SANCAnews.id

Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina saat melakukan aksi demonstrasi di depan Kedubes AS, Jakarta pada Sabtu (3/8) 

SANCAnews.id – Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina meminta Pemerintah mengusir Kedutaan Besar AS di Indonesia.

Permintaan ini dilakukan karena AS dianggap bertanggung jawab atas serangan yang dilakukan Israel di Jalur Gaza.

“Amerika bertanggung jawab atas genosida ini. Joe Biden dan penggantinya nanti jangan sekali-kali memberikan dukungan kepada Israel. Hentikan dukungan Anda untuk Zionis,”  kata orator bernama Zaitun Nasir, pada Sabtu (3/8) di depan Kedubes AS.

Dalam aksi tersebut, para demonstran mengancam akan terus melakukan aksi di depan Kedubes AS sampai Pemerintah Washington menghentikan dukungannya untuk Tel Aviv.

“Kami akan terus melakukan gerakan yang lebih masif. Ini bukti dan komitmen kita pada UUD 45 untuk terus membela kemanusiaan dan mengenyahkan penjajahan,” tuturnya.

Nasir juga mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk bertindak tegas terhadap pemerintah AS.

“Wahau presiden dan Bu Menlu kami mohon dengan  sangat, panggil kedubes AS dan beri peringatan keras!” tegasnya.

Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi itu berjanji akan kembali melakukan aksi pada 18 Agustus mendatang, sebagai bentuk solidaritas untuk Palestina serta menghentikan segala bentuk penyerangan Israel di Jalur Gaza. (rmol)

Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto 

SANCAnews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons kemunculan nama menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution, dalam persidangan kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba (AGK ).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku mendapat informasi dari jaksa penuntut umum (JPU) terkait penyebutan nama Bobby Nasution dalam persidangan Abdul Gani Kasuba.

"Informasinya sudah disebut. Nanti kalau seandainya ada update kita akan sampaikan," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (2/8).

Namun, Tessa belum bisa memastikan apakah Jaksa akan memanggil Bobby Nasution untuk bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi yang menjerat Abdul Gani Kasuba itu.

"Sampai saat ini saya belum mendapatkan infromasi apakah jaksa penuntut umum akan memanggil saudara BN untuk hadir," ucap Tessa.

Juru bicara KPK bidang penindakan itu menyatakan, kebutuhan pemeriksaan untuk mendalami fakta persidangan, sepenuhnya menjadi pertimbangan JPU, termasuk potensi untuk memanggil Bobby.

"Apakah memang perlu memanggil atau tidak. Di posisi penyidik, belum ada kebutuhan untuk memanggil yang bersangkutan. Masih didalami prosesnya," tegas Tessa.

Nama Wali Kota Medan Bobby Nasution muncul dalam persidangan kasus dugaan suap mantan Gubernur Abdul Gani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate, Rabu (31/7). Nama itu keluar saat Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili bersaksi di persidangan.

Suryanto mengaku istilah Blok Medan merujuk pada Bobby Nasution. Hal ini karena diduga semasa menjabat, Abdul Gani kerap menggunakan istilah itu untuk menggambarkan pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Maluku Utara.

Jaksa KPK Andri Lesmana mempertanyakan kepada saksi Suryanto Andili terkait istilah Blok Medan.

"Kanapa Medan? Kan bisa saja Ternate atau Obi?," tanya jaksa di persidangan, Rabu (31/7).

Mendengar pertanyaan jaksa, Suryanto mengamini bahwa istilah blok Medan merupakan nama orang.

"Hanya itu saja yang saya tahu. Kalau tidak salah itu (istilah blok medan) Bobby Nasution," jawab Suryanto.

Jaksa pun mendalami maksud pernyataan Suryanto itu. "Blok Medan itu Wali Kota Medan maksudnya?," telisik Jaksa.

"Ya, yang saya dengar begitu," timpal Suryanto. (jawapos)

Jokowi tiga jari/Net 

SANCAnews.id – Permintaan maaf Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada masyarakat Indonesia menuai kritik. Apalagi, Kepala Negara baru sudah meminta maaf ketika masa jabatannya akan segera berakhir.

“Kenapa Jokowi memerlukan waktu untuk meminta maaf?” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Sabtu (3/8).

Diyakini, ada alasan lain yang memicu Jokowi baru menyampaikan permintaan maaf. Apalagi, permintaan maaf tersebut turut menyeret nama Maruf Amin, yang artinya hanya mengambil latar belakang kepemimpinan selama periode kedua.

Padahal, Jokowi telah menjabat selama dua periode atau 10 tahun dengan wakil yang berbeda.

Dedi memandang, Jokowi sedang terdesak karena telah gagal memperpanjang masa jabatan menjadi tiga periode sebagaimana yang sempat ramai diberitakan.

Maka dari itu, permintaan maaf Jokowi bisa dimaknai sebagai upaya mencari aman di akhir-akhir masa jabatannya.

“Itu dalam situasi terdesak karena mungkin gagal wacanakan penambahan periode atau perpanjangan masa jabatan,” ujar Dedi.

Permintaan maaf Jokowi disampaikan saat hadir dalam zikir dan doa kebangsaan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Kamis malam (1/8).

"Dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor KH Maruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini," kata Jokowi. (*)

Hendri Satrio alias Hensat (istimewa) 

SANCAnews.id – Pengamat Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio alias Hensat menilai melonjaknya angka pengangguran di DKI Jakarta menunjukkan Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang merupakan wakil pemerintah tak mampu memimpin Jakarta.

"Kalau kemudian melonjak 1.000 persen pengangguran salahkan pemerintah berarti wakilnya (Pj gubernur) memang nggak bisa menjalankan atau tidak bisa memimpin Jakarta. Jadi si Pj (Heru Budi) itu harus minta maaf," kata Hensat kepada Inilah.com di Jakarta, Jumat (2/8/224)

Hensat mencermati masalah tersebut menanggapi data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) periode Januari-Juni 2024 yang menunjukkan sebanyak 32.064 tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). DKI Jakarta menjadi yang tertinggi dengan 7.469 atau hampir 1.000 persen tenaga kerja di PHK.

Anies Baswedan (kiri) bersama Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono ketika memberikan keterangan pers seusai pertemuan informal soal suksesi kepemimpinan di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/10/2022) 

Hensat membandingkan dengan kinerja gubernur sebelumnya, yakni Anies Baswedan saat memimpin Jakarta periode 2017-2022. Dia menyebut program yang dibuat Anies pada saat itu sangat menguntungkan rakyat.

"Anies Baswedan waktu itu programnya sangat merakyat, tapikan sebagai gubernur enggak bisa lepas dari kebijakan pemerintah pusat, usai Pak Anies enggak jadi gubernur kan yang memimpin ibu kota perwakilan dari pemerintah (Pj Heru Budi)," ucapnya. 

Berdasarkan data Kemnaker pada periode Januari-Juni 2024 terdapat 32.064 orang tenaga kerja yang terkena PHK. Angka tersebut melonjak 21,4 persen dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 26.400 orang.

Total PHK tenaga kerja di Indonesia per Juni 2024 mencapai 32.064 tenaga kerja, di mana Provinsi DKI Jakarta memimpin dengan jumlah tenaga kerja ter-PHK paling tinggi sebesar 7.469 tenaga kerja. Jumlah pekerja di PHK di Jakarta melonjak 994 persen atau hampir 1.000 persen dibandingkan Januari-Juni 2023 yang hanya tercatat 683 orang.

Di sisi lain, tingkat pengangguran DKI Jakarta cenderung turun pada periode Februari 2021 atau di bawah kemimpinan Anies Baswedan. Angka pengangguran turun menjadi 8,51 persen. Angka itu terus menurun hingga Agustus 2022.

Angka pengangguran di DKI Jakarta juga sempat melonjak pada periode Anies Baswedan karena dihantam pandemi COVID-19. Ketika itu Jakarta mencatatkan angka pengangguran 10,95 persen pada Agustus 2020. (inilah)

Aliansi Santri Gus Dur menuntut Gus Yahya mundur saat bersilaturahmi ke markas PBNU di Jakarta Pusat, Jumat (2/8) 

SANCAnews.id – Aliansi Santri Gus Dur tiba di markas Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/8).

Perwakilan Aliansi Santri Gus Dur, Solihin mengatakan, aksi ini merupakan bentuk silaturahmi, bukan demonstrasi. Sebab, mereka menganggap kantor PBNU adalah rumah warga Nahdliyin.

"Kami menyampaikan gugatan terhadap Gus Yahya secara personal, bukan terhadap PBNU secara konstitusional dan kelembagaan," kata Solihin saat memimpin aksi.

Santri Gus Dur menilai Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf telah melenceng dari ideologi perjuangan Gus Dur yang dikonsolidasikan saat Muktamar Lampung.

Menurut Solihin, bukannya memperbaiki NU, kebijakan yang diambil Gus Yahya justru kontraproduktif dan melanggar hasil muktamar. Yang lebih menyakitkan, Gus Yahya telah mencampuri urusan internal rumah tangga pihak lain.

"Katanya tidak berpolitik praktis, tapi hari ini justru ditunjukkan dengan keputusan PBNU yang membentuk tim investigasi, itu adalah pelanggaran secara faktual. Ini offside!" tegas Solihin.

Santri Gus Dur juga mengingatkan, jika tindakan ini tidak dihentikan, mereka akan mendukung Muktamar Luar Biasa (MLB) untuk mengganti Gus Yahya dan Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf.

"Harus kita ingatkan Gus Yahya, kalau tidak kami dukung MLB, Gus Yahya dan sekjen harus diganti," tandas Solihin.

Aliansi Santri Gus Dur berharap melalui aksi silaturahmi ini, Gus Yahya dapat kembali kepada jalan perjuangan Gus Dur dan memperbaiki kebijakan yang dianggap merugikan NU dan warganya. (rmol)