SANCAnews.id

Hendri Satrio alias Hensat (istimewa) 

SANCAnews.id – Pengamat Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio alias Hensat menilai melonjaknya angka pengangguran di DKI Jakarta menunjukkan Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang merupakan wakil pemerintah tak mampu memimpin Jakarta.

"Kalau kemudian melonjak 1.000 persen pengangguran salahkan pemerintah berarti wakilnya (Pj gubernur) memang nggak bisa menjalankan atau tidak bisa memimpin Jakarta. Jadi si Pj (Heru Budi) itu harus minta maaf," kata Hensat kepada Inilah.com di Jakarta, Jumat (2/8/224)

Hensat mencermati masalah tersebut menanggapi data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) periode Januari-Juni 2024 yang menunjukkan sebanyak 32.064 tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). DKI Jakarta menjadi yang tertinggi dengan 7.469 atau hampir 1.000 persen tenaga kerja di PHK.

Anies Baswedan (kiri) bersama Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono ketika memberikan keterangan pers seusai pertemuan informal soal suksesi kepemimpinan di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/10/2022) 

Hensat membandingkan dengan kinerja gubernur sebelumnya, yakni Anies Baswedan saat memimpin Jakarta periode 2017-2022. Dia menyebut program yang dibuat Anies pada saat itu sangat menguntungkan rakyat.

"Anies Baswedan waktu itu programnya sangat merakyat, tapikan sebagai gubernur enggak bisa lepas dari kebijakan pemerintah pusat, usai Pak Anies enggak jadi gubernur kan yang memimpin ibu kota perwakilan dari pemerintah (Pj Heru Budi)," ucapnya. 

Berdasarkan data Kemnaker pada periode Januari-Juni 2024 terdapat 32.064 orang tenaga kerja yang terkena PHK. Angka tersebut melonjak 21,4 persen dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 26.400 orang.

Total PHK tenaga kerja di Indonesia per Juni 2024 mencapai 32.064 tenaga kerja, di mana Provinsi DKI Jakarta memimpin dengan jumlah tenaga kerja ter-PHK paling tinggi sebesar 7.469 tenaga kerja. Jumlah pekerja di PHK di Jakarta melonjak 994 persen atau hampir 1.000 persen dibandingkan Januari-Juni 2023 yang hanya tercatat 683 orang.

Di sisi lain, tingkat pengangguran DKI Jakarta cenderung turun pada periode Februari 2021 atau di bawah kemimpinan Anies Baswedan. Angka pengangguran turun menjadi 8,51 persen. Angka itu terus menurun hingga Agustus 2022.

Angka pengangguran di DKI Jakarta juga sempat melonjak pada periode Anies Baswedan karena dihantam pandemi COVID-19. Ketika itu Jakarta mencatatkan angka pengangguran 10,95 persen pada Agustus 2020. (inilah)

Aliansi Santri Gus Dur menuntut Gus Yahya mundur saat bersilaturahmi ke markas PBNU di Jakarta Pusat, Jumat (2/8) 

SANCAnews.id – Aliansi Santri Gus Dur tiba di markas Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/8).

Perwakilan Aliansi Santri Gus Dur, Solihin mengatakan, aksi ini merupakan bentuk silaturahmi, bukan demonstrasi. Sebab, mereka menganggap kantor PBNU adalah rumah warga Nahdliyin.

"Kami menyampaikan gugatan terhadap Gus Yahya secara personal, bukan terhadap PBNU secara konstitusional dan kelembagaan," kata Solihin saat memimpin aksi.

Santri Gus Dur menilai Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf telah melenceng dari ideologi perjuangan Gus Dur yang dikonsolidasikan saat Muktamar Lampung.

Menurut Solihin, bukannya memperbaiki NU, kebijakan yang diambil Gus Yahya justru kontraproduktif dan melanggar hasil muktamar. Yang lebih menyakitkan, Gus Yahya telah mencampuri urusan internal rumah tangga pihak lain.

"Katanya tidak berpolitik praktis, tapi hari ini justru ditunjukkan dengan keputusan PBNU yang membentuk tim investigasi, itu adalah pelanggaran secara faktual. Ini offside!" tegas Solihin.

Santri Gus Dur juga mengingatkan, jika tindakan ini tidak dihentikan, mereka akan mendukung Muktamar Luar Biasa (MLB) untuk mengganti Gus Yahya dan Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf.

"Harus kita ingatkan Gus Yahya, kalau tidak kami dukung MLB, Gus Yahya dan sekjen harus diganti," tandas Solihin.

Aliansi Santri Gus Dur berharap melalui aksi silaturahmi ini, Gus Yahya dapat kembali kepada jalan perjuangan Gus Dur dan memperbaiki kebijakan yang dianggap merugikan NU dan warganya. (rmol)

Presiden Joko Widodo saat menghadiri acara zikir dan doa kebangsaan yang diselenggarakan di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis malam (1/8)/BPMI Setpres 

SANCAnews.id – Permintaan maaf yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada acara zikir dan doa nasional di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis malam (1/8) dinilai janggal. Bahkan patut dipertanyakan.

Sebab, menurut Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana, survei kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf justru meningkat menjelang akhir masa jabatannya.

"Aneh juga Presiden Jokowi minta maaf ke publik, sedangkan hasil survei kepuasan atas kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf terakhir (Mei-Juni 2024) meningkat di tahun terakhir masa jabatannya (75,6 persen)," kata Gde kepada redaksi Jumat (2/7).

Apalagi, lanjut Gde Siriana, agenda politik dinasti Jokowi berhasil tanpa ada hambatan dari partai-partai politik. Parpol pun sebagai representasi rakyat selama ini tidak ada yang tegas menyatakan ketidakpuasan atau kekecewaan atas kinerja Jokowi-Maruf.

"Jadi dalam pandangan saya, perlu dipertanyakan ketulusan dalam pernyataan maaf tersebut," jelasnya.

Lanjut Gde, jangan sampai permintaan maaf tersebut hanya sebagai formalitas saja diutarakan kepada rakyat dalam situasi doa bersama.

Jika hanya sekadar formalitas, menurut Gde, bisa terlihat dari tidak spesifiknya tujuan permintaan maaf yang disampaikan Jokowi.

"Pernyataan maaf Jokowi makin terkesan formalitas, karena tidak disertai dengan pernyataan penyesalan mendalam atas suatu perbuatan atau kebijakan yang mana. Publik tentu saja tidak berharap presiden Jokowi menyampaikan kata maafnya dengan air mata sesenggukan, tetapi dengan kalimat penyesalan sudah pasti akan merujuk pada suatu perbuatan/kebijakan," paparnya.

"Misalnya, Jokowi menyesal dengan mendorong Gibran jadi Cawapres di saat dia masih berkuasa," tegas Gde.

Ditambahkan Gde, perlu ada penjelasan yang konkret di balik permintaan maaf Jokowi, agar rakyat bisa mengetahui maksud dan tujuan pernyataan tersebut.

Sebelumnya, Jokowi meminta maaf atas kesalahan yang ia lakukan selama menjabat sebagai Presiden RI.

"Dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor KH Maruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini," kata Jokowi.

"Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi serta apa pun yang ada di dalamnya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu," imbuh Jokowi. (rmol)

Sejumlah anggota Banser berjaga-jaga di depan markas PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (2/8) 

SANCAnews.id – Barisan Ansor Serba Guna (Banser) menjaga ketat markas Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/8).

Langkah ini diambil jelang kedatangan Aliansi Santri Gus Dur menggugat yang akan menggelar aksi unjuk rasa di depan markas PBNU.

Aksi demonstrasi ini dilakukan untuk menyampaikan tuntutan agar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf mundur dari jabatannya.

"Para santri meminta PBNU untuk mengambil tindakan tegas terhadap oknum pengurus yang diduga telah membelokkan sejarah NU," bunyi tuntutan massa aksi.

Aliansi Santri juga meminta PBNU mendukung Pansus Haji yang dilakukan oleh DPR RI dalam rangka perbaikan dan pembenahan penyelenggaraan haji di Indonesia.

Mereka berharap PBNU memenuhi tuntutan yang diajukan, sehingga membawa perubahan positif bagi organisasi serta umat Islam di Indonesia.

Pantauan RMOL, Banser yang dikenal sebagai satuan keamanan di bawah naungan GP Ansor, organisasi sayap pemuda NU, tampak berjaga di pintu masuk markas PBNU.

Mereka melakukan pemeriksaan ketat terhadap setiap orang yang ingin masuk ke dalam area markas untuk memastikan keamanan dan ketertiban.

Sampai berita ini diturunkan, situasi di sekitar markas PBNU masih kondusif. Polisi juga telah bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. (rmol)

Presiden Joko Widodo dalam acara zikir dan doa kebangsaan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis malam (1/8)/Instagram @jokowi 

SANCAnews.id – Jelang pensiun sebagai Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas segala kesalahan yang dilakukannya selama menjabat.

Wajar jika Presiden Jokowi meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Pasalnya, Direktur Lembaga Penelitian Lanskap Politik Indonesia Andi Yusran mengidentifikasi 4 kesalahan besar yang dilakukan Jokowi selama kepemimpinannya.

Menurut Andi, Jokowi telah merusak sistem demokrasi dengan menggunakan lembaga legislatif, lembaga peradilan, dan menggunakan aparat penegak hukum sebagai instrumen untuk memperkuat, mempertahankan, dan melanjutkan kekuasaan melalui skenario dinasti kekuasaan.

"Selanjutnya, tren pembangunan proyek mercusuar yang boros modal dianggap telah berimplikasi pada ketimpangan pembangunan antarwilayah dan antara kota-desa," kata Andi kepada RMOL, Jumat (2/8).

Proyek-proyek besar ini dianggap seringkali tidak memperhatikan kebutuhan daerah-daerah terpencil, sehingga menciptakan kesenjangan yang semakin lebar.

Kemudian, melemahnya penegakan hukum dan semakin maraknya korupsi yang melibatkan aparatur negara menjadi salah satu sorotan utama.

Menurut analis politik Universitas Nasional itu, korupsi di era Jokowi semakin merajalela dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus tersebut dianggap lemah.

Terakhir, utang negara yang meningkat signifikan selama masa pemerintahan Jokowi telah menjadi beban yang harus ditanggung oleh generasi mendatang.

"Beban keuangan negara yang semakin berat akibat beban utang yang terus menggunung," pungkas Andi Yusran.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta maaf atas kesalahan yang ia lakukan selama menjabat sebagai Presiden RI.

"Dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor KH Maruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini," kata Jokowi dalam acara zikir dan doa kebangsaan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Kamis malam (1/8).

"Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi serta apa pun yang ada di dalamnya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu," kata Jokowi. (rmo)