SANCAnews.id

Kurniasih Mufidayati 

SANCAnews.id – Beberapa rumah sakit di Indonesia dipenuhi pasien diabetes dan gagal ginjal yang mayoritas adalah anak-anak di bawah umur. Wakil Ketua Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengaku prihatin dengan semakin rentannya anak-anak terhadap penyakit tidak menular seperti gagal ginjal dan diabetes.

Anggota Fraksi PKS itu mengatakan pemerintah perlu membuat kebijakan yang komprehensif mulai dari promotif, preventif, kuratif hingga rehabilitatif.

"Pemerintah berkewajiban melindungi anak-anak kita dari dampak berbahaya penyakit yang kini menyerang usia muda. Jangan sampai upaya kita fokus melindungi balita dari stunting tapi kecolongan di usia atasnya karena penyakit seperti gagal ginjal dan diabetes anak mengancam," urai Kurniasih dalam keterangannya, Minggu (28/7).

Mufida meminta agar pemerintah memperkuat edukasi tentang bahaya makanan dengan kandungan Gula, Garam dan Lemak (GGL) berlebih.

Selain itu, ia mendorong agar ada pencantuman level kadar gula dalam makanan dan minuman kemasan oleh industri.

"Ini tugas DPR bersama pemerintah menghasilkan regulasi untuk mengatur kandungan GGL termasuk pada makanan atau jajan anak-anak. Salah satunya untuk melindungi mereka dari asupan yang merusak kesehatan," terang Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga ini.

Ia menambahkan saat ini Komisi IX sedang dalam pembahasan Panja Pengawasan Makanan Mengandung Gula, Garam, Lemak (GGL).

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengonfirmasi kasus diabetes anak meningkat 70 persen sejak 2010 hingga 2023. Sementara itu berdasar survei IDAI, 1 dari 5 anak usia 12-18 tahun  urinenya mengandung hematuria atau proteinuria sebagai gejala awal gagal ginjal. (rmol)

Kepala BP2MI Benny Rhamdani 

SANCAnews.id – Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani memastikan bakal memenuhi panggilan Bareskrim Polri terkait sosok berinisial T yang disebut-sebut sebagai pengendali judi online (judol) dan dikabarkan kebal dari hukum.

Ia mengaku telah menerima undangan klarifikasi dari Bareskrim Polri pada Jumat (26/7) malam. Polri mengundang Benny Rhamdani untuk datang dan memberikan klarifikasi terkait sosok berinisial T tersebut pada Senin (29/7).

"Hadir dong, hadir dong diminta klarifikasi masa enggak hadir. Insyaallah pagi ya. Kalau enggak, siang. Perkiraan pagi jam 10 sampai jam 12," kata Benny kepada wartawan, Minggu (28/7).

Benny menyampaikan, akan menjelaskan sosok inisial T saat dirinya mengikuti rapat di Istana Negara yang saat itu dihadiri Presiden Jokowi, Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan beberapa jajaran Kementerian/Lembaga.

"Ya itu kan bukan saya, urusan tuhan. Jadi urusan saya ya besok yang pasti saya datang, saya akan sampaikan peristiwa yang terjadi di Istana Negara saat saya menyampaikan itu di depan presiden, wakil presiden, ada Panglima, ada Kapolri ada menteri lembaga," ucap Benny.

Benny juga menjelaskan, saat itu dirinya fokus kepada penempatan pekerja Migran di negara Kamboja, bukan fokus kepada sosok inisial T terkait judi online. Karena itu, Benny akan memberi penjelasan kepada Polri bahwa ada sedikit missleading mengenai pemberitaan media.

"Di mana penempatan ilegal ke Kamboja itu kan kerja di judi online dan scamming online. Nah, itu yang dalam beberapa pemberitaan jadi hilang, kok semua jadi fokus ke judi online. Nah, kemudian misleading kedua, teman-teman media fokus pada judi online di Indonesia, padahal yang saya sampaikan kaitan dengan penempatan ilegal itu adalah judi online di Kamboja," papar Benny.

Ia menekankan, tak hanya menyebutkan inisial T saja, melainkan beberapa sosok yang diduga menjadi bandar judi online di beberapa negara.

"Dalam berbagai kasus penempatan ilegal, termasuk di depan Presiden, saya sampaikan beberapa nama, misalnya dengan inisial yang diduga terlibat jadi bandar penempatan ke Singapura itu ada lima nama dengan inisial saya sampaikan juga, kenapa kok ini jadi ributnya inisial T. Kalau misalnya T itu siapa, kan ditanya T siapa latar belakangnya apa, itu bukan tugas sayalah, tugas penegak hukum," ujar dia.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Hanura itu menyebut, pemberantasan judi online merupakan wewenang dari aparat penegak hukum, bukan BP2MI. Sehingga, Benny menyerahkan seluruh prosesnya kepada aparat penegak hukum.

""Kalau masalah judi online, bukan tugas saya. Saya adalah bertanggung jawab terhadap pekerja migran Indonesia, khususnya dalam melawan sindikat penempatan ilegal. Tugas menyelamatkan anak bangsa agar tidak dijualbelikan ke negara-negara penempatan termasuk ke Kamboja, itu tugas saya," tutur Benny.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri bakal melakukan proses penyelidikan terkait sosok pengendali judi online di Indonesia berinisial T yang sempat dibahas oleh BP2MI.

Sosok inisial T itu sempat diucapkan oleh  Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani sebagai sosok pengendali judi online di Indonesia.

"Kami melakukan penyelidikan," ucap Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, Jumat (26/7).

Djuhandani mengatakan, pihaknya juga berencana memanggil Benny Rhamdani pada Senin (29/7) mendatang. "Kepala BP2MI kami panggil untuk sebagai saksi besok hari Senin," ucapnya. (jawapos)

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Tsaquf atau Gus Yahya 

SANCAnews.id – Nahdlatul Ulama (PBNU) tampaknya sangat siap mengelola tambang tersebut. Pasalnya, ormas keagamaan terbesar di negeri ini akan segera mengurus izin untuk bisa menambang.

Kepastian perihal tersebut disampaikan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Tsaquf atau Gus Yahya saat ditanya awak media perihal izin pertambangan yang diberikan pemerintah kepada PBNU.

“Kami segera mengurus izin untuk bisa mendapatkan izin penambangan itu,” kata Gus Yahya ketika ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (28/7).

Ia mengatakan dalam rapat pleno PBNU yang berakhir hari ini di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, tidak membicarakan ihwal izin tambang tersebut.

“Kemudian tentang tambang, sudah ada, tidak dibicarakan di pleno karena sudah dibicarakan dan dibutuhkan dalam rapat sebelumnya,” katanya.

Gus Yahya menegaskan bahwa NU telah menerima izin tambang yang berikan pemerintahan Presiden Jokowi kepada PBNU tersebut.

“Bahwa NU menerima tawaran pemerintah tentang tambang ini, dan akan segera mengajukan setelah kemarin kami diberitahu bahwa perpres tentang hal ini sudah diselesaikan, di tanda tangan oleh presiden,” tutupnya. (rmol)

Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi di dalam kereta Whoosh di Jakarta, Jumat (19/7/2024) 

SANCAnews.id – Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengatakan, Presiden Joko Widodo akan bertugas di Ibu Kota Indonesia (IKN) pada Senin (29/7).

"Hari ini Bapak Presiden dan Ibu Negara akan bermalam di Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara. Besok Beliau akan berkantor di Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara," ujar Yusuf dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Sebelumnya Yusuf mengatakan Jokowi bertolak ke IKN Minggu hari ini (28/7). Presiden Joko Widodo bakal meresmikan Jembatan Pulau Balang dan meninjau pembangunan jalan tol di IKN.

Presiden Widodo juga akan meninjau perkembangan pembangunan Kantor Presiden dan Istana Kepresidenan di IKN.

"Bapak Jokowi juga akan melakukan peninjauan lainnya termasuk pengecekan kesiapan tempat upacara HUT RI dan sarana serta prasarana pendukung lainnya," jelasnya. (jawapos)

Tangkapan layar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti 

SANCAnews.id – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akhirnya memutuskan menerima tawaran pemerintah untuk mengelola izin pertambangan bagi ormas keagamaan.

Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menjelaskan, keputusan ini diambil setelah pihaknya melakukan kajian dan menerima berbagai masukan serta kritik yang komprehensif dari para ahli dan masyarakat.

"Kekayaan alam adalah anugerah Allah yang manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki kewenangan untuk memanfaatkan alam untuk kemaslahatan dan kesejahteraan hidup, material dan spiritual," kata Mu'ti saat jumpa pers yang disiarkan secara daring lewat kanal YouTube Muhammadiyah Channel, Minggu (28/7).

Merujuk keputusan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar tahun 2015 mengamanatkan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah untuk memperkuat dakwah dalam bidang ekonomi selain dakwah dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, sosial, tabligh dan bidang dakwah lainnya

Pada tahun 2017 Muhammadiyah juga telah menerbitkan pedoman Badan Usaha Milik Muhammadiyah atau BUMM untuk memperluas dan meningkatkan dakwah Muhammadiyah di sektor industri pariwisata, jasa dan unit bisnis lainnya.

Untuk itu, dalam mengelola tambang, Muhammadiyah berkomitmen semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional.

"Muhammadiyah memiliki sumber daya manusia yang amanah, profesional dan pengalaman di bidang pertambangan serta sejumlah perguruan tinggi Muhammadiyah memiliki program studi pertambangan, sehingga usaha tambang dapat menjadi tempat praktik dan pengembangan entrepreneurship yang baik," jelas Mu'ti.

Kemudian dalam mengelola tambang Muhammadiyah akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman dan menjali perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan.

Pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan melanjutkan usaha-usaha pengembangan sumber-sumber energi yang terbarukan serta membangun budaya hidup bersih dan ramah lingkungan, pengelolaan tambang disertai dengan monitoring, evaluasi dan penilaian manfaat dan atau kerusakan bagi masyarakat.

Mu'ti menegaskan, apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mudharat maka Muhammadiyah secara bertanggung jawab akan mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah.

Dalam pengelolaan tambang Muhammadiyah berusaha mengembangkan model yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, membangun ekosistem yang ramah lingkungan, riset dan laboratorium pendidikan.

"Keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat," demikian Abdul Mu'ti. (rmol)