SANCAnews.id

Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar aksi teatrikal terkait belum ditangkapnya mantan calon anggota legislatif (caleg) PDI Perjuangan Harun Masiku di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta 

SANCAnews.id – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan pihak yang menghalangi penyidikan atau obstruxtion of justice dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI yang menjerat mantan caleg dan buronan Harun Masiku. Sebab, selama kurang lebih lima tahun, Harun Masiku tidak ditangkap.

"ICW meyakini, 100 persen, ada pihak-pihak yang sebenarnya dapat dijerat KPK dengan Pasal 21 UU Tipikor berkenaan dengan tindakan obstruction of justice dalam pelarian Harun Masiku. Oleh sebab itu, jika KPK ingin memulai proses penyidikan, kami mendukung upaya tersebut," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Minggu (21/7).

"Sebab, mustahil Harun bisa bergerak sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak tertentu selama pelariannya empat tahun lebih," sambungnya.

Kurnia menyebut, ada beberapa klaster obstruction of justice yang bisa diusut KPK. Pertama, pihak-pihak yang mengetahui keberadaan Harun, namun tidak melaporkan kepada KPK. Kedua, pihak-pihak yang mendanai pelarian Harun. Ketiga, pihak-pihak yang membantu pelarian Harun, misalnya, mengarahkan tempat persembunyian.

Selain itu, menurut Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dijabarkan terkait definisi pelaku tindak pidana, yakni, tidak hanya yang melakukan, namun juga termasuk yang menyuruh melakukan.

Ia menekankan, kaitan dengan obstruction of justice, pihak-pihak yang bisa dijerat KPK sudah barang tentu tidak hanya yang melakukan/membantu Harun secara langsung, akan tetapi juga mencakup pihak-pihak yang menyuruh melakukan/membantu.

Pengusutan dengan menggunakan Pasal 21 UU Tipikor bukan hal baru di KPK. Berdasarkan data lembaga antirasuah itu, sejak 2012-2023 setidaknya ada 13 perkara yang memakai delik obstruction of justice.

"Jadi, harusnya KPK tidak lagi ragu untuk mengusut upaya menghalang-halangi penangkapan Harun," tegas Kurnia.

Juru bicara KPK Tessa Mahardika sebelumnya mengakui, membuka peluang untuk menyidik dugaan obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus suap yang menjerat mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku. Hal itu didalami saat tim penyidik memeriksa mantan istri terpidana Saeful Bahri, Dona Berisa.

Diketahui, Saeful Bahri merupakan mantan kader PDIP yang telah menjadi terpidana kasus suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI yang menjerat Harun Masiku.

"Peluang untuk membuka penyidikan baru terkait dengan dugaan obstruction of justice," ucap Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/7).

Dalam proses pemeriksaan itu, tim penyidik juga mencecar Dona Berisa terkait pengetahuannya soal keberadaan Harun Masiku yang buron sejak awal 2020 lalu. Sebab, hingga kini KPK belum mampu menangkap Harun Masiku.

"Penyidik mendalami terkait dengan pengetahuan keberadaan HM (Harun Masiku)," ujar Tessa.

Dalam mencari Harun Masiku, KPK telah memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto pada Senin (10/6). Saat itu, KPK telah menyita handphone dan buku catatan milik Hasto. Selain itu, KPK juga telah memeriksa staf Hasto, Kusnadi pada Rabu (19/6).

Tessa menekankan, tim penyidik terus bekerja mengusut kasus suap penetapan PAW anggota DPR dan memburu keberadaan Harun Masiku yang buron sejak 2020 lalu.

"Saya pikir itu nanti kita serahkan kepada penyidik ya untuk bagaimana prosesnya, strateginya, taktiknya, kembali lagi kita berharap sebagaimana harapan pimpinan KPK Pak Alex Marwata untuk tersangka HM bisa segera ditemukan," pungkas Tessa. (jawapos)

Bakal Cagub Jakarta Anies Baswedan/Ist 

SANCAnews.id – Diperkirakan rezim Joko Widodo alias Jokowi akan menggunakan berbagai cara untuk menghalangi Anies Baswedan mencalonkan diri di Pilgub Jakarta untuk kedua kalinya.

Presidium Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia (AKSI) Juju Purwantoro mengatakan, modusnya bisa dengan menggunakan pola kecurangan pada Pilpres 2024.

"Makanya perlu diawasi saat proses pemilihan, penghitungan suara setiap tingkatan dari TPS sampai gubernur, politik uang dan penyahgunaan bansos," kata Juju.

Sebab, tegas Juju, apabila tanpa politik kotor, maka  Anies akan melenggang menjadi pemenang Pilgub Jakarta 2024 Juju memprediksi akan ada cawe-cawe rezim Jokowi yang tentu tidak akan rela jika Anies memenangi kontestasi Pilgub Jakarta.

"Termasuk kepentingan (oligarchy interest) yang tentu tidak akan membiarkan begitu saja Anies kembali melenggang ke Gedung Balai Kota," kata Juju.

Anies dianggap sebagai penghalang (restriction) oleh oligarki. Misalnya terhadangnya kepentingan mega proyek Rp50 trilun reklamasi pantai utara Jakarta.

Belum lagi mega proyek perluasan wilayah Pantai Indah Kapuk (PIK) II, yang kawasannya meliputi pantai utara Jakarta sampai ke pantai utara wilayah Banten.

"Mega proyek tersebut tentu mereka tak akan rela dihempaskan Anies lagi, seperti semasa menjabat Gubernur DKI Jakarta," kata Juju. (rmol)

Proyek IKN/Repro 

SANCAnews.id – Krisis air melanda Wilayah Ibu Kota Negara (IKN). Greenpeace melaporkan potensi kekeringan terus melanda wilayah tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo, hujan lebat melanda IKN.

Sehingga, ia menilai air bakal berlimpah tidak terjadi kekeringan seperti yang disampaikan Greenpeace.

"Bukannnya Pak Jokowi menyampaikan mengapa enggak jadi berkantor di IKN di bulan juli karena ujannya deres banget gitu. Kalau ujannya deres berarti banya air dong? Kecuali kalau hujam deres memang tidak tertampung dan kemudian tidak terjadi fasilitas untuk menampung air, sehingga air itu datang menjadi banjir dan terbuang ke laut," ujar Hidayat Nur Wahid kepada wartawan, Jumat (19/7).

Legislator dari Fraksi PKS ini mengatakan seharusnya pemerintah melakukan kajian amdal atau kajian lingkungan sebelum membangun IKN.

"Itu lah, karenanya mohon maaf, kalau sekali lagi PKS menolak RUU tentang IKN karena kajian nasakah akademiknya itu tidak akamdemis," katanya.

Menurutnya, naskah akademik baru muncul sesudah RUU menjelang diketok palu oleh DPR menjadi undnang-undang.

"Harusnya naskah akdemik itu muncul di awal dan dari situ lah kita bisa mengkaji secara akademis ini layak atau tidak. Anda bisa bayangkan kalau naskah akademis saja belakangan kira-kira kajian kayak apa? Nah sekarang ini yang terjadi," tutupnya. (rmol)

Denny Siregar 

SANCAnews.id – Pegiat Media Sosial (Medsos) Denny Siregar memberikan kritik tajam kepada Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan tak ingin tinggal di ibu kota Negara Republik Indonesia (IKN).

"Kalau Presiden dan Wapresnya gak mau tinggal di IKN, lha terus siapa yang mau tinggal di sana?," ujar Denny dalam keterangannya di aplikasi X @Dennysiregar7 (19/7/2024).

Komentar Denny Siregar muncul di tengah berbagai kontroversi dan spekulasi terkait pemindahan ibu kota negara ke IKN. Denny juga menyoroti pentingnya komitmen para pemimpin negara dalam mendukung proyek strategis nasional tersebut.

Sebelumnya, Wakil Presiden terpilih 2024-2029, Gibran Rakabuming Raka, tidak akan menempati rumah dinas yang disediakan di Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun di Jakarta setelah menyatakan mundur sebagai Wali Kota Solo.

Gibran memilih memanfaatkan rumah dinas tersebut untuk aktivitas warga sekitar. Kebijakan tersebut sejalan dengan sikap Gibran saat menjabat Wali Kota Solo. Ia juga tidak menempati rumah dinasnya dan menggunakannya untuk berbagai kegiatan masyarakat.

Gibran menyebut bahwa dirinya merasa lebih nyaman jika pulang ke rumahnya sendiri. Apalagi, jarak dari rumah pribadi ke Balai Kota Solo juga tidak terlalu jauh.

Keputusan ini menuai berbagai reaksi, salah satunya dari pegiat media sosial Denny Siregar, yang mempertanyakan komitmen Gibran terhadap proyek IKN.

Meskipun demikian, langkah Gibran ini menunjukkan upaya untuk tetap terhubung dengan masyarakat dan memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan publik. (fajar)

Pendiri lembaga kajian publik Sabang-Merauke Circle, Syahganda Nainggolan/Net 

SANCAnews.id – Presiden terpilih Prabowo Subianto diprediksi akan menghadapi tantangan berat di bidang perekonomian saat resmi memimpin Indonesia lima tahun ke depan jika didampingi Menteri Keuangan seperti Sri Mulyani.

Bacaan tersebut disampaikan pendiri lembaga kajian umum Lingkar Sabang-Merauke, Syahganda Nainggolan, dalam wawancara di salah satu stasiun televisi nasional.

Ia awalnya menyinggung tantangan yang akan dihadapi Prabowo ke depan, salah satunya adalah realisasi program makan gratis bergizi yang membutuhkan anggaran cukup besar.

Belakangan, ia mengetahui Menteri Keuangan Sri Mulyani belum memberikan dukungan maksimal terhadap perencanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025, serta program yang dijanjikan Prabowo saat kampanye Pilpres 2024.

"Saya melihat ini mungkin ada bahayanya buat Pak Prabowo dengan rencana anggaran yang sudah diumumkan Bu Sri Mulyani untuk makan bergizi gratis hanya Rp70-an triliun, bahkan sebelumnya lebih kecil lagi," ujar Syahganda dikutip RMOL melalui kanal Youtube TV One, Sabtu (20/7).

Menurutnya, ketidakpastian anggaran program makan bergizi gratis potensi membuat keributan di dalam negeri. Karena pemerintah akan dicap tidak becus dalam menyusun APBN.

"Sehingga wajar Pak Prabowo ingin tahu cepat di mana pos-pos anggaran ini nantinya bisa direalokasi ketika dia jadi presiden. Saya pikir di situ strategisnya," tuturnya.

Kendati begitu, Syahganda berpendapat Prabowo mesti segera mematangkan penyusunan kabinet kerjanya, terutama dalam bidang ekonomi.

Apalagi dia mendapati wacana terkait rencana Prabowo untuk mengubah nomenklatur sejumlah direktorat di Kementerian Keuangan menjadi bagian dari kementerian lain atau bahkan berdiri sendiri.

"Yang saya tahu mereka kan sudah membicarakan untuk memisahkan Kementerian Keuangan menjadi tiga bagian. Ditjen Anggaran masuk Bappenas, Ditjen Penerimaan Negara badan sendiri, kemudian ada Kemenkeu seperti di Amerika sebagai bendahara negara saja," urainya.

Dari pengamatannya sejauh ini, Syahganda menilai Prabowo mulai menyusun strategi untuk memastikan program-program yang akan dilaksanakannya benar-benar bisa terlaksana.

Sebab, sebelum dilantik pun Syahganda mendapati pernyataan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang mengklaim pemerintahan pasca Jokowi akan menaikkan nilai utang menjadi 50 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sementara, dia menemukan dampak dari pernyataan Hashim tersebut yang memunculkan sentimen negatif terhadap konstelasi ekonomi Indonesia.

"Pak Hashim Djojohadikusumo berkali-kali ngomong dia akan mendorong beban utang kita 50 persen dari PDB kita, sebelumnya 30 sekian persen dan sampai sekarang. Ini kan membuat dunia internasional uring-uringan. Seperti Morgan Stanley langsung kasih rating (ekonomi) kita stagnan," keluhnya.

Oleh karena itu, Syahganda menduga penempatan keponakan Prabowo yang bernama Dimas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), merupakan bagian dari strategi Ketua Umum Partai Gerindra itu menjaga stabilitas ekonomi jelang dirinya dilantik menjadi Presiden kedelapan RI.

Namun, dia meyakini orang yang akan menjadi Menkeu di kabinet Prabowo nantinya bukan lah Dimas Djiwandono. Melainkan, antitesa dari Sri Mulyani karena melihat target capaian pertumbuhan ekonomi yang dipatok bukan angka yang kecil dan mudah dicapai.

"Menurut saya, ketika Pak Prabowo mengatakan bahwa dia itu percaya pertumbuhan kita bisa 8 persen, pasti ini menteri keuangannya bukan seperti Pak Thomas, tapi ini menteri keuangannya pasti orang yang sangat handal dan berbeda 100 persen dari Sri Mulyani yang neoliberal," tandasnya. (*)