SANCAnews.id

Ilustrasi-oknum-polisi-terlibat-kasus-narkoba 

SANCAnews.id – Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah kini tengah memproses tuntutan pidana terhadap lima anggota polisi yang diduga menyelewengkan barang bukti narkoba hasil pengungkapan sejumlah kasus.

Kabid Humas Polda Jateng Kompol Ir. Artanto mengungkapkan, tindakan pidana dan kode etik terhadap kelima oknum tersebut terus berlanjut.

"Sedang berproses. Kapolda menyampaikan untuk menindak tegas kelima oknum tersebut," katanya di Semarang, Senin, dikutip dari ANTARA.

Sanksi etik akan dijatuhkan setelah proses pidana memperoleh kekuatan hukum tetap. "Kelima oknum tersebut terancam diberhentikan tidak dengan hormat," tambah Artanto.

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa kelima oknum polisi, yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah, ditangkap oleh Paminal Propam dan Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah. Mereka ditangkap karena diduga menyalahgunakan barang bukti narkoba hasil penindakan.

Kelima oknum tersebut dikabarkan mengurangi berat barang bukti narkoba hasil pengungkapan dengan total 250 gram. Mereka berasal dari satu tim di Subdit III Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah.

Saat ini, kelima polisi tersebut telah ditahan di tahanan Polda Jawa Tengah untuk proses hukum lebih lanjut. (fajar)

Para jamaah bisa menyaksikan prosesi pergantian kiswah Kakbah 

SANCAnews.id – Pembentukan panitia khusus (PANSUS) haji masih menjadi perdebatan. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan, Pansus Angket Haji dibentuk karena Kementerian Agama (Kemenag) tidak memberikan data dan informasi yang memadai terkait pelaksanaan ibadah haji.

"Dalam rapat antara Komisi VIII dan Kemenag terjadi kebuntuan. Komisi VIII tidak mendapatkan data dan keterangan yang memadai," ujar Marwan kepada wartawan, Senin (28/7).

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara itu menyampaikan, ketertutupan Kemenag membuat Komisi VIII bersepakat membentuk pansus. Dengan harapan bisa memberikan transparansi kepada publik.

"Ketertutupan kemenag, membuat Komisi VIII bersepakat membongkat data yang tertutup itu melalui Pansus Angket, terutama penggunaan visa hak jamaah haji reguler yang tidak diberikan kepada jamaah yang sudah antre berpuluh tahun," ujar Marwan.

Marwan menegaskan, Pansus Angket Haji murni urusan pekerjaan. Pansus dibentuk bukan atas sentimen pribadi anggota DPR.

"Tidak ada urusannya dengan pribadi-pribadi. Sekali lagi saya tegaskan ini murni pekerjaan," ucapnya.

Marwan menambahkan, Pansus Angket Haji fokus pada masalah-masalah yang dipertanyakan masyakarat seperti, dugaan terjadi penyelewengan penggunaan visa haji.

"Nggak ada urusanya dengan PKB atau PBNU. Jangan kebakaran jenggot. Ini murni urusan Kementerian Agama. Bukan urusan PKB atau PBNU," tutupnya. (jawapos)

Jokowi di IKN 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku kurang tidur di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal itu diungkapkannya saat ditanya pengalaman pertamanya tinggal di IKN, Kalimantan Timur.

Jokowi diketahui mengunjungi IKN pada Minggu 28 Juli 2024. Ia akan berada di sana selama tiga hari dan akan menjabat pada hari ini, 29 Juli.

“Yang kedua tadi malam saya tidur di sini. Gimana? Ee.. enggak nyenyak. Saya ngomong apa adanya," kata Jokowi kepada wartawan di IKN, dikutip Antara.

"Ya mungkin pertama kali saja mungkin masih belum, belum apa ya, belum nyenyak," kata Presiden.

Meski Kantor Presiden IKN sudah bisa ditempati, Jokowi mengatakan bahwa progres pembangunan yang dikerjakan oleh ribuan pekerja masih berjalan.

Adapun pada hari pertamanya berkantor di IKN, Presiden Jokowi menggelar rapat perdana dengan Otorita IKN dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Timur.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan yang diterima di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin.

"Rencana beliau akan rapat dengan jajaran OIKN didampingi Mensesneg dan Menteri PUPR. Kemudian juga akan menerima Jajaran Forkompinda Kaltim," ujar Yusuf.

Yusuf mengatakan rapat di Istana IKN akan dilakukan sama halnya seperti rapat-rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta. "Pagi ini Bapak Presiden akan menerima tamu/audiensi dan rapat di ruang kerja Bapak Presiden di Kantor Presiden di IKN ini, seperti kegiatan acara harian saat bapak berkantor di Istana Merdeka Jakarta," ujar Yusuf. (fajar)

Kurniasih Mufidayati 

SANCAnews.id – Beberapa rumah sakit di Indonesia dipenuhi pasien diabetes dan gagal ginjal yang mayoritas adalah anak-anak di bawah umur. Wakil Ketua Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengaku prihatin dengan semakin rentannya anak-anak terhadap penyakit tidak menular seperti gagal ginjal dan diabetes.

Anggota Fraksi PKS itu mengatakan pemerintah perlu membuat kebijakan yang komprehensif mulai dari promotif, preventif, kuratif hingga rehabilitatif.

"Pemerintah berkewajiban melindungi anak-anak kita dari dampak berbahaya penyakit yang kini menyerang usia muda. Jangan sampai upaya kita fokus melindungi balita dari stunting tapi kecolongan di usia atasnya karena penyakit seperti gagal ginjal dan diabetes anak mengancam," urai Kurniasih dalam keterangannya, Minggu (28/7).

Mufida meminta agar pemerintah memperkuat edukasi tentang bahaya makanan dengan kandungan Gula, Garam dan Lemak (GGL) berlebih.

Selain itu, ia mendorong agar ada pencantuman level kadar gula dalam makanan dan minuman kemasan oleh industri.

"Ini tugas DPR bersama pemerintah menghasilkan regulasi untuk mengatur kandungan GGL termasuk pada makanan atau jajan anak-anak. Salah satunya untuk melindungi mereka dari asupan yang merusak kesehatan," terang Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga ini.

Ia menambahkan saat ini Komisi IX sedang dalam pembahasan Panja Pengawasan Makanan Mengandung Gula, Garam, Lemak (GGL).

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengonfirmasi kasus diabetes anak meningkat 70 persen sejak 2010 hingga 2023. Sementara itu berdasar survei IDAI, 1 dari 5 anak usia 12-18 tahun  urinenya mengandung hematuria atau proteinuria sebagai gejala awal gagal ginjal. (rmol)

Kepala BP2MI Benny Rhamdani 

SANCAnews.id – Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani memastikan bakal memenuhi panggilan Bareskrim Polri terkait sosok berinisial T yang disebut-sebut sebagai pengendali judi online (judol) dan dikabarkan kebal dari hukum.

Ia mengaku telah menerima undangan klarifikasi dari Bareskrim Polri pada Jumat (26/7) malam. Polri mengundang Benny Rhamdani untuk datang dan memberikan klarifikasi terkait sosok berinisial T tersebut pada Senin (29/7).

"Hadir dong, hadir dong diminta klarifikasi masa enggak hadir. Insyaallah pagi ya. Kalau enggak, siang. Perkiraan pagi jam 10 sampai jam 12," kata Benny kepada wartawan, Minggu (28/7).

Benny menyampaikan, akan menjelaskan sosok inisial T saat dirinya mengikuti rapat di Istana Negara yang saat itu dihadiri Presiden Jokowi, Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan beberapa jajaran Kementerian/Lembaga.

"Ya itu kan bukan saya, urusan tuhan. Jadi urusan saya ya besok yang pasti saya datang, saya akan sampaikan peristiwa yang terjadi di Istana Negara saat saya menyampaikan itu di depan presiden, wakil presiden, ada Panglima, ada Kapolri ada menteri lembaga," ucap Benny.

Benny juga menjelaskan, saat itu dirinya fokus kepada penempatan pekerja Migran di negara Kamboja, bukan fokus kepada sosok inisial T terkait judi online. Karena itu, Benny akan memberi penjelasan kepada Polri bahwa ada sedikit missleading mengenai pemberitaan media.

"Di mana penempatan ilegal ke Kamboja itu kan kerja di judi online dan scamming online. Nah, itu yang dalam beberapa pemberitaan jadi hilang, kok semua jadi fokus ke judi online. Nah, kemudian misleading kedua, teman-teman media fokus pada judi online di Indonesia, padahal yang saya sampaikan kaitan dengan penempatan ilegal itu adalah judi online di Kamboja," papar Benny.

Ia menekankan, tak hanya menyebutkan inisial T saja, melainkan beberapa sosok yang diduga menjadi bandar judi online di beberapa negara.

"Dalam berbagai kasus penempatan ilegal, termasuk di depan Presiden, saya sampaikan beberapa nama, misalnya dengan inisial yang diduga terlibat jadi bandar penempatan ke Singapura itu ada lima nama dengan inisial saya sampaikan juga, kenapa kok ini jadi ributnya inisial T. Kalau misalnya T itu siapa, kan ditanya T siapa latar belakangnya apa, itu bukan tugas sayalah, tugas penegak hukum," ujar dia.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Hanura itu menyebut, pemberantasan judi online merupakan wewenang dari aparat penegak hukum, bukan BP2MI. Sehingga, Benny menyerahkan seluruh prosesnya kepada aparat penegak hukum.

""Kalau masalah judi online, bukan tugas saya. Saya adalah bertanggung jawab terhadap pekerja migran Indonesia, khususnya dalam melawan sindikat penempatan ilegal. Tugas menyelamatkan anak bangsa agar tidak dijualbelikan ke negara-negara penempatan termasuk ke Kamboja, itu tugas saya," tutur Benny.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri bakal melakukan proses penyelidikan terkait sosok pengendali judi online di Indonesia berinisial T yang sempat dibahas oleh BP2MI.

Sosok inisial T itu sempat diucapkan oleh  Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani sebagai sosok pengendali judi online di Indonesia.

"Kami melakukan penyelidikan," ucap Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, Jumat (26/7).

Djuhandani mengatakan, pihaknya juga berencana memanggil Benny Rhamdani pada Senin (29/7) mendatang. "Kepala BP2MI kami panggil untuk sebagai saksi besok hari Senin," ucapnya. (jawapos)