SANCAnews.id

Wakil Katib Syuriah PWNU DKI Jakarta, Taufik Damas dalam acara Talk Show Dua Sisi TV One/Repro 

SANCAnews.id – Nahdlatul Ulama (NU) saat ini berupaya membantu rekonsiliasi kelompok Hamas dan Fatah di Palestina. Hal ini mengemuka pasca kontroversi pertemuan lima kader Nahdlatul Ulama (NU) dengan Presiden Israel baru-baru ini.

"PBNU sedang melakukan itu (penyatuan atau perdamaian antara Hamas dan Fatah)," kata Wakil Katib Syuriah PWNU DKI Jakarta, Taufik Damas dalam acara Talk Show Dua Sisi TV One bertajuk "Kader NU Temui Presiden Israel Ada Apa" yang dikutip Jumat (19/7).

Dia mengungkapkan, Pengurus Besar NU (PBNU) telah membangun komunikasi dengan dua kelompok politik di Palestina tersebut, dan akan melakukan pertemuan dalam waktu dekat.

"Beberapa hari lalu ada kunjungan ke PBNU, Duta Besar Palestina di Indonesia. Dan dalam waktu dekat sedang mengundang tokoh penting dari Palestina untuk hadir ke Indonesia. dan salah satu upaya untuk itu menyatukan antara Fatah dan Hamas," kata Taufik.

Oleh karena itu, Taufik memastikan NU bakal melakukan beragam upaya untuk menciptakan perdamaian di Palestina, agar konflik berkepanjangan yang terjadi bisa selesai.

"Jadi hal-hal yang sangat mungkin untuk kita cari jalan menyelesaikan apa yang terjadi antara Palestina dan Israel akan dilakukan, dengan cara-cara yang tentu sekali lagi humanitarian dan dialog dengan kapasitas yang saya pikir PBNU punya kapasitas untuk itu," demikian Taufik. (rmol)

Unggahan yang menarasikan Menteri Agama resmi terseret kasus korupsi gratifikasi haji pada 14 Juli. Faktanya, , dalam video tersebut tidak ada yang menarasikan Menteri Agama terseret kasus korupsi gratifikasi haji. Hingga saat ini, pansus haji masih menyelidiki hal tersebut dengan memanggil pihak terkait. (YouTube)

SANCAnews.id – Sebuah video yang diunggah di YouTube berdurasi 14 menit menceritakan Menteri Agama Kabinet Indonesia Maju, KH Yaqut Cholil Qoumas atau dikenal Gus Yaqut terseret kasus korupsi gratifikasi haji pada 14 Juli.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“Politik terkini - MENAG TERSERET KORUPSI GRATIFIKASI HAJI ?@garispolitik1320

Mengejutkan angket haji kelar..?! MENAG TERSERET GRATIFIKASI”

Namun, benarkah Menteri Agama terseret kasus korupsi gratifikasi haji pada 14 Juli?

Unggahan yang menarasikan Menteri Agama resmi terseret kasus korupsi gratifikasi haji pada 14 Juli. Faktanya, , dalam video tersebut tidak ada yang menarasikan Menteri Agama terseret kasus korupsi gratifikasi haji. Hingga saat ini, pansus haji masih menyelidiki hal tersebut dengan memanggil pihak terkait. (YouTube)

Penjelasan:

Berdasarkan penelusuran, narator dalam video tersebut membacakan narasi dari laman ANTARA yang berjudul “KPK siap dampingi Pansus Angket Pengawasan Haji DPR”.

Dalam unggahan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut positif pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji DPR RI dan siap memberikan pendampingan apabila ada permintaan dari pihak Pansus.

Sebelumnya, anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji DPR Luluk Nur Hamidah menyampaikan pihaknya menemukan indikasi korupsi dalam penyelenggaraan haji terkait dengan pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief meminta Panitia Khusus (Pansus) Haji untuk membuktikan tuduhan korupsi yang dialamatkan ke Kemenag soal pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

"Dibuktikan saja," ujar Hilman Latief, dilansir dari ANTARA.

Kementerian Agama menyatakan alasan pengalihan tambahan 10 ribu kuota haji ke haji khusus, salah satunya atas hasil perhitungan simulasi kepadatan yang dilakukan Kemenag dan Kementerian Haji Arab Saudi.

"Dengan tambahan yang ada kemudian kita diskusikan yang paling memungkinkan. Karena itu sudah kita hitung juga kalau kita tambah full berapa kira-kira kepadatan (di Mina) akan bertambah," ujar Hilman Latief, dilansir dari ANTARA.

Hilman tak bisa membayangkan bagaimana kepadatan yang terjadi apabila 20 ribu orang bergabung dengan jamaah reguler normal di tenda maktab yang terbatas. Terlebih, tenda Mina yang hanya diisi jamaah reguler normal saja sudah berjubel.

Akhirnya Indonesia mengusulkan untuk memasukkan kuota haji tambahan ke zona 2 yang relatif masih kosong. Namun jalur itu, kata Hilman, biasanya dipakai oleh jamaah haji khusus.

Kemudian pada Januari 2024, Hilman mengungkapkan Kementerian Haji memberikan rekomendasi yang dalam naskahnya memberikan tambahan kuota 20 ribu dengan pembagian rata antara reguler dan khusus dan menjadi panduan Kemenag.

Dengan demikian, dalam video tersebut tidak ada yang menarasikan Menteri Agama terseret kasus korupsi gratifikasi haji. Hingga saat ini, pansus haji masih menyelidiki hal tersebut dengan memanggil pihak terkait. (*)

Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto di acara Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper OMP Beyond 2024 serta Penyampaian Hasil Capaian PSN dan KEK di Hotel ST Regis, Kuningan, Jakarta, Kamis (18/7) 

SANCAnews.id – Mewakili Presiden Joko Widodo, menghadiri peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan Buku Putih OMP Beyond 2024 serta pemaparan Hasil Pencapaian PSN dan KEK yang digunakan Menteri Pertahanan dan Presiden terpilih periode 2024- Periode 2029, Prabowo Subianto, untuk pembelajaran.

Prabowo mengungkapkan, ketidakhadiran Presiden Jokowi dalam acara yang digelar di Hotel ST Regis, Kuningan, Jakarta, Kamis (18/7), memberinya kepercayaan diri untuk menghadiri acara tersebut, termasuk memberikan pidato. Sebagai Presiden terpilih, Prabowo menilai Presiden Jokowi sedang melatih dirinya sebelum memimpin Indonesia.

"Pak Presiden sedang melatih saya, supaya saya tidak terlalu kaget ketika sudah dilantik nanti,” ucap Prabowo mengawali sambutannya.

Menurut Prabowo, Jokowi adalah pemimpin yang baik karena telah mengajarkan dan turut serta mempersiapkan pemimpin selanjutnya dengan hati yang lapang.

“Beliau adalah pemimpin yang legowo, pemimpin yang menyiapkan penggantinya," ujar Prabowo.

Bahkan, lanjut Prabowo, dalam beberapa waktu terakhir dirinya kerap dilibatkan dalam rapat-rapat terbatas di Kabinet Indonesia Maju.

"Beliau sekarang hampir semua rapat kabinet saya diikutsertakan dan duduknya sebelah presiden sekarang. Mohon maaf Menko (Airlangga Hartarto). Jadi ini yang saya rasakan," demikian Prabowo. (rmol)

Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah (Jateng) Sudaryono akan dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7). (Istimewa) 

SANCAnews.id – Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah (Jateng) Sudaryono mengunjungi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/7). Sudaryono yang datang bersama istrinya tampak mengenakan jas dengan dasi berwarna merah.

Sudaryono rencananya akan diangkat menjadi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) pada sisa masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebelum dilantik, ia mengaku mendapat pesan khusus dari Presiden terpilih RI Prabowo Subianto.

"Pesannya pangan adalah kedaulatan negara," kata Sudaryono sebelum memasuki area pelantikan.

Asisten pribadi (Aspri) Prabowo itu juga mengaku siap menjalankan tugas sesuai dengan amanah yang diberikan Presiden Jokowi. "Apa pun ini tugas, amanah. Jadi kita laksanakan sebaik-baiknya," ucap Sudaryono.

Politikus Partai Gerindra itu juga mengaku telah diberi tahu akan dilantik sebagai Wamentan, pada Selasa (17/7) malam. Kabar itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. "(Diberi tahu) kemarin, kemarin sore, sama malam, diminta standby," ungkap Sudaryono.

Selain akan melantik Sudaryono sebagai Wamentan, Jokowi juga akan melantik Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II. Secara bersamaan, Jokowi juga akan melantik Yuliot Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi.

Pelantikan tiga Wamen baru itu akan berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB di Istana Negara, Jakarta. (jawapos)

Produk makanan dan minuman dari Tiongkok yang beredar diragukan keamanannya lantaran tidak ada izin BPOM bahkan tak tersertifikasi Halal. (Istimewa) 

SANCAnews.id – Masyarakat saat ini tengah diresahkan dengan beredarnya makanan dan minuman ilegal (Mamin) asal Tiongkok. Keamanan produk makanan dan minuman China yang beredar diragukan karena tidak memiliki izin BPOM bahkan tidak tersertifikasi Halal.

Kekhawatiran semakin bertambah karena makanan dan minuman ilegal asal Tiongkok hingga menimbulkan korban jiwa. Salah satu kasus yang terjadi di Sukabumi pada Mei lalu, puluhan siswa SDN Cidadap I, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi mengalami pusing, mual, dan muntah usai membeli jajanan asal China.

Terbaru, Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkolaborasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menangani impor ilegal. Upaya Menteri Perdagangan dalam mencegah berbagai impor ilegal, termasuk makanan dan minuman asal China, membuat masyarakat khawatir.

“Kami minta dukungan dari Kejagung untuk membikin tim, segera melihat ke lapangan. Setelah ditemukan, tentu kami akan serahkan penegakan hukum ke Kejaksaan, kan kami enggak sanggup, agar kita bisa mengurangi barang masuk yang ilegal ini untuk melindungi industri," kata Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan.

Zulhas sapaan akrabnya pun berharap Satgas impor ilegal dapat segera terbentuk. Menurutnya, saat ini impor produk ilegal yang masuk ke Indonesia sudah masuk ke dalam taraf berbahaya.

"Lebih cepat, lebih bagus. Mudah-mudahan minggu ini karena ini sudah dalam keadaan darurat," ucap Zulhas.

Upaya Mendag itu selaras dengan permintaan Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sudaryatmo yang mendesak pemerintah menindak tegas pelaku impor ilegal terutama pangan berbahaya dari Tiongkok. Pasalnya, impor pangan ilegal dari Tiongkok meresahkan.

“Kalau bisa ya ini pelakunya [impor ilegal] ditelusuri sama diproses hukum siapa ini yang terlibat dalam dalam pemasokan, peredaran, dan perdagangan produk ilegal,” tutur Sudaryatmo.

Sudaryatmo menyebut masuknya produk pangan ilegal asal Tiongkok berbahaya karena pengawasan Indonesia sangat lemah. Hal itu menjadi celah masuknya produk pangan ilegal Tiongkok yang memiliki kualitas di bawah standar dan membahayakan masyarakat.

“Di Tiongkok itu ada produk bagus, ada juga produk yang standar. Kalau regulasi kita lemah dan pengawasannya juga lemah itu menjadi sasaran masuknya produk-produk dari Cina yang di bawah standar,” pungkasnya. (jawapos)