Upaya Gus Yahya ketua PBNU untuk selamatkan adiknya?” kata Noval dikutip fajar.co.id dari unggahannya di X, Jumat (9/8/2024).

Adapun saran PBNU agar Pansus haji diselesaikan antara Gus Yaqut dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Ketua MPR RI itu tidak disampaikan Gus Yahya. Tapi Sekretaris Jenderal PBNU Gus Ipul.

"Loh iya [internal PKB]. Kalau itu masalah Pansus Haji kan ini bisa diselesaikan dulu. Kan tinggal dipanggil [Yaqut] oleh Pak Muhaimin," kata Gus Ipul di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (7/8).

Gus Ipul mengatakan Yaqut sampai saat ini masih pengurus PKB. Karenanya, sudah sepatutnya urusan ini diselesaikan oleh PKB. (*)

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani/Ist 

SANCAnews.id – Bareskrim Polri diminta mendalami motif di balik pernyataan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani yang membuat heboh terkait inisial T, selaku pengendali judi online di Indonesia.

Penyidik ​​kepolisian perlu mengungkap motif untuk menemukan mens rea, termasuk menyelidiki kemungkinan adanya dugaan pemerasan atau upaya menutup-nutupi pernyataan tersebut.

“Kasus ini tidak boleh menguap begitu saja. Apalagi telah menimbulkan gosip liar, yang mengakibatkan sejumlah tokoh yang berinisial T menjadi korban fitnah dan trial by the press, termasuk Tommy Hermawan Lo," kata Direktur Political dan Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie kepada wartawan di Jakarta, Jumat (9/8).

Diketahui, Tommy Hermawan Lo adalah Komisaris PT. Kontek Aja. Ia adalah sosok seorang pemuda kreatif dan berperan besar membangun Dewa United, sebuah klub sepak bola Indonesia yang berbasis di Tangerang Selatan.

Sejak didirikan pada tanggal 22 Februari 2021 silam, Dewa United akhirnya berhasil masuk promosi ke tingkat rangking tertinggi sepak bola Indonesia.

Sebelumnya, Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, menyebut Benny Rhamdani  tidak menyebut sekali pun siapa sosok T selama dua kali pemeriksaan.

Tidak sekadar itu Benny bahkan sempat meminta maaf karena tidak mampu menjawab siapa sosok T dan telah membuat gaduh. (rmol)

Alvin Lie. (int) 

SANCAnews.id – Pengamat transportasi Alvin Lie angkat bicara. Mengenai persiapan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia mengatakan, baru kali ini persiapan HUT RI dipertanyakan. Ia melihat sorotan negatif masyarakat terhadap perayaan kemerdekaan tahun ini.

“Mohon dikoreksi jika saya salah. Sejauh yang mampu saya ingat, baru kali ini publik menyoroti negatif dan mengkritik persiapan Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI,” ungkapnya dikutip fajar.co.id dari unggahannya di X, Jumat (9/8/2024).

Salah satunya, kata dia, perayaan HUT yang menyedot APBN.

Contohnya penyewaan mobil mewah yang mahal. Untuk mobil Alphard, sewanga hingga Rp25 juta per hari.

“Terutama tentang borosnya biaya penyelenggaraan yang pakai APBN alias duit rakyat,” ujarnya.

Di sisi lain, ia mengungkit pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko. Purnawirawan TNI itu menyebut tidak ada yang mahal untuk HUT RI.

Alvin berharap, semoga para pejabat lebih peka lagi terhadap kondisi Indonesia.

“Semoga para pejabat peka terhadap kondisi ekonomi & sosial,” pungkasnya.

Diketahui penyewaan mobil oleh pemerintah dilakukan Kementerian Sekretariat Negara dengan Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia.

Kendaraan tersebut akan digunakan untuk memfasilitasi pergerakan tamu negara dan VVIP (Very Very Important Person) selama perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024. (fajar)

Mantan Dirut PT JJC, Djoko Dwijono 

SANCAnews.id – Alasan bersikap sopan yang menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dalam menjatuhkan hukuman ringan kepada mantan Direktur Jalan Layang Jasamarga Cikampek (JJC), Djoko Dwijono, tidak bisa dibenarkan.

Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil menegaskan, majelis hakim tidak boleh memutus suatu perkara hanya karena kesopanan pelaku korupsi.

"Menurut saya pikiran hakim udah kebolak-balik. Kesopanan itu bukan dijadikan standar dalam memutuskan vonis,” kata Nasir Djamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (9/8).

Politisi PKS ini berujar, persidangan tindak pidana korupsi bukanlah arena sidang etik. Setiap terdakwa korupsi yang dinyatakan bersalah, kata dia, harus divonis atas dasar tindakan hukum, bukan berdasarkan etika terdakwa dalam persidangan. 

"Kalau kesopanan dijadikan pertimbangan hakim, maka persidangan Tipikor sudah berubah menjadi persidangan etika dan sopan santun,” tutupnya.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta sebelumnya memvonis Djoko Dwijono dengan tiga tahun penjara dan denda Rp250 juta. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa dengan empat tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Fahzal Hendri berujar, ada beberapa pertimbangan yang meringankan vonis terhadap Djoko Dwijono.

Hal-hal yang meringankan antara lain, Djoko Dwijono mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta bersikap sopan selama persidangan.

Hakim juga mempertimbangkan Djoko sebagai tulang punggung keluarga, belum pernah dihukum sebelumnya, dan hasil pekerjaannya berupa jalan tol telah memberikan manfaat bagi masyarakat dengan mengurangi kemacetan lalu lintas. (*)

SANCAnews.id – Anggaran HUT ke-79 Republik Indonesia (RI) yang digelar di Jakarta dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dikabarkan membengkak. Presiden Jokowi menilai wajar adanya pembengkakan akibat pelaksanaan upacara HUT RI tahun ini. Dia membenarkan, anggaran upacara HUT RI ke-79 sudah disiapkan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

"Ya namanya dulu di satu tempat, ini karena ada transisi, jadi di dua tempat. Tapi ini kan lompatan yang saya kira biasa, wajar, dan anggarannya di Setneg juga ada," kata Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat (9/8).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno sebelumnya mengakui, anggaran perayaan HUT ke-79 RI tahun ini membengkak. Pratikno menegaskan, membengkaknya anggaran perayaan HUT ke-79 RI lantaran digelar di dua tempat, yakni Jakarta dan Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur. Namun, ia mengklaim kenaikan anggaran itu tidak secara drastis.

"Ya karena upacara sekarang itu kan diselenggarakan di dua tempat, tentu saja anggarannya lebih besar dari sebelumnya tetapi nggak signifikan," ucap Pratikno di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (6/8).

Pratikno mengungkapkan, antusiasme masyarakat yang ingin hadir Upacara HUT ke-79 RI di IKN sangat luar biasa. Ia pun mengaku banyak menerima surat dari organisasi masyarakat (ormas) untuk dapat hadir Upacara HUT RI di IKN.

"Ada surat masuk dari organisasi-organisasi macam-macam yang kita terima. Tapi kami sampaikan bahwa peserta upacara di IKN itu adalah by invitation ya. Kita yang undang, karena sekali lagi itu kan sangat-sangat terbatas," tegas Pratikno.

Lebih lanjut Pratikno menyanggah bahwa mobilitas di IKN akan menggunakan mobil mewah seperti Toyota Alphard. Ia menekankan, akomodasi untuk para tamu negara dan VVIP akan menggunakan bus.

"Kita harus menyediakan banyak bus, itu pun kita sudah berkoordinasi dengan aparat setempat di Kaltim, Pemda, Pemkab, dengan Kapolda, dengan Pangdam, sama-sama berkolaborasi agar apa yang dibutuhkan dalam proses detik-detik proklamasi itu bisa tercukupi," pungkas Pratikno. (jawapos)