SANCAnews.id

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dalam Konferensi Pers Judi Online yang berlangsung secara virtual dari Jakarta Selatan, Jumat (24/05/2024) 

SANCAnews.id – Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Arie Setiadi mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak membayar utang pinjaman online atau pinjaman ilegal.

“Jadi judi online dan pinjaman online ilegal, bapaknya sama, ibunya sama. Adik kakak ini. Karena setiap kita main judi, begitu kalah, ada yang nawarin pinjaman online ilegal,” katanya di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Agustus 2024.

Ia mengatakan, baik judi online (judol) atau pinjol termasuk dalam kategori penipuan terhadap masyarakat. Sebab itu pemerintah merasa perlu menyadarkan masyarakat agar tak tertipu.

“Ini scam, bisa dibayangkan enggak? Makanya nanti kami serukan kepada seluruh masyarakat, pinjaman online ilegal akibat judi enggak usah bayar. Karena mereka menipu kita, menipu rakyat,” katanya.

Budi yakin soal seruan itu. Sebab menurut dia, segala bisnis ilegal adalah bisnis yang tak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Termasuk dari OJK (otoritas jasa keuangan). Namanya juga pinjol ilegal, bisnis ilegal mosok diladeni,” katanya.

Sebelumnya, Budi juga mengatakan perihal penumpasan pinjol, Kominfo bekerja sama dengan seluruh pihak karena komprehensif dan bisa diatasi secara cepat dan tepat, khususnya setelah pengesahan Satgas Pemberantasan Judi Online di mana Kominfo berperan di bidang pencegahan.

Hal itu dilakukan mengingat grafik kenaikan kasus pinjol berkaitan erat dengan pengguna judi online yang ikut meningkat, karena keduanya saling berkesinambungan. Budi pun mengajak seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju untuk solid terlibat memberantas judi online di samping kerja sama dengan Satgas Pemberantasan Judi Online. (tempo)

Iluttrasi

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). PP 28/2024 mengatur tentang pemberian alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja.

Peraturan ini diteken Presiden Jokowi pada Jumat, 26 Juli 2024. Pasal 103 ayat (1) menyebutkan upaya kesehatan sistem reproduksi pada usia sekolah dan remaja paling sedikit mencakup pemberian komunikasi, informasi dan edukasi, serta kesehatan reproduksi. melayani.

Sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi sekurang-kurangnya berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi; menjaga kesehatan organ reproduksi; perilaku seksual berisiko dan akibat yang ditimbulkannya; keluarga berencana (KB); melindungi diri dan mampu menolak hubungan seksual; serta pemilihan media hiburan sesuai usia anak.

"Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (kesehatan sistem reproduksi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan melalui bahan ajar atau kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan serta kegiatan lain di luar sekolah,” bunyi Pasal 103 ayat (3), dikutip Kamis (1/8).

Dalam Pasal 103 ayat (4) tertuang, pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja paling sedikit terdiri dari deteksi dini penyakit atau skrining, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi.

“Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilaksanakan dengan memperhatikan privasi dan kerahasiaan, serta dilakukan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan, konselor, dan/atau konselor sebaya yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kewenangannya,” tulis Pasal 103 ayat (5).

Kemudian, Pasal 107 menyebutkan bahwa upaya kesehatan sistem reproduksi diselenggarakan melalui penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan reproduksi sesuai dengan standar, aman, berkualitas, terjangkau, tidak diskriminatif, menjaga privasi, dan kesetaraan gender.

“Setiap orang berhak memperoleh akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan reproduksi,” bunyi Pasal 107 ayat (2). (jawapos)

Sudirman Said/Istimewa 

SANCAnews.id – Sebanyak 229 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) periode 2024-2029 telah mengikuti tes tertulis dalam proses seleksi di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (31/7).

Salah satu peserta seleksi Capim KPK, Sudirman Said mengatakan, jawaban tes tertulis menunjukkan kapasitas, pengalaman, dan latar belakang masing-masing Capim dalam pemberantasan korupsi demi kesejahteraan bangsa.

“Bila masing-masing peserta menyampaikan satu gagasan saja, maka hari ini ada lebih dari 200 gagasan untuk menangani korupsi secara serius. Kesiapan mereka, para peserta seleksi, untuk berkorban patut diapresiasi,” ujar Sudirman Said lewat keterangan resminya, Kamis (1/8).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2014-2016 itu melanjutkan, tes tertulis Capim KPK lebih kepada pengetahuan umum tentang korupsi dan KPK. Serta permasalahan yang dihadapi negara saat ini dan pandangan dari para peserta seleksi terhadap berbagai isu krusial seperti kewenangan KPK dan perampasan aset para pelaku tindak pidana korupsi.

"Perbaikan sistem hulu ke hilir, semua proses harus dibenahi. Perizinan, hukum, tata kelola pemerintahan, harus disempurnakan. Langkah ini dapat memudahkan proses bisnis dan investasi. Cara pandang kita harus terus mencari ruang perbaikan," jelas Sudirman.

Menurutnya, korupsi lebih dari sekadar pelanggaran hukum. Karena korupsi merupakan bentuk penyimpangan perilaku, penyakit budaya, penyebab rendahnya daya saing, dan penghambat pertumbuhan ekonomi, yang akhirnya menjadi penghalang kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

"Oleh sebab itu, untuk mengatasinya perlu pendekatan komprehensif, dari hulu sampai hilir. Pencegahan, penindakan, reformasi birokrasi, penguatan keteladanan perilaku para pemimpin, kampanye masif pendidikan publik, dan kerja sama dengan dunia internasional, semua itu harus dikelola secara seksama," tandas Sudirman Said. (rmol)

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto/Istimewa  

SANCAnews.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI dihebohkan dengan wacana reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Mulyanto menilai tindakan Presiden Jokowi saja tidak cukup. Mengingat, masa jabatan pemerintahan Jokowi hanya tersisa 2 bulan lagi.

Atas dasar itu, dia berharap kabar pergantian Menteri ESDM Arifin Tasrif menjadi Bahlil Lahadia hanya sekedar gosip belaka. Pasalnya, pergantian menteri di akhir masa pemerintahan tidak efektif karena banyak hal strategis yang perlu diselesaikan di Kementerian ESDM.

"Itu langkah bongkar-pasang yang kurang tepat. Apa yang bisa diharapkan dari menteri baru secara struktural dalam waktu kurang dari dua bulan. Pembahasan dengan DPR juga hanya tinggal satu masa sidang lagi," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Rabu (31/7).

Di sisi lain, kata Anggota Komisi VII DPR RI ini, dari sisi perundangan, di ujung masa pemerintahan ini ada banyak pekerjaan rumah tersisa yang harus dituntaskan Menteri ESDM. Yaitu RUU EBET, PP KEN (Kebijakan Energi Nasional), dan RUU Migas.

"Apa regulasi ini bisa diselesaikan kalau tiba-tiba berganti Menteri? Menurut saya justru akan semakin molor. Tidak perlulah reshuffle sekarang. Presiden seperti kurang kerjaan," tegasnya.

Mulyanto menambahkan, sebetulnya yang lebih perlu dilakukan Presiden Jokowi saat ini adalah menertibkan bidang kerja para menteri yang semrawut. Bukan reshuffle jelang suksesi.

"Daripada ganti menteri lebih baik kembalikan tugas masing-masing kementerian sesuai tupoksinya. Kita tahu selama ini kan Menteri Investasi banyak merambah masuk dan bikin heboh bidang ESDM, seperti kasus pencabutan ribuan IUP (izin usaha pertambangan), pemberian prioritas konsesi tambang kepada ormas keagamaan, perpanjangan izin tambang PT Vale dan PT Freeport Indonesia, dll," papar Mulyanto.

Ia pun menegaskan persoalan ruwet justru terletak pada tata kelola dan tugas kementerian terkait bidang ESDM yang tumpang tindih, antara Kementerian Investasi dengan Kementerian ESDM. Bukan pada posisi menterinya.

"Ini yang harusnya diurai dan diperbaiki. Belum lagi maraknya kasus-kasus korupsi terkait tambang ilegal timah, nikel, emas, dll. Yang masalahnya bersifat kronis dan struktural. Juga soal ketidaktepat sasaran distribusi BBM dan LPG bersubsidi yang berlarut-larut dan menekan anggaran negara dan masalah ketidakadilan," tuturnya.

"Menjelang purnatugas, mandeg pandhita, Pemerintah semestinya bersiap-siap pamit mundur dan memberi jalan kepada Presiden terpilih. Bukan malah ngegas secara politis kejar tayang saat injury time,” demikian Mulyanto. (rmol)

KPK Didesak Tangkap dan Periksa Yaqut Cholil Qoumas  

SANCAnews.id – Elemen masyarakat terus mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyikapi dugaan korupsi pengalihan kuota haji dan dugaan pemborosan anggaran mobil dinas Kementerian Agama (Kemenag).

Terbaru, massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (ALMASI) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (30/7).

Massa mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki terkait dugaan korupsi kuota haji 2024.

Koordinator Eksekutif ALMASI, Andi Isa, menegaskan Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut dan Saiful Rahmat Dasuki tidak profesional dan tidak kompeten memimpin Kementerian Agama.

"KPK segera periksa dan tangkap Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Wamenag Saiful Rahmat Dasuki," kata Andi Isa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/7).

Andi Isa menjelaskan bahwa carut-marut pelaksanaan ibadah haji 2024, terutama dugaan korupsi kuota, sangat memprihatinkan. Ditambah lagi, adanya dugaan skandal pemborosan uang rakyat lebih dari Rp13 miliar hanya untuk belanja mobil dinas di Kementerian Agama tahun 2023-2024.

"Uang rakyat hasil keringat rakyat bukan untuk kemewahan para pejabat," tegasnya dilansir JPNN.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak Tim Pansus Haji DPR untuk secara transparan kepada masyarakat hasil kinerjanya secara profesional, atas segudang masalah yang terjadi dalam Pelaksanaan Ibadah Haji 2024, jangan ada yang ditutupi termasuk temuan dugaan korupsi jual beli kuota haji.

"Anggota DPR RI digaji dari uang rakyat harus berpihak kepada rakyat jangan sampai masuk angin," ujar Andi.

Lebih lanjut, Andi mendesak Presiden Jokowi untuk segera mencopot Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki.

"Karena dinilai tidak becus dalam memimpin Kementerian Agama," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief meminta Panitia Khusus (Pansus) Haji untuk membuktikan tuduhan korupsi yang dialamatkan ke Kemenag soal pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

"Dibuktikan saja," ujar Hilman Latief pada kegiatan Coffee Morning Kemenag Bersama media di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2024).

Sementara itu, anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji DPR RI Luluk Nur Hamidah menyampaikan pihaknya menemukan indikasi korupsi dalam penyelenggaraan haji terkait dengan pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

"Bukan hanya ada indikasi pelanggaran terhadap UU, tapi kami juga mencium adanya indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus," kata Luluk beberapa waktu lalu.

Luluk mengatakan indikasi itu muncul berdasarkan informasi yang diterima oleh Pansus Angket Haji.

Menanggapi hal tersebut, Hilman mengatakan kuota haji khusus yang diambil dari kuota tambahan adalah ketentuan dari Arab Saudi. Kementerian Haji Saudi bersama Kemenag RI sebelumnya melakukan simulasi-simulasi soal potensi kepadatan di Mina. 

Saat dilakukan simulasi, kata dia, kepadatan di Mina yang sudah tidak bisa dihindari lagi, utamanya di maktab yang ditempati jamaah Indonesia. Apabila dipaksakan maka akan mengancam keselamatan jiwa.

"Dalam MoU antar menterinya (Menteri Agama RI dan Menteri Haji Saudi), angkanya memang segitu. Kan kita gak boleh jual-jual sembarangan," kata Hilman. (fajar)