SANCAnews.id

SANCAnews.id – Partai Negoro resmi melaporkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan ini terkait kebijakan ekspor benih lobster bening (BBL) yang sarat dugaan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun diminta segera mengusut Trenggono.

"Saya selaku Ketua Geomaritim Partai Negoro menyampaikan ke KPK, dan meminta ke KPK untuk menelisik, menyelidiki, sekaligus bila perlu Sprindik segera dikeluarkan. Tapi kita datang ke KPK tadi hanya sebatas memberi laporan awal, dan konsultasi," ucap Ketua Geomaritim Partai Negoro, Rusdianto Samawa, kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi Jakarta Selatan, Jumat sore (12/7).

"Artinya laporan ini sudah masuk, hari Senin mendatang kita akan membawa data-data ekspor ilegal benih lobster yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan," sambungnya.

Rusdianto mengatakan, terdapat dugaan modus ekspor BBL berkedok budidaya. Kecurigaan itu muncul atas adanya Peraturan Menteri (Permen) KPK nomor 7/2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.) dan Rajungan (Portunus spp.).

"Dari beberapa ekspor ilegal benih lobster, ternyata tadi di Soekarno-Hatta, gudang gelap benih lobster itu tertangkap 200 sekian ribu ekor dengan nilai Rp22,2 miliar. Nah ini black market, gudang black market. Kita ini meminta KPK itu menyelidiki, agar secara struktur itu kenapa ekspor ini bisa terjadi," terang Rusdianto.

Atas kebijakan itu, lanjut Rusdianto, ada potensi kerugian keuangan negara mencapai triliunan rupiah. Mengingat, berdasarkan Keputusan Menteri KP 28/2024 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus), terdapat 700 juta benih lobster yang berpotensi ditangkap.

"Nah kalau kuota ini benar-benar ditangkap, kemudian diekspor, tidak murni budidaya, nah tinggal dihitung, kalau 200 ribu sudah Rp22 miliar, kalau 700 juta berapa? Ya sekitar Rp7-8 triliun, sekitar itu. Nah itu kerugiannya yang akan dialami oleh negara per tahun," papar Rusdianto.

Untuk itu, Rusdianto meminta KPK segera memanggil Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono. Dan pada pekan depan, pihaknya akan kembali datang ke KPK untuk melengkapi bukti-bukti yang dimiliki.

"Mungkin Selasa atau Rabu kita akan melapor ke Kejaksaan juga, karena beberapa kali Kejaksaan juga menangkap beberapa penyelundup," pungkas Rusdianto. (rmol)

Jokowi di IKN 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo disebut media asing gagal memenuhi janjinya. Hal ini terkait dengan pembatalan pemindahan Kantor Presiden ke Ibu Kota Negara (IKN), Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur oleh Presiden Jokowi dalam waktu dekat. 

The Star menerbitkan artikel berjudul "Jokowi delays relocation to Nusantara, will move there ‘once the place is ready’", Rabu (10/7/2024).

Media asing asal Malaysia, The Star, dalam salah satu artikelnya menyoroti kegagalan tersebut. Dalam artikel tersebut, media asing menyebut Presiden Jokowi gagal memenuhi janjinya untuk berkantor di IKN mulai Juli 2024.

Penyebabnya, Jokowi mengaku sedang mempertimbangkan kembali rencananya karena infrastruktur dasar belum siap.

"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum ? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Jokowi.

Presiden juga sebelumnya menyatakan, berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum (PUPR), sarana dan prasarana belum siap.

"Sudah (dapat laporan dari Kementerian PUPR), tapi belum (belum siap). Sudah, tapi belum," terangnya. (fajar)

Putri sulung wartawan Tribrata TV, Rico Sempurna Pasaribu, Eva Meliani boru Pasaribu (22), saat melapor ke Pusp

SANCAnews.id – Meninggalnya wartawan Tribrata TV, Rico Sempurna Pasaribu dan tiga anggota keluarganya, di Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut), bukan karena kebakaran, melainkan diduga pembunuhan berencana.

Atas dugaan tersebut, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan bersama Komite Keamanan Jurnalis (KKJ) mendampingi putri sulung korban, Eva Meliani Boru Pasaribu (22), membuat laporan ke Pusat Pelayanan Publik dan Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad), Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (12/7).

Laporan itu dibuat karena peristiwa tersebut diduga melibatkan anggota TNI. Sebelum meninggal, Rico mengunggah sejumlah cerita perjudian yang diduga dibekingi anggota TNI.

"Bukti yang dibawa kemari adalah bukti pemberitaan yang ditulis almarhum Sempurna Pasaribu, terus ada bukti percakapan bahwa almarhum sempat meminta perlindungan kepada polisi, yaitu Kasat Reskrim Polres Tanah Karo," ungkap Irvan Saputra, kuasa hukum korban.

Diketahui, Rico Sempurna tewas terbakar bersama keluarga, di dalam rumah yang ada di Jalan Nabung Surbakti, Padang Mas, Kabanjahe, Kamis (27/6), sekitar 02.30 WIB

Dia tewas bersama istri, Elfrida Ginting (48), putranya, Sudi Investigasi Pasaribu (12), dan seorang cucu laki-laki yang masih balita, Loin Situngkir (3).

"Jadi, karena ada dugaan keterlibatan (oknum TNI) itu, dan keyakinan anak almarhum, makanya kami sampai kesini, melaporkan ini," sambung Irvan.

Sementara itu putri almarhum, Eva Meliani boru Pasaribu, berharap keterbukaan informasi dari Puspom AD, sehingga dapat memberikan kejelasan dan keadilan bagi keluarga korban.

"Harapan saya kepada TNI, agar ikut serta membantu kasus yang menimpa keluarga saya, agar diusut tuntas," pungkasnya. (rmol)

Said Didu menyatakan bahwa Indonesia sudah dalam keadaan bangkrut 

SANCAnews.id – PT Kereta Api Indonesia (KAI) tidak membagikan keuntungan atau dividen kepada negara selama periode 2021-2023. Hal itu dilakukan untuk memperkuat keuangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh.

Hal ini ditanggapi oleh mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu. Ia melihat pola serupa terjadi di BUMN lain.

Menurutnya, hal itu dilakukan untuk mewujudkan ambisi Presiden Jokowi. Akibatnya BUM menjadi korban.

“BUMN dijadikan tumbal untuk mewujudkan ambisi pribadi Jokowi,” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Jumat (12/7/2024).

Ia mencontohkan pembangunan jalan tol di era Jokowi yang kerap digembar-gemborkan. Akibat proyek-proyek tersebut, empat perusahaan plat merah menanggung kerugian ratusan triliun.

“4 BUMN Konstruksi harus menanggung kerugian Rp300 triliun untuk bangun jalan Tol,” pungkasnya.

Adapun informasi PT KAI tidak membagikan dividennya selama beberapa tahun disampaikan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya. Saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

Ia mengatakan itu dilakukan sesuai arahan Komite Kereta Cepat, yang terdiri dari Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan Menteri BUMN. (fajar)

Presiden Joko Widodo saat mengikuti panen kopi di Lampung Barat 

SANCAnews.id – Kenaikan harga pupuk bersubsidi yang mencapai dua kali lipat dari harga sebelumnya diklaim tidak menjadi masalah bagi petani. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja ke Lampung Barat dan mengikuti panen kopi di Pekon (Desa) Kembahang, Kecamatan Batu Brak, Lampung Barat, Jumat (12/7).

Diakui Jokowi, terjadi kenaikan pupuk bersubsidi hampir dua kali lipat di Indonesia. Namun peningkatan ini juga dibarengi dengan peningkatan subsidi yang diberikan pemerintah.

“Pupuk subsidi saat ini naik hampir dua kali lipat, subsidinya juga naik sama hampir dua kali lipat,” kata Presiden Jokowi dikutip dari Kantor Berita RMOLLampung.

Meski ada kenaikan harga, Kepala Negara menyebut tidak ada masalah signifikan yang dikeluhkan para petani. Baik petani padi maupun petani kopi.

“Kalau saya bertanya ke petani-petani padi dalam dua minggu ini tidak ada masalah. Untuk petani kopi juga saya belum melihat masalah urusan pupuk,” demikian kata Jokowi.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) telah mengeluarkan ketetapan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tahun anggaran 2024 sebagaimana Keputusan Menteri Pertanian No.249/KPTS/SR.320/M/04/2024 tentang Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian tahun anggaran 2024.

Berdasarkan beleid tersebut, HET pupuk organik sebesar Rp800 per Kg, pupuk urea Rp2.250 per Kg, pupuk NPK Rp2.300 per Kg, dan pupuk NPK formula khusus Rp3.300 per Kg. (*)