SANCAnews.id

Desain Lanskap Istana Kepresidenan Indonesia di Ibu Kota Negara, Kalimantan 

SANCAnews.id – Pengamat ekonomi dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan, perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) bukan untuk kepentingan rakyat melainkan kepentingan Presiden Jokowi.

Menurut Achmad, bagi kepala negara yang menggagas pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, keberhasilan perayaan HUT di IKN akan menentukan keberlanjutan proyek tersebut.

Oleh karena itu, upacara peringatan pada 17 Agustus mendatang, menurut Achmad, akan tetap dilaksanakan meski pembangunan IKN belum rampung.

"Keberhasilan perayaan HUT Kemerdekaan di IKN penting karena bisa mendongkrak daya tarik IKN bagi investor," ujar Achmad kepada Tempo, Sabtu, 27 Juli 2024.

"Tapi kalau bagi rakyat, yang penting adalah merdeka dari beban harga tinggi, utang pinjol, bebas dari pengangguran dan kemiskinan."

Menurut Achmad, ada perbedaan urgensi pelaksanaan upacara 17 Agustus di IKN di antara perspektif pemimpin dan rakyat.

Karena itu, ia menyayangkan langkah pemerintah yang menurutnya terlalu buru-buru menggelar perayaan HUT Kemerdekaan di IKN.

"Sehingga, terkesan upacara itu untuk investor," kata dia.  

Pemerintah berencana menggelar HUT ke-79 Kemerdekaan RI secara hybrid di IKN dan Jakarta. Jokowi didampingi presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto akan memimpin upacara HUT RI di IKN.

Sementara upacara di Jakarta dipimpin Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang didampingi wakil presiden terpilih Pilpres 2024 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Jokowi perayaan HUT Kemerdekaan di dua lokasi lantaran dalam proses transisi perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara.

Namun, ia memastikan upacara berikutnya bisa digelar sepenuhnya di IKN tahun depan saat surat keputusan presiden tentang perpindahan ibu kota negara sudah terbit.

Ihwal progres pembangunan, Jokowi berujar pembangunan IKN hingga Agustus ini baru rampung 15 persen. Sebab, IKN bukan proyek jangka pendek yang selesai dalam dua-tiga tahun.

Ia menyebut IKN sebagai mimpi besar jangka Panjang, “Mungkin 15-20 tahun. Jadi, jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya,” kata Jokowi, Selasa, 16 Juli 2024.

Untuk perayaan HUT Kemerdekaan, Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi,memastikan lapangan upacara sudah siap digunakan dan berfungsi 100 persen.

Dia berujar, podium yang akan digunakan untuk acara kenegaraan pada 17 Agustus juga sudah disiapkan. Begitu pula dengan Istana Negara yang progresnya sudah mencapai 82,73 persen.

"Akhir Juli, ruangan-ruangan utama di Istana Negara akan fungsional," kata Imam dalam konferensi pers virtual pada Kamis, 11 Juli 2024.

Menurut Imam, pemerintah memang menargetkan infrastruktur dasar yang akan digunakaan saat perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia bisa diuji coba pada Juli 2024. "Supaya Agustus bersih (siap digunakan)" kata dia. (tempo)

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo/Ist 

SANCAnews.id – Pernyataan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani terkait sosok T, pengendali judi online, akan memperjelas proses penyidikan. Itulah sebabnya Kepolisian melalui Bareskrim bergerak cepat dengan memanggil Benny pada Senin (29/7).

"Supaya lebih jelas dan membantu mempercepat penangkapan kita, Bapak Benny Rhamdani kita minta untuk hadir (pemeriksaan)" kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada wartawan di Jakarta Timur, Sabtu (27/6).

Dengan klarifikasi itu, diharapkan sosok T yang tengah diperbincangkan belakangan dapat segera terungkap.

"Sehingga kita harapkan beliau bisa menjadi saksi yang bisa membantu melakukan percepatan terkait dengan pengungkapan judi online yang beliau maksud," kata Sigit.

Sementara itu, Benny memastikan akan memenuhi undangan Bareskrim Polri pada Senin (29/7).

Kehadiran Benny untuk memberikan keterangan soal sosok berinisial T yang disebut sebagai pengendali judi online di Indonesia.

"Hadir dong, hadir dong diminta klarifikasi masa nggak hadir," kata Benny kepada wartawan, Sabtu.

Sebelumnya, Benny mengatakan bahwa bisnis judi online di Tanah Air dikendalikan oleh seseorang berinisial T.

Sosok tersebut merupakan warga negara Indonesia yang mengendalikan bisnis judi online serta scamming atau penipuan online di Indonesia dari Kamboja. (rmol)

Irjen Pol Ahmad Luthfi yang sebelumnya menjabat Kapolda Jawa Tengah mengemban tugas baru sebagai Pati Itwasum Polri untuk penugasan di Kementerian Perdagangan (Kemendag) 

SANCAnews.id – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memutasi 157 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen). Dari jumlah tersebut, 6 jabatan Kapolda berganti jabatan.

Mutasi ini tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST/1554/VII/Kep/2024 tanggal 26 Juli 2024. Telegram ini ditandatangani As SSDM Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo.

"Mutasi dilingkup Polri dalam rangka promosi, masa purna, tour of area, dan Kapolda. Tentunya mutasi personel Polri dalam rangka memberikan peningkatan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Sabtu (27/6).

Keenam Kapolda yang berganti yakni Kapolda Bangka Belitung dari Irjen Pol Tornagogo Sihombing kepada Irjen Pol Hendro Pandowo yang sebelumnya menjabat sebagai Sahlisosbud Kapolri. Tornagogo selanjutnya mengemban tugas sebagai Pati Baharkam Polri dalam rangka penugasan luar struktur.

Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif kepada Irjen Pol Eddy Sumitro Tambunan yang sebelumnya menjabat sebagai Koorsahli Kapolri. Lotharia akan bertugas sebagai Pati Bareskrim Polri untuk penugasan luar struktur.

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi kepada Brigjen Pol Ribut Hari Wibowo yang sebelumnya menjabat sebagai Karo Binkar SSDM Polri. Luthfi akan mengemban tugas baru sebagai Pati Itwasum Polri untuk penugasan di Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Kapolda Bali Irjen Pol Ida Bagus KD Putra Narendra dimutasikan sebagai Pati Polri dalam rangka pensiun. Jabatannya akan digantikan oleh Irjen Pol Daniel Aditya Jaya yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara).

Kursi Kapolda Kaltara selanjutnya akan diisi oleh Irjen Pol Hary Sudwijanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kakorsabhara Baharkam Polri.

Kapolda Bengkulu Irjen Pol Armed Wijaya dimutasikan menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Pidum Bareskrim Polri. Posisinya digantikan oleh Brigjen Pol Anwar yang sebelumnya menjabat Karo Watpers SSDM Polri. (jawapos)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Prabowo/Net 

SANCAnews.id – Tak ingin memperlihatkan kondisi perekonomian Indonesia yang sebenarnya, Joko Widodo (Jokowi) diduga meminta suaka politik usai tak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Upaya Jokowi dilakukan dengan memasukkan orang-orang yang dekat dengan Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, dalam kabinet.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto menanggapi dilantiknya 2 orang dekat Prabowo sebagai wakil menteri, yakni Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II dan Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian.

Sekadar informasi, Thomas merupakan keponakan Prabowo dan juga Bendahara Umum Partai Gerindra, sedangkan Sudaryono merupakan mantan asisten Prabowo yang kini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah.

"Jokowi memasukkan orang dekat Prabowo bukan untuk menunjukkan kondisi riil ekonomi, tapi lebih kepada minta suaka politik pasca tidak menjabat," kata Hari kepada RMOL di Jakarta, Jumat (26/7).

Lanjut dia , Prabowo dan tim sudah mengetahui kondisi riil ekonomi Indonesia yang sedang tidak dalam situasi baik-baik saja.

"Makanya dalam pidato Prabowo Subianto dalam acara pembekalan kepada calon perwira remaja (capaja) TNI-Polri 2024, Jumat 12 Juli 2024 mengatakan, UUD 1945 telah mengungkapkan secara gamblang bahwa tujuan mereka adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, baru memajukan kesejahteraan," terang Hari.

Menurutnya, yang utama adalah melindungi, baru mencerdaskan, serta pendidikan, dan melaksanakan ketertiban dunia.

"Untuk apa kita bangun gedung-gedung, bandara, kereta api, waduk kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, dan tidak terlindungi," pungkas Hari menirukan pidato Prabowo. (rmol)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons terkait kabar sosok inisial T yang diduga menjadi pengendali bisnis judi online (judol) di Tanah Air 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pemberitaan soal sosok berinisial T yang diduga sebagai pengendali bisnis judi daring (judol) di Tanah Air. Jokowi menegaskan tidak tahu menahu soal inisial T.

"Nggak tahu, tanyakan ke Pak Benny (Kepala BP2MI Benny Rhamdani) aja," kata Presiden Jokowi di Batang, Jawa Tengah, Jumat (26/7).

Sebelumnya, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengungkap sosok yang menjadi pengendali judi online di Tanah Air. Menurutnya, sosok tersebut merupakan berinisial T yang diduga sebagai pengendali yang punya power.

Ia menyebut, T merupakan seorang warga negara Indonesia yang mengendalikan bisnis judi online dan scamming atau penipuan online di Indonesia dari Kamboja.

"Saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri, 'sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor dibalik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor dibalik scaming online'," kata Benny, Kamis (25/7).

"Saya cukup menyebut inisial T aja paling depan, yang kedua enggak perlu saya sebut. Ini saya sebut di depan Presiden," imbuh Benny. (jawapos)