SANCAnews.id

Sudirman Said/Istimewa 

SANCAnews.id – Sebanyak 229 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) periode 2024-2029 telah mengikuti tes tertulis dalam proses seleksi di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (31/7).

Salah satu peserta seleksi Capim KPK, Sudirman Said mengatakan, jawaban tes tertulis menunjukkan kapasitas, pengalaman, dan latar belakang masing-masing Capim dalam pemberantasan korupsi demi kesejahteraan bangsa.

“Bila masing-masing peserta menyampaikan satu gagasan saja, maka hari ini ada lebih dari 200 gagasan untuk menangani korupsi secara serius. Kesiapan mereka, para peserta seleksi, untuk berkorban patut diapresiasi,” ujar Sudirman Said lewat keterangan resminya, Kamis (1/8).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2014-2016 itu melanjutkan, tes tertulis Capim KPK lebih kepada pengetahuan umum tentang korupsi dan KPK. Serta permasalahan yang dihadapi negara saat ini dan pandangan dari para peserta seleksi terhadap berbagai isu krusial seperti kewenangan KPK dan perampasan aset para pelaku tindak pidana korupsi.

"Perbaikan sistem hulu ke hilir, semua proses harus dibenahi. Perizinan, hukum, tata kelola pemerintahan, harus disempurnakan. Langkah ini dapat memudahkan proses bisnis dan investasi. Cara pandang kita harus terus mencari ruang perbaikan," jelas Sudirman.

Menurutnya, korupsi lebih dari sekadar pelanggaran hukum. Karena korupsi merupakan bentuk penyimpangan perilaku, penyakit budaya, penyebab rendahnya daya saing, dan penghambat pertumbuhan ekonomi, yang akhirnya menjadi penghalang kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

"Oleh sebab itu, untuk mengatasinya perlu pendekatan komprehensif, dari hulu sampai hilir. Pencegahan, penindakan, reformasi birokrasi, penguatan keteladanan perilaku para pemimpin, kampanye masif pendidikan publik, dan kerja sama dengan dunia internasional, semua itu harus dikelola secara seksama," tandas Sudirman Said. (rmol)

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto/Istimewa  

SANCAnews.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI dihebohkan dengan wacana reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Mulyanto menilai tindakan Presiden Jokowi saja tidak cukup. Mengingat, masa jabatan pemerintahan Jokowi hanya tersisa 2 bulan lagi.

Atas dasar itu, dia berharap kabar pergantian Menteri ESDM Arifin Tasrif menjadi Bahlil Lahadia hanya sekedar gosip belaka. Pasalnya, pergantian menteri di akhir masa pemerintahan tidak efektif karena banyak hal strategis yang perlu diselesaikan di Kementerian ESDM.

"Itu langkah bongkar-pasang yang kurang tepat. Apa yang bisa diharapkan dari menteri baru secara struktural dalam waktu kurang dari dua bulan. Pembahasan dengan DPR juga hanya tinggal satu masa sidang lagi," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Rabu (31/7).

Di sisi lain, kata Anggota Komisi VII DPR RI ini, dari sisi perundangan, di ujung masa pemerintahan ini ada banyak pekerjaan rumah tersisa yang harus dituntaskan Menteri ESDM. Yaitu RUU EBET, PP KEN (Kebijakan Energi Nasional), dan RUU Migas.

"Apa regulasi ini bisa diselesaikan kalau tiba-tiba berganti Menteri? Menurut saya justru akan semakin molor. Tidak perlulah reshuffle sekarang. Presiden seperti kurang kerjaan," tegasnya.

Mulyanto menambahkan, sebetulnya yang lebih perlu dilakukan Presiden Jokowi saat ini adalah menertibkan bidang kerja para menteri yang semrawut. Bukan reshuffle jelang suksesi.

"Daripada ganti menteri lebih baik kembalikan tugas masing-masing kementerian sesuai tupoksinya. Kita tahu selama ini kan Menteri Investasi banyak merambah masuk dan bikin heboh bidang ESDM, seperti kasus pencabutan ribuan IUP (izin usaha pertambangan), pemberian prioritas konsesi tambang kepada ormas keagamaan, perpanjangan izin tambang PT Vale dan PT Freeport Indonesia, dll," papar Mulyanto.

Ia pun menegaskan persoalan ruwet justru terletak pada tata kelola dan tugas kementerian terkait bidang ESDM yang tumpang tindih, antara Kementerian Investasi dengan Kementerian ESDM. Bukan pada posisi menterinya.

"Ini yang harusnya diurai dan diperbaiki. Belum lagi maraknya kasus-kasus korupsi terkait tambang ilegal timah, nikel, emas, dll. Yang masalahnya bersifat kronis dan struktural. Juga soal ketidaktepat sasaran distribusi BBM dan LPG bersubsidi yang berlarut-larut dan menekan anggaran negara dan masalah ketidakadilan," tuturnya.

"Menjelang purnatugas, mandeg pandhita, Pemerintah semestinya bersiap-siap pamit mundur dan memberi jalan kepada Presiden terpilih. Bukan malah ngegas secara politis kejar tayang saat injury time,” demikian Mulyanto. (rmol)

KPK Didesak Tangkap dan Periksa Yaqut Cholil Qoumas  

SANCAnews.id – Elemen masyarakat terus mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyikapi dugaan korupsi pengalihan kuota haji dan dugaan pemborosan anggaran mobil dinas Kementerian Agama (Kemenag).

Terbaru, massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (ALMASI) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (30/7).

Massa mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki terkait dugaan korupsi kuota haji 2024.

Koordinator Eksekutif ALMASI, Andi Isa, menegaskan Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut dan Saiful Rahmat Dasuki tidak profesional dan tidak kompeten memimpin Kementerian Agama.

"KPK segera periksa dan tangkap Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Wamenag Saiful Rahmat Dasuki," kata Andi Isa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/7).

Andi Isa menjelaskan bahwa carut-marut pelaksanaan ibadah haji 2024, terutama dugaan korupsi kuota, sangat memprihatinkan. Ditambah lagi, adanya dugaan skandal pemborosan uang rakyat lebih dari Rp13 miliar hanya untuk belanja mobil dinas di Kementerian Agama tahun 2023-2024.

"Uang rakyat hasil keringat rakyat bukan untuk kemewahan para pejabat," tegasnya dilansir JPNN.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak Tim Pansus Haji DPR untuk secara transparan kepada masyarakat hasil kinerjanya secara profesional, atas segudang masalah yang terjadi dalam Pelaksanaan Ibadah Haji 2024, jangan ada yang ditutupi termasuk temuan dugaan korupsi jual beli kuota haji.

"Anggota DPR RI digaji dari uang rakyat harus berpihak kepada rakyat jangan sampai masuk angin," ujar Andi.

Lebih lanjut, Andi mendesak Presiden Jokowi untuk segera mencopot Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki.

"Karena dinilai tidak becus dalam memimpin Kementerian Agama," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief meminta Panitia Khusus (Pansus) Haji untuk membuktikan tuduhan korupsi yang dialamatkan ke Kemenag soal pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

"Dibuktikan saja," ujar Hilman Latief pada kegiatan Coffee Morning Kemenag Bersama media di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2024).

Sementara itu, anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji DPR RI Luluk Nur Hamidah menyampaikan pihaknya menemukan indikasi korupsi dalam penyelenggaraan haji terkait dengan pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

"Bukan hanya ada indikasi pelanggaran terhadap UU, tapi kami juga mencium adanya indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus," kata Luluk beberapa waktu lalu.

Luluk mengatakan indikasi itu muncul berdasarkan informasi yang diterima oleh Pansus Angket Haji.

Menanggapi hal tersebut, Hilman mengatakan kuota haji khusus yang diambil dari kuota tambahan adalah ketentuan dari Arab Saudi. Kementerian Haji Saudi bersama Kemenag RI sebelumnya melakukan simulasi-simulasi soal potensi kepadatan di Mina. 

Saat dilakukan simulasi, kata dia, kepadatan di Mina yang sudah tidak bisa dihindari lagi, utamanya di maktab yang ditempati jamaah Indonesia. Apabila dipaksakan maka akan mengancam keselamatan jiwa.

"Dalam MoU antar menterinya (Menteri Agama RI dan Menteri Haji Saudi), angkanya memang segitu. Kan kita gak boleh jual-jual sembarangan," kata Hilman. (fajar)

Diskusi publik bertajuk “26 Tahun Reformasi Dihancurkan Presiden RI Jokowi” di kawasan SCBD, Jakarta, pada Rabu (31/7) 

SANCAnews.id – Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mengutarakan pandangannya terkait perubahan yang terjadi pada Presiden yang diusung PDIP, Joko Widodo (Jokowi) sejak 2019.

Menurut Deddy, kesadaran Presiden Jokowi yang tidak sesuai harapan mulai muncul sehari setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil pemilu 2019.

"Kita mulai sadar bahwa Pak Jokowi ini fake, itu tahun 2019. Sehari setelah penetapan MK, terhadap putusan hasil pemilu. Itu para lawyer diundang ke Istana. Dikira mau diucapkan terimakasih, diajak makan-makan, mungkin diharapkan jadi komisaris atau apa, ternyata yang ditanya gimana caranya tiga periode," ungkap Deddy dalam sebuah diskusi publik bertajuk “26 Tahun Reformasi Dihancurkan Presiden RI Jokowi” di kawasan SCBD, Jakarta, pada Rabu (31/7).

Informasi tersebut, menurut Deddy, diperoleh dari salah seorang yang hadir dalam pertemuan tersebut. Sejak saat itu, muncul dugaan adanya upaya penyanderaan demokrasi dan pembengkokan hukum. Deddy juga menyoroti perubahan dalam pola pertemuan di Istana.

“sejak 2019 itu juga para konglomerat oligarki mulai sering datang makan minum di istana. Apalagi karena di Istana Bogor, kalau Istana negara mungkin gampang orang melihat keluar masuk. Tapi karena di Istana Bogor nggak tahu. Kita justru dapat informasi itu dari orang dekat Jokowi. Bahwa ‘bapak sekarang ngopinya sama orang-orang kaya. Bukan lagi sama rakyat’,” ungkap Anggota Komisi VI DPR ini.

Atas dasar itu, Deddy lantas membandingkan kondisi saat ini dengan era Reformasi yang ditandai dengan tumbangnya rezim otoriter Orde Baru Soeharto.

“Ini kita kembali ke zaman Reformasi itu. Semua kesalahan itu ada Soeharto. Sekarang semua ada pada Jokowi. Kan gitu. Balik lagi kita ini mengulang sejarah,” sesalnya.

Deddy pun menyoroti berbagai tanda bahwa situasi saat ini seperti kembali ke zaman Orba. Antara lain telah terjadi pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“UU KPK dilemahkan. Melemahkan KPK ya, Bung Saut (mantan Wakil Ketua KPK). Kalau saya tidak salah itu terkait dengan pencalonan untuk mengamankan pada waktu itu, salah satu kota di Sumatera dan salah satu kota di pulau Jawa. Karena tidak mau ada masalah. Dan berhasil. Kita ikutan nih. Dengan harapan agenda cuma satu. Ada Dewas yang bisa menjaga kemurnian KPK. Yang terjadi bablas," katanya.

Deddy pun mengutip pernyataan salah satu komisioner KPK, Alex Marwata, yang menyebut independensi KPK sudah tidak ada lagi.

“Bahkan ketua KPK yang sekarang pejabatnya tidak mau mencalonkan diri lagi karena menganggap KPK sudah tidak benar. Bahkan kemarin keluar survei 61 persen rakyat tidak percaya lagi kepada KPK. Jadi apa nih?” tegas Deddy.

Lebih jauh, dia menduga bahwa Jokowi selama ini agaknya tengah menjalankan politik ala Machiavelli yang menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan.

“Saya membayangkan Pak Jokowi itu mungkin kita waktu SMA, bacanya mungkin Alfred Hitchcock saya yakin Pak Jokowi bacanya Machiavelli. Mungkin buku itu sampai lusuh di bawah bantalnya dia. Karena yang terjadi memang politik machiavelli. Not truth no etic, semuanya," pungkasnya.

Turut hadir narasumber dalam diskusi tersebut yakni Budayawan dan Pejuang Reformasi 1996-1998, Erros Djarot, Pengamat Politik sekaligus Dosen FISIP Unair Surabaya, Airlangga Pribadi Kusman, Wakil Ketua KPK 2016-2019 Saut Situmorang, hingga Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun. (rmol)

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk pengganti ASI memberikan diskon kepada pembeli.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undan-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diundangkan pada Jumat (26/7) lalu.

Dalam aturan yang diteken Jokowi, larangan tersebut dimaksudkan agar produsen atau distributor tidak menghambat penyediaan ASI eksklusif.

"Produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat pemberian air susu ibu eksklusif berupa pemberian potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apa pun atas pembelian susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya sebagai daya tarik dari penjual," bunyi Pasal 33 huruf c, dikutip Selasa (30/7).

Selain itu, Jokowi juga melarang produsen atau distributor susu formula berupa pemberian contoh produk susu formula bayi dan atau produk pengganti air susu ibu lainnya secara cuma-cuma, penawaran kerja sarna, atau bentuk apa pun kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Lalu, upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat, Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, kader Kesehatan, ibu hamil, atau ibu yang baru melahirkan.

Lebih lanjut, produsen atau distributor juga dilarang untuk melakukan penawaran atau penjualan langsung susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya ke rumah.

Bahkan, produsen atau distributor susu formula dilarang menjadikan Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, kader Kesehatan, tokoh masyarakat, dan pemengaruh media sosial alias influencer untuk memberikan informasi mengenai susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya kepada masyarakat.

Tak hanya itu, produsen atau distributor susu formula juga hanya diperbolehkan untuk melakukan iklan pada media cetak khusus tentang kesehatan. Dengan syarat telah mendapat persetujuan menteri dan memuat keterangan bahwa susu formula bayi bukan sebagai pengganti air susu ibu. (jawapos)