SANCAnews.id

SANCAnews.id – Potensi Presiden Joko Widodo untuk digugat oleh penegak hukum akibat kebijakannya yang tidak memihak masih cukup terbuka. Pengamat politik Citra Institute Efriza menilai di balik kuatnya kekuasaan Jokowi, masih ada kekuatan rakyat.

Sebab, dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat, bukan kepala pemerintahan atau kepala negara. Padahal, pemimpin negara dan pemerintahan di Indonesia dipilih oleh rakyat melalui sistem pemilihan umum yang terbuka dan langsung.

"Langkah yang terbaik adalah publik yang menuntut," ujar Efriza kepada RMOL, Rabu (7/8).

Karena itu, ketika rakyat sebagai penguasa sebenarnya di dalam negara demokrasi ingin menuntut, maka harus mendorong kepala negara dan pemerintahan yang akan menggantikan Jokowi untuk menegakkan supremasi hukum.

"Harus didorong pasangan presiden dan wakil presiden terpilih untuk memproses hukum Jokowi, ketika memang ditemukan banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dalam peran dan kerja politik sebagai presiden dua periode," pungkas Efriza. (*)

Tolak Intimidasi, Sahroni Minta Polisi Ungkap Motif Perusakan Mobil Jurnalis Hussein Abri 

SANCAnews.id – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyayangkan tindakan kriminal yang menimpa jurnalis Tempo, Hussein Abri Dongoran, pembawa acara podcast politik Bocor Alus Politik di YouTube.

Sahroni meminta polisi menangkap pelaku, guna mengungkap motif sebenarnya.

“Saya minta pihak kepolisian segera menangkap dan mengungkap motif pelaku. Bahaya kalau ini memang sengaja ditujukan untuk mengintimidasi pers kita. Apalagi karya jurnalistik Tempo lagi ‘panas-panasnya’," kata Sahroni kepada wartawan, Rabu (7/8).

Politikus Partai Nasdem ini tak ingin ada pihak-pihak yang melakukan pembungkaman terhadap kinerja jurnalistik.

"Jadi jangan sampai ini upaya untuk membungkam Tempo,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sahroni khawatir jika pelaku tidak segera ditemukan, akan menimbulkan ketakutan bagi insan pers dalam menyampaikan informasi ke masyarakat.

“Negara harus menjamin keamanan dan kebebasan bagi seluruh insan pers. Karena dari merekalah masyarakat bisa melihat, mengkritik, serta mengapresiasi kinerja pemerintah," ucap Sahroni.

"Jadi tentu saya harap ini bukan bentuk upaya intimidasi, tetapi murni tindak kriminal acak. Namun jika sebaliknya, wajib diusut hingga pelaku intelektualnya. Bahkan buka saja ke publik siapa pihak yang berani intimidasi pers kita,” sambungnya.

Sahroni menegaskan, tidak boleh ada satu pun pihak di negara demokrasi, yang diperbolehkan menyentuh atau memberi tekanan terhadap pers.

“Jangan harap ada yang bisa mengusik pers kita, siapa pun itu, tak terkecuali,” pungkas Sahroni. (jawapos)

Anies Baswedan 

SANCAnews.id – Kemungkinan Anies Baswedan gagal mengikuti Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024 sebenarnya berpotensi menghadirkan peluang kotak kosong yang akan memenangkan persaingan.

Direktur Eksekutif Central Politika Subiran Paridamos menilai Anies memiliki basis pemilih setia di Jakarta. Jadi, kalau petahana tidak bisa mengikuti kontestasi, potensi masyarakat tidak memilih sangatlah besar.

"Jika hanya ada calon tunggal di Pilgub Jakarta, maka bukan tidak mungkin akan terjadi gelombang golput besar-besaran," ujar sosok yang kerap disapa Biran kepada RMOL, Rabu (7/8).

Tak cuma loyalis Anies, magister Ilmu Komunikasi Politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu meyakini loyalis dari dua partai politik (parpol) di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan absen di tempat pemungutan suara (TPS).

"Bisa saja ada gerakan dan upaya dari loyalis Anies dan PDIP serta PKS dengan memenangkan kotak kosong," sambungnya menegaskan.

Oleh karena itu, apabila Pilgub Jakarta hanya menghadirkan satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, maka pesta demokrasi akan tidak berjalan baik.

"Ini tentu secara politik tidak sehat dan tidak baik bagi iklim demokrasi di tingkat Pilkada. Sebab, masyarakat tidak diberikan alternatif dalam memilih pemimpin, tetapi dipaksa hanya memilih hanya satu figur saja," demikian Biran. (*)

Dokter Tifa 

SANCAnews.id – Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau akrab disapa Dokter Tifa mengkritik anggaran perayaan di Ibu Kota Negara (IKN) yang dikabarkan membengkak.

Dalam komentarnya, Dokter Tifa menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilainya tidak bertanggung jawab.

Melalui media sosial, Dokter Tifa mengungkapkan keterkejutannya terhadap pejabat pemerintah yang dianggapnya sudah tua namun tidak menunjukkan rasa takut akan akuntabilitas di masa mendatang.

"Heran dengan Pemerintahan Rezim ini. Pejabat-pejabatnya rata-rata sudah tua, uzur, sebentar lagi mati," ujar Tifa dalam komentarnya di aplikasi X @DokterTifa (7/8/2024).

Ia menyoroti penggunaan APBN, yang merupakan uang rakyat, dan menggambarkan pengeluarannya sebagai tindakan yang sembrono.

"Uang APBN, uang rakyat, dipakai ugal-ugalan makin blangsak," sebutnya.

Menurutnya, tindakan ini seolah-olah tidak mengenal rasa takut akan dimintai pertanggungjawaban di masa mendatang.

"Kok seperti tidak takut hisab ya? Seperti tak kenal takut bakal dimintai pertanggungjawaban di Yaumil akhir nanti," tukasnya.

Tifa juga mengungkapkan keprihatinannya mengenai nasib para pejabat jika rakyat tidak mau memaafkan tindakan mereka.

"Ngeri membayangkan nasib mereka, terutama ketika kita-kita rakyat ini, tidak mau memaafkan perbuatan mereka sampai kapanpun," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui bahwa anggaran untuk perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia tahun ini lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini disebabkan oleh penyelenggaraan acara di dua lokasi, yaitu Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Jakarta.

Pratikno menjelaskan bahwa peningkatan anggaran tersebut merupakan konsekuensi dari pemindahan sebagian acara ke IKN.

Namun, Pratikno mengaku tidak mengetahui secara pasti jumlah anggaran yang dialokasikan untuk perayaan tahun ini. (fajar)

Anies Baswedan (kanan) duduk satu meja bersama Ketua Umum Nasdem Surya Paloh (kanan) dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kiri) dalam sebuah kesempatan/Istimewa 
 

SANCAnews.id – Partai politik pendukung Anies Baswedan diminta tidak terpengaruh dengan upaya Koalisi Indonesia Maju (KIM) membangun koalisi besar pada Pilgub Jakarta 2024.

Hal ini disampaikan Wakil Sekjen PDIP bidang hubungan komunikasi Adian Napitupulu menanggapi kemungkinan Anies Baswedan gagal mencalonkan diri sebagai Cagub Jakarta karena Nasdem dan PKB dikabarkan mengalihkan perhatian ke hal lain.

Adian kemudian menyinggung perolehan suara Nasdem dan PKB yang meningkat pada Pemilu Legislatif 2024. Kondisi itu dinilai tak lepas dari dampak ekor jas Anies Baswedan yang diusung Nasdem pada Pilpres 2024.

"Setelah dapat keberuntungan coattail effect (efek ekor jas) lalu Anies mau ditinggalkan, wah itu teganya, teganya, teganya," kata Adian saat menjadi narasumber di salah satu program diskusi yang disiarkan kanal YouTube, dikutip Selasa (6/8).

Adian mendorong kedua partai itu konsisten mendukung Anies pada kontestasi tingkat Jakarta ini. Jangan karena digoda oleh kekuasaan, hubungan mesra yang sudah lama dibangun itu jadi rungkad.

"Jangan gitulah, itu kan habis manis sepah dibuang," tandas Adian.

Isu koalisi besar atau KIM Plus semakin mendekati kenyataan usai mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dijagokan sebagai bakal cagub Jakarta.

Kalau Nasdem dan PKB akhirnya putar haluan meninggalkan Anies, artinya PKS harus mencari kawan baru. Karena meski memenangkan Pemilu di Jakarta, PKS masih belum mencukupi syarat untuk mengusung pasangan calon gubernur-wakil gubernur. (rmol)