SANCAnews.id

Tangkapan layar video Youtube Kalteng Update 

SANCAnews.id – Ujang Iskandar ditangkap di Bandara Soekarno Hatta saat kembali dari Vietnam, Jumat sore (26/7). Kabarnya, Ujang yang merupakan anggota DPR dari Fraksi Nasdem itu datang ke Negeri Naga Biru untuk menjalani operasi wajah.

Kabar perubahan penampilan Ujang Iskandar muncul di platform video publik Youtube. Dalam video yang dibagikan Kalteng Update, Ujang terlihat tengah menjalani operasi.

"Ujang Iskandar operasi di Vietnam, jadinya mirip siapa ya?"begitu judul video Kalteng Update, 23 Juli 2024.

"Beliau adalah anggota DPR RI," tulis akun yang sama di bagian caption.

Kejaksaan Agung membenarkan kabar penangkapan Ujang Iskandar. Ujang ditangkap Tim Tabur Kejaksaan.

"Diamankan oleh Tim Tabur di terminal 3 Soetta,"kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar kepada RMOL, Jumat petang (26/7).

Ujang dicokok sekira pukul 15.45 WIB. Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem itu ditangkap sesaat setelah turun dari pesawat.

"Setelah kembali dari Vietnam," kata Harli.

Ujang diduga terlibat penyimpangan dana penyertaan modal dari Pemda Kotawaringin Barat kepada Perusda Perkebunan Agrotama Mandiri.

Kasus yang disangkakan kepada Ujang ditangani Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.

"Iya Mas, yang tangani Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah," kata Harli.

Harli belum menjelaskan detail penangkapan, konstruksi perkara dan kerugian negara dalam perkara yang menyeret Ujang Iskandar.

"Segera kita rilis," katanya.

Ujang Iskandar kini duduk di Komisi III DPR. Dia dilantik menjadi anggota dewan dari Dapil Kalimantan Tengah dari Partai Nasdem pada September 2023 menggantikan Ary Egahni yang terjerat kasus hukum di KPK.

Sebelum berkantor di Senayan, Ujang menjabat bupati Kotawaringin Barat dari 2005 hingga 2015. (rmol)

NU dan PKB

SANCAnews.id – Wacana Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang ingin merebut Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari kepemimpinan Muhaimin Iskandar kini menjadi sorotan.

Di berbagai platform media sosial, sejumlah pegiat media sosial tampak ramai membahas isu tersebut. Bahkan, kata kunci "PBNU" kini menjadi trending topik di aplikasi X.

Salah satu pegiat media sosial yang memperbincangkannya adalah Monica dengan nama akun @NenkMonica di X. Ia menilai sikap PBNU tersebut sebagai reaksi atas kehadiran Pansus Haji DPR RI yang menyeret Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang tak lain adalah adik dari Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf.

"PBNU bkn sj sdh masuk angin tp menelan puting beliung, sikap PBNU ini mungkin reaksi atas Pansus Haji DPR RI yg mengangkat kasus dugaan penyelewengan Quota Haji. Kita sudah maklum siapa Ketum PBNU n siapa Menteri Agama RI. Keduanya akan saling bahu membahu utk saling melindungi," tulisnya dikutip Jumat (26/7/2024).

Hal senada disampaikan akun @BosPurwa. Pegiat media sosial yang rutin mengomentari peristiwa politik dan kebijakan publik ini menilai, upaya PBNU merebut PKB karena ada kaitan dengan Pansus Haji yang diketahui pembentukannya diketuk palu oleh Muhaimin Iskandar.

"Konsisten dalam inkonsistensi. Urusan PKB itu sudah masuk wilayah politik praktis, bolak balik pernyataan tergantung kondisi ya kek gini ini. Hanya karena @cakimiNOW fokus di pansus jemaah haji, prinsip pun berubah, ya gak pak kyai @YahyaCStaquf?," tulisnya.

Sebelumnya diberitakan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berencana akan merebut Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, langkah itu dilakukan PBNU dengan membentuk tim lima atau semacam panitia khusus (Pansus) tentang PKB.

Tim lima ini merupakan upaya dari PBNU untuk meluruskan sejarah sekaligus mengembalikan PKB ke pemilik sahnya yakni PBNU.

“PBNU sedang berdiskusi. Jika diperlukan, pembentukan tim lima akan segera dilakukan. Langkah ini setelah melihat pernyataan elite-elite PKB yang ahistoris. Ada tanda-tanda mereka akan membawa lari dari sejarah berdirinya PKB,” kata Gus Ipul dilansir dari jawapos (grup FAJAR), Jumat (26/7/2024).

Gus Ipul menuding elite PKB saat ini banyak membuat pernyataan yang melenceng dari fatsun awal berdirinya partai. Bahkan, sambungnya, ada upaya sistematis yang dilakukan elite PKB guna menjauhkan dari struktural NU. (*)

Deklarasi Garda Negoro, sayap Partai Negoro, mendukung Anies Baswedan pada Pilgub Jakarta di Hotel Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7). 

SANCAnews.id – Garda Negoro, sayap Partai Gotong Royong Nasional (Negoro), resmi mendukung Anies Baswedan untuk maju lagi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta sebagai bakal calon gubernur.

Ketua Umum Partai Negoro, Faizal Assegaf, bersyukur Anies Baswedan didukung Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan kemungkinan besar juga akan didukung PDIP.

Namun, Faizal melihat saat ini belum ada figur yang kuat sebagai pendamping Anies Baswedan. Meski di sisi lain PKS telah mengusulkan Sohibul Iman.

"Jadi Ada kebuntuan siapa wakil gubernur Anies," kata Faizal saat memberikan sambutannya di Hotel Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7).

Faizal pun mendengar ada usulan agar  Abraham Samad yang merupakan Ketua KPK periode 2011-2015 didorong menjadi calon wakil gubernur mendampingi Anies Baswedan. Garda Negoro pun menyambut baik usulan ini.

"Melalui forum ini kita ingin memberi pesan kepada Nasdem, PKS, PKB dan juga mungkin PDIP, nama Abraham Samad ini tolong dipertimbangkan serius," jelasnya.

Partai Negoro lantas mengajak semua kelompok pendukung Anies untuk tetap waspada terhadap segala bentuk cawe-cawe dan cara-cara curang yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Partai ini menekankan pentingnya membangkitkan semangat gotong royong di antara para pendukung. Instruksi lainnya adalah menciptakan opini positif guna mengimbangi berbagai isu negatif yang diarahkan kepada Anies.

Partai Negoro lantas mengimbau seluruh kader dan simpatisannya untuk terus menguatkan sinergi dalam mendukung Anies Baswedan kembali menjabat Gubernur Jakarta.

"Garda Negoro sebagai sayap partai Negoro akan hadir di berbagai kelurahan untuk memastikan ada pengawalan dari arus rakyat agar tidak ada lagi politik transaksional seperti yang terjadi di pemilu nasional," demikian Faizal Assegaf. (roml)

Ilustrasi tambang/Net 

OLEH: ARIEF R CHALID A.R MANSUR

MELALUI Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024, pemerintah akan memberikan izin pengelolaan tambang melalui badan usaha milik ormas keagamaan.

Perlu dicatat disini bahwa izin ini peruntukannya bagi badan usaha milik ormas Keagamaan. Jadi tidak langsung ormasnya, tapi badan usaha yang didirikan ormas bersangkutan.

Kalau dalam istilah Muhammadiyah ini namanya kesempatan yang berkemajuan untuk memiliki amal usaha di bidang pertambangan. Walau Muhammadiyah mencermati ini dengan hati-hati.

Sikap kehati-hatian itu penting dalam artian ini penting dikaji lebih dulu, perlu perencanaan matang mendirikan badan usaha pertambangan. Merekrut tenaga ahli dari kader dan warga Muhammadiyah, yang misalnya alumni Perguruan Tinggi Muhammadiyah atau alumni ITB dan sebagainya di bidang ilmu pertambangan.

Kita memiliki sumber daya manusia yang lengkap tentunya untuk mengerjakan ini dan saya yakin Muhammadiyah sanggup.

Dulu ketika dikatakan sektor pertambangan kita dikuasai asing, keluhan di mana-mana soal kekhawatiran ini. Lalu ketika pemerintah membuka keran peluang bagi ormas keagamaan terlibat dalam konsesi pertambangan nasional, akankah buru-buru ditolak? Jawabnya tentu tidak.

Dengan sikap bijak dan arif kita perlu membuat perencanaan yang matang, melibatkan personalia yang kompeten tentang ini. Menyambut baik peluang ini.

Pemberian konsesi tambang bagi ormas keagamaan ini tentu hal baru dan pertama terjadi di Indonesia. Dalam istilah saya, ini adalah peluang baik yang diberikan pemerintah yang harus disambut secara baik pula.

Berbicara soal amdal, analisa lingkungan, kelestarian aneka hayati dan sebagainya, kita perlu belajar dari sejumlah negara yang berhasil membangun industri tambang yang tetap konsisten menjaga lingkungan hidup, ekosistem, menghindari dampak pencemaran lingkungan dan sebagainya. Di sinilah peran para sarjana ahli pertambangan dan berbagai disiplin ilmu dilibatkan.

Tidak perlu apriori pula dengan gagasan dan peluang semacam ini. Karena tanpa atau dengan melibatkan ormas keagamaan, industri pertambangan akan tetap berjalan. Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 perlu disambut baik dan disikapi secara keilmuan.

Negara telah memberikan peluang, tinggal ormas keagamaan menyambutnya dan meresponnya dengan membuat perencanaan yang terukur dan matang, melibatkan sumber daya manusia pilihan sesuai kualifikasi kebutuhan ini dari berbagai disiplin ilmu, memberikan kader yang berpengalaman untuk menggarap peluang baik ini.

Sehingga, kemajuan dapat dicapai dengan mengedepankan sebesar besarnya kemaslahatan bangsa dan negara tercinta.

Akses sebagai dampak pasti akan selalu ada, namun di situlah tantangannya. Maka oleh sebab itu penting dilibatkan orang orang yang memiliki keahlian dibidang spesifik ini. Oleh sebab itu lah perguruan tinggi melahirkan ilmuan-ilmuan di bidang pertambangan dan agar ilmu mereka dapat diterapkan pula.

NU telah menyatakan siap untuk membangun badan usaha pertambangan dengan melibatkan kader-kadernya yang mumpuni di bidang ini. Muhammadiyah juga tentunya memiliki kader kader mumpuni di industri pertambangan ini.

Seorang rekan saya alumni ITB mengatakan, peluang ini harus disambut baik. Karena banyak pula alumni ITB yang merupakan warga Muhammadiyah.

Walau dalam struktur organisasi mereka tidak terlibat aktif. Akan tetapi kemuhammadiyahannya menjadi patokan untuk mengajaknya, merekrutnya membahas dan memikirkan persiapan ini.

Peluang amal usaha dibidang pertambangan ini adalah peluang baik, apalagi dasar hukumnya telah diterbitkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024. Artinya secara hukum ini telah kuat menjadi dasar bagi ormas keagamaan mendirikan amal usaha dibidang pertambangan.

Perusahaan (perseroan terbatas) perlu didirikan, permodalan perlu dipersiapkan, sumber daya manusia yang di level top manajemennya penting disusun segera, hingga ke level middle manajemen. Lalu mereka ditugaskan melakukan perencanaan yang terukur dengan KPI yang jelas dan transparan.

Walhasil, inilah perkembangan zaman. Yang penting kita sikapi secara bijak dan arif. Pemikiran positif amat dibutuhkan disini tentunya. Bukan menggalang isu-isu negatif yang terburu-buru pula apriori dan menolak segala gagasan yang justru memiliki mashalahat luas nantinya.

Di sinilah tantangan zaman, untuk ormas Islam membuktikan bahwa konteks Islam rahmatan lil alamin itu dapat diimplementasikan secara nyata. Bahwa Islam berkemajuan itu dapat menjawab tantangan zaman dengan spirit persatuan dan kemajuan bagi bangsa dan negara tercinta.

Amal usaha dibidang pertambangan adalah sebuah keniscayaan yang penuh keberkahan jika kita mau memikirkan secara baik, positif dan matang.

Karena sektor ini berpeluang membuka lapangan kerja yang luas, membantu mengentaskan kemiskinan dan sebagainya.

Wallahul musta'an. (rmol)

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas [Kemenag] 

SANCAnews.id – Sejumlah organisasi aktivis, antara lain Kaukus Pemuda Anti Korupsi (KAMAKSI), Masyarakat Adat Anti Korupsi (MAAKI), Gerakan Pemuda Jakarta (GPJ), dan Aktivis Kaukus Eksponen 98, menggelar aksi unjuk rasa di Gedung KPK pada Rabu, Juli 24 2024.

Aksi tersebut mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut dan menangkap Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 dan pemborosan belanja negara pada mobil dinas akan melebihi Rp 13 miliar pada tahun 2023-2024.

Ketua Umum KAMAKSI Joko Priyoski menilai ada kejanggalan dalam pengelolaan kuota haji 2024.

"Dugaan korupsi kuota haji 2024 yang dipermasalahkan adalah alokasi kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi sebanyak 20.000 jemaah, yang dibagi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus. Ini jelas melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah," katanya.

Joko menilai terdapat ketidakcocokan antara jumlah daftar tunggu haji dan alokasi kuota tambahan yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. "Patut diduga ada permainan atau konspirasi jual beli dalam pembagian kuota haji tersebut," tambahnya.

Ketua MAAKI, Alim Bara, dan Ketua GPJ, Ade Selon, turut menyoroti kepemimpinan Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama yang dianggap tidak efektif dalam mengelola Kementerian Agama. Mereka menyerukan agar Presiden Jokowi segera mencopot keduanya dari jabatannya untuk mencegah masalah lebih lanjut.

R. Agung Gunawan, Ketua Umum Aliansi Persaudaraan Masyarakat Sunda (APERMAS), juga mendukung langkah Tim Pansus Haji DPR untuk memperbaiki pelaksanaan Ibadah Haji di masa depan. Ia mengkritik adanya keluhan dari jemaah haji terkait masalah logistik dan dugaan praktik jual beli kuota.

"Kami tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawal kasus dugaan korupsi kuota haji dan pemborosan uang rakyat untuk beli mobil dinas di Kementerian Agama," tegas Agung.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief meminta Panitia Khusus (Pansus) Haji untuk membuktikan tuduhan korupsi yang dialamatkan ke Kemenag soal pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

"Dibuktikan saja," ujar Hilman Latief pada kegiatan Coffee Morning Kemenag Bersama media di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2024).

Sebelumnya Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji DPR RI Luluk Nur Hamidah menyampaikan pihaknya menemukan indikasi korupsi dalam penyelenggaraan haji terkait dengan pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

"Bukan hanya ada indikasi pelanggaran terhadap UU, tapi kami juga mencium adanya indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus," kata Luluk beberapa waktu lalu.

Luluk mengatakan indikasi itu muncul berdasarkan informasi yang diterima oleh Pansus Angket Haji.

Menanggapi hal tersebut, Hilman mengatakan kuota haji khusus yang diambil dari kuota tambahan adalah ketentuan dari Arab Saudi. Kementerian Haji Saudi bersama Kemenag RI sebelumnya melakukan simulasi-simulasi soal potensi kepadatan di Mina.

Saat dilakukan simulasi, kata dia, kepadatan di Mina yang sudah tidak bisa dihindari lagi, utamanya di maktab yang ditempati jamaah Indonesia. Apabila dipaksakan maka akan mengancam keselamatan jiwa.

"Dalam MoU antar menterinya (Menteri Agama RI dan Menteri Haji Saudi), angkanya memang segitu. Kan kita gak boleh jual-jual sembarangan," kata Hilman. (fajar)