SANCAnews.id

Proyek IKN/Repro 

SANCAnews.id – Krisis air melanda Wilayah Ibu Kota Negara (IKN). Greenpeace melaporkan potensi kekeringan terus melanda wilayah tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo, hujan lebat melanda IKN.

Sehingga, ia menilai air bakal berlimpah tidak terjadi kekeringan seperti yang disampaikan Greenpeace.

"Bukannnya Pak Jokowi menyampaikan mengapa enggak jadi berkantor di IKN di bulan juli karena ujannya deres banget gitu. Kalau ujannya deres berarti banya air dong? Kecuali kalau hujam deres memang tidak tertampung dan kemudian tidak terjadi fasilitas untuk menampung air, sehingga air itu datang menjadi banjir dan terbuang ke laut," ujar Hidayat Nur Wahid kepada wartawan, Jumat (19/7).

Legislator dari Fraksi PKS ini mengatakan seharusnya pemerintah melakukan kajian amdal atau kajian lingkungan sebelum membangun IKN.

"Itu lah, karenanya mohon maaf, kalau sekali lagi PKS menolak RUU tentang IKN karena kajian nasakah akademiknya itu tidak akamdemis," katanya.

Menurutnya, naskah akademik baru muncul sesudah RUU menjelang diketok palu oleh DPR menjadi undnang-undang.

"Harusnya naskah akdemik itu muncul di awal dan dari situ lah kita bisa mengkaji secara akademis ini layak atau tidak. Anda bisa bayangkan kalau naskah akademis saja belakangan kira-kira kajian kayak apa? Nah sekarang ini yang terjadi," tutupnya. (rmol)

Denny Siregar 

SANCAnews.id – Pegiat Media Sosial (Medsos) Denny Siregar memberikan kritik tajam kepada Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan tak ingin tinggal di ibu kota Negara Republik Indonesia (IKN).

"Kalau Presiden dan Wapresnya gak mau tinggal di IKN, lha terus siapa yang mau tinggal di sana?," ujar Denny dalam keterangannya di aplikasi X @Dennysiregar7 (19/7/2024).

Komentar Denny Siregar muncul di tengah berbagai kontroversi dan spekulasi terkait pemindahan ibu kota negara ke IKN. Denny juga menyoroti pentingnya komitmen para pemimpin negara dalam mendukung proyek strategis nasional tersebut.

Sebelumnya, Wakil Presiden terpilih 2024-2029, Gibran Rakabuming Raka, tidak akan menempati rumah dinas yang disediakan di Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun di Jakarta setelah menyatakan mundur sebagai Wali Kota Solo.

Gibran memilih memanfaatkan rumah dinas tersebut untuk aktivitas warga sekitar. Kebijakan tersebut sejalan dengan sikap Gibran saat menjabat Wali Kota Solo. Ia juga tidak menempati rumah dinasnya dan menggunakannya untuk berbagai kegiatan masyarakat.

Gibran menyebut bahwa dirinya merasa lebih nyaman jika pulang ke rumahnya sendiri. Apalagi, jarak dari rumah pribadi ke Balai Kota Solo juga tidak terlalu jauh.

Keputusan ini menuai berbagai reaksi, salah satunya dari pegiat media sosial Denny Siregar, yang mempertanyakan komitmen Gibran terhadap proyek IKN.

Meskipun demikian, langkah Gibran ini menunjukkan upaya untuk tetap terhubung dengan masyarakat dan memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan publik. (fajar)

Pendiri lembaga kajian publik Sabang-Merauke Circle, Syahganda Nainggolan/Net 

SANCAnews.id – Presiden terpilih Prabowo Subianto diprediksi akan menghadapi tantangan berat di bidang perekonomian saat resmi memimpin Indonesia lima tahun ke depan jika didampingi Menteri Keuangan seperti Sri Mulyani.

Bacaan tersebut disampaikan pendiri lembaga kajian umum Lingkar Sabang-Merauke, Syahganda Nainggolan, dalam wawancara di salah satu stasiun televisi nasional.

Ia awalnya menyinggung tantangan yang akan dihadapi Prabowo ke depan, salah satunya adalah realisasi program makan gratis bergizi yang membutuhkan anggaran cukup besar.

Belakangan, ia mengetahui Menteri Keuangan Sri Mulyani belum memberikan dukungan maksimal terhadap perencanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025, serta program yang dijanjikan Prabowo saat kampanye Pilpres 2024.

"Saya melihat ini mungkin ada bahayanya buat Pak Prabowo dengan rencana anggaran yang sudah diumumkan Bu Sri Mulyani untuk makan bergizi gratis hanya Rp70-an triliun, bahkan sebelumnya lebih kecil lagi," ujar Syahganda dikutip RMOL melalui kanal Youtube TV One, Sabtu (20/7).

Menurutnya, ketidakpastian anggaran program makan bergizi gratis potensi membuat keributan di dalam negeri. Karena pemerintah akan dicap tidak becus dalam menyusun APBN.

"Sehingga wajar Pak Prabowo ingin tahu cepat di mana pos-pos anggaran ini nantinya bisa direalokasi ketika dia jadi presiden. Saya pikir di situ strategisnya," tuturnya.

Kendati begitu, Syahganda berpendapat Prabowo mesti segera mematangkan penyusunan kabinet kerjanya, terutama dalam bidang ekonomi.

Apalagi dia mendapati wacana terkait rencana Prabowo untuk mengubah nomenklatur sejumlah direktorat di Kementerian Keuangan menjadi bagian dari kementerian lain atau bahkan berdiri sendiri.

"Yang saya tahu mereka kan sudah membicarakan untuk memisahkan Kementerian Keuangan menjadi tiga bagian. Ditjen Anggaran masuk Bappenas, Ditjen Penerimaan Negara badan sendiri, kemudian ada Kemenkeu seperti di Amerika sebagai bendahara negara saja," urainya.

Dari pengamatannya sejauh ini, Syahganda menilai Prabowo mulai menyusun strategi untuk memastikan program-program yang akan dilaksanakannya benar-benar bisa terlaksana.

Sebab, sebelum dilantik pun Syahganda mendapati pernyataan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang mengklaim pemerintahan pasca Jokowi akan menaikkan nilai utang menjadi 50 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sementara, dia menemukan dampak dari pernyataan Hashim tersebut yang memunculkan sentimen negatif terhadap konstelasi ekonomi Indonesia.

"Pak Hashim Djojohadikusumo berkali-kali ngomong dia akan mendorong beban utang kita 50 persen dari PDB kita, sebelumnya 30 sekian persen dan sampai sekarang. Ini kan membuat dunia internasional uring-uringan. Seperti Morgan Stanley langsung kasih rating (ekonomi) kita stagnan," keluhnya.

Oleh karena itu, Syahganda menduga penempatan keponakan Prabowo yang bernama Dimas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), merupakan bagian dari strategi Ketua Umum Partai Gerindra itu menjaga stabilitas ekonomi jelang dirinya dilantik menjadi Presiden kedelapan RI.

Namun, dia meyakini orang yang akan menjadi Menkeu di kabinet Prabowo nantinya bukan lah Dimas Djiwandono. Melainkan, antitesa dari Sri Mulyani karena melihat target capaian pertumbuhan ekonomi yang dipatok bukan angka yang kecil dan mudah dicapai.

"Menurut saya, ketika Pak Prabowo mengatakan bahwa dia itu percaya pertumbuhan kita bisa 8 persen, pasti ini menteri keuangannya bukan seperti Pak Thomas, tapi ini menteri keuangannya pasti orang yang sangat handal dan berbeda 100 persen dari Sri Mulyani yang neoliberal," tandasnya. (*)

Presiden Joko Widodo (kanan) memberikan ucapan selamat kepada Thomas Djiwandono usai dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7/2024) 

SANCAnews.id – Thomas Djiwandono dipertanyakan kapasitasnya sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu). Mengingat dia memiliki gelar sarjana sejarah.

“Negara ini ko makin jadi urusan keluarga. orang ini kan bukan ekonom,” kata Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, dikutip fajar.co.id dari unggahannya di X, Jumat (19/7/2024).

Thomas menempuh studi sejarah di Haverford Colloge, Pennsylvania, Amerika Serikat. Meski begitu, dia memang menempuh pendidikan masternya di bidang International Relations and International Economics di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Washington, Amerika Serikat.

“Sekolahnya sejarah. S2 juga internasional studies meski ada internationsl trade,” ucapnya.

Ia membandingkannya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Juga ayah Thomas yang merupakan mantan Gubernur Bank Indonesia, Sudrajat Jiwandono.

“Jauh dari ekonom seperti SMI, @ChatibBasri, Budiono, Mari Pangestj, atau ayahnya Sudrajat Jiwandono. kita punya banyak ekonom beneran. Kok ga diliat. Mau apa?” ujarnya.

Sebelumnya Thomas dilantik pada Kamis 18 Juli 2024 oleh Jokowi. Bersama dua wakil menteri lainnya.

Thomas diketahui pernah menjadi wartawan magang di Majalah Tempo dan Indonesia Business Weekly.

Di bidang keuangan, Thomas pernah bekerja sebagai analisis keuangan di Whetlock NatWest Securities, Hong Kong. (fajar)

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/7/2024) 

SANCAnews.id – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, di tengah isu pengawasan haji oleh Pansus Angket Haji DPR RI.

"Saya laporkan semua kerja di Kementerian Agama, kan banyak tugasnya," ujar Menag dalam wawancara sambil lalu usai menemui Presiden Jokowi di Jakarta.

Menteri Agama enggan merinci secara spesifik apa saja tugas-tugas yang dilaporkannya kepada Presiden Widodo. Ia berulang kali menegaskan hanya memberikan laporan rutin.

"Saya laporkan rutin. Laporan rutin ke Presiden-lah terkait pelaksanaan tugas di Kementerian Agama, semua. Saya laporkan semua tugas-tugas saya di Kementerian Agama kepada pak Presiden, itu saja," jelasnya.

Mengenai tanggapan Presiden atas laporan yang diberikan, Menag menyebut, "alhamdulillah", seraya masuk ke kendaraan dinasnya.

Menag menutup pintu kendaraan saat wartawan menanyakan tanggapannya atas dugaan korupsi pengalokasian kuota tambahan haji di Kementerian Agama.

Sebelumnya, anggota Panitia Khusus Angket Pengawasan Haji DPR RI Luluk Nur Hamidah menyampaikan pihaknya menemukan indikasi korupsi dalam penyelenggaraan haji terkait dengan pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

"Bukan hanya ada indikasi pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi kami juga mencium adanya indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus," kata Luluk beberapa waktu lalu.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief meminta Pansus Haji DPR untuk membuktikan tuduhan korupsi yang dialamatkan ke Kemenag soal pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

"Dibuktikan saja," ujar Hilman Latief di Jakarta, Senin (15/7). (jawapos)